JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) KPH Japto S Soerjosoemarno, Rabu (3/6/2026). Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar untuk tersangka korporasi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).

KPK juga menjadwalkan pemanggilan 6 saksi lain yakni Yospita Feronika BR Ginting selaku Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Barapratama, Robert Priantono B selaku Wiraswasta, dan Dharma Setyawan selaku Direktur PT Kaltim Global Indonesia.

Kemudian, H Moh Said Amin selaku Wiraswasta, Noval Elfarveisa selaku Advokat, serta Febby Sagita selaku Direktur PT Kaltim Global Indonesia periode Juli-November 2012.

Sebelumnya, KPK menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). Tiga korporasi itu yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (19/2/2026).

"Tiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," tambahnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kalimantan Timur bersiap memasuki periode basah intensif seiring prakiraan curah hujan kategori menengah yang akan mengguyur hampir seluruh wilayah provinsi pada dasarian III Mei 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Samarinda memproyeksikan intensitas curah hujan mencapai 50—150 milimeter dengan probabilitas kejadian di atas 80% selama periode 21—31 Mei mendatang. Menariknya, fenomena hidrometeorologi ini tidak merata di seluruh penjuru Kaltim.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor menyatakan zona perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu justru berpotensi menghadapi guyuran lebih deras dengan curah hujan kategori tinggi yang diestimasi mencapai 150—300 milimeter.

"Sebagian wilayah Mahakam Ulu dan Kutai Barat berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi sebesar 150—200 mm," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Prakiraan deterministik yang dirilis BMKG mengonfirmasi pola distribusi hujan relatif merata di hampir semua kabupaten/kota.

Kendati demikian, interpretasi sifat hujan menunjukkan dinamika berbeda secara umum. Karakteristik presipitasi pada dasarian III diprediksi berada pada kategori bawah normal dengan persentase hanya berkisar 50%—84% dari rata-rata klimatologis. Hanya saja, tidak semua wilayah mengalami penurunan intensitas. Sejumlah kantong seperti Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, hingga Kota Balikpapan justru diprediksi mempertahankan sifat hujan kategori normal dengan kisaran 85%—115% persen.

Riza menyebutkan retrospeksi data dasarian II Mei 2026 memberikan konteks penting atas prakiraan ini. Berdasarkan pemutakhiran data hingga 20 Mei, sebagian besar wilayah Kaltim tercatat mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori sangat pendek, yakni hanya 1—5 hari. Kondisi ini mengindikasikan tingginya frekuensi kejadian hujan sepanjang periode sebelumnya.

Dari catatan observasi, beberapa kecamatan bahkan mencatatkan HTH sangat minimal, hanya dua hari berturut-turut tanpa presipitasi. Wilayah-wilayah itu antara lain Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung di Kabupaten Berau, Kecamatan Jempang di Kutai Barat, serta Kecamatan Muara Samu di Paser.

Dia menuturkan pola curah hujan yang fluktuatif ini menuntut kewaspadaan ekstra dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, transportasi, hingga mitigasi bencana hidrometeorologi.

SAMARINDA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membekuk Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna. Perwira polisi ini diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis etomidate liquid vape.

Pengungkapan kasus ini bermula dari koordinasi Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai terkait paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi ke Tenggarong dan Balikpapan. Dari hasil penyelidikan, paket tersebut mengarah kepada AKP Yohanes Bonar Adiguna.

Polisi menyebut tersangka diduga memesan dan menggunakan etomidate liquid vape. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku liquid tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Namun, penyidik menilai pengakuan itu tidak sesuai dengan temuan di lapangan.

Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, Minggu (17/5/2026), tersangka tercatat menerima pengiriman sebanyak lima kali dengan total seratus botol liquid. Polisi juga menelusuri aliran dana dan menduga ada jaringan lain yang terlibat, termasuk pihak yang diduga berada di Jakarta dan Medan.

