Bisnis.com, JAKARTA - Krisis iklim di Indonesia ma­­­kin terlihat nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sepanjang 2025 terjadi 4.727 ben­­cana alam di Indonesia, de­­ngan 99,26% didominasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.

Krisis iklim, degradasi ling­­­kungan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi mendorong lahirnya tuntutan baru atas transparansi dan akuntabilitas korporasi. Investor, regulator, dan masyarakat tidak lagi ha­­­nya menilai perusahaan dari aspek profitabilitas, te­­­ta­­­pi juga dari dampak En­­­vi­­­ronmental, Social, and Go­­­ver­nance (ESG).

Di Indonesia, komitmen ter­­sebut diperkuat melalui ke­­­wajiban pelaporan keberlanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Namun, di tengah meningkatnya perhatian terhadap ESG, berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan masih terus terjadi.

Di Asia Tenggara, ekspansi perkebunan kelapa sawit, mi­­­salnya masih dikaitkan de­­­ngan deforestasi dan an­­­caman terhadap habitat harimau Sumatera. Ironisnya, sejumlah perusahaan tetap mengusung komitmen “no deforestation” dalam laporan keberlanjutan mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaporan ESG belum tentu mencerminkan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya. Fenomena ini dikenal sebagai decoupling, yakni ketidaksesuaian antara narasi formal yang dikomunikasikan perusahaan dengan praktik operasional di lapangan.

Tujuan dari decoupling adalah untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi. Dalam konteks ESG, decoupling muncul dalam dua bentuk utama: greenwashing dan greenhushing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan membangun citra ramah lingkungan secara ber­­­lebihan tanpa didukung kinerja nyata. Sebagi contoh Volkswagen. Perusahaan otomotif asal Jerman itu sempat memperoleh penilaian ESG yang relatif baik sebelum akhirnya terseret skandal manipulasi uji emisi kendaraan diesel (BBC, 2015)

Meningkatnya kekhawa­tir­an terhadap praktik greenwashing telah mendorong regulator di berbagai negara untuk memperketat pengawasan, serta langkah pencegahan. Otoritas regulasi lintas yurisdiksi makin sering menjatuhkan sanksi signifikan melalui tindakan administratif maupun litigasi.

Kekhawatiran dituduh se­­­bagai greenwasher dan ketakutan menghadapi risiko litigasi menyebabkan sejumlah perusahaan memilih untuk menahan atau mengurangi pengungkapan terkait ESG, sebuah fenomena yang dikenal sebagai greenhushing.

Greenhushing terjadi ketika perusahaan secara sengaja menyembunyikan atau menghindari pengungkapan inisiatif lingkungan yang sebenarnya telah dilakukan. Toyota menjadi salah satu contoh yang menarik. Meskipun pe­­­rusahaan tersebut telah mencapai status zero-landfill di fasilitas manufakturnya di Eropa selama beberapa tahun, pencapaian tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka oleh perusahaan (Burrows, 2020).

Greenhushing terjadi ka­­­rena sikap aversi risiko ma­­­najerial yang didorong oleh kekhawatiran terhadap tu­­duhan greenwashing dari para pemangku kepentingan dan kekhawatiran atas trade-off finansial dari implemen­­tasi ESG. Perusahaan me­­­ngu­­rangi pengungkapan ke­­­ber­­­lanjutan, karena pertimbangan biaya kepemilikan di tengah persaingan pasar yang makin ketat.

Greenwashing maupun greenhushing berdampak buruk pada pengambilan keputusan khususnya investor. Greenwashing menyebabkan investor salah dalam menilai risiko perusahaan. Investor dapat menganggap perusahaan memiliki praktik keberlanjutan yang baik, padahal sebenarnya memiliki risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola yang tinggi.

Dampak kinerja?

Dalam jangka pendek, green­­­washing dapat meningkatkan kinerja keuangan ka­­­rena para pemangku ke­­­pen­­­tingan terpengaruh oleh pengungkapan yang terlihat positif. Para pemangku ke­­­pentingan bergantung pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

Dalam kasus greenwashing, seorang investor mungkin membuat keputusan yang salah dengan berinvestasi di perusahaan yang melebih-lebihkan kinerja keberlanjutannya, percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut kuat dan selaras dengan ni­­­lai-nilainya. Akan tetapi da­­­lam jangka panjang, praktik aktual mungkin mulai dicurigai oleh para pemangku kepentingan beberapa tahun setelah publikasi laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, greenhushing dapat merugikan nilai pemegang saham dan kinerja keuangan. Greenhushing pada awalnya dapat melemahkan dukungan pemangku kepentingan akibat keterbatasan pengungkapan informasi.

Akan tetapi, seiring waktu perusahaan dapat kembali memperoleh kepercayaan ke­­­tika upaya ESG yang sebenarnya mulai terlihat, sehingga menghasilkan perbaikan ki­­­nerja keuangan. Dinamika ini menegaskan pentingnya pelaporan ESG yang transparan dan akurat dalam menciptakan nilai perusahaan.

Pertanyaannya apakah laporan keberlanjutan menjamin ekonomi yang lebih? Apakah hijau adalah hitam yang baru? Untuk menumbuhkan kepercayaan dan keandalan dalam pengukur­an dan pengungkapan keberlanjutan, diperlukan kerangka kerja jaminan yang diakui secara luas sebagian besar investor (97%) percaya bah­­­wa pengungkapan keberlanjutan harus diaudit.

