Bisnis.com, JAKARTA — Peluang investasi industri farmasi dan alat kesehatan nasional dinilai masih terbuka lebar, seiring meningkatnya kebutuhan kesehatan domestik dan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun, penguatan industri hulu dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi basis perakitan dan pasar produk impor.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, tren investasi sektor farmasi dan alat kesehatan meningkat pascapandemi, terutama pada manufaktur obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Kendati demikian, dia menilai peningkatan investasi tersebut belum cukup kuat menciptakan kemandirian industri nasional, karena mayoritas investasi masih terkonsentrasi pada sektor hilir dan perakitan.

“Sekitar 80% hingga 90% bahan baku obat masih bergantung impor. Artinya, struktur industri kesehatan nasional masih rapuh dari sisi hulu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia menjelaskan, akar persoalan ketergantungan impor bahan baku farmasi berasal dari lemahnya industri bahan baku domestik, tingginya biaya investasi teknologi, serta belum kuatnya ekosistem riset dan industri kimia nasional.

Selain itu, produk impor dinilai masih lebih murah dibandingkan produksi lokal, sehingga investor cenderung memilih sektor distribusi atau assembling dibanding industri bahan baku yang lebih strategis.

“Tantangan terbesar investor adalah tingginya biaya produksi, teknologi, logistik, dan sertifikasi, sementara kepastian pasar jangka panjang masih terbatas,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rizal menilai pemerintah perlu mengarahkan investasi agar tidak hanya fokus pada perakitan, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan penguatan rantai pasok domestik.

Dia mendorong pemberian insentif fiskal bagi investor yang membangun fasilitas riset dan pengembangan (R&D), meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta bermitra dengan industri lokal. Kemudian, belanja pemerintah juga perlu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Penguatan industri bahan baku farmasi dan komponen alat kesehatan sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang. Investor tidak hanya melihat pasar besar, tetapi juga efisiensi rantai pasok dan kepastian produksi,” katanya.

Rizal menambahkan, pelemahan rupiah dan ketidakpastian global saat ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat substitusi impor dan memperkuat industri kesehatan nasional. Menurutnya, tanpa penguatan industri hulu, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan basis assembling bagi produk kesehatan global.

Rizal juga menyebut, indikator keberhasilan investasi sektor farmasi tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari penurunan impor bahan baku, peningkatan TKDN, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi domestik, hingga ekspor bernilai tambah tinggi.

“Jika investasi hanya tumbuh di assembling, maka ketahanan kesehatan nasional tetap rentan terhadap krisis global dan tekanan nilai tukar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar lebih cermat membaca lonjakan realisasi investasi sektor industri kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, peningkatan investasi tersebut dinilai belum tentu sepenuhnya mencerminkan penguatan industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan nasional.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan data realisasi investasi sektor kesehatan masih perlu dilihat lebih dalam untuk memastikan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan investasi yang benar-benar masuk ke sektor manufaktur dengan investasi yang hanya bergerak di sektor perdagangan produk impor.

“Realisasi investasi perlu dilihat lebih dalam, mana yang memang manufacturing dan mana yang hanya dalam konteks perdagangan,” kata Andry kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/5/2026).

Dia menilai investasi di industri farmasi dan alat kesehatan memang akan memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional. Namun, manfaatnya akan berbeda jika investasi lebih banyak masuk ke sektor perdagangan produk impor.

“Kalau di sektormanufacturingitu bagus, tapi kalau di sektor perdagangan, yang diperdagangkan kembali adalah produk impor obat dan alat kesehatan,” ujarnya.

Menurut Andry, investasi di sektor perdagangan dinilai tidak memberikan efek pengganda sebesar investasi manufaktur karena tidak sepenuhnya memperkuat rantai pasok dan kapasitas produksi domestik.

“Nilai tambah yang diberikan tidak sebesar industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor kesehatan terus meningkat sejak 2021 dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan realisasi investasi sektor kesehatan tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

“[Realisasi investasi sektor kesehatan] tahun lalu adalah all time high,” ujarnya, Selasa (12/5).

Menurut Cahyo, tren positif investasi sektor kesehatan diperkirakan masih akan berlanjut pada 2026. Data realisasi investasi kuartal I/2026 disebut menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian sebelumnya.

BKPM juga tengah memfasilitasi rencana investasi asal Jepang senilai US$1,4 miliar untuk pembangunan industri bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredients (API) di Indonesia.

“Rencana investasinya sangat besar, kurang lebih US$1,4 miliar,” katanya.

Masuknya investasi tersebut dinilai penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dari China dan India.

Berikut Realisasi Investasi Sektor Kesehatan (US$ juta):

Sumber: BKPM

Meski demikian, Andry menilai pemerintah tetap perlu memastikan investasi yang masuk benar-benar memperkuat kapasitas manufaktur dan hilirisasi sektor kesehatan nasional.

Menurutnya, pengembangan industri farmasi domestik tidak bisa dilepaskan dari penguatan industri petrokimia dan bahan baku di dalam negeri.

“Kalau kita berbicara mengenai bahan baku obat, industri petrokimia kita juga harus kuat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi rencana investasi asing asal Jepang senilai US$1,4 miliar di sektor farmasi untuk membangun industri bahan baku obat atauactive pharmaceutical ingredients(API) di Indonesia.

Langkah itu ditempuh di tengah tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku dari China dan India.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan nasional sekaligus mendorong transformasi industri farmasi domestik.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya mengejar peningkatan investasi di sektor manufaktur tradisional seperti otomotif dan elektronik, tetapi juga mulai mengarahkan investasi asing ke sektor kesehatan yang dinilai strategis.

“Pemerintah sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui berbagai proses transformasi,” kata Cahyo dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan investasi jumbo dari Jepang itu diarahkan untuk memperkuat produksi API di dalam negeri. Selama ini, industri farmasi Indonesia masih bergantung pada pasokan impor bahan baku obat dari China dan India.

Pemerintah pun berupaya menarik lebih banyak investor Jepang agar memperluas portofolio investasinya ke sektor farmasi, alat kesehatan, hingga layanan kesehatan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal mencakup tax holiday, tax allowance, hingga berbagai keringanan pajak khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara itu, insentif nonfiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha dan dukungan administratif lainnya bagi investor.

Cahyo menambahkan sektor kesehatan kini menjadi salah satu prioritas investasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dia menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mendekati US$120 miliar. Adapun target investasi tahun ini ditingkatkan menjadi US$136 miliar dan dipatok mencapai US$213 miliar pada 2029.

Khusus sektor kesehatan, realisasi investasi pada 2025 tercatat mencapai US$574 juta atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jepang pun menjadi salah satu investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia setelah Singapura dan Korea Selatan.