Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses atau memblokir situs web Polymarket di www.polymarket.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia,” kata Alexander dalam keterangan dikutip pada Senin (25/5/2026).

Dia menyebut platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil atau kejadian tertentu tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dalam bentuk prediction market dan menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.

Alexander menambahkan Komdigi tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket untuk dilakukan pembatasan dan pemblokiran akses seara komprehensif di berbagai platform.

Menurutnya, langkah tegas pemutusan akses tersebut juga sejalan dengan kebijakan di sejumlah negara lain. Singapura, Brasil, dan India telah melakukan pemblokiran resmi terhadap Polymarket. Sementara itu, Taiwan, Thailand, China, dan Jepang juga menerapkan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum nasional masing-masing karena platform prediction market dinilai menyerupai praktik perjudian online.

Selain melakukan pemblokiran, Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital, termasuk yang menggunakan instrumen aset kripto, karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan ekosistem digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komdigi mengungkap telah melakukan pemutusan akses terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang tahun 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi juga,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

JAKARTA - Tema Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dinilai menjadi pengingat penting atas ancaman serius yang kini dihadapi generasi muda Indonesia. Tantangan anak muda saat ini disebut semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, perang informasi, kecanduan digital, judi online, narkoba, hingga persaingan global berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, menjaga tunas bangsa saat ini tidak lagi sekadar memastikan anak-anak tumbuh sehat dan memperoleh pendidikan, tetapi juga memastikan mereka memiliki ketahanan mental, daya saing, kemampuan digital, dan karakter kebangsaan yang kuat.

“Hari ini tantangan generasi muda jauh lebih berat dan kompleks. Mereka menghadapi disrupsi teknologi, perang informasi, ancaman narkoba, judi online, krisis moral, hingga kompetisi global berbasis kecerdasan artifisial,” ujarnya.

Ia menilai semangat kebangkitan nasional saat ini harus dimaknai sebagai kebangkitan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika dahulu kebangkitan dimulai melalui pendidikan dan kesadaran kebangsaan, maka saat ini kebangkitan harus diwujudkan lewat penguasaan teknologi, inovasi, serta penguatan karakter bangsa.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga disebut dapat berubah menjadi ancaman apabila tidak diiringi investasi serius pada pendidikan, literasi digital, dan pengembangan keterampilan masa depan. Karena itu, sistem pendidikan dinilai harus berubah dari budaya hafalan menuju pola berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Generasi muda kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta teknologi dan solusi,” katanya.

Selain pendidikan, ancaman kesehatan mental generasi muda akibat tekanan media sosial dan ruang digital yang tidak sehat juga menjadi perhatian. Literasi digital dan etika bermedia dinilai harus menjadi gerakan nasional yang terintegrasi dengan penguatan kesehatan mental anak dan remaja.

Penguasaan teknologi dan AI juga disebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat masa depan dunia kerja akan sangat dipengaruhi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Generasi muda Indonesia dinilai perlu dipersiapkan melalui pendidikan STEM, pelatihan digital, hingga program reskilling dan upskilling.

Di tengah derasnya arus globalisasi digital, penguatan nilai kebangsaan dan nasionalisme juga dianggap penting untuk menjaga persatuan bangsa. Kedaulatan negara saat ini dinilai tidak hanya menyangkut wilayah, tetapi juga budaya, informasi, dan ideologi.

Selain itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat didorong menghadirkan lebih banyak ruang kreatif bagi anak muda, mulai dari inkubator bisnis, pusat inovasi digital, pelatihan vokasi, hingga akses pembiayaan usaha agar potensi generasi muda berkembang maksimal. “Anak muda Indonesia harus diberi ruang untuk gagal, belajar, mencoba, dan tumbuh menjadi inovator,” ujarnya.

Ancaman destruktif seperti narkoba, judi online, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan kejahatan digital juga disebut harus menjadi prioritas nasional karena dinilai mengancam masa depan generasi bangsa. Di sisi lain, pemerataan pembangunan bagi generasi muda di wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah tertinggal disebut menjadi kunci agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan nasional.

Pemerataan akses pendidikan, internet, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi dinilai harus menjadi prioritas pemerintah. “Kebangkitan nasional hari ini dimulai dari bagaimana kita menjaga dan menyiapkan generasi muda Indonesia. Karena merekalah yang akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi penonton perubahan dunia atau menjadi bangsa besar yang memimpin perubahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Mensengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti merespons data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membeberkan bahwa sekitar 200 ribu anak di penjuru tanah air telah terpapar judi online, di mana sekitar 80 ribu anak di antaranya masih berusia di bawah 10 tahun.