Pengembangan database yang real time untuk deteksi ESG-decoupling sangat di­­­per­­lukan. Saat ini data ESG rating yang real time masih terbatas. BEI sudah secara rutin menyajikan data ESG skor tetapi coverage-nya ha­­­nya 1 tahun dan tidak real time. Sementara itu, data base dari lembaga rating terkemuka mematok biaya yang sangat mahal.

Selain itu Cakupan skor ESG dan data kinerja ESG di negara berkembang ma­­­sih terbatas. Data tahun 2017—2022 menunjukkan terdapat 3.759 perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi hanya 272 (7,2%) yang memiliki data skor ESG dan 238 (6,3%) yang memiliki pengungkapan ESG.

Kelemahan lainnya adalah terdapat kontroversi mengenai skor ESG dari berbagai lembaga pemeringkat. Meskipun banyak lembaga pemeringkat ESG di seluruh dunia, seperti Kinder, Lydenberg, dan Domini (KLD), Sustainalytics, Moody’s ESG (Vigeo-Eiris), S&P Global (RobecoSAM), Re­­­­finitiv (Asset4), dan MSCI, te­­­tapi ada kontradiksi dalam skor ESG di antara lembaga pemeringkat.

Dalam beberapa kasus, lem­­­­baga pemeringkat ESG memberikan peringkat yang berbeda atau bahkan bertentangan untuk perusahaan yang sama. Selain itu, kualitas dan keterbacaan laporan keberlanjutan di Indonesia masih rendah sehingga riset ESG juga berpotensi terken­­­dala karena data yang valid sulit diperoleh. Hal ini me­ndorong penggunaan teknologi AI dalam deteksi ESG-decoupling.

AI mampu mengungkap wawasan tersembunyi dalam data, mengurangi subjektivitas, menghemat sumber daya, dan meningkatkan cakupan data terutama di negara berkembang. Maka kecerdasan buatan dapat menjadi makin signifikan dalam identifikasi decoupling.

Investasi berlabel ESG kini telah melampaui US$40 triliun secara global. Anehnya, hanya sekitar 37% investor yang benar-benar percaya pada kualitas pemeringkatan ESG yang mereka gunakan sebagai kompas. Bayangkan, mereka yang secara kolektif menginvestasikan triliunan dolar itu mendasarkan keputusan pada angka dan huruf yang mereka sendiri ragukan kebenarannya.

Inilah lanskap mutakhir yang membuat Patrycja Chodnicka-Jaworska, Direktur Pusat Manajemen Risiko dan Keuangan di Universitas Warsaw, meneliti dan memublikasikan buku terbarunya menjelang penghujung 2025 lalu. Environmental, Social, and Governance Ratings: Risks, Regulations, and Market Dynamics bukan jenis buku yang mengagung-agungkan investasi berkelanjutan.

Ini adalah buku yang kritis, dan ditulis untuk siapa pun yang berani bertanya: apakah pemeringkatan ESG sungguh-sungguh mengukur apa yang diklaim diukurnya? Jawaban akhirnya, bagi saya, tidaklah menyenangkan, tetapi sangat penting untuk kita simak dengan sungguh-sungguh.

Membongkar Kotak Hitam ESG

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian dengan enam bab. Seluruh teks tersedia bebas-akses di taylorfrancis.com, sebuah keputusan yang mencerminkan semangat keterbukaan yang selaras dengan misi buku itu sendiri. Walaupun, bagi mereka yang memilih untuk membeli edisi cetaknya, bisa juga memerolehnya dengan membayar 155 poundsterling lewat website penerbit Routledge.

Dua bab pertama membangun fondasi konseptual. Chodnicka-Jaworska membedah perbedaan mendasar yang kerap diabaikan, yaitu bahwa ESG rating berbeda dari ESG scoring. Pemeringkatan atau rating melibatkan analis manusia, bersifat prospektif, dan mengukur paparan risiko masa depan; sementara penilaian atau scoring cenderung berbasis algoritma, bersifat retrospektif, dan menilai kinerja masa lalu.

Keduanya sering disamakan, dan ini adalah sebuah kekeliruan yang sejak awal merusak pemahaman kita. Ia kemudian membandingkan ekosistem ESG dengan dunia credit rating yang lebih mapan: setelah krisis 2008, lembaga pemeringkat kredit dikecam karena menggelembungkan hasilnya.

Kini kritik serupa menghantam ESG. Metodologinya tidak transparan, konflik kepentingan merajalela, dan angka yang tak dapat dibandingkan antar-penyedia. MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, dan S&P TruCost menggunakan definisi, cakupan, metode pencarian data, dan bobot yang berbeda.

Alhasil, peringkat perusahaan yang sama bisa sangat berbeda tergantung siapa yang menilainya. Ini adalah fenomena yang disebut aggregate confusion dalam ESG (Berg, Kölbel, dan Rigobon, 2022).

Jantung analitis buku ini ada di tiga bab berikutnya. Bab ketiga mengulas inflasi pemeringkatan: peringkat yang diminta langsung (solicited) cenderung lebih tinggi dari yang tidak diminta (unsolicited), dan penyedia yang juga menjual konsultasi kepada perusahaan yang sama memiliki insentif untuk memberi angka lebih tinggi.

