Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham utama Grup PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Sandiaga Uno, mengungkapkan minatnya untuk berinvestasi di PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU). Rencana investasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.

Sandiaga Uno mengatakan ketertarikannya terhadap MUTU sejalan dengan fokus investasinya pada sektor ekonomi hijau (green economy) yang dinilainya memiliki prospek besar di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Saya semakin memantapkan minat saya untuk berinvestasi di green economy dan juga aspek yang dijalankan oleh Mutuagung Lestari,” ujarnya setelah RUPS MUTU, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, isu keberlanjutan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ekonomi yang mampu menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta membuka akses pendanaan baru.

Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik, Sandiaga menilai Indonesia memiliki momentum besar untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dia juga menilai posisi MUTU sangat strategis karena telah berevolusi dari perusahaan yang berfokus pada layanan inspeksi dan sertifikasi menjadi mitra yang mendukung implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan pengembangan ekonomi hijau.

“MUTU sudah berkembang dari tadinya hanya menyelenggarakan kegiatan pengecekan dan inspeksi, sekarang sudah bergerak menuju spektrum penuh dari ESG dan juga green economy,” katanya.

Sandiaga menambahkan tren investasi berkelanjutan juga semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, generasi Z kini memandang investasi hijau sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat.

Karena itu, dia menilai transformasi PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) dari lembaga sertifikasi menjadi mitra keberlanjutan merupakan langkah yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan.

“Saya melihat MUTU ini bukan hanya sebuah perusahaan yang memberikan layanan sertifikasi, tetapi sebagai mitra untuk membangun Indonesia ke depan dengan fokus pada ekonomi hijau,” ujarnya.

Meski demikian, Sandiaga belum mengungkapkan bentuk maupun nilai investasi yang akan direalisasikan. Dia menyebut seluruh detail transaksi, termasuk besaran kepemilikan saham dan alokasi investasi, masih dalam tahap finalisasi dan harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi.

“Jumlah, alokasi, dan berapa besarnya masih dalam tahap finalisasi. Semua kemungkinan masih terbuka,” katanya.

Dia mengungkapkan proses uji tuntas (due diligence) dan penandatanganan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) telah selesai dilakukan. Saat ini, kedua pihak tinggal menyelesaikan sejumlah dokumentasi akhir sebelum transaksi diumumkan secara resmi.

“Bolanya sudah mendekati garis gol. Tinggal menunggu beberapa dokumentasi,” ujarnya.

Sandiaga menegaskan kondisi pasar saham yang masih bergejolak tidak mengubah rencana investasinya. Dia mengaku berinvestasi dengan perspektif jangka menengah hingga panjang dan lebih mengutamakan fundamental perusahaan dibandingkan sentimen pasar jangka pendek.

“Saya ingin membuktikan bahwa untuk perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan berada di sektor yang tepat, justru dalam keadaan seperti ini saatnya berproses,” katanya.

Apabila investasi tersebut terealisasi, Sandiaga menilai MUTU berpotensi berkembang menjadi platform investasi utama di sektor ekonomi hijau Indonesia dan memperluas kiprahnya hingga tingkat internasional.

“Saya melihat ini sebagai platform investasi utama dari ekonomi hijau Indonesia. Kita ingin melihat Mutu berkembang menjadi perusahaan kelas dunia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis iklim di Indonesia ma­­­kin terlihat nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sepanjang 2025 terjadi 4.727 ben­­cana alam di Indonesia, de­­ngan 99,26% didominasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.

Krisis iklim, degradasi ling­­­kungan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi mendorong lahirnya tuntutan baru atas transparansi dan akuntabilitas korporasi. Investor, regulator, dan masyarakat tidak lagi ha­­­nya menilai perusahaan dari aspek profitabilitas, te­­­ta­­­pi juga dari dampak En­­­vi­­­ronmental, Social, and Go­­­ver­nance (ESG).

Di Indonesia, komitmen ter­­sebut diperkuat melalui ke­­­wajiban pelaporan keberlanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Namun, di tengah meningkatnya perhatian terhadap ESG, berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan masih terus terjadi.

Di Asia Tenggara, ekspansi perkebunan kelapa sawit, mi­­­salnya masih dikaitkan de­­­ngan deforestasi dan an­­­caman terhadap habitat harimau Sumatera. Ironisnya, sejumlah perusahaan tetap mengusung komitmen “no deforestation” dalam laporan keberlanjutan mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaporan ESG belum tentu mencerminkan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya. Fenomena ini dikenal sebagai decoupling, yakni ketidaksesuaian antara narasi formal yang dikomunikasikan perusahaan dengan praktik operasional di lapangan.

