BANGKOK, KOMPAS.com – Pemerintah Thailand tengah menyiapkan opsi kebijakan fiskal besar untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Ini termasuk kemungkinan menerbitkan dekrit darurat guna membuka ruang pembiayaan hingga ratusan miliar baht.

Langkah ini dipertimbangkan di tengah meningkatnya risiko dari konflik global, tekanan harga energi, hingga keterbatasan ruang fiskal domestik.

Pemerintah Thailand pertimbangkan pinjaman darurat Rp 267,5 triliun

Dikutip dari Nation Thailand, Senin (20/4/2026), Deputi Perdana Menteri Thailand Pakorn Nilprapunt mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan penerbitan Emergency Decree untuk memungkinkan penarikan pinjaman hingga 500 miliar baht atau setara sekitar Rp 267,5 triliun (asumsi kurs Rp 535 per baht).

Ia menjelaskan, langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap potensi krisis ekonomi yang dipicu ketidakpastian global, konflik internasional, serta risiko fenomena Super El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian.

“Dalam praktiknya, jumlah pinjaman aktual mungkin tidak mencapai 500 miliar baht, tetapi prinsip pengelolaan utang publik mengharuskan pemerintah memperluas plafon terlebih dahulu sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang,” kata Pakorn.

Menurut dia, urgensi kebijakan ini juga dipicu oleh kondisi kas negara yang mulai terbatas, sehingga pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk merespons situasi darurat.

Ruang fiskal menyempit, batas utang mendekati maksimum

Pemerintah Thailand saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal seiring rasio utang pemerintah yang telah mencapai sekitar 66 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas atas yang ditetapkan sebesar 70 persen.

Dalam kondisi tersebut, setiap rencana penarikan utang tambahan memerlukan penyesuaian batas atas utang.

Pakorn menyebutkan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menaikkan plafon utang guna membuka ruang pembiayaan baru.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan skema tambahan berupa Rancangan Undang-Undang transfer anggaran untuk mengalihkan dana dari proyek yang belum terserap, sebagai upaya menyediakan likuiditas tanpa sepenuhnya bergantung pada utang baru.

Opsi kenaikan batas utang hingga Rp 535 triliun

Sumber dari Government House menyebutkan pemerintah bahkan tengah mengkaji kenaikan batas utang publik dari 70 persen menjadi 75 persen terhadap PDB. ([nationthailand][2])

Kenaikan tersebut berpotensi membuka ruang tambahan pembiayaan hampir 1 triliun baht atau setara sekitar Rp 535 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan dekrit darurat untuk menghimpun dana ratusan miliar baht, dengan skema serupa yang pernah digunakan saat pandemi Covid-19.

Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian besar terhadap Anggaran 2026 yang diminta langsung oleh Perdana Menteri, guna memperkuat “amunisi fiskal” menghadapi tekanan ekonomi global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dan stabilitas keuangan negara.

Tekanan energi dan biaya hidup jadi pemicu utama

Pemerintah Thailand melihat konflik di Timur Tengah sebagai faktor utama yang meningkatkan harga energi global dan berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat.

Dana dari kebijakan fiskal tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program, termasuk subsidi energi, bantuan biaya hidup, serta kelanjutan program kesejahteraan seperti kartu bantuan sosial dan subsidi konsumsi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan dana cadangan anggaran sekitar 50 miliar baht atau sekitar Rp 26,75 triliun untuk meredam dampak jangka pendek dari gejolak ekonomi.

Namun, kapasitas fiskal saat ini dinilai terbatas. Anggaran kontinjensi pemerintah hanya sekitar 25 miliar baht atau sekitar Rp 13,4 triliun, sementara ruang pembiayaan tersisa diperkirakan sedikit di atas 700 miliar baht atau sekitar Rp 374,5 triliun.

Risiko stagflasi mulai muncul

Seiring kenaikan harga energi dan tekanan biaya hidup, pemerintah Thailand mulai mengantisipasi risiko stagflasi, yaitu kondisi perlambatan ekonomi yang disertai inflasi tinggi.

Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas menyatakan konflik global berpotensi mengubah struktur ekonomi dunia, khususnya di sektor energi.

Ia memperingatkan bahwa era harga minyak murah kemungkinan tidak akan kembali dalam satu hingga dua tahun ke depan, mengingat kerusakan infrastruktur energi akibat konflik di Timur Tengah.

Ekniti juga menyoroti pentingnya langkah preventif agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih besar, termasuk risiko yang menyerupai krisis finansial Asia 1997.

Tekanan terhadap daya beli masyarakat

Data terbaru menunjukkan penurunan kepercayaan konsumen di Thailand, yang mencapai titik terendah dalam enam bulan terakhir pada Maret 2026.

Penurunan ini dipicu kekhawatiran terhadap konflik global, kenaikan harga minyak, serta meningkatnya biaya hidup yang membebani rumah tangga.

Kondisi tersebut mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, sekaligus menjadi indikator melemahnya daya beli.

Pemerintah menilai situasi ini perlu direspons melalui kebijakan fiskal yang mampu menahan tekanan biaya hidup sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Dana energi dan tekanan pada Oil Fuel Fund

Selain rencana pinjaman besar, pemerintah juga membahas kemungkinan memberikan jaminan utang sebesar 150 miliar baht atau sekitar Rp 80,25 triliun untuk Oil Fuel Fund.

Pakorn menjelaskan bahwa dana tersebut pada awalnya dirancang sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek dengan likuiditas terbatas, sekitar 20 miliar hingga 40 miliar baht atau setara sekitar Rp 10,7 triliun hingga Rp 21,4 triliun.