Fenomena “rating shopping” pun kemudian muncul. Perusahaan cenderung mencari pemberi peringkat yang paling royal dalam memberi nilai.

Bab keempat mengungkap tiga bias sistematis: bias ukuran. Perusahaan besar mendapat rating lebih tinggi bukan karena kinerja ESG lebih baik, melainkan karena lebih mampu menyusun laporan yang tebal).

Kemudian, bias geografis. Hampir 30% peringkat di negara berpendapatan tinggi adalah greenwashed, diberikan tanpa dasar laporan non-keuangan yang memadai.

Terakhir, bias sektoral. Sektor jasa mendapat peringkat yang lebih tinggi secara sistematis dibanding sektor padat sumberdaya.

Bab kelima, mungkin yang paling ambisius, mengukur dampak nyata greenwashing terhadap pasar. Menggunakan data Refinitiv dari seluruh bursa dunia sepanjang 2010–2023, Chodnicka-Jaworska menemukan bahwa harga saham bereaksi signifikan terhadap perubahan peringkat ESG, bahkan peringkat yang greenwashed.

Di pasar obligasi, ditemukan bahwa peringkat yang greenwashed tetap mendapatkan greenium. Di pasar dana investasi, temuan paling mengkhawatirkan muncul: dana yang sekadar mencantumkan kata “hijau” atau “ESG” di dalam namanya memiliki nilai aset bersih yang lebih tinggi, meski portofolionya tidak benar-benar berkelanjutan.

Bab keenam mendokumentasikan respons regulasi—terutama ESG Rating Regulation Uni Eropa yang disahkan pada November 2024—beserta inisiatif di Inggris, Jepang, India, dan negara-negara Asia lainnya lantaran kondisi yang dideskripsikan oleh buku ini hingga 2023.

Yang Kuat dan yang Lemah

Kekuatan terbesar buku ini menurut saya adalah kejujuran metodologisnya. Chodnicka-Jaworska mengikuti data ke mana pun ia pergi, termasuk ke tempat-tempat yang tidak nyaman bagi para pendukung ESG.

Jangkauan empirisnya luar biasa: perusahaan dari seluruh bursa di dunia selama 13 tahun, dianalisis berlapis berdasarkan benua, level pembangunan, sektor, dan ukuran perusahaan. Ini jauh melampaui mayoritas literatur ESG yang bersandar pada sampel Eropa atau Amerika Utara semata.

Kekuatan lainnya adalah perbandingannya dengan credit rating, yang agaknya memberi peta jalan logis untuk membaca arah regulasi ESG ke depan.

Namun buku ini punya kelemahan yang tak bisa diabaikan. Yang paling mencolok adalah jurang antara kedalaman analisis dan aksesibilitas penyajian. Bab kelima dipenuhi deretan tabel regresi yang membentang puluhan halaman.

Mungkin bagian tersebut seperti surga bagi mereka yang menggilai ekonometrika. Namun, itu bagaikan tembok yang tinggi dan tebal bagi kebanyakan eksekutif, regulator, dan aktivis. Mereka justru paling membutuhkan temuan tersebut didiskusikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.

Agak ironis lantaran kurangnya aksesibilitas adalah salah satu masalah utama yang dikritik buku ini pada industri pemeringkatan ESG itu sendiri.

Kelemahan kedua adalah minimnya perhatian terhadap Asia Tenggara. Indonesia hanya disebut sekilas. Padahal bias geografis yang diungkap penulis—bahwa perusahaan dari kawasan dengan regulasi lebih longgar cenderung mendapat peringkat yang kurang dapat diandalkan—memiliki implikasi langsung bagi ribuan perusahaan Indonesia yang kini memasuki arena pelaporan dan pemeringkatan ESG.

Ketiga, buku ini sangat kuat mendiagnosa masalah tetapi lemah dalam menawarkan solusi yang benar-benar baru. Pertanyaan tentang apakah model pemeringkatan yang ada bisa diperbaiki secara fundamental, atau apakah dunia membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda, hampir tidak disentuh.

Ini adalah diagnosis yang sangat tepat dan komprehensif, tetapi para pembaca bakal segera sadar bahwa obatnya belum benar-benar ditawarkan di level yang sama dengan diagnosisnya.

Untuk Pembaca Indonesia

Bagi mereka yang kerap kebingungan menyikapi hiruk-pikuk pemeringkatan ESG, buku ini menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban instan, yaitu kerangka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat.

Jelas buku ini mengingatkan kita semua untuk tidak memerlakukan peringkat ESG sebagai kebenaran tunggal. Tanyakan kepada penyedianya: metodologi apa yang digunakan, data apa yang menjadi dasarnya, dan apakah peringkat tersebut bersifat solicited atau unsolicited.

Kita juga perlu menyadari bahwa perusahaan Indonesia yang mendapat peringkat ESG yang lebih rendah sebetulnya belum tentu berkinerja lebih buruk. Bias dalam pengukuran yang diungkap buku ini sangat relevan di sini.

Untuk itu, saya mengundang para pemangku kepentingan untuk berdiskusi tentang Katadata ESG Insight (KESGI)—yang juga melakukan pengukuran dan pemeringkatan terkait implementasi ESG perusahaan—untuk memahami secara mendalam apa yang sesungguhnya kami ukur.