Mu'ti menduga penyebab dari ratusan ribu anak tersebut terpapar judi online disebabkan karena ketidaktahuan dan minimnya edukasi maupun mitigasi tentang eksistensi dan dampak negatif judi online terhadap mereka.

Dia beranggapan bahwa mayoritas anak di Tanah Air yang terpapar judi online tersebut awalnya hanya sekadar bermain gim di masing-masing ponsel pintar atau gadget yang mereka miliki tanpa kontrol maupun pengawasan yang ketat dari orang tua.

"Karena sebagian mereka yang terpapar [judi online] juga anak-anak yang sebagian memang karena tidak tahu. Jadi, mereka mungkin main game, kemudian tersesat ke judi online," ungkap Mu'ti saat ditemui di Gedung Islamic Center, Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Selain terseret karena penggunaan ponsel pintar tanpa kontrol yang optimal oleh orang tua, Mu'ti juga menjelaskan bahwa faktor lingkungan serta kondisi tertentu lainnya dapat menyebabkan anak-anak terdistraksi judi online dengan mudah.

"Supaya memang ada yang misalnya karena pengaruh lingkungan atau karena keadaan tertentu memang mereka kemudian apa terjerumus pada judi online," tambahnya.

Dalam rangka melakukan pencegahan agar lebih komprehensif, Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait juga telah menggandeng aparat penegak hukum. Ia menyebut pihaknya telah bersepakat dengan lima menteri serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

"Kami 'kan sudah ada penandatanganan kesepakatan bersama enam kementerian ya, termasuk dengan Kapolri terkait dengan penggunaan teknologi digital, termasuk juga pembatasan penggunaan media sosial untuk mereka yang di bawah 16 tahun," tegasnya.

Tak hanya itu, Mu'ti juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah resmi memasukkan materi penyuluhan terkait dampak negatif dari judi online untuk disosialisasikan kepada segenap peserta didik baru pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Kami di kementerian melalui program MPLS itu nanti juga di antara materinya adalah penyuluhan tentang bahaya judi online bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mu'ti juga menyatakan bahwa usaha untuk menjauhkan anak dari pengaruh judi online berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa itu tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah selaku regulator. Namun, juga dengan memperkuat peran dari empat ekosistem pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

"Kami memberikan penyuluhan terus-menerus, termasuk upaya kami untuk memperkuat empat ekosistem pendidikan. Sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Ini juga penting untuk bagaimana agar anak-anak kita ini tidak terpapar oleh judi online yang memang sekarang dari masalah yang sangat serius," pungkas Mu'ti.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah 10 tahun.

Angka ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Meutya menegaskan bahwa judi online bukan sekadar hiburan digital, melainkan ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” tegas Meutya dalam kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, Rabu (13/05/2026).

Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata. Meutya menyebut pihaknya terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Dia juga mengklaim bahwa pemerintah terus berusaha gencar untuk memblokir situs dan konten judi online. Namun, Meutya menekankan perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih kuat.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kemkomdigi telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk bertanggung jawab lebih besar dengan segera menurunkan konten tersebut.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online atau judol sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

Meutya mengemukakan langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui pemblokiran situs, tetapi juga menyasar jalur transaksi keuangan yang digunakan pelaku.

Meutya juga memberi peringatan kepada sejumlah penyedia layanan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik karena platform mereka kerap dimanfaatkan sebagai sarana transaksi kejahatan online.

Dia menyebut sejumlah layanan seperti DANA, DOKU, GoPay, iSaku, LinkAja, OVO, QRIS, Sakuku, ShopeePay, TMB, hingga operator seluler seperti Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat pengawasan.

Meutya mengatakan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengawasan terhadap sistem transfer keuangan dan pembayaran digital.

Selain judi online, Komdigi juga menerima banyak laporan terkait scam call atau panggilan penipuan. Salah satu modus yang dilaporkan ialah pelaku yang berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Meutya mengatakan sebanyak 3.000 nomor telepon terkait modus impersonation tersebut telah diblokir pemerintah.

“Kemudian yang dilaporkan penipuan dan 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan blokir, investasi online fiktif, judi online, jual beli online, dan lain-lain dengan total 13.000 lebih,” kata Meutya.

Dia menilai jumlah pemblokiran nomor telepon penipuan seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat lebih aktif melaporkan nomor-nomor yang digunakan untuk tindak penipuan.

“Supaya bisa kami lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” katanya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan telah memblokir sebanyak 3.452.000 situs judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026. Terungkap, perputaran uang dalam bisnis haram ini ternyata mencapai ratusan triliun.

"Dalam kerangka judi online (judol) dari 20 Oktober 2024 sampai 16 Mei telah dilakukan pemutusan akses terhadap 3.452.000 situs perjudian," kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan, perputaran uang dalam bisnis haram ini mengalami penurunan sebesar 30 persen menjadi Rp286 triliun dari Rp400 triliun sepanjang tahun 2025.

"Kalau kita lihat data PPATK untuk 2025 perputaran dana judi online adalah Rp286 triliun, menurun sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya yang menyentuh Rp400 triliun," ujarnya.

Meutya menambahkan, Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 25.214 sepanjang tahun 2025.

"Jadi artinya kita tidak hanya melakukan pemutusan akses tapi juga mengajukan pemblokiran rekening bank kepada OJK dengan angka 25.000 lebih untuk tahun 2025," pungkasnya.

CIREBON - Persoalan bullying, kecanduan gadget, hingga maraknya judi online di kalangan remaja menjadi perhatian dalam kegiatan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) di Cirebon, Jawa Barat. Dalam forum kaderisasi tersebut, Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi santri maupun generasi muda.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital saat ini membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Tidak hanya memengaruhi pola belajar, tetapi juga kesehatan mental dan pembentukan karakter remaja.

“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dari bullying, kekerasan verbal, hingga kecanduan gadget yang mulai merusak pola pikir anak-anak muda,” kata Gus Miftah, dikutip Minggu (17/5/2026).

Kegiatan PMKNU di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah kader dan tokoh Nahdlatul Ulama. Selain membahas kepemimpinan, forum juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang kini marak terjadi di lingkungan pendidikan.

Gus Miftah menilai, pendekatan humanis dan komunikasi yang baik antara pengajar dengan santri menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan teknologi di kalangan pelajar agar tidak terjerumus pada konten negatif maupun judi online.

Forum kaderisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin muda NU yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mental yang kuat menghadapi tantangan zaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara melakukan pembenahan internal serta membersihkan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan aparat negara harus berdiri di pihak rakyat dan tidak terlibat dalam praktik ilegal maupun perlindungan terhadap kejahatan.

"Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri kejaksaan kepolisian tentara harus koreksi diri harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing," kata Prabowo.

Ia mengaku tidak ingin lagi mendengar adanya aparat yang justru melindungi praktik penyelundupan, perjudian, hingga peredaran narkoba.

"Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan aparat yang backing penyelewengan aparat yang backing penyeludupan backing narkoba backing judi backing ilegal ini, ilegal itu, ilegal ini jangan sampai begitu," ujarnya.

Presiden juga meminta aparat TNI dan Polri kembali pada jati diri sebagai institusi yang dekat dan dicintai masyarakat. Menurut dia, keterlibatan aparat dalam membantu sektor pangan dan pertanian merupakan bagian dari konsep "tentara rakyat" dan "polisi rakyat".

"TNI adalah tentara rakyat polisi kita harus jadi polisi rakyat dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang," tutur Prabowo.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan kritik maupun ejekan dari pihak luar terhadap kebijakan aparat yang ikut terlibat dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan.

"Saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain saya memang kenyang diejek gak apa-apalah, biar aja paling diejek. Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengalamannya menerima laporan dugaan penyimpangan oleh sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan dengannya. Dia menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran.

Presiden menceritakan pernah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pejabat yang dekat dengannya. Namun, dia meminta pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu.

"Teruskan pemeriksaan. Tidak ada 'orang Prabowo', bukan 'orang Prabowo' dekat sama saya, ya enggak ada urusan kalau ada indikasi terus periksa," ujar Prabowo.

Menurut dia, pejabat negara justru harus lebih berhati-hati ketika diberikan amanah jabatan karena tanggung jawabnya melekat kepada negara dan rakyat.

"Begitu menjabat jabatan negara jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat sudah enggak ada lagi," katanya.

Prabowo juga menyebut kader dari partainya sendiri, Partai Gerakan Indonesia Raya, tetap diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan," tuturnya.

Dalam pidato tersebut, Presiden menyinggung tragedi yang dialami Marsinah dan menyebut peristiwa itu menjadi pelajaran penting mengenai bahaya kolusi antara aparat dan pemilik modal.

"Saya baru sadar baru paham ya kolusi aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan," kata Prabowo.

Dia pun meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan seluruh aparat menegakkan hukum secara adil serta menjaga kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

"Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran tidak boleh backing-backing macam-macam, negara kita kaya harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandas Prabowo.

JAKARTA - Polisi menangkap 321 Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam operasi perjudian online bersifat lintas negara. Jaringan tersebut telah beroperasi secara sistematis dan terorganisir menargetkan warga Indonesia sebagai korban utama dengan memanfaatkan celah regulasi dan infrastruktur digital.

Operasi tersebut dinilai bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah hasil dari intelijen yang matang, koordinasi lintas lembaga, dan kerja keras aparat yang berorientasi pada perlindungan rakyat. Adapun perjudian online lintas negara telah menjadi salah satu ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dana yang mengalir dari kantong rakyat Indonesia ke luar negeri melalui platform ilegal ini mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, dampak sosial berupa ketergantungan, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas turunan turut dirasakan oleh masyarakat lapis bawah yang paling rentan.

Keberhasilan Polri menghentikan jaringan ini dianggap sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kerugian yang telah berlangsung lama. "Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan Konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Jumat (15/5/2026).

Dia memberikan respons positif dan apresiasi tinggi atas kinerja Polri dalam operasi besar ini. Penangkapan 321 WNA bukan sekadar capaian statistik melainkan cerminan dari implementasi nyata sebuah konsep policing modern yang berpihak kepada rakyat.

Korban utama perjudian online adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tergiur oleh janji keuntungan instan. Mereka kehilangan tabungan, terjerat utang, dan dalam banyak kasus, kehilangan keluarga.

Tindakan Polri secara langsung memutus mekanisme eksploitasi yang menargetkan kelompok paling rentan. Fernando menuturkan langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti dari dalam.

Dia mengatakan, penangkapan 321 WNA mengirimkan pesan yang jelas kepada jaringan kriminal internasional bahwa Indonesia bukan lagi wilayah yang mudah dieksploitasi. Keberhasilan Polri menangkap 321 WNA pelaku judi online lintas negara adalah tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menegakkan kedaulatan digitalnya.

"Ini bukan sekadar operasi hukum biasa, ini adalah pernyataan sikap bangsa bahwa Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban kejahatan terorganisir dari luar," ucapnya.

"Momentum ini harus dijaga dan diperkuat dengan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai," tambahnya.

Dia menambahkan penegakan kedaulatan digital adalah tanggung jawab bersama Polri, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu padu. "Kejahatan digital tidak mengenal batas, maka perlawanannya pun harus bersifat menyeluruh, terkoordinasi, dan tanpa henti demi masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan," kata Fernando.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat sistem pengawasan ruang digital secara masif guna mencegah munculnya situs judi online baru. Menurutnya, langkah pemblokiran situs judi online saja tidak cukup untuk menangkal kejahatan tersebut.

"Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan memblokir dan memperketat akses ke platform judi online," kata Cholil dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, Cholil mengapresiasi Polri yang telah menggerebek kantor jaringan internasional judi online tersebut dan menangkap ratusan warga negara asing (WNA).

"Saya mengucapkan selamat kepada aparat penegak hukum yang telah berhasil menangkap buronan judi online tersebut," kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini.

Selain penegakan hukum, Cholil menilai, perlu ada pengetatan di pintu masuk wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah lebih selektif dalam mengawasi mobilitas WNA yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum di Tanah Air.

"Kami berharap adanya pengetatan terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, terutama bagi mereka yang terindikasi melanggar hukum," tegas CEO Amanah Zakat ini.

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah (DSN) MUI ini juga menyoroti laporan capaian pemberantasan judi online sepanjang 2025 yang menunjukkan tren penurunan.

"Berdasarkan laporan beberapa tahun terakhir, khususnya pada 2025, angka aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan penurunan. Saya sangat mengapresiasi capaian ini, namun mohon ditingkatkan upaya pemberantasan judi online," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut judi online atau yang disingkat judol makin merambah segala usia dan strata, bahkan anak-anak.

"Data terbaru dari PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), saat ini hampir 200.000 anak-anak kita terlibat judi online," ujar Meutya dalam kegiatan sosialiasi bertema 'Gass Pol Tolak Judol' di Medan, Rabu (13/5/2026).

Meutya mengungkapkan hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa pemain aktif judol di kalangan anak-anak ialah mereka yang berusia kurang dari 10 tahun dengan jumlah mencapai 80.000 orang.

Kemudahan akses terhadap teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari orang tua disebut memicu peningkatan jumlah anak yang terjerumus ke dalam judi online. Hal ini lantaran situs-situs judol biasanya tidak memberlakukan syarat umur untuk mengakses sehingga dapat dibuka oleh anak-anak dengan sangat mudah.

Meutya menegaskan judi online ialah bentuk lain dari scamming atau penipuan online.

"Tidak ada bedanya dengan ditipu. Menang sekali dan dapat hadiah, lalu disuruh transfer terus. Sama saja [dengan penipuan], hanya bentuknya yang berbeda," kata Meutya.

Meutya mengatakan pemerintah dalam hal ini Komdigi terus memerangi masalah judi online yang berpotensi besar merusak generasi emas bangsa.

Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk menunda anak-anak berkecimpung dalam dunia media sosial yang berisiko tinggi.

Meutya menyebut aturan itu bertujuan untuk memotong target penipuan, termasuk judol, kepada anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Tak hanya itu, pemberantasan terhadap situs-situs judol juga terus dilakukan. Meutya menyampaikan hingga saat ini sudah 3,2 juta situs yang diblokir Komdigi.

Komdigi juga terus memperbaiki dan berbagai teknologi baru untuk semakin mempercepat pemberantasan.

"Saya juga meminta kepada para orang tua di rumah, kami tolong dibantu untuk mengawasi anak-anak dalam mengakses teknologi digital. Karena menutup situs judol saja tidak cukup, saking mudahnya mereka untuk membuka situs kembali," pintanya.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Komdigi memberantas judol.

Rico menyebut judol adalah masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, termasuk di Sumut.

"Tentu kami mendukung upaya Komdigi. Tapi yang perlu ditekankan, ini tentu membutuhkan peran dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melibatkan seluruh jajaran hingga ke tingkat kecamatan dan kepala lingkungan untuk menggencarkan upaya pemberantasan judi online, termasuk meningkatkan edukasi ke masyarakat.

"Namun, yang paling penting adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Laporkan apabila ada keluarga, kerabat, atau menemukan praktek judi online di wilayah masing-masing," tandasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut bos judi online (judol) internasional yang bermarkas di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Hingga kini belum diketahui siapa bos dari sindikat tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran bekerja sama dengan lembaga lain.

"Nah ini masih penelusuran lagi, pendalaman. Mohon waktu ya, karena kita juga masih koordinasi baik dengan PPATK maupun stakeholder terkait lainnya," kata Wira, Senin (11/5/2026).

Selain menangkap 320 WNA dan 1 WNI, Wira juga menyebut sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua barang bukti baik komputer dan device atau perangkat lainnya guna mengusut jaringan judol ini.

"Nanti kan kami masih akan kita dalami lebih lanjut ya, karena kita masih melakukan analisis terhadap komputer dan lain sebagainya ataupun device-device lainnya," ujar Wira.

Polri menitipkan 320 warga negara asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar) ke pihak Imigrasi. Sementara satu Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan di rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 warga negara asing (WNA) dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Adapun polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Bareskrim Polri mengusut semua pihak yang terlibat dalam sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Pihaknya bekerja sama dengan Imigrasi tengah memburu penyandang dana, pemberi sponsor, hingga penyewa gedung.

"Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri aliran dana maupun sponsor mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra, Senin (11/5/2026).

"Termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku," tambahnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya juga bekerja sama dengan Imigrasi. Apalagi para terduga pelaku melibatkan Warga Negara Asing (WNA).

Sementara, Polri resmi menitipkan 320 WNA yang tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat ke Imigrasi.

Wira mengatakan, untuk satu orang yakni Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan di rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri. Berdasarkan pantauan, ratusan orang tersebut dibawa ke bus dengan pengawalan ketat personel Brimob bersenjata.

Mereka digiring dengan berbaris menuju 11 bus yang telah disiapkan. Rombongan pertama terduga pelaku berjenis kelamin perempuan. Kemudian, dilanjutkan dengan klaster laki-laki.

Para terduga pelaku memakai masker penutup wajah dan mereka berjalan dengan menunduk menghindari jepretan kamera awak media. Mereka menuju Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pusat, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 WNA dari berbagai negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.