Namun dalam praktiknya, dana tersebut digunakan untuk subsidi harga energi dalam jangka panjang, sehingga utangnya kini telah melampaui 100 miliar baht atau sekitar Rp 53,5 triliun.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan tambahan likuiditas akan terus dievaluasi sesuai kondisi ekonomi dan perkembangan harga energi global.

Pemerintah siapkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan panjang

Dalam menghadapi tekanan yang meningkat, pemerintah Thailand tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan langkah restrukturisasi ekonomi.

Program seperti “Thai Helps Thai Plus” dirancang untuk mendukung daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga energi, serta membantu kelompok rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.

Pada saat yang sama, pemerintah juga menilai perlunya perbaikan struktural ekonomi untuk mengatasi pertumbuhan yang dinilai masih di bawah potensi.

Upaya ini mencakup penyesuaian kebijakan fiskal, penguatan disiplin anggaran, serta peningkatan efektivitas penggunaan dana publik.

Pejabat pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah, termasuk kemungkinan kenaikan batas utang, akan disertai penjelasan transparan kepada publik serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel.

Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko ekonomi yang serius, potensi kelangkaan pasokan global karena terganggunya jalur pelayaran strategis.

Namun, para pendukung ekonomi global ada yang berteori bahwa krisis ekonomi disebabkan faktor internal yakni struktur ekonominya lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap serangan spekulan di tingkat global. Dengan kata lain, kerusakan ekonomi negara-negara tersebut bukan disebabkan cacat globalisasi, melainkan karena ekonomi mereka tidak efisien.

Kalau kita bicara persoalan ekonomi memang semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semua variabel saling kait mengkait, seperti mata rantai mengikat satu sama lainnya. World Systems Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekononomi global memengaruhi struktur ekonomi nasional.

Penulis berpendapat sama akan situasi saat ini adanya terkaitan kekacauan ekonomi nasional dengan kekacauan ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh konkret Bank Sentral Amerika, Federal Reserve (Fed) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan akan berdampak ke negara lain yaitu modal asing keluar dari negara berkembang, nilai tukar melemah, utang luar negeri negara berkembang menjadi lebih berat. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.

Fluktuasi harga komoditas minyak, batu bara dan pangan naik atau turun dengan tajam ini disebabkan faktor global, negara eksportir akan diuntungkan saat harga naik tapi rentan saat harga turun.

DAMPAK PERPAJAKAN

Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data.

Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global akan sangat memengaruhi situasi perekonomian nasional. Perusahan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun yang otomatis akan menekan pendapatan pada pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika terjadi pelemahan perekonomian, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu dengan banyaknya PHK pastinya daya beli melemah alias komsumsi ikut turun alhasil pajak atas komsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.

Berangkat dari ruang ini maka diperlukan adanya respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan.

Teori Kurva Laffer yang menjelaskan jika pajak terlalu tinggi maka orang tidak mau berinvestasi namun jika pajak diturunkan secara tepat maka aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar dan penerimaan pajak naik.

Hal ini terjadi misalnya pada penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat diberlakukan tarifnya dari 1% dan terakhir menjadi 0,5%, sehingga lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, basis pajak dan penerimaan pajak meningkat.

Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak akan mendorong investasi, produksi dan lapangan kerja sehingga menghasilkan perekonomian yang bertumbuh dan penerimaan pajak meningkat. Contoh nyata hal ini terjadi Amerika Serikat di era kepempinan Presiden Ronald Reagan pajak diturunkan di era 1980-an, investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode sehingga penerimaan pajak ikut terdorong naik. Bahkan jika perlu pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) dibeberapa sektor indutri agar mereka bisa maju dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja.

Bagaimana dengan hal diluar sektor perpajakan? Seperti halnya negara berkembang, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah seyogianya lebih besar untuk mendorong sektor riil karena sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, seharusnya dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil di Cina dan India. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah perlu proaktif membenahi semua sektor yang mendukung industri yang berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Bergegas membantu ke sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).

Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian ditengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memperingatkan dunia usaha berpotensi terganggu, bahkan produksi terancam berhenti pada Mei akibat terhambatnya rantai pasok global gara-gara perang Timur Tengah.

Ia menyebut sejumlah industri mulai kesulitan bahan baku, sehingga ada kekhawatiran aktivitas produksi di pabrik bisa tersendat dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita enggak tahu nih April atau Mei kita masih bisa produksi apa enggak, gitu loh. Ini situasi yang kita hadapi saat ini. Sebagai contoh bahan baku plastik ini sudah enggak ada. Ya sudah langka," ujarnya dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan kelangkaan bahan baku, terutama yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan luas oleh industri. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu keberlanjutan produksi, terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik.

"Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik gitu loh. Nah ini kalau hubungan kita enggak kuat bisa celaka ini kita menghadapi situasi ekonomi yang benar-benar sangat berat," katanya.

Menurut Bob, tekanan ini tidak hanya terjadi di satu sektor, melainkan hampir seluruh industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti nafta dan gas.

[Gambas:Youtube]

"Hampir semua industri. Misalnya contoh sekarang, terutama industri-industri yang bahan bakunya tergantung pada impor. Industri yang tergantung bahan bakunya dari nafta, turunan minyak bumi. Contohnya plastik, plastik kan dari nafta," ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha juga menghadapi lonjakan biaya bahan baku yang signifikan. Harga plastik bahkan bisa melonjak hingga 60-70 persen yang berpotensi mendorong kenaikan harga produk di tingkat konsumen.