Bagi lembaga keuangan, pengembangan kapasitas membangun model penilaian ESG internal, lalu membandingkannya dengan rating eksternal semakin menjadi keharusan. Hal ini sebagaimana dituntut pendekatan Basel III+ yang kini memasukkan risiko ESG ke dalam perhitungan kecukupan modal perbankan.

Chodnicka-Jaworska tidak menutup bukunya dengan optimisme palsu. Regulasi ESG bergerak ke arah yang benar, kata dia, tetapi implementasinya jelas masih jauh dari selesai. Yang tersisa adalah tanggung jawab kita untuk tidak mengonsumsi peringkat ESG dalam huruf dan angka dengan mata tertutup.

Dalam dunia di mana “hijau” bisa berarti apa saja, memahami apa yang sebenarnya diukur oleh sebuah pemeringkatan adalah—izinkan saya meminjam frasa Latin dari bidang hukum—caveat emptor alias let the buyer beware untuk era keberlanjutan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar President University (Presuniv) Jhanghiz Syahrivar menilai pemasaran tidak lagi bisa dipandang sekadar alat mendorong penjualan atau keuntungan bisnis. Menurutnya, pemasaran juga membentuk cara masyarakat memahami nilai, konsumsi, hingga tanggung jawab sosial.

Pandangan itu disampaikan Jhanghiz dalam orasi ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar di President University, 21 April 2026. Jhanghiz yang juga alumni President University angkatan 2005 itu menjadi alumni pertama kampus tersebut yang meraih jabatan akademik tertinggi.

Dalam orasinya, Jhanghiz menekankan praktik pemasaran memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dari sekadar transaksi ekonomi. Ia menilai mekanisme pasar ikut membentuk makna sosial, relasi kuasa, hingga cara masyarakat memandang identitas dan pengakuan sosial.

“Melalui mekanisme pasar, beban moral didistribusikan, makna sosial diproduksi, dan relasi kuasa dilembagakan dalam bentuk yang sering kali tampak wajar,” ujarnya.

Jhanghiz mendorong dunia akademik untuk mengembangkan riset pemasaran yang lebih kritis, termasuk terhadap praktikgreenwashingdan penggunaan nilai sosial maupun religius untuk kepentingan komersial. Menurutnya, ilmu pemasaran perlu bergerak dari sekadar mengejar efektivitas bisnis menuju pendekatan yang lebih etis.

Ia mengatakan pertanyaan dalam pemasaran tidak cukup berhenti pada apa yang efektif atau menguntungkan perusahaan.

"Pemasaran juga harus menjawab apa yang adil, pantas, dan bertanggung jawab,” kata Jhanghiz.

Menurut Jhanghiz, pendekatan ini semakin relevan di Indonesia yang memiliki nilai budaya dan religius yang kuat. Ia menilai pemasaran memiliki tanggung jawab publik karena dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan dan membangun nilai.

“Jika pemasaran diajarkan tanpa keberanian moral, ia akan menjadi disiplin yang efisien tapi hampa,” ujarnya.

Jhanghiz kini tercatat sebagai guru besar termuda di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Pencapaian ini sekaligus menandai perjalanan 18 tahun sejak ia lulus dari President University hingga kembali ke kampus sebagai profesor.

Sudah hampir satu dekade Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi leksikon yang kerap diumbar oleh para petinggi perusahaan di Indonesia. Namun, bagi para direktur investasi, manajer risiko, dan aktivis lingkungan di Indonesia, akronim ini sering kali terasa seperti fatamorgana.

Dari jauh, ia tampak seperti oase yang menjanjikan di tengah gurun ketidakpastian iklim dan ketegangan sosial. Namun, ketika didekati untuk pengambilan keputusan strategis, yang ditemukan sering kali hanyalah pasir belaka. Laporan keberlanjutan yang penuh foto aktivitas filantropi, juga data yang tidak sinkron. Sementara data yang sesungguhnya diperlukan untuk mengambil keputusan, alias yang material, malah tak bisa ditemukan.

Selama bertahun-tahun itu, lanskap berkelanjutan di Indonesia menderita apa yang para pakar sebut sebagai “asimetri informasi kronis.” Perusahaan mengklaim hijau, namun pasar modal ragu. Investor ingin masuk, tetapi terbentur pada ketiadaan basis data yang objektif.

Kondisi ini agaknya bakal berubah mulai 6 April 2026. Tanggal ini mungkin akan dicatat oleh sejarawan ekonomi sebagai titik balik ketika kabut informasi yang tebal mulai tersingkap.

Pada tanggal tersebut, Katadata ESG Insight (KESGI) resmi diluncurkan. Ini bukan sekadar peluncuran platform data baru, melainkan sebuah upaya dekonstruksi atas cara kita menilai integritas sebuah bisnis di Indonesia.

Jembatan di Atas Jurang Data

Masalah utama ESG di pasar berkembang seperti Indonesia bukanlah kurangnya antusiasme, melainkan keterbatasan—bahkan terkadang ketiadaan—data yang andal. Bagaimana seorang investor bisa mempertaruhkan modal pada sebuah perusahaan tambang jika data emisi gas rumah kacanya hanya diperbarui dua tahun sekali?

Bagaimana pemangku kepentingan bisa mempercayai klaim kesejahteraan buruh sebuah perusahaan perkebunan jika satu-satunya sumber informasi adalah laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan itu sendiri?