Tujuan dari decoupling adalah untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi. Dalam konteks ESG, decoupling muncul dalam dua bentuk utama: greenwashing dan greenhushing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan membangun citra ramah lingkungan secara ber­­­lebihan tanpa didukung kinerja nyata. Sebagi contoh Volkswagen. Perusahaan otomotif asal Jerman itu sempat memperoleh penilaian ESG yang relatif baik sebelum akhirnya terseret skandal manipulasi uji emisi kendaraan diesel (BBC, 2015)

Meningkatnya kekhawa­tir­an terhadap praktik greenwashing telah mendorong regulator di berbagai negara untuk memperketat pengawasan, serta langkah pencegahan. Otoritas regulasi lintas yurisdiksi makin sering menjatuhkan sanksi signifikan melalui tindakan administratif maupun litigasi.

Kekhawatiran dituduh se­­­bagai greenwasher dan ketakutan menghadapi risiko litigasi menyebabkan sejumlah perusahaan memilih untuk menahan atau mengurangi pengungkapan terkait ESG, sebuah fenomena yang dikenal sebagai greenhushing.

Greenhushing terjadi ketika perusahaan secara sengaja menyembunyikan atau menghindari pengungkapan inisiatif lingkungan yang sebenarnya telah dilakukan. Toyota menjadi salah satu contoh yang menarik. Meskipun pe­­­rusahaan tersebut telah mencapai status zero-landfill di fasilitas manufakturnya di Eropa selama beberapa tahun, pencapaian tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka oleh perusahaan (Burrows, 2020).

Greenhushing terjadi ka­­­rena sikap aversi risiko ma­­­najerial yang didorong oleh kekhawatiran terhadap tu­­duhan greenwashing dari para pemangku kepentingan dan kekhawatiran atas trade-off finansial dari implemen­­tasi ESG. Perusahaan me­­­ngu­­rangi pengungkapan ke­­­ber­­­lanjutan, karena pertimbangan biaya kepemilikan di tengah persaingan pasar yang makin ketat.

Greenwashing maupun greenhushing berdampak buruk pada pengambilan keputusan khususnya investor. Greenwashing menyebabkan investor salah dalam menilai risiko perusahaan. Investor dapat menganggap perusahaan memiliki praktik keberlanjutan yang baik, padahal sebenarnya memiliki risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola yang tinggi.

Dampak kinerja?

Dalam jangka pendek, green­­­washing dapat meningkatkan kinerja keuangan ka­­­rena para pemangku ke­­­pen­­­tingan terpengaruh oleh pengungkapan yang terlihat positif. Para pemangku ke­­­pentingan bergantung pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

Dalam kasus greenwashing, seorang investor mungkin membuat keputusan yang salah dengan berinvestasi di perusahaan yang melebih-lebihkan kinerja keberlanjutannya, percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut kuat dan selaras dengan ni­­­lai-nilainya. Akan tetapi da­­­lam jangka panjang, praktik aktual mungkin mulai dicurigai oleh para pemangku kepentingan beberapa tahun setelah publikasi laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, greenhushing dapat merugikan nilai pemegang saham dan kinerja keuangan. Greenhushing pada awalnya dapat melemahkan dukungan pemangku kepentingan akibat keterbatasan pengungkapan informasi.

Akan tetapi, seiring waktu perusahaan dapat kembali memperoleh kepercayaan ke­­­tika upaya ESG yang sebenarnya mulai terlihat, sehingga menghasilkan perbaikan ki­­­nerja keuangan. Dinamika ini menegaskan pentingnya pelaporan ESG yang transparan dan akurat dalam menciptakan nilai perusahaan.

Pertanyaannya apakah laporan keberlanjutan menjamin ekonomi yang lebih? Apakah hijau adalah hitam yang baru? Untuk menumbuhkan kepercayaan dan keandalan dalam pengukur­an dan pengungkapan keberlanjutan, diperlukan kerangka kerja jaminan yang diakui secara luas sebagian besar investor (97%) percaya bah­­­wa pengungkapan keberlanjutan harus diaudit.

Pengembangan database yang real time untuk deteksi ESG-decoupling sangat di­­­per­­lukan. Saat ini data ESG rating yang real time masih terbatas. BEI sudah secara rutin menyajikan data ESG skor tetapi coverage-nya ha­­­nya 1 tahun dan tidak real time. Sementara itu, data base dari lembaga rating terkemuka mematok biaya yang sangat mahal.