"Bayangin aja harga plastik bisa naik 60 persen, 70 persen. Dan hampir semua produk menggunakan plastik kan, terutama bahan makanan gitu," kata Bob.

Di tengah tekanan tersebut, Apindo mengaku berupaya menahan kenaikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Pengusaha memilih menekan biaya lewat efisiensi internal, sembari berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah.

Menurut Bob, di masa sulit seperti sekarang, dunia usaha berusaha tidak menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga sedang melemah. Ia juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika kondisi ini tidak diantisipasi, yakni potensi terjadinya stagflasi, yakni situasi ketika harga naik tetapi daya beli justru melemah.

"Bayangin kalau daya beli turun harga naik, itu kan stagflasi. Ya kan? Nah kita harus menghindari yang namanya stagflasi," katanya.

Ia menambahkan dunia usaha, pemerintah, dan pekerja perlu memperkuat kerja sama untuk menghadapi situasi ini, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi dan peningkatan produktivitas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dalam laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru.

Tekanan geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, serta lonjakan harga energi menjadi faktor utama yang membayangi pemulihan ekonomi dunia.

Dalam laporan terbarunya, Selasa (14/4/2026), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sebesar 3,1 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya dan juga melambat dari realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen.

IMF menilai, kondisi ekonomi global yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda stabilisasi kini kembali menghadapi tekanan baru.

Konflik geopolitik dinilai mengganggu momentum pemulihan yang sempat terbentuk pascapandemi Covid-19 dan normalisasi kebijakan moneter global.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebutkan bahwa konflik yang terjadi telah menghentikan momentum ekonomi global dan meningkatkan tekanan inflasi secara signifikan.

Tekanan dari energi dan inflasi

Salah satu dampak paling nyata dari konflik global adalah lonjakan harga energi, terutama minyak dan gas.

Gangguan terhadap jalur distribusi energi utama dunia, termasuk Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga yang kemudian merambat ke inflasi global.

IMF memperkirakan inflasi global akan meningkat menjadi sekitar 4,4 persen pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Kenaikan harga energi ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga sangat membebani negara berkembang, khususnya yang bergantung pada impor energi.

IMF menilai negara-negara tersebut menghadapi tekanan ganda berupa lonjakan biaya impor dan pelemahan mata uang.

Dalam skenario dasar, IMF mengasumsikan konflik akan mereda dalam jangka pendek. Namun, jika konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap ekonomi global diperkirakan akan jauh lebih dalam.

IMF bahkan memperingatkan dalam skenario yang lebih buruk, pertumbuhan ekonomi global dapat turun hingga sekitar 2 persen. Ini adalah level yang biasanya terkait dengan kondisi resesi global.

Ketimpangan dampak antarnegara

Laporan WEO IMF menunjukkan, dampak perlambatan ekonomi tidak merata di seluruh dunia.

Negara maju relatif lebih tahan terhadap guncangan, sementara negara berkembang menghadapi tekanan yang lebih besar.

Amerika Serikat, misalnya, masih diproyeksikan tumbuh sekitar 2,3 persen pada 2026, didukung oleh statusnya sebagai eksportir energi dan kekuatan sektor teknologi.

Sebaliknya, negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah menghadapi risiko yang lebih tinggi.

IMF menyoroti negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling terdampak oleh lonjakan harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan emerging markets diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,9 persen, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,2 persen.

Di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, dampaknya bahkan lebih signifikan dengan proyeksi pertumbuhan hanya sekitar 1,9 persen pada 2026.

Sementara itu, beberapa negara pengekspor energi justru mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak.

Namun demikian, IMF menilai keuntungan tersebut tidak cukup untuk mengimbangi tekanan global yang lebih luas.

Risiko stagflasi mengemuka

IMF juga memperingatkan potensi munculnya kondisi stagflasi, yakni kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang lemah dan inflasi yang tinggi.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan di berbagai negara.

Dalam situasi tersebut, bank sentral menghadapi dilema antara menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF menilai kebijakan moneter kemungkinan perlu tetap ketat jika tekanan inflasi tidak mereda.

“Risiko penurunan tetap sangat tinggi,” tulis IMF dalam laporan WEO.

Selain itu, IMF juga mengingatkan penggunaan stimulus fiskal secara luas berpotensi memperburuk tekanan inflasi, sehingga kebijakan fiskal perlu lebih terarah dan selektif.

Skenario global: dari moderat hingga krisis

Dalam laporan WEO, IMF menyusun beberapa skenario untuk menggambarkan kemungkinan arah ekonomi global ke depan, bergantung pada durasi dan intensitas konflik.

Dalam skenario dasar, pertumbuhan global diperkirakan tetap berada di kisaran 3,1 persen dengan asumsi konflik mereda dalam waktu dekat dan harga energi stabil.

Namun, dalam skenario yang lebih buruk, IMF memperkirakan harga minyak bisa melonjak tajam hingga mendekati 100 dollar AS per barrel atau lebih, yang akan mendorong inflasi global dan menekan pertumbuhan.

Dalam skenario ekstrem, gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi global dapat memicu krisis energi yang lebih luas, bahkan berpotensi menyeret ekonomi dunia ke jurang resesi.

Pemulihan yang tertahan

Sebelum eskalasi konflik terbaru, IMF mencatat ekonomi global sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Inflasi mulai menurun di sejumlah negara dan aktivitas ekonomi perlahan menguat.

Namun, perkembangan terbaru mengubah arah tersebut. IMF menilai pemulihan ekonomi global kini tertahan oleh kombinasi faktor eksternal yang sulit diprediksi, termasuk ketegangan geopolitik dan volatilitas harga komoditas.