KESGI hadir untuk menjawab tantangan fundamental tersebut. Sebagaimana yang dituju ketika istilah ESG pertama kali diperkenalkan dalam dokumen Who Cares Wins pada 2004 oleh PBB, tujuannya adalah integrasi.

ESG bukan tentang bagaimana perusahaan menjadi “baik” dalam pengertian tindakan amal; melainkan tentang memahami risiko dan peluang yang sebelumnya tak kasat mata dalam neraca keuangan tradisional.

Namun, para pakar dan praktisi mafhum bahwa integrasi mustahil terjadi tanpa data yang robust. Pendekatan KESGI memutus siklus ruang gema atau echo chamber korporasi. Dengan tidak hanya mengandalkan laporan keberlanjutan perusahaan, KESGI menarik data dari spektrum yang luas: statistik pemerintah, investigasi media massa, laporan organisasi masyarakat sipil (CSO), hingga data satelit jika diperlukan.

Ini adalah upaya untuk menciptakan versi kebenaran yang lebih mendekati realitas di lapangan, sebuah langkah krusial untuk memitigasi risiko greenwashing yang kian canggih dipertontonkan banyak perusahaan di Indonesia.

Sains di Balik Penilaian: Bobot Materialitas

Dalam dunia ESG, tidak semua isu bisa disetarakan. Penggunaan air sangat krusial bagi perusahaan minuman, tetapi mungkin sekunder bagi perusahaan perangkat lunak. Di sinilah letak kelemahan banyak pemeringkatan ESG generik: mereka menggunakan satu ukuran untuk semua.

Sesuai pemahaman di level global KESGI melakukan pendekatan berbeda. Mereka menggunakan topik material yang telah diuji bobotnya oleh sebuah panel ahli yang terdiri dari empat pakar dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Panel ini bertugas memastikan bahwa indikator yang dinilai benar-benar mencerminkan risiko substansial pada sektor tertentu.

Dengan menggunakan 100 indikator yang ketat, KESGI memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki sifat robust. Seratus indikator ini bukan sekadar angka acak, melainkan sensor-sensor yang menangkap denyut nadi perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, hubungan sosial dengan komunitas, hingga integritas struktural di level dewan direksi.

Dimensi Waktu dan Ruang: Perbandingan yang Adil

Salah satu dosa terbesar dalam pelaporan ESG saat ini adalah sifatnya yang statis—sebuah “potret” satu waktu yang tidak menunjukkan arah perjalanan. KESGI mengubah potret tersebut menjadi sebuah “film” dengan menegakkan perbandingan kinerja antar-waktu, mulai dari rentang 5 tahun.

Mengapa 5 tahun? Karena keberlanjutan adalah maraton, bukan sprint. Sebuah perusahaan mungkin bisa menurunkan emisi karbonnya secara drastis dalam satu tahun karena penutupan pabrik sementara.

Namun, tren lima tahun akan menunjukkan apakah itu merupakan hasil dari strategi dekarbonisasi yang sistematis atau sekadar anomali operasional. Ketika nanti tahun demi tahun data terkumpul lebih banyak lagi, rentang waktu ini pun bertambah.

Selain dimensi waktu, KESGI memungkinkan perbandingan antar-perusahaan dalam sektor yang sama. Di pasar yang kompetitif, transparansi semacam ini menciptakan tekanan positif. Ketika sebuah perusahaan melihat pesaingnya unggul dalam efisiensi energi atau keberagaman gender, hal itu memicu perlombaan menuju puncak (race to the top), bukan perlombaan menuju dasar (race to the bottom) seperti yang masih kita saksikan di republik ini.

Kembali ke Khittah: ESG dan Kinerja Finansial

Kita perlu jujur pada diri sendiri: ESG seringkali dikritik sebagai beban biaya belaka atau distraksi ideologis. KESGI hadir untuk membuktikan sebaliknya. Substansi terdalam dari platform ini adalah menunjukkan kaitan erat antara kinerja ESG pada isu-isu material dengan kinerja finansial perusahaan.

Dokumen Who Cares Wins dua dekade lalu tidak ditulis oleh dan untuk para altruis, melainkan oleh dan untuk para bankir dan manajer aset. Premisnya sederhana: perusahaan yang mengelola risiko dan peluang ESG dengan baik adalah perusahaan yang lebih tangguh, lebih inovatif, dan pada akhirnya, lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Dengan data dari KESGI, korelasi ini tidak lagi menjadi spekulasi atau hipotesis akademis belaka, melainkan bukti empiris yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan investasi, pemberian kredit, atau kemitraan strategis.

Sebuah Ajakan untuk Bergabung

Indonesia jelas sedang berdiri di persimpangan jalan. Dengan ambisi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045, kita tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan yang ekstraktif apalagi eksploitatif.

Ekonomi masa depan Indonesia haruslah ekonomi yang transparan, terukur, berkelanjutan, bahkan regeneratif. Kita perlu memulihkan luka-luka dari praktik destruktif di masa lalu, dan menjadikannya kompatibel dengan masa depan yang lebih baik.

Peluncuran Katadata ESG Insight pada 6 April 2026 ini adalah sebuah undangan terbuka. Bagi para CEO, inilah cermin objektif untuk menilai di mana posisi perusahaan mereka sebenarnya.

