Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Para ekonom memperkirakan BI-Rate masih tetap bertahan pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2026, seiring tekanan eksternal yang masih berlangsung serta meningkatnya risiko inflasi jika harga energi global terus meningkat.

“Ruang cut rate sudah habis karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia juga memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah dalam jangka pendek, yakni sekitar satu hingga tiga bulan ke depan, masih akan menghadapi tekanan yang cukup kuat sehingga cenderung bergerak di kisaran Rp17.000-an.

Secara terpisah, Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memandang ruang penurunan BI-Rate ke depan akan semakin kecil, mengingat kondisi geopolitik yang kemungkinan tidak akan cepat berakhir.

Ia mencatat bahwa saat ini sentimen terhadap rupiah mulai menunjukkan perbaikan. Namun demikian, terdapat pola musiman pada kuartal kedua berupa pembayaran imbal hasil aset domestik kepada investor nonresiden yang masih memberikan tekanan terhadap rupiah.

Memasuki semester kedua, rupiah dinilai masih memiliki peluang untuk menguat, terutama karena saat ini berada pada level yang relatif undervalued.

Menurutnya, penguatan ke bawah Rp17.000 dolar per AS masih terbuka, dengan catatan pertumbuhan ekonomi tetap resilien, inflasi terjaga, serta keberlanjutan fiskal tetap kuat, terutama melalui perbaikan dari sisi penerimaan negara.

“Jika semua hal tersebut dapat terwujud maka bisa jadi katalis positif Indonesia. Meski jika pun ke bawah Rp17.000 per dolar AS, namun masih di kisaran Rp16.800-16.900 per dolar AS,” kata Faisal.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menjelaskan dari sisi harga, inflasi umum mengalami penurunan menjadi 3,48 persen (yoy) pada Maret 2026.

"Ini seiring mulai berkurangnya low-base effect dari diskon tarif listrik sebelumnya," katanya.

Namun, perbaikan ini diikuti dengan meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)-Iran, yang meningkatkan risiko inflasi impor melalui kenaikan harga energi serta memicu volatilitas di pasar keuangan global.

Riefky mengingatkan bahwa guncangan eksternal akan turut memengaruhi arah kebijakan The Fed.

Meski bunga The Fed ditahan, rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Maret menunjukkan perbedaan pandangan, yang sebagian menilai risiko inflasi masih tinggi sehingga membuka ruang kenaikan bunga, sedang sebagian lain mulai mempertimbangkan pemangkasan bunga seiring risiko perlambatan ekonomi.

“Kombinasi tekanan inflasi dan pelemahan pertumbuhan meningkatkan risiko stagflasi, membuat ruang kebijakan The Fed semakin sempit dan mendorong pendekatan wait-and-see sambil mencermati perkembangan konflik ke depan,” jelas Riefky.

Ia juga mencatat, pasar keuangan Indonesia mengalami arus keluar modal bersih sekitar 1,47 miliar dolar AS pada pertengahan Maret 2026 hingga pertengahan April 2026, dengan tren yang berbeda antar kelas aset.

Seiring terjadinya arus keluar modal dalam sebulan terakhir, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi moderat dengan pelemahan sebesar 0,88 persen (month to month/mtm) dari Rp16.975 per dolar AS menjadi Rp17.125 per dolar AS pada periode pertengahan Maret hingga pertengahan April.

"Ini melewati ambang psikologis Rp17.000 per per dolar AS," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga terus melakukan intervensi, tercermin dari penurunan cadangan devisa sekitar 3,7 miliar dolar AS dari 151,9 miliar dolar AS pada Februari 2026 menjadi 148,2 miliar pada akhir Maret 2026.

Riefky memandang, pelonggaran moneter yang terlalu dini berisiko memicu arus keluar modal dan melemahkan rupiah di tengah inflasi yang masih tinggi, sementara sikap hati-hati dapat memperketat kondisi keuangan dan menekan aktivitas ekonomi domestik.