Dalam laporan sebelumnya, IMF sempat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang relatif stabil di kisaran 3,1 persen hingga 3,2 persen, mencerminkan pemulihan yang moderat namun berkelanjutan.

Kini, proyeksi tersebut kembali direvisi dengan mempertimbangkan risiko baru yang muncul.

Tantangan kebijakan global

IMF menekankan pentingnya koordinasi kebijakan global dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Ketidakpastian yang tinggi menuntut respons kebijakan yang hati-hati dan terukur.

Lembaga tersebut juga menyoroti perlunya menjaga stabilitas sistem keuangan global, terutama di tengah meningkatnya volatilitas pasar dan potensi arus modal keluar dari negara berkembang.

Selain itu, IMF mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan yang terdampak kenaikan harga energi dan pangan.

Dalam konteks ini, IMF menilai kebijakan subsidi yang luas cenderung tidak efisien dan berpotensi membebani anggaran negara, sehingga perlu digantikan dengan bantuan yang lebih terarah.

Arah ekonomi global ke depan

Secara keseluruhan, laporan WEO terbaru IMF menggambarkan ekonomi global yang berada dalam fase ketidakpastian tinggi. Prospek pertumbuhan tetap ada, tetapi dibayangi oleh risiko yang signifikan.

Perkembangan konflik geopolitik, stabilitas harga energi, serta respons kebijakan global akan menjadi faktor kunci yang menentukan arah ekonomi dunia dalam beberapa tahun ke depan.

IMF menegaskan, meskipun skenario dasar masih menunjukkan pertumbuhan positif, risiko penurunan tetap dominan dan memerlukan kewaspadaan dari seluruh pemangku kebijakan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Ketidakpastian global diperkirakan masih akan membayangi pasar keuangan pada kuartal II-2026.

Namun di tengah tekanan tersebut, Allianz Global Investors (AllianzGI) menilai prospek ekonomi global tetap memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bertahan.

Dalam laporan House View terbaru, AllianzGI melihat kombinasi risiko geopolitik dan dinamika ekonomi global akan menciptakan kondisi pasar yang menantang.

Ketegangan di Timur Tengah, misalnya, telah mendorong lonjakan harga energi yang berpotensi memicu tekanan stagflasi, perlambatan pertumbuhan yang disertai inflasi tinggi.

Meski demikian, faktor struktural seperti investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) dinilai masih menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

AllianzGI memperkirakan harga minyak di kisaran USD90–USD110 per barel masih relatif terkendali dalam jangka pendek. Namun, jika bertahan terlalu lama, kondisi ini dapat menekan stabilitas harga dan memperlambat pertumbuhan global.

Dalam situasi tersebut, investor disarankan untuk mengedepankan strategi diversifikasi portofolio jangka panjang, dengan fokus pada aset berkualitas serta tema investasi yang berkaitan dengan otonomi strategis dan pengembangan AI.

Sementara itu, terhadap dolar AS, AllianzGI tetap bersikap hati-hati meskipun mata uang tersebut sempat menguat sebagai aset safe haven.

Tekanan stagflasi membatasi ruang kebijakan moneter

Chief Economist AllianzGI, Dr. Christian Schulz, menilai ekonomi Amerika Serikat akan mulai kehilangan momentum pada pertengahan 2026. Kenaikan harga energi diperkirakan menjaga inflasi tetap berada di sekitar 3 persen, atau di atas target bank sentral AS.

Kondisi ini membuat ruang pemangkasan suku bunga menjadi terbatas, dengan suku bunga acuan diproyeksikan berada di kisaran 3,5 persen pada akhir tahun.

Di Eropa, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bergerak moderat di kisaran 1 hingga 1,5 persen, dengan Jerman sebagai salah satu pendorong utama. Namun, tekanan harga energi berpotensi membuat inflasi kembali melampaui target Bank Sentral Eropa (ECB).

“Dalam situasi ini, peluang penurunan suku bunga di Eropa menjadi kecil, bahkan risiko kenaikan
suku bunga tetap terbuka,” ujar Schulz.

Sementara di Asia, arah kebijakan ekonomi cenderung beragam. Ketika stimulus fiskal di Tiongkok mulai berkurang, Jepang justru mendapat dorongan dari peningkatan belanja pemerintah, yang berpotensi mendorong kenaikan suku bunga oleh bank sentralnya.

AI dan energi jadi tema utama di pasar saham

Dari sisi pasar ekuitas, Chief Investment Officer Equity AllianzGI, Dr. Michael Heldmann, menilai tema otonomi strategis semakin menguat, terutama di Eropa. Sektor pertahanan, energi, digitalisasi, hingga layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam tren ini.

Ia juga menyoroti bahwa ketegangan geopolitik terbaru menunjukkan masih rapuhnya rantai pasok energi global, sehingga sektor terkait berpotensi mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi tetap menjadi pendorong utama pasar. Adopsi AI yang semakin cepat, khususnya di Tiongkok, mendorong permintaan terhadap semikonduktor, infrastruktur energi, hingga pusat data.

Dari perspektif valuasi, AllianzGI melihat pasar Jepang dan Inggris sebagai yang paling menarik saat ini.

Selektif dan fokus pada kualitas aset Obligasi

Pada pasar obligasi, volatilitas yang meningkat membuat pendekatan investasi menjadi lebih selektif. Chief Investment Officer Fixed Income AllianzGI, Jenny Zeng, menekankan pentingnya kualitas aset dan manajemen risiko.

Menurutnya, inflasi akibat kenaikan harga minyak serta meningkatnya kehati-hatian investor menciptakan dinamika yang kompleks di pasar obligasi. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan kekuatan fundamental emiten serta mengelola durasi secara aktif.