Bagi para investor, inilah kompas untuk mengarahkan modal ke perusahaan-perusahaan yang paling aman dan menjanjikan. Bagi pemerintah dan masyarakat sipil, inilah alat untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memakan jatah masa depan anak cucu kita, melainkan menambah bekal bagi mereka.

Mari kita tinggalkan era fatamorgana ESG. Saatnya kita beralih ke era data yang bicara apa adanya. Sebab, dalam perjalanan panjang menuju keberlanjutan, hanya mereka yang berani melihat kenyataan secara jernih yang akan mampu bertahan dan memimpin di garis depan.

Pemanfaatan KESGI bukan sekadar tentang analisis data; ini tentang meningkatkan martabat perekonomian Indonesia di mata dunia dan memastikan bahwa kata “keberlanjutan” benar-benar memiliki makna yang dalam dan kokoh, bukan sekadar gincu dalam laporan dan komunikasi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar karbon global pada 2026 diproyeksikan makin terpolarisasi seiring pergeseran permintaan dari pasar sukarela (voluntary) ke mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan regulasi pemerintah.

Mengutip laporan BloombergNEF (BNEF), ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela. Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan (retirement) melalui registri sukarela turun 12% dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan permintaan sukarela ini akan kembali menurun pada 2026.

Perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton. Namun, hampir 90% di antaranya berasal dari Microsoft, sehingga pertumbuhan ini dinilai tidak berkelanjutan.

Sebaliknya, makin banyak skema penetapan harga karbon berbasis kepatuhan yang mengizinkan penggunaan kredit karbon. Sepanjang 2015–2025, tercatat 29 mekanisme baru, sehingga totalnya kini mencapai 42 skema di berbagai negara.

Skema dekarbonisasi penerbangan internasional yang dipimpin PBB juga mengakui kredit karbon sebagai instrumen pemenuhan kewajiban maskapai. BNEF memperkirakan permintaan kredit karbon dari mekanisme kepatuhan ini akan mencapai 170 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2026 dan meningkat menjadi 240 juta ton pada 2030.

Di sisi lain, pemerintah berbagai negara juga menyiapkan kebijakan pasar karbon nasional yang selaras dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memungkinkan perdagangan pengurangan emisi antarnegara. Permintaan kredit karbon dari pemerintah diperkirakan mencapai 470.000 ton CO₂ ekuivalen pada 2026, naik 36% dari 2025.

Pergeseran dari permintaan sukarela ke kepatuhan juga diperkuat oleh pasar karbon besar yang mulai membuka ruang bagi kredit karbon. Uni Eropa, misalnya, diperkirakan akan memutuskan pada 2026 apakah akan memasukkan skema penghilangan karbon (carbon removal) ke dalam pasar karbon kepatuhannya, yang berpotensi menambah permintaan signifikan.

Kendala pada CBAM

Di tengah pergeseran yang diperkirakan terjadi di pasar karbon, implementasi kebijakan penetapan harga karbon lintas batas Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) justru tidak berjalan mulus.

Sejak Januari, sejumlah pelabuhan dikabarkan kesulitan memproses barang-barang yang terdampak pungutan impor, sementara tekanan lobi dari industri dan beberapa pemerintah muncul untuk merevisi skema tersebut. Bahkan sempat muncul wacana penangguhan penerapan CBAM untuk pupuk karena dikhawatirkan berdampak terhadap harga pangan.

Meski sempat menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu perdagangan pupuk berbasis nitrat, Komisi Eropa akhirnya menegaskan tidak ada perubahan kebijakan. BNEF pun memperkirakan tahun pertama penerapan harga karbon melalui CBAM tetap akan berjalan tanpa penangguhan berarti.

“Tekanan geopolitik, termasuk dari Amerika Serikat, serta kekhawatiran daya saing industri Eropa memang menguji ketahanan kebijakan ini. Namun, menunda CBAM justru akan dipersepsikan sebagai kelemahan politik, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa,” tulis analis BloombergNEF.

Selain itu, konsensus politik di tingkat Uni Eropa terkait harga karbon berbasis perbatasan masih kuat. Membatalkan kebijakan yang telah disiapkan bertahun-tahun juga memerlukan biaya politik yang besar. Pada tahap awal implementasi, CBAM juga dinilai belum akan memicu lonjakan tajam harga impor di sebagian besar sektor, sehingga relatif lebih dapat diterima pelaku usaha.

Hasil Indeks Investasi Hijau III 2025 oleh Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menunjukkan adanya kenaikan kinerja environmental social and governance (ESG) pada 13 bank nasional dan asing. Namun, pemantauan di lapangan justru memperlihatkan indikasi praktik greenwashing.

Selain menilai kinerja ESG melalui laporan berkelanjutan dan laporan tahunan perbankan, IWGFF melakukan pengamatan langsung pada proyek-proyek investasi perbankan di lapangan, di antaranya di Jambi, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.

“Kami temukan masih ada perusahaan-perusahaan investasi di lapangan yang didukung perbankan, justru kita kategorikan merusak lingkungan,” kata peneliti IWGFF, Marius Gunawan, dalam peluncuran Indeks Investasi Hijau III 2025, di Jakarta, Senin (15/12).

Meskipun begitu, Marius mengakui pengamatan ini masih terbatas, sebab belum ada data lengkap bank mana saja yang mendanai aktivitas ekstraktif, maupun berapa banyak jumlahnya.