Selain itu Cakupan skor ESG dan data kinerja ESG di negara berkembang ma­­­sih terbatas. Data tahun 2017—2022 menunjukkan terdapat 3.759 perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi hanya 272 (7,2%) yang memiliki data skor ESG dan 238 (6,3%) yang memiliki pengungkapan ESG.

Kelemahan lainnya adalah terdapat kontroversi mengenai skor ESG dari berbagai lembaga pemeringkat. Meskipun banyak lembaga pemeringkat ESG di seluruh dunia, seperti Kinder, Lydenberg, dan Domini (KLD), Sustainalytics, Moody’s ESG (Vigeo-Eiris), S&P Global (RobecoSAM), Re­­­­finitiv (Asset4), dan MSCI, te­­­tapi ada kontradiksi dalam skor ESG di antara lembaga pemeringkat.

Dalam beberapa kasus, lem­­­­baga pemeringkat ESG memberikan peringkat yang berbeda atau bahkan bertentangan untuk perusahaan yang sama. Selain itu, kualitas dan keterbacaan laporan keberlanjutan di Indonesia masih rendah sehingga riset ESG juga berpotensi terken­­­dala karena data yang valid sulit diperoleh. Hal ini me­ndorong penggunaan teknologi AI dalam deteksi ESG-decoupling.

AI mampu mengungkap wawasan tersembunyi dalam data, mengurangi subjektivitas, menghemat sumber daya, dan meningkatkan cakupan data terutama di negara berkembang. Maka kecerdasan buatan dapat menjadi makin signifikan dalam identifikasi decoupling.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pelaku usaha di Indonesia mulai menerapkan dekarbonisasi dalam operasionalnya bahkan sebelum disepakatinya Perjanjian Paris 2015.

Perjanjian Paris merupakan kesepakatan internasional yang diadopsi oleh 195 negara pada COP21 di Paris pada Desember 2015. Kesepakatan ini mengikat negara-negara untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri.

Salah satu perusahaan yang telah lebih awal menerapkan praktik ramah lingkungan adalah PT Pan Brothers Indonesia Tbk. (PBRX). Wakil Presiden Direktur Pan Brothers Anne Patricia Sutanto menyampaikan perseroan telah memulai upaya dekarbonisasi sejak 2013.

“Kami di Pan Brothers itu fokus kepada, tidak hanya pada dekarbonisasi ya, tetapi lebih kepada ESG [environmental, social, and governance] karena kami melihat bahwa sebelum pandemi industri kita [garmen] atau tepatnya ekosistem sandang kita ini adalah yang menyebabkan polusi terbesar kedua di dunia,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, langkah tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan industri garmen dengan menekan emisi dan polusi.

Pada 2013, Anne mengatakan Pan Brothers mulai membangun fasilitas green office yang menerapkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan kualitas udara. Selanjutnya, pada 2022, perseroan menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang mengadopsi target berbasis sains atau Science Based Targets initiative (SBTi), dengan kerangka awal yang disusun pada 2020.

Melalui pendekatan tersebut, perseroan telah memenuhi kriteria SBTi untuk target jangka pendek dan jangka panjang. Target tersebut mencakup penurunan emisi gas rumah kaca absolut untuk Scope 1 dan Scope 2 sebesar 50,4% pada 2032 dengan baseline 2022.

Selain itu, perseroan juga menargetkan penurunan emisi Scope 3 sebesar 30% pada periode yang sama. Cakupan Scope 3 meliputi emisi dari rantai pasok, termasuk pembelian barang dan jasa, barang modal, aktivitas energi, transportasi dan distribusi, limbah operasional, perjalanan bisnis, perjalanan karyawan, serta pengelolaan akhir produk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan di sektor otomotif dan pembiayaan menghadapi tekanan daya beli dan suku bunga tinggi sepanjang 2025. Meski demikian, sejumlah pelaku industri tetap mampu menjaga profitabilitas melalui efisiensi dan penguatan operasional.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), misalnya, mencatat laba bersih Rp462 miliar pada 2025 dengan pendapatan mencapai Rp16,2 triliun. Perseroan tetap berada di zona laba meskipun pendapatan dan laba bersih masing-masing mengalami penyesuaian sebesar 1 persen dan 19 persen secara tahunan.

Kinerja tersebut mencerminkan ketahanan bisnis di tengah moderasi pertumbuhan pada sejumlah segmen usaha. Tekanan makroekonomi, seperti pelemahan daya beli, suku bunga tinggi, serta perlambatan konsumsi domestik, turut mempengaruhi kinerja sepanjang tahun.