Obligasi pemerintah Jepang dan Inggris dinilai menarik, diikuti oleh US Treasury. Sementara itu, di segmen korporasi, obligasi investment grade di kawasan Eropa masih menawarkan valuasi yang kompetitif.

Selain itu, obligasi pasar berkembang juga dinilai mampu memberikan imbal hasil yang relatif stabil sekaligus manfaat diversifikasi, dengan kawasan Asia sebagai salah satu yang menonjol karena volatilitas yang lebih rendah.

Strategi multi-aset: tetap optimistis, tapi waspada

Dalam strategi multi-aset, AllianzGI tetap mempertahankan pandangan positif terhadap saham dalam jangka panjang.

Namun, dalam jangka pendek, pendekatan yang lebih hati-hati dinilai diperlukan karena meningkatnya risiko geopolitik.

Chief Investment Officer Multi Asset AllianzGI, Gregor MA Hirt, menyebutkan bahwa pasar di Eropa, Jepang, dan negara berkembang saat ini menawarkan valuasi yang lebih menarik dibandingkan Amerika Serikat.

Di sisi lain, komoditas tetap memainkan peran penting dalam portofolio. Emas dipandang sebagai aset lindung nilai utama dalam jangka panjang, sementara tembaga dinilai prospektif karena keterbatasan pasokan.

Untuk mata uang, AllianzGI menyarankan pendekatan yang fleksibel terhadap dolar AS, seiring dinamika global yang cepat berubah. Investor juga dianjurkan menjaga likuiditas guna memanfaatkan peluang yang muncul di tengah volatilitas pasar.

(SAW)

IDXChannel – Risiko stagflasi yang membayangi perekonomian global mulai memengaruhi strategi investasi di pasar saham Indonesia.

Dalam kondisi ekonomi yang berpotensi melemah namun tekanan harga tetap tinggi, investor dinilai perlu lebih selektif dengan memprioritaskan emiten berfundamental kuat dan memiliki daya tahan terhadap gejolak makro.

Chief Strategist Officer Sucor Sekuritas Arief Putra dalam riset tertanggal 2 April 2026 menilai pasar saat ini berada dalam bias stagflasi, yakni kecenderungan pelaku pasar melihat ekonomi lemah namun biaya tetap tinggi meski bukti pendukungnya belum sepenuhnya kuat.

Karena itu, investor disarankan fokus pada perusahaan dengan pricing power kuat, neraca sehat, dan arus kas stabil.

Arief merekomendasikan strategi alokasi modal dengan komposisi compounders 70 persen, trading 20 persen, dan likuiditas 10 persen. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas portofolio sekaligus memanfaatkan volatilitas pasar sebagai peluang mispricing.

Saham pilihan utama Sucor Sekuritas mencakup emiten telekomunikasi EXCL, WIFI, dan ISAT, bank besar BBCA, BBRI, dan BMRI, sektor consumer goods MYOR dan INDF, serta emiten transportasi dan logistik ASSA.

Dari sisi sektoral, telekomunikasi diperkirakan menjadi pemimpin, sementara sektor konsumer berpotensi tertinggal dan perbankan tetap relatif tangguh.

Operator mobile broadband dinilai berada dalam posisi kuat karena mampu menaikkan tarif dan menikmati pertumbuhan trafik data yang berkelanjutan.

Konsolidasi industri telekomunikasi dari lima operator menjadi tiga pemain oligopoli menjadi titik balik penting.

Disiplin harga mulai terlihat dan seluruh operator mampu mempertahankan free cash flow margin sekitar 15-25 persen, seiring data seluler yang kini menjadi kebutuhan dasar.

Trafik data diperkirakan meningkat hingga empat kali lipat pada 2030, didorong oleh ekspansi 5G, digitalisasi, dan konsumsi video.

Di sisi lain, sektor konsumer diperkirakan menghadapi tekanan sementara akibat pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan baku dan kemasan, serta dampak konflik Timur Tengah yang mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak global.

Kondisi ini berpotensi menekan daya beli kelas menengah dan membuat perusahaan sulit menaikkan harga jual.

Sementara itu, sektor perbankan dinilai relatif stabil meski pertumbuhan kredit berpotensi melambat.

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun menjadi sekitar 7,1 persen sejak awal tahun tidak sepenuhnya menekan biaya dana (CoF) karena likuiditas pemerintah masih kuat, meski ketidakpastian global membuat ekspansi kredit lebih hati-hati. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai terbuka pada April 2026 dipicu kombinasi musim dividen, valuasi murah, dan fundamental ekonomi domestik yang relatif solid.

Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai pasar saat ini berada dalam mode risk-off akibat ketidakpastian global. Meski demikian, kondisi makroekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk menahan koreksi lebih dalam.

Probabilitas Indonesia mengalami stagflasi diperkirakan hanya berkisar 5% hingga 10%. Risiko tersebut dapat meningkat apabila tensi geopolitik terus berlanjut dan mendorong kenaikan harga energi.

"Yang perlu dilakukan pemerintah adalah harus bisa memastikan defisit APBN terjaga di batas aman, dan hal ini bisa meningkatkan kepercayaan investor global," kata Nafan, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, koreksi IHSG sejak awal tahun telah membuat valuasi pasar menjadi lebih menarik. Kondisi ini mendorong investor untuk mulai melakukan akumulasi beli secara bertahap.

Nafan merekomendasikan investor untuk fokus pada saham dengan fundamental solid, undervalued, serta saham yang berada dalam fase rebound. Sejumlah saham yang direkomendasikan antara lain AADI, ADMR, AKRA, AMRT, ANTM, ARCI, BBCA, BUMI, dan MEDC.