Kerusakan lingkungan yang dimaksud tertuju pada deforestasi dari aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan. Menurutnya, salah satu faktor munculnya greenwashing lantaran fokus utama perbankan pada kebutuhan investasi.

“Laporan tahunan atau sustainability report, salah satu tujuan utama mereka memberi laporan itu adalah untuk investor,” lanjut Marius.

Di sisi lain, masih banyak pelaksanaan ESG yang tidak disertai verifikasi independen, sehingga rentan menciptakan greenwashing. IWGFF menilai perlu ada transparansi kredit sektor berisiko tinggi, termasuk laporan berkala yang bisa diakses publik untuk mengawasi penyaluran pembiayaan hijau.

Upaya lain yang ditawarkan untuk menciptakan ekonomi hijau adalah menghentikan pembiayaan baru untuk aktivitas tidak berkelanjutan, menjadikan risiko lingkungan sebagai komponen penting anti money laundering (AML), serta percepatan penerapan Taksonomi Hijau Indonesia.

IWGFF sekaligus menekankan penerapan free prior and informed consent atau persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi, khususnya yang terkait masyarakat adat.

Kinerja Laporan ESG Meningkat

Sementara itu, kinerja ESG secara tertulis di laporan menunjukkan peningkatan. Bank nasional bahkan melampaui kinerja bank asing jika dibandingkan dengan Indeks Investasi Hijau pada 2018 lalu.

Penilaian ini berdasarkan pada lima prinsip, yaitu pengelolaan risiko, pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, tata kelola lingkungan sosial dan pelaporan, peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif, serta rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Ada 41 sub-indikator yang digunakan IWGFF untuk menilai kualitas dan implementasi ESG. Selain itu, diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, regulator, serta akademisi juga dilakukan sebagai sumber data.

Hasilnya, dari 13 bank yang dinilai, sembilan di antaranya tergolong sangat bagus, yaitu PT Bank Panin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan SMBC. Selanjutnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Danamon Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank OCBC Tbk, Bank DBS Indonesia, dan Permata Bank tergolong bagus, disusul Citibank di posisi terbawah.

Peningkatan laporan ESG perbankan antara lain didorong peran regulasi di sektor perbankan. “Setelah ada regulasi (Taksonomi Keuangan Hijau) dan Otoritas Jasa Keuangan membangun sistem, bank nasional mendapat nilai lebih baik,” kata Marius.

OJK telah mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), khususnya di sektor perbankan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencegah praktik greenwashing melalui penguatan pengungkapan keberlanjutan atau sustainability disclosure, yang menuntut transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar.

Greenwashing adalah strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak lebih berkelanjutan dibanding kenyataannya.

“OJK memperkuat standar transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar dan mencegah praktik greenwashing,” ujar Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R. Joko Siswanto dalam acara Green Economy Outlook 2026 secara daring, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Kedua standar itu, lanjut dia, mewajibkan integrasi risiko keberlanjutan dalam tata kelola, serta pelaporan keuangan.

Joko membidik agar ke depannya, kualitas pengungkapan keberlanjutan atau sustainability disclosure menjadi unsur strategis bagi daya saing lembaga jasa keuangan, terutama dalam menarik pendanaan berkelanjutan dan investasi internasional.

Oleh karena itu, pengungkapan keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama kebijakan keuangan berkelanjutan OJK.

Selain pengungkapan keberlanjutan, kebijakan keuangan berkelanjutan OJK juga fokus melakukan integrasi manajemen risiko iklim dalam proses bisnis.

“OJK telah mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), khususnya di sektor perbankan,” kata dia.

Ke depan, OJK akan mengembangkan CRMS di sektor jasa keuangan lainnya. OJK juga sedang menyempurnakan kerangka CRMS dengan skenario iklim yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kemudian, fokus kebijakan keuangan berkelanjutan OJK yang ketiga adalah penguatan kapasitas dan literasi Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola) (ESG) di seluruh tingkat organisasi.

OJK mendorong pelaku ekonomi sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengakselerasi pemanfaatan data keberlanjutan.

“OJK juga akan terus memperluas program peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar kesiapan industri, khususnya perbankan, semakin optimal,” ucap Joko.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan tengah memperkuat sejumlah kebijakan terkait keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui penguatan standar pengungkapan keberlanjutan (SPK).

Sebelumnya, hasil kerja sama OJK, bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tersebut telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada Juli lalu. Tujuannya, membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan kerangka internasional.

SPK terdiri dari Pernyataan SPK-1 yang mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan Pernyataan SPK-2 yang mengatur pengungkapan terkait iklim.

“OJK memperkuat standar transparansi untuk mendorong akuntabilitas pasar dan mencegah praktik greenwashing,” kata Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto dalam paparannya di ‘Green Economy Outlook 2026’ di Jakarta, Kamis (11/12).

Joko menambahkan, ke depan kualitas pengungkapan keberlanjutan akan menjadi instrumen strategis daya saing lembaga jasa keuangan, terutama dalam menarik pendanaan berkelanjutan dan investasi internasional.

OJK juga mendorong penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis, khususnya di sektor perbankan dan akan berkembang ke sektor jasa keuangan lainnya.

Menurut Joko, proses identifikasi risiko fisik dan transisi, stress testing, dan penyusunan strategi mitigasi jadi elemen penting perkuat ketahanan sektor jasa keuangan terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan.