Group Chief Executive Officer MPMX Suwito Mawarwati mengatakan, tahun 2025 merupakan tahun yang dinamis dan menantang secara operasional, dengan kinerja keuangan yang berada di bawah capaian tahun 2024. “Kami melihat dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, termasuk tekanan terhadap daya beli masyarakat, tingkat suku bunga yang relatif masih tinggi, serta moderasi pertumbuhan konsumsi domestik. Kondisi tersebut tercermin pada melambatnya pertumbuhan di beberapa sektor yang terkait dengan konsumsi, termasuk industri otomotif roda dua dan pembiayaan konsumen,” kata Suwito dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2026).

Namun demikian, kata dia, tekanan pada tahun 2025 menjadi momentum penting bagi perseroan untuk melakukan evaluasi strategis, memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan industri yang semakin cepat.

Pada segmen distribusi dan ritel kendaraan roda dua, pendapatan tercatat Rp15,2 triliun dengan penjualan distribusi mencapai 699 ribu unit dan ritel 187 ribu unit. Kinerja aftermarket menunjukkan pertumbuhan, mencerminkan kontribusi layanan purna jual terhadap pendapatan.

Segmen asuransi mencatat pendapatan Rp927,8 miliar atau naik 1,6 persen secara tahunan, dengan laba bersih tumbuh 69,7 persen didorong hasil investasi. Segmen ini menjadi salah satu penopang kinerja perseroan di tengah tekanan pada sektor lain.

Segmen penyewaan kendaraan mempertahankan armada sekitar 15.000 unit dengan tingkat utilisasi 92 persen. Penjualan mobil bekas melalui AUKSI juga meningkat 6 persen menjadi 4.000 unit.

Di sisi lain, segmen jasa keuangan masih mencatat kerugian Rp437 miliar seiring fokus pada pengendalian risiko dan perbaikan kualitas aset. Perseroan menilai langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis pembiayaan.

Di bidang keberlanjutan, MPMX mencatat Sustainalytics ESG Risk Rating sebesar 8,67 yang menempatkan perseroan dalam kategori risiko rendah. Perseroan juga tercatat dalam indeks ESG Quality 45 KEHATI dan ESG Sector Leaders IDX KEHATI.

Tahun ini, MPMX menilai peluang pertumbuhan tetap terbuka seiring potensi perbaikan konsumsi domestik. Perseroan akan melanjutkan fokus pada penguatan bisnis inti, efisiensi operasional, serta optimalisasi portofolio untuk menjaga profitabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK tanggal 5 Februari 2026.

Peluncuran ini merupakan capaian milestone perjalanan keuangan berkelanjutan, karena Indonesia telah memiliki taksonomi berkelanjutan yang lengkap untuk seluruh Nationally Determined Contributions (NDC)-related sector beserta sektor pendukungnya.

Bagi pegiat Environmental, Social and Government atau dikenal ESG sudah tidak asing dengan istilah “taksonomi” dalam konteks keuangan berkelanjutan. Namun bagi sebagian lainnya mungkin masih bertanya-tanya tentang istilah tersebut.

Secara umum taksonomi mengacu pada pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan hal tertentu. Seiring dengan perkembangan dan perhatian global terkait isu perubahan iklim, maka dibutuhkan suatu bahasa yang sama (common language) untuk menentukan suatu aktivitas dapat diklasifikasikan mendukung upaya berkelanjutan.

Untuk itu lahirlah taksonomi untuk keuangan berkelanjutan yang merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan dan telah mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.

Taksonomi dalam konteks keberlanjutan telah berkembang pesat. Berdasarkan The Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) Toolkit: Sustainable Finance Taxonomies (2024) dan hasil pengamatan perkembangan terkini, terdapat lebih dari 60 taksonomi nasional dan regional yang telah dan sedang dikembangkan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan “awareness” berbagai yurisdiksi untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.

Meskipun beragam, namun antar taksonomi ini dihubungkan oleh prinsip “interoperability” untuk menjaga kredibilitas dan bahasa yang sama, mengingat aliran modal dan investasi lintas batas dan lintas negara.

Di Indonesia, inisiatif taksonomi berkelanjutan (TKBI) telah diinisiasi oleh OJK berkolaborasi dengan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendorong pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia, yang disusun dengan prinsip scientific and credible, interoperable dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif yang dapat digunakan oleh berbagai skala pengguna baik korporasi maupun UMKM.

Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI menggunakan referensi utama ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional, serta taksonomi global lain yang relevan. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu suatu aktivitas ekonomi diklasifikasikan menjadi “Hijau” atau “Transisi” atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”.

TKBI dikembangkan secara bertahap mulai dari tahun 2023 sampai dengan diterbitkannya versi 3 pada awal tahun ini. TKBI versi 3 telah merangkum seluruh perjalanan penyusunan taksonomi yang memuat kerangka konseptual, pendekatan sector-agnostic decision tree (SDT) untuk UMKM dan technical screening criteria (TSC) untuk korporasi yang mencakup sektor Energi; Construction and Real Estate; Transportation and Storage; Agriculture, Forestry, and Fishing; Manufaktur; Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation; dan enabling sectors, yaitu Information & Communication dan Professional, Scientific & Technical Activities.

TKBI versi 3 juga mencakup penggunaan TKBI untuk tujuan produktif dan konsumtif, konsep sunsetting untuk TSC dan grandfathering untuk instrumen keuangan, serta penilaian TKBI tidak hanya pada level aktivitas melainkan juga pada level entitas dan portofolio. OJK juga melengkapi penerbitan TKBI versi 3 dengan penyediaan tools yang tersedia pada minisite Sustainable Finance Information Hub (SFIH) “Taxonomy Navigator” sebagai alat bantu dengan fitur pencarian aktivitas dan kriteria TKBI (explorer) serta fitur simulasi penilaian step-by-step (simulator).

Implikasi untuk Indonesia

Berdasarkan 1st Biennial Transparency Report (BTR) yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada tahun 2024[1], terdapat kebutuhan pendanaan iklim di Indonesia sebesar USD282 miliar dengan rincian untuk aksi mitigasi sebesar USD281,18 miliar dan adaptasi USD816,52 miliar. Untuk mengisi pendanaan ini selain melalui APBN, diperlukan investasi swasta dan dukungan internasional.

Kehadiran TKBI dapat mendorong sektor jasa keuangan untuk transisi menuju pembiayaan yang berkelanjutan dan berperan dalam menutup gap pendanaan terkait iklim. Hal ini tentunya ditopang dengan kebijakan lanjutan seperti kerangka regulasi sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pada prinsipnya, TKBI dapat digunakan oleh siapapun pihak yang berkepentingan untuk menilai apakah suatu aktivitas telah memenuhi aspek berkelanjutan, seperti sektor jasa keuangan, sektor riil, investor, regulator, dan lainnya. Dalam lanskap ekosistem keuangan berkelanjutan, TKBI digunakan sebagai pertimbangan penyusunan kebijakan atau regulasi di kementerian/lembaga. Dari sisi OJK, TKBI saling mendukung dan berkaitan dengan berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan lainnya.

Dalam hal ini, TKBI dapat digunakan untuk perhitungan portofolio berkelanjutan dalam Climate Risk Management & Scenario Analysis dan use of proceed pada Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan. Sementara bagi industri atau investor TKBI dapat digunakan sebagai referensi budget tagging, label emiten berkelanjutan, portofolio berkelanjutan dan indeks/investasi berkelanjutan.

Dalam rancangan regulasi terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten dan perusahaan publik yang saat ini sedang dalam proses konsultasi publik, TKBI akan digunakan sebagai indikator kinerja berkelanjutan dalam pengungkapan keberlanjutan entitas. Peranan TKBI tersebut akan membawa perubahan besar pada cara entitas untuk mengklasifikasikan dan mengungkapkan portofolio keuangannya berdasarkan klasifikasi TKBI. Dengan demikian, TKBI akan memberikan multiplier effect baik dari sisi operasional bisnis entitas dan dalam jangka panjang membantu pencapaian komitmen NZE Indonesia.

Namun demikian, terdapat tantangan utama dalam implementasi TKBI berupa dukungan ekosistem keuangan berkelanjutan. TKBI telah berupaya mengorkestrasikan berbagai implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan dari kementerian/lembaga dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Lebih lanjut perlu diperkuat dengan percepatan penyelesaian peta jalan dekarbonisasi sektoral oleh kementerian, kebijakan insentif, pembangunan basis data serta regulasi lainnya yang mendukung upaya berkelanjutan, ketersediaan verifikasi serta pendukung lainnya.

Penerapan TKBI mungkin akan terasa “challenging” di awal, tetapi ke depan akan menjadi “new business-as-usual”, ketika para pengguna telah terbiasa mengidentifikasi aktivitas ekonomi berdasarkan TKBI dalam proses bisnisnya. Di samping itu, sinergi yang kuat dalam implementasi TKBI akan menjadi “key success factor” dalam mendorong upaya berkelanjutan dan pencapaian komitmen NZE Indonesia. Ke depan sejalan dengan sifat living document, TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.
Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.
Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.
"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.
IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.
Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah.

Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.
Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Bernilai Tambah

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.

"Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.
Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.
Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.
Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan aspek sosial dalam kerangka environmental, social, and governance alias ESG menjadi penting dalam setiap investasi di Indonesia

Hal ini dirasa perlu dilakukan mengatasi stagnasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama penerapan investasi di dalam negeri

Direktur Social Investment Indonesia, Pitono Nugroho, bahwa percepatan SDGs membutuhkan terobosan pemikiran dan kolaborasi lintas sektor yang lebih inovatif. Dirinya merujuk laporan Sustainable Development Solutions Network (SDSN), yang menunjukkan penurunan skor indeks SDGs Indonesia turun dalam dua terakhir.

Pada 2024 skor Indeks SDG's Indonesia sebesar 69,4 poin, turun dari 70,16 pada 2023, sehingga peringkat Indonesia di global turun dari posisi 75 ke 78.

“Kita perlu melampaui batasan sosial dan bekerja sama secara inovatif agar target-target pembangunan berkelanjutan bisa dipercepat,” ujar Pitono melalui keterangan resminya, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam penguatan aspek sosial dalam investasi, sehingga berdampak kepada target SDG's Indonesia.

Pertama, inovasi sosial berbasis komunitas dan teknologi yang memadukan pendekatan akar rumput dengan solusi digital. Kedua, penguatan pendanaan berkelanjutan melalui skema investasi berdampak dan blended finance.

"Ketiga, pengukuran dampak sosial yang akuntabel, termasuk penerapan Social Return on Investment (SROI).

Pada 10 tahun lalu memang hanya ada satu produk, saat ini sudah ada 26 produk,

Jakarta (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan terdapat tren positif perkembangan Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) (ESG) di Indonesia, berdasarkan indikator-indikator perkembangan ESG di pasar modal.

“Kalau kita lihat dari AUM (Asset Under Management), produk investasi yang berbasis ESG, termasuk reksa dana dan ETF, terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir,” ucap Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI Teuku Fahmi Ariandar ketika menyampaikan pidato kuncinya di Jakarta, Kamis.

Fahmi menyoroti peningkatan AUM, dari yang sebelumnya Rp36 miliar pada 2015, naik menjadi Rp7,033 triliun per September 2025.

Menurut dia, peningkatan tersebut memperlihatkan respon positif dari para pelaku pasar dan menunjukkan meningkatnya preferensi dari investor terhadap instrumen investasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Selain itu, lanjut dia, apabila dilihat dari jumlah produknya, juga mengalami pertumbuhan yang searah.

“Pada 10 tahun lalu memang hanya ada satu produk, saat ini sudah ada 26 produk,” kata dia.

Fahmi juga menyampaikan dukungan dari pelaku pasar, seperti Manajer Investasi, terus menguat. Pada 2015, hanya terdapat 1 manajer investasi yang menerbitkan produk berkelanjutan. Jumlah tersebut bertambah menjadi 15 manajer investasi per September 2025.

“Ini mempertegas bahwa permintaan terhadap, khususnya kaitannya ke indeks yang tematik ESG ini, terus berkembang di pasar modal Indonesia,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), dari 123 perusahaan yang diukur, rata-rata skornya mengalami peningkatan. Pada 2024, rata-rata skornya sebesar 28,5 poin; kini meningkat menjadi 31,5 poin.

CSA mengukur kinerja ESG perusahaan secara mendalam, melihat bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Ini menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keberlanjutan dan transparansi laporan keberlanjutan,” ucap Fahmi.

Hingga Juni 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat hampir 90 persen perusahaan telah menyampaikan laporan keberlanjutan.

Fahmi berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan pelaporan keberlanjutan agar bisa menjadi lebih transparan dan bisa dibandingkan dengan laporan keberlanjutan dari capital market yang lain.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit perbankan masih banyak mengucur ke proyek energi fosil, seiring transisi energi dan target bauran emisi yang telah dipatok pemerintah. Beberapa problematika di lapangan terkait kredit tersebut mencakup perhitungan risiko bisnis hingga belum meratanya pemahaman soal energi hijau.

Laporan CERAH berjudul ‘Does Indonesian Banking Still Support Coal?’ menyebutkan bahwa bauran energi listrik Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil. Kondisi ini diproyeksikan akan berlanjut setidaknya hingga 2043. Energi terbarukan diperkirakan bakal melonjak sebagai bauran energi pada 2044 dengan porsi sekitar 51,6%.

Mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah dan murah. Sektor energi hijau membutuhkan pembiayaan dan investasi yang besar, tetapi masih terhambat oleh regulasi yang dinilai tidak konsisten.

Padahal tuntutan penggunaan energi bersih kian meningkat. Akademisi Universitas Indonesia Toto Pranoto mengingatkan bahwa aktivitas ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung kepada pasar negara maju yang secara ketat menerapkan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

“Namun, masih terdapat kesenjangan antara tuntutan pasar global dengan kinerja ESG di negara berkembang,” ujar Toto dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk ‘Mendorong Transformasi Pembiayaan Hijau: Arah Baru Keuangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi’, Jumat (21/11/2025).

Di sisi lain, Toto menekankan bahwa transisi energi harus dilihat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang ekspansi pasar. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan terbukti mendapatkan respons positif dari pasar.

Data menunjukkan bahwa perusahaan pionir iklim (climate pioneers) mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan gabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ribuan perusahaan lain di pasar berkembang.

“Data ini menunjukkan apresiasi pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan bisnis berbasis transisi energi,” paparnya.

Sebagai contoh, perusahaan pionir iklim di sektor konsumen tumbuh 14% pada periode 2016–2021. Sementara itu, perusahaan energi “hijau” mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yaitu 20%, dibandingkan dengan perusahaan pasar berkembang lainnya yang hanya 14%.

Hal serupa juga disoroti Climate Policy Initiative (CPI). Analis Senior CPI Berliana Yusuf menyampaikan bahwa tantangan pertama terlihat dari aliran investasi energi yang belum selaras dengan target iklim.

Berdasarkan laporan CPI berjudul Indonesia Power Sector dalam investasi sektor ketenagalistrikan selama 2019-2023, sebanyak 62% mengalir ke bahan bakar fosil. Angka ini lebih besar dibandingkan proporsi energi terbarukan yang sebesar 23%.

Berliana juga menyoroti masalah transparansi data, terutama terkait investasi bahan bakar fosil yang menurutnya belum seluruhnya tercatat.

“Jadi kalau dilihat komposisinya di grafik itu, 34% itu bahan bakar fosil yang tercatat, 24% itu yang tidak tercatat, 23% itu yang renewable energy. Jadi sebetulnya ada kendala transparansi di sini ya. Data terutama untuk investasi di bahan bakar fosil,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Tantangan berikutnya adalah efisiensi operasional, terutama pada PLTS PLN. Faktor kapasitas PLN sebesar 4%, jauh di bawah benchmark sebesar 16%.

Menurut laporannya, dengan kapasitas yang ada saat ini, PLTS PLN bisa menghasilkan listrik yang lebih besar. Rendahnya efisiensi produksi juga berdampak pada meningkatnya biaya per unit listrik yang dihasilkan.

Selain itu, terdapat kesenjangan operasional, dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dan air PLN yang dinilai memiliki kinerja cukup baik dibandingkan dengan tolok ukur regional.

Terakhir, tantangan kebijakan juga muncul dari meningkatnya pembangunan PLTU captive akibat kebijakan hilirisasi nikel, di mana sekitar 45% investasi pembangkit baru masih berbasis bahan bakar fosil. Namun investasi pada PLTU captive ini tidak tercatat sebagai investasi fosil.

AKSI & REGULASI

Sejauh ini praktik perbankan dalam penyaluran kredit energi hijau juga terkendala. Senior Vice President ESG Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Monica Yoanita menjelaskan bahwa tidak semua debitur memahami urgensi maupun standar implementasi keberlanjutan.

Pelaku usaha besar relatif lebih siap karena tekanan dari investor dan tuntutan pasar global, sedangkan UMKM maupun usaha kategori menengah dinilai masih tertinggal dari sisi pemahaman maupun kemampuan transisi.

Menurut Monica, tantangan tersebut membuat proses asesmen hingga penyaluran pembiayaan hijau belum dapat berjalan optimal.

“Awareness di debitur-debitur kami itu memang belum rata. Untuk korporasi besar relatif lebih mudah karena mereka sudah mendapatkan tuntutan dari investor dan punya rencana transisi. Namun SME dan UMKM kapasitasnya masih terbatas, baik dari sisi teknis maupun akses dukungan finansial,” ujarnya.

Di sisi lain, terkait regulasi, Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK Joko Siswanto mengatakan otoritas telah menyempurnakan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan untuk memasukkan aspek sosial selain lingkungan.

Penyempurnaan ini dilakukan agar standar yang digunakan lembaga keuangan benar-benar mencerminkan konsep ESG secara utuh. “Taksonomi hijau sebelumnya lebih memprioritaskan aspek lingkungan. Sekarang kami ingin membingkai konsep keberlanjutan yang mencakup environment dan social,” ujar Joko.

Dengan standar tersebut, perbankan diharapkan memiliki panduan yang jelas saat menyalurkan pembiayaan ke aktivitas berkelanjutan. OJK saat ini juga mengembangkan proyek percontohan untuk mengukur seberapa besar porsi kredit perbankan yang benar-benar dialokasikan untuk kegiatan berkelanjutan.

Menurut Joko, tren penyaluran pembiayaan hijau secara statistik sebenarnya meningkat. Data kategori kegiatan usaha berbasis berwawasan lingkungan yang dipublikasikan OJK menunjukkan outstanding pembiayaan naik dari sekitar Rp705 triliun per 2019 menjadi Rp2.047 triliun per 2024.

Namun, pertumbuhan angka tersebut tidak serta-merta berarti tantangan sudah terlewati. Joko mengakui industri masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada fase transisi energi.

Di sisi lain, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna, Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan mendasar terkait minimnya proyek hijau yang siap dibiayai.

"Penyerapan keuangan hijau tergantung sektor riil-nya menyerap atau tidak, sama kayak Rp200 triliun bisa digelontorkan, ada yang menyerap atau tidak? sehingga pertanyaannya memang ujung-ujungnya apakah ada proyek hijau tersebut," kata Putra.

Sebaliknya, dia menekankan bahwa investor saat ini memerlukan sinyal kebijakan yang jelas, terutama terkait taksonomi hijau dan mekanisme harga karbon. Tanpa kepastian tersebut, risiko proyek hijau dinilai lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan.

“Taksonomi akan menjadi sinyal utama bagi investor. Definisinya harus tegas dan berbasis sains agar tidak menimbulkan keraguan,” jelasnya.

Terlebih lagi saat ini, ungkap Putra, bahwa lembaga keuangan internasional mulai menggunakan rasio investasi clean-to-fossil sebagai indikator keseriusan transisi. Namun praktik pengungkapan rasio ini belum banyak diadopsi oleh bank nasional.

Menurut dia, transparansi tersebut penting agar investor dapat menilai arah pembiayaan sektor keuangan Indonesia. Saat rasio masih tidak jelas, kepercayaan investor pun terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo menjadi Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

METI adalah organisasi yang mengkampanyekan energi bersih terbarukan dan konservasi energi di Indonesia. Kini METI memiliki susunan pengurus baru untuk memperkuat dan mempercepat energi terbarukan di Indonesia.

"Dengan penuh syukur dan semangat baru, kami memperkenalkan Struktur Kepengurusan METI (Masa Bakti 2025–2028). Semoga amanah ini dapat membawa METI semakin maju, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat," dikutip dari Instagram METI, Senin (17/11/2025).

Berikut Susunan Pengurus METI hingga 2028:

Ketua Umum METI: Zulfan Zahar

Dewan Penasihat: Hashim Djojohadikusumo

Dewan Pengawas: Wiluyo Kusdwiharto

Dewan Pakar: Herman Darnel Ibrahim

Koordinator Komite Energi Terbarukan: Suroso Isnandar

Dalam catatan bisnis, METI menilai penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat menjadi peluang bagi pengembangan investasi hijau di Indonesia, seiring dengan meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Sebelumnya, pengurus harian METI mengatakan ESG saat ini bukan lagi sekadar tren, tetapi telah menjadi kerangka utama investasi dan bisnis global untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, hal ini dinilai sangat terdampak oleh arah baru ini.

ESG adalah bentuk nyata dari praktik sustainability. ESG kini bukan lagi pilihan, tapi keharusan, terutama bagi perusahaan ekspor dan perusahaan energi. Transisi energi bersih menjadi sorotan utama sejak negara maju menggaungkan beralih dari energi fosil, seperti batu bara, ke energi terbarukan seperti PLTS, PLTA, biomassa dan lainnya.

Perubahan ini disebut berdampak langsung ke Indonesia, yang mulai mendapatkan tekanan untuk mengurangi penggunaan PLTU berbasis batubara dan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi dan biodiesel.