Sementara itu, Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai sektor energi dan komoditas berpotensi menjadi penggerak pasar pada April 2026.

Selain itu, momentum pembagian dividen dari emiten besar dinilai dapat menopang pergerakan indeks. Tercatat, sejumlah emiten seperti BBCA, BBNI, HIAS, dan ELPI akan membagikan dividen pada awal April 2026.

“Masuknya musim panen dividen dari emiten-emiten besar seperti perbankan dan lain-lain diharapkan memberikan support pada pergerakan IHSG,” ujarnya.

Samuel Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak volatil pada April 2026 di kisaran 6.850 hingga 7.200, dengan sentimen negatif utama berasal dari konflik Timur Tengah, arah kebijakan suku bunga The Fed, dan potensi lanjutan aksi jual investor asing.

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG pada perdagangan hari ini ditutup menguat 1,93% ke level 7.149,25. Sepanjang sesi perdagangan, indeks bergerak fluktuatif di kisaran 7.136,25 hingga 7.207,17.

Total nilai transaksi hari ini mencapai Rp16,44 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 29,99 miliar saham dan frekuensi transaksi sekitar 1,989 juta kali.

Penguatan ini sejalan dengan rilis data inflasi Maret 2026 yang turun menjadi 3,48% secara tahunan serta surplus neraca perdagangan sebesar US$1,27 miliar pada Februari 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 membuka perdagangan hari ini, Senin (30/3/2026), di zona merah di tengah pergerakan mayoritas saham konstituen yang melemah. Terpantau sejumlah saham yang memimpin pelemahan adalah AMRT hingga BBCA.

Berdasarkan data IDX Mobile pada pukul 09.05 WIB, indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah sebesar 6,67 basis point aatu 1,37% ke level 478,47. Sebanyak 20 saham konstituen terpantau melemah sisanya 7 saham menguat.

Sejumlah saham yang menahan laju pergerakan indeks adalah saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun sebesar 4,81% ke level Rp1.385, disusul saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turun 4,67% ke level Rp5.100, selanjutnya sama PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) anjlok 3,90% ke level Rp1.110.

Berikutnya saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah 3,36% ke level Rp6.475.

Sebaliknya saham-saham yang mengalami penguatan adalah saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 1,56% ke level Rp1.625, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) menguat 1,52% ke level Rp2.000, dan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) menguat 0,92% ke level Rp1.100, dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 0,66% ke level Rp3.070.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut ketidakpastian kelanjutan upaya negosiasi AS-Iran mendorong harga minyak mentah menguat kembali, meskipun Iran memperbolehkan beberapa kapal melewati Selat Hormuz.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu serangan terhadap Iran hingga 6 April 2026, namun laporan tentang penambahan 10.000 pasukan AS semakin memicu kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan. Serangan Houthi Yaman terhadap Israel, semakin menambah eskalasi perang.

Konflik yang berlangsung lebih lama dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada kenaikan harga saja, namun juga pada ketersediaan minyak mentah. Beberapa negara, terutama dari Asia, telah mengumumkan krisis BBM. Jika ini berlangsung lama dan meluas akan berdampak pada perlambatan ekonomi global serta memicu potensi stagflasi.

Dari domestik akan dirilis beberapa data ekonomi pada Rabu (1/4), yaitu indeks S&P Global Manufacturing PMI, neraca perdagangan, serta inflasi. BEI akan merevisi aturan papan pemantauan khusus pada kuartal II/2026.

“Menjelang long weekend dan batas waktu serangan AS, diperkirakan akan membuat investor cenderung berhati-hati, jika tidak ada perubahan positif pekan ini,” tulis tim riset, Senin (30/3/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka koreksi pada perdagangan hari ini, Senin (30/3/2026). Sejumlah saham yang turut dibuka merah antara lain adalah BBCA, BREN sampai BBRI.

Melansir IDX Mobile pukul 09.05 WIB, IHSG merosot 1,59% ke 6.984,21. Pasar mengawali sesi dengan transaksi 1,59 miliar saham senilai Rp1,45 triliun. Sebanyak 447 saham dibuka di zona merah, dan sisanya 136 saham dibuka menguat serta ada 375 saham masih stagnan.

IHSG yang dibuka melemah sejalan dengan pergerakan saham-saham big caps. Misalnya saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dibuka turun 3,36% ke Rp6.475, saham PT Barito Renewables Energi Tbk. (BREN) turun 4,52% ke Rp5.275, atau saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang melemah 1,17% ke Rp3.380.

Selanjutnya, ada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 1,05% ke Rp4.710, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) turun 4,08% ke Rp4.820, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,63% ke Rp6.025, sampai saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang dibuka melemah 4,78% ke Rp1.095.

Di sisi lain, sejumlah saham berkapitalisasi besar masih bertenaga untuk melaju di zona hijau. Mereka antara lain adalah seperti saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang dibuka naik 0,57% ke Rp30.775, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) naik 1,63% ke Rp10.900, saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) naik 1,02% ke Rp1.990, sampai saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang menguat 1,97% ke Rp2.590.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa pasar modal Tanah Air saat ini masih dibayangi sentimen dari kondisi global. Ketidakpastian kelanjutan upaya negosiasi AS-Iran mendorong harga minyak mentah menguat kembali, meskipun Iran memperbolehkan beberapa kapal melewati Selat Hormuz. Presiden Trump memperpanjang batas waktu serangan terhadap Iran hingga 6 April 2026, namun laporan tentang penambahan 10.000 pasukan AS semakin memicu kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan.

"Serangan Houthi Yaman terhadap Israel semakin menambah eskalasi perang. Konflik yang berlangsung lebih lama dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada kenaikan harga saja, namun juga pada ketersediaan minyak mentah. Beberapa negara, terutama dari Asia, telah mengumumkan krisis BBM. Jika ini berlangsung lama dan meluas akan berdampak pada perlambatan ekonomi global serta memicu potensi stagflasi," tulis laporan itu, Senin (30/3/2026).

Di pasar global Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Jumat (27/3) dan memasuki koreksi lima pekan berturut-turut. Pelemahan indeks dipicu oleh menguatnya kembali harga minyak mentah di tengah keraguan akan adanya negosiasi untuk mengakhiri perang antara AS-Iran.

Sementara dari domestik, pasar akan menantikan perilisan sejumlah data ekonomi pada Rabu (1/4), yaitu indeks S&P Global Manufacturing PMI, neraca perdagangan, serta inflasi. Pasar juga menantikan revisi aturan papan pemantauan khusus pada kuartal kedua 2026.

"Menjelang long weekend dan batas waktu serangan AS, diperkirakan akan membuat investor cenderung berhati-hati jika tidak ada perubahan positif pekan ini. Diperkirakan IHSG berpotensi kembali menguji level 6.800-.7000," tulis riset tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

WASHINGTON - Konflik bersenjata yang melibatkan Iran dalam empat pekan terakhir mulai mengguncang stabilitas ekonomi utama dunia seiring melonjaknya harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan di tengah lonjakan inflasi yang sulit terkendali.

Kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, menyebut kondisi di zona euro saat ini telah membunyikan alarm peringatan bagi perekonomian internasional.

"Kondisi zona euro membunyikan alarm stagflasi, yakni kombinasi stagnasi ekonomi dengan kenaikan harga," ujar Williamson menanggapi hasil survei bisnis terbaru dikutip dari Reuters, Jumat (27/3/2026).

Laporan S&P Global menunjukkan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit zona euro merosot ke level terendah dalam 10 bulan, yakni 50,5 pada Maret 2026. Penurunan ini mencerminkan tertahannya aktivitas sektor swasta akibat lonjakan harga minyak dan gas yang mengganggu rantai pasok global.

Situasi serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Indeks Output PMI Komposit turun menjadi 51,4 pada Maret, level terendah sejak April tahun lalu. Pelemahan sentimen bisnis ini juga memberikan sinyal negatif terhadap prospek penyerapan tenaga kerja di sektor swasta Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan.

Di pasar komoditas, harga minyak mentah Brent kembali merangkak naik ke level 103,35 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi 91,40 dolar AS per barel. Kenaikan ini dipicu oleh pudarnya optimisme pasar terhadap upaya deeskalasi di Timur Tengah setelah Iran menyatakan masih meninjau proposal perdamaian dari Amerika Serikat.

Gangguan distribusi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi seperlima pasokan minyak mentah dunia, menjadi faktor utama volatilitas harga. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan menyebut situasi ini sebagai gangguan pasokan minyak bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern.

Negara-negara anggota G7 lainnya, seperti Inggris dan Jepang, juga melaporkan perlambatan aktivitas bisnis ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Biaya input manufaktur di Inggris tercatat meningkat dengan laju tercepat sejak tahun 1992, yang berpotensi diteruskan kepada konsumen akhir.

Di Asia, India mencatatkan pertumbuhan sektor swasta terendah dalam tiga tahun terakhir akibat ketergantungan impor energi yang mencapai 90 persen. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan di India untuk memangkas margin keuntungan guna menutupi kenaikan biaya operasional yang sangat drastis.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan meningkatkan tekanan ekonomi dan militer jika Teheran tidak segera menyetujui proposal perdamaian 15 poin yang diajukan. Namun, pihak Iran hingga saat ini belum menunjukkan rencana untuk menggelar pembicaraan langsung guna mengakhiri konflik tersebut.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, sejumlah pemimpin dunia termasuk Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah meminta IEA untuk mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak tambahan. Langkah darurat ini diharapkan dapat menstabilkan pasar energi dunia yang kian rapuh akibat ketegangan geopolitik yang berkepanjangan.

Federal Reserve mempertahankan suku bunganya di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu diperkirakan akan menurunkan suku bunga tahun ini, namun bisa berubah jika inflasi lebih tinggi dari prediksi.

Langkah para pembuat kebijakan ini terjadi pada saat yang penting bagi investor: Harga minyak telah melonjak di tengah perang Iran, dengan harga Brent berjangka mencapai lebih dari $109 per barel pada satu titik hari Rabu (18/3). Laporan indeks harga produsen untuk bulan Februari juga menunjukkan hasil yang bagus, menyebabkan pasar berjangka secara tajam mengurangi prospek penurunan suku bunga tahun ini.

Powell mengatakan bahwa meskipun proyeksi bank sentral menunjukkan inflasi akan mereda tahun ini, kemajuannya tidak secepat yang mereka harapkan.

“Perkiraannya adalah kita akan membuat kemajuan dalam inflasi, tidak sebanyak yang kita harapkan, tetapi ada beberapa kemajuan dalam inflasi," kata Ketua Fed, Jerome Powell, Rabu (18/3).

“Hal itu seharusnya terjadi ketika kita mulai melihat kemajuan pada pertengahan tahun, terkait tarif... yang akan diterapkan sekali dan kemudian inflasi tarif akan turun.”

Fed memperkirakan akan terjadi penurunan suku bunga satu kali lagi tahun ini, dan satu lagi pada 2027. Namun, Powell mengakui bahwa hal itu dapat berubah jika inflasi tetap tinggi.

