Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer kembali menyinggung kriminalisasi terhadap Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan kemungkinan menjadi korban kriminalisasi.

Dia meyakini respons Purbaya saat diperingatkan bakal di-noel-kan semakin membuktikan bahwa kriminalisasi terhadap bendahara negara itu semakin dekat.

"Artinya, semakin terbukti informasi A1 saya tinggal sejengkal lagi pak Purbaya, apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke pak Purbaya," ujar Noel di PN Tipikor, Senin (9/2/2026).

Dia pun kembali memperingatkan Purbaya agar bisa berhati-hati saat mengeluarkan kebijakan yang bisa mengganggu sosok elit di Indonesia.

"Hati-hati pak Purbaya, beliau punya kebijakan begitu bagus tapi banyak elit akan terganggu Karena banyak pemain-pemain liar di republik ini dengan kebijakan pak Purbaya mereda sangat terganggu," pungkasnya.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai peringatan dari Noel. Dia mengaku tidak gentar dengan ancaman penjebakan atau serangan balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakannya.

Dia justru menyinggung posisinya dengan Noel yang kini berstatus terdakwa kasus korupsi. Menurut Purbaya, celah kriminalisasi itu terbuka lebar apabila seorang pejabat menerima suap atau gratifikasi.

“Biar saja, yang penting gue enggak terima duit. Pak Noel kan terima. Kayaknya terima ya? Terima kan dia? Ya terima, kan gue enggak terima duit,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan sejumlah kebijakan untuk Himpunan Bank Negara alias Himbara.

Pada awal Purbaya menjabat sebagai menkeu dia langsung mengeluarkan kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih ke Himbara. Jumlahnya semula Rp200 triliun. Pada November lalu Purbaya menambah duit negara yang ditempatkan ke perbankan menjadi Rp75 triliun. Total ada Rp275 triliun, termasuk yang ditempatkan ke Bank Jakarta.

Namun demikian, dua bulan pasca penerapan kebijakan tersebut, jurus penempatan likuiditas perbankan iPurbaya itu tidak serta merta mengerek kinerja kredit perbankan. Buktinya, pada Oktober 2025, kredit perbankan hanya tumbuh sebesar 7,36% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja kredit pada bulan kesepuluh itu tumbuh melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,7% YoY.

Sementara itu, fasilitas kredit perbankan yang belum ditarik alias undisbursed loan menembus angka Rp2.450,7 triliun. Purbaya sendiri berdalih bahwa efek penempatan dana tersebut masih membutuhkan waktu.

Di sisi lain, kalau mengacu kepada pernyataan Bank Indonesia (BI), persoalan utama yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan likuiditas di pasar keuangan, melainkan langkah wait and see pelaku usaha yang mengakibatkan penyerapan kredit cenderung melambat dibandingkan tahun lalu. Likuiditas melimpah, tetapi demand atau permintaan cenderung moderat.

Sentralisasi DHE ke Himbara

Selain penempatan dana ke Himbara, pemerintah juga akan memperketat pengawasan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) dengan memusatkannya ke Himbara.

Menkeu Purbaya menuturkan kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) lalu.

Ia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Apa Tanggapan Perbanas?

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pasalnya, kebijakan ini dapat berdampak signifikan terhadap bank-bank swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan, saat ini Perbanas dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina) tengah melakukan kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap bank non Himbara. Kajian sudah masuk dalam tahap finalisasi.

“Pada intinya, asosiasi perbankan, baik Perbina maupun Perbanas, kami ingin minta untuk dikaji ulang,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Meski pemerintah belum secara resmi menerbitkan aturan tersebut, Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga itu menilai dampaknya terhadap bank swasta berpotensi cukup besar.

Salah satu dampak yang dia soroti yang terkait dana valas yang dapat berkurang di bank-bank non Himbara. Kendati begitu, dia menekankan bahwa dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta dapat memengaruhi pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan sejumlah kebijakan mulai dari menempatkan dana pemerintah hingga yang terakhir mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor perbankan ke Himbara.

Serangkaian kebijakan ini dianggap akan menggerus ketersediaan likuiditas dan ketahanan bank swasta yang sebagian memang sudah kalah saing dengan bank negara.

Sekadar catatan Purbaya menuturkan kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) lalu.

Ia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Ancaman Bagi Bank Swasta?

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir.

Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri.

Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

"Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. "Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Eksportir Bakal Patuhi Purbaya

Kalangan eksportir menyatakan bakal mengikuti rencana revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang sebelumnya tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Rencana aturan baru DHE SDA itu akan mewajibkan devisa eksportir parkir di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara).