Penguatan kapasitas dan literasi environmental, social, and governance (ESG) di seluruh tingkat organisasi juga didorong. OJK membantu dengan memberikan program peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar kesiapan industri bisa optimal.

Penyempurnaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKI) versi ketiga, kata Joko, dirancang untuk mempercepat transisi keberlanjutan di sektor keuangan. TKBI akan menjadi indikator utama dalam penilaian aspek keberlanjutan portofolio institusi keuangan.

Menanggapi instrumen-instrumen tersebut, Ketua Umum Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Katharine Grace mengungkap, sektor swasta selalu berusaha memenuhi komitmen regulator.

“Tetapi kami juga memperlihatkan kepada regulator, tantangan kita apa, kesulitan kita apa, memerlukan bantuan seperti apa,” katanya.

Grace juga memandang positif penguatan keuangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah melalui revisi Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017. Namun menurutnya, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia dan tak bisa mentah-mentah menyamakannya dengan negara lain.

“Karena taksonomi setiap negara berbeda, ketergantungan kita pada sumber daya alam berisiko tinggi masih tinggi, kita tidak bisa langsung lompat,” sambungnya.

Tren hunian berkelanjutan semakin populer di kalangan masyarakat urban Indonesia. Namun, peningkatan minat terhadap konsep sustainablehousing kini ternyata memunculkan pertanyaan, apakah rumah hijau benar-benar solusi masa depan atau hanya strategi pemasaran berbalut praktik greenwashing?

Sektor konstruksi memiliki peran besar dalam isu ini. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bangunan menyumbang sekitar 30 persen dari total konsumsi energi nasional, dan 70 persen emisi gas rumah kaca di perkotaan. Kondisi ini menuntut industri untuk mengambil langkah nyata, bukan sekadar mengklaim "hijau".

Salah satu produsen beton siap pakai dan pracetak yang kerap digunakan dalam pembangunan rumah, Beton Merah Putih menyatakan pendapat tegasnya soal klaim "hijau" tersebut. Anak usaha Semen Merah Putih ini berkomitmen melawan praktik greenwashing. Bagi perusahaan ini, pembangunan rumah berkelanjutan adalah kebutuhan mendasar yang harus didukung kualitas material dan transparansi proses.

Memang kenyataannya, saat ini banyak pengembang masih menggunakan istilah "rumah hijau" secara longgar tanpa dasar teknis yang kuat. Konsep hunian berkelanjutan ditegaskan mencakup efisiensi energi, sistem daur ulang air, penggunaan material lokal, serta desain yang menyesuaikan iklim.

Hunian hijau seharusnya dapat memadukan efisiensi energi, sistem daur ulang air, penggunaan material lokal, dan desain yang responsif iklim. Bukan hanya memenuhi tren desain, tetapi menghadirkan manfaat jangka panjang bagi penghuninya.

Cara paling efektif melawan greenwashing adalah lewat durabilitas dan kualitas material. Klaim ramah lingkungan dipastikan sia-sia jika bangunan cepat rusak dan menimbulkan biaya tambahan.

Sebenarnya, generasi muda pun ikut terpapar tren gaya hidup hijau ini, dengan banyak anggapan menilai rumah hijau sebagai simbol prestise, bukan kebutuhan. Biaya pembangunan yang dianggap tinggi sering menjadi kendala, sehingga beberapa pengembang memanfaatkan isu ini untuk meningkatkan nilai jual. Transparansi, sertifikasi independen, dan edukasi publik sangat penting agar konsumen tidak mudah tertipu klaim hijau yang tidak berdasar.

Pembangunan rumah berkelanjutan diakui membutuhkan biaya awal lebih tinggi, mulai dari material ramah lingkungan hingga teknologi efisiensi energi. Namun, menurut Green Building Council Indonesia (GBCI), selisih biaya investasi 5 hingga 10 persen dibanding bangunan konvensional, dapat tertutup dalam 3 hingga 5 tahun melalui penghematan energi dan air.

Terlebih, bangunan bersertifikat hijau dapat menekan biaya operasional hingga 30 persen per tahun. Sehingga, keberlanjutan ini tidak menjadi beban biaya, melainkan investasi jangka panjang dengan memperhatikan detail pemilihan material berkualitas dan proses konstruksi yang transparan.

Prospek Hunian Berkelanjutan di Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini memberi dukungan terhadap konsep hunian berkelanjutan melalui regulasi dan insentif energi terbarukan.

Inovasi teknologi seperti AI, IoT, dan material ekologis juga mempercepat adopsi hunian berkelanjutan di Indonesia. Hal itu diikuti kolaborasi antara pengembang, arsitek, regulator, dan konsumen yang mendorong penerapan konsep rumah hijau secara nyata.

Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan literasi keberlanjutan di sektor konstruksi, Semen Merah Putih menghadirkan Podcast Ruang Ratih Episode 3 bertema "Sustainable Housing: Gaya Hidup atau Gimmick?"

Episode ini membahas secara lugas fenomena rumah hijau di Indonesia, mulai konsep ideal, tantangan biaya, hingga bahaya greenwashing, demi membangun kesadaran bahwa rumah hijau sejati adalah soal ketahanan dan tanggung jawab jangka panjang.

Podcast Ruang Ratih Episode 3 bisa disaksikan di kanal YouTube Semen Merah Putih.