“Perkiraan suku bunga bergantung pada kinerja ekonomi, jadi jika kita tidak melihat kemajuan tersebut, maka Anda tidak akan melihat penurunan suku bunga,” katanya.

AS Masih Jauh dari Stagflasi

Dalam kesempatan itu, Powell juga mengatakan bahwa AS masih jaubdari stagflasi Dengan kekhawatiran harga minyak yang lebih tinggi akan memicu inflasi sekaligus melemahkan pertumbuhan, ia tidak akan menggunakan istilah "stagflasi" untuk menggambarkan ekonomi AS.

“Saya selalu harus menunjukkan bahwa itu adalah istilah tahun 1970-an, pada saat pengangguran mencapai angka dua digit dan inflasi sangat tinggi,” katanya.

“Sebenarnya, tingkat pengangguran kita sangat mendekati angka normal jangka panjang, dan inflasi kita hanya 1 poin persentase di atasnya.”

Ia menambahkan akan menggunakan istilah stagflasi untuk situasi yang jauh lebih serius.

Ringkasan proyeksi ekonomi The Fed mengungkapkan perkiraan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, tetapi juga pertumbuhan yang lebih kuat. Powell mengatakan hal itu disebabkan oleh peningkatan produktivitas yang diharapkan oleh anggota Komite Pasar Terbuka Federal.

Powell mengatakan bahwa guncangan akibat melonjaknya harga minyak tentu dapat membebani perekonomian AS. “Dampak bersih dari guncangan minyak masih akan memberikan tekanan ke bawah pada perekonomian.”

Kepala Investasi Pendapatan Tetap Multi-sektor di Goldman Sachs Asset Management, Lindsay Rosner, mengatakan The Fed berada dalam mode "tunggu dan lihat", menunggu kejelasan mengenai perkembangan perang Iran. Namun demikian, lembaga tersebut masih memiliki kapasitas untuk dua penurunan suku bunga lagi tahun ini.

“Meskipun perkiraan inflasi lebih tinggi, FOMC mempertahankan bias pelonggaran, dengan mayoritas tipis di komite mengharapkan pemotongan suku bunga dilanjutkan tahun ini,” katanya.

“Kami masih melihat ruang untuk dua pemotongan suku bunga ‘normalisasi’ pada tahun 2026, meskipun waktunya masih bergantung pada lamanya konflik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah risiko stagflasi atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan namun inflasi yang tinggi, usai muncul isu perubahan aturan ambang batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Said mengaku rencana pelonggaran ambang batas defisit tersebut belum menyentuh meja parlemen. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi resmi dari pemerintah terkait wacana tersebut.

"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun yang pasti, setiap kebijakan yang ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya," tegas Said melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Betolak belakang dengan niat menaikkan baseline defisit APBN, Said justru meyakini bahwa pemerintah masih memiliki amunisi yang cukup untuk menjaga disiplin anggaran di bawah level 3% terhadap PDB.

Adapun untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mempertahankan defisit di batas 3% PDB, Banggar DPR merekomendasikan tiga strategi utama yang harus dieksekusi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, pemerintah didorong untuk memaksimalkan implementasi Coretax guna menambal kebocoran dan memperbaiki rasio penerimaan perpajakan. Selain itu, momentum kenaikan harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan batu bara, harus ditangkap sebagai katalis peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, pemerintah dituntut untuk melakukan pemangkasan anggaran secara ketat pada berbagai program yang tidak berstatus prioritas. Keseimbangan antara realisasi pendapatan yang optimal dan belanja yang terkendali diyakini mampu mengamankan defisit di bawah 3%.

Ketiga, di tengah bayang-bayang ancaman penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit , Kemenkeu dan jajarannya harus mampu meyakinkan investor asing untuk tetap menyerap Surat Berharga Negara (SBN), sembari memperluas basis kepemilikan pada porsi SBN ritel domestik.

Ancaman QE & Stagflasi

Lebih lanjut, Said menjelaskan risiko apabila pemerintah memaksakan diri menembus ambang batas defisit. Meski secara jangka pendek ruang manuver fiskal akan terasa lebih luas, kebijakan ini niscaya akan menggeser beban berat ke pundak pemerintahan di masa depan akibat penambahan utang.

Masalahnya, penambahan utang di saat kondisi ketidakpastian akan meningkatkan cost of fund. Apalagi, belakangan sejumlah lembaga pemeringkatan seperti Moody's dan Fitch menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Dia pun khawatir dengan wacana Quantitative Easing alias skema penciptaan uang yang menggunakan model Bank Indonesia (BI) menyerap SBN di pasar sekunder yang bisa menjaga stabilitas imbal hasil alias yield obligasi pemerintah. Said mewanti-wanti agar pemerintah berhitung cermat mengenai kapasitas dan independensi bank sentral.

"BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi. Kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, dan buat kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat. Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya," papar Said.

Dia juga memberikan peringatan keras terhadap opsi sembrono pencetakan uang baru. Menurutnya, dalam kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya, injeksi likuiditas yang berlebihan ke pasar tanpa diimbangi produktivitas hanya akan memicu krisis yang lebih kompleks.

"Kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik. Jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," tegasnya.

Banggar DPR pun mendesak pemerintah untuk memperluas pelibatan para ekonom dan akademisi dalam merumuskan kebijakan ini. Keterlibatan pakar dinilai krusial agar setiap manuver memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga peta mitigasi risiko terukur dengan jelas demi mempertahankan postur fiskal yang sehat dan berkelanjutan.