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan bahwa kalangan pengusaha tentu akan mengikuti aturan pemerintah. "Kalau hal tersebut adalah aturan pemerintah tenu pengusaha akan ikuti," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Benny pun menilai tidak akan butuh waktu lama bagi eksportir memindahkan devisanya dari bank swasta ke himbara. Sebagaimana diketahui, pada beleid yang mulai berlaku Maret 2025 itu, eksportir hanya diwajibkan untuk memarkirkan devisanya di bank dalam negeri selama 12 bulan 100%.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut perubahan PP No.8/2025 mencantumkan kewajiban untuk memarkirkan devisa di himbara guna mempermudah pengawasan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta beleid itu dievaluasi lantaran dinilai belum efektif.

Akan tetapi, saat dimintai tanggapan dari sisi pengusaha, Benny tidak memberikan catatan tertentu. Dia mengaku simpanan wajib DHE justru bisa dijadikan jaminan kredit. "Simpanan wajib DHE bisa dijadikan jaminan kredit kalau memerlukan dana," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksikan melesat pada kuartal terakhir tahun ini didorong kebijakan pemerintah. Terdapat sejumlah saham yang kemudian direkomendasikan untuk memaksimalkan cuan akhir tahun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,91% ke level 8.124,75 pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (16/10/2025). IHSG pun masih kokoh di zona hijau, menguat 14,76% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai pada akhir tahun ini, meski volatilitas pasar berpotensi meningkat, prospek pasar saham Indonesia masih positif. Kondisi tersebut didorong oleh arah kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan fundamental makroekonomi yang solid.

Dia menilai penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI baru mengubah fokus kebijakan ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif, tetapi tetap perlu menjaga disiplin fiskal.

“Investor perlu tetap adaptif terhadap dinamika global dan domestik. Secara umum, prospek pasar masih menarik,” ujar Rully dalam Media Day Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada Kamis (16/10/2025).

Salah satu kebijakan Purbaya yang dinilai mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah kucuran likuiditas terhadap bank BUMN sebesar Rp200 triliun. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan paket stimulus ekonomi.

Selain didorong kebijakan fiskal, terdapat potensi pemulihan sentimen di kuartal IV/2025 seiring penurunan suku bunga dan stabilitas nilai tukar.

Dalam kondisi tersebut, Tim Riset Mirae Asset merekomendasikan strategi buy on weakness, khususnya pada saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT Mitratel Tbk. (MTEL), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).

Rully juga menilai IHSG masih mempunyai peluang penguatan lanjutan bahkan hingga menembus level 9.000. Peluang tersebut didorong oleh kinerja saham-saham multibagger konglomerat. Ditambah, terdapat rebalancing indeks saham global seperti Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

"Kalau saham-saham grup konglomerat terus naik, ditambah juga dengan MSCI, IHSG bisa naik lebih tinggi ke 8.800, bahkan 9.000, namun tetap dengan dasar fundamental,” kata Rully.

Dia menilai saat ini pergerakan IHSG memang banyak ditopang oleh kinerja saham-saham konglomerat yang multibagger.

"Saham-saham penggerak valuasinya sudah mahal, dari saham-saham konglomerat Prajogo Pangestu, Sinarmas, hingga Salim. PE [price to earning] ratio sudah ratusan kali. Sementara fundamental stagnan," ujar Rully.

Dia menilai apabila saham-saham besutan konglomerat itu tidak mengalami lonjakan, maka IHSG diproyeksikan tidak mampu menembus level 8.000. Sebab, saham-saham penopang pasar sebelumnya seperti perbankan mengalami kinerja lesu.

Sebagaimana diketahui, deretan saham-saham terafiliasi dengan kelompok usaha milik konglomerat Indonesia mencatatkan kinerja harga yang melonjak. Saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) milik Toto Sugiri dan Anthoni Salim misalnya telah melesat 550,59% ytd.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang merupakan bagian dari Grup Sinar Mas juga mencatatkan lonjakan harga saham 210,81% ytd. Harga saham PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) yang tergabung dalam Grup Lippo milik keluarga Riady menanjak 694,59% ytd.

Selain itu, BRPT dan PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) besutan taipan Prajogo Pangestu mencatatkan lonjakan harga saham masing-masing 327,17% ytd dan 926,32% ytd.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah layer baru untuk menampung rokok ilegal atau legalisasi rokok ilegal. Kebijakan itu sedikit banyak berdampak kepada sejumlah emiten rokok.

Langkah Purbaya itu sejauh ini menuai kontroversi dari banyak pengamat lantaran dinilai sebagai langkah mundur pengendalian tembakau. Namun, di sisi lain, kebijakan Purbaya itu menjadi jalan tengah antara kepentingan industri dengan penerimaan negara saat makin maraknya fenomena down trading.