Oleh sebab itu, BI diperkirakan akan menahan BI-Rate pada level 4,75 persen, sambil tetap berada dalam posisi wait and see dan memprioritaskan stabilitas nilai tukar serta ketahanan eksternal, dengan ruang untuk memperketat kebijakan apabila tekanan inflasi kembali muncul atau meningkat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat.

“Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP bersama OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di SLIK OJK di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Kemudian pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang. Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Ketua OJK.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 30 Juni 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi.

“Perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sampai dengan 30 Juni 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5 persen dari total tagihan,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga memberikan kebijakan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100 ribu.

Untuk tarif SKNBI, ia menyatakan biaya dari Bank Indonesia ke bank ditetapkan sebesar Rp1, dan tarif maksimum yang boleh dikenakan bank kepada nasabah senilai Rp2.900 per transaksi.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis bauran kebijakan BI untuk memastikan kinerja positif perekonomian menjelang pergantian tahun.

Perry menuturkan, kebijakan lainnya mencakup penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, strategi operasi moneter pro-market (pro-pasar), serta pemberian remunerasi pada excess reserves (kelebihan dana tunai atau simpanan) perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.

Ia menyampaikan, pihaknya juga memperkuat strategi akseptasi pembayaran digital dengan memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 melalui kampanye QRIS Jelajah Kuliner Indonesia dan perluasan QRIS Tap di sektor transportasi.

Selain itu, BI berkomitmen memastikan ketersediaan uang tunai melalui program Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai (SERUNAI) guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun tersebut.

“Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ini ditujukan untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry Warjiyo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengatur batas waktu rekening dormant dan tidak aktif. Hal ini dilakukan untuk mendorong standarisasi dan penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor Perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, aturan ini diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

"Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan," kata Dian dikutip dari keterangan resmi, Rabu, (19/11/2025).

Dengan ini, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital.

Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

PONK ini juga mengatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening. Nasabah juga diwajibkanmemberikan informasi yang benar, memperbarui data, serta memilikiitikad baik dalam hubungan dengan bank. Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik yang menjadi media komunikasi dengan nasabah.

Selain itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa bank harus memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga.

Bank juga diharap memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Bank juga menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal yang tersedia dan melakukan pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah.

Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip pelindungan konsumen, APU-PPT-PPPSPM, strategi anti fraud, dan manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah penyalahgunaan rekening.

Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening menjadi tiga. Berikut penjelasannya:

1. Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.

2. Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.

3. Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.

Sebagai informasi, sebelumnya batas waktu rekening dormant merupakan kebijakan masing-masing bank. Lazimnya bank memberlakukan aturan rekening masuk kategori dormant bila tidak aktif dalam periode 180 hari atau enam bulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah melakukan proses aksesi menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

OECD adalah forum multilateral yang beranggotakan 38 negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Langkah ini bertujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani menjelaskan Implementasi RIA juga menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.

"Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," ujar Evita dikutip Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Evita menyampaikan Acara RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

"Forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey menjelaskan ASEAN-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama, yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

"Selain itu, program ini juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan," ujar Helen dikutip Kamis (13/11/2025).

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah dalam pecahan tertentu. Kepada warga yang memiliki pecahan tersebut, diberikan batas waktu penukaran.

Berdasarkan situs resmi BI, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025), ada empat pecahan yang sudah dicabut BI.

Pencabutan sudah diumumkan sejak tahun 1992. Sementara penukaran diberikan waktu cukup panjang hingga 30 April 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI).

Berikut rinciannya:

1. Rp10.000 TE 1979

• Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
• Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

2. Rp5.000 TE 1980

• Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
• Batas Penukaran di KPBI : 30 April 2025

3. Rp1.000 TE 1980

• Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
• Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

4. Rp500 TE 1982

• Tanggal pencabutan: 1 Mei 1992
• Batas Penukaran di KPBI 30 April 2025

Apabila Uang Rupiah yang akan ditukarkan dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak maka penggantian dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019.

Berikut ketentuannya:

• Dalam hal fisik Uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan;
• Dalam hal fisik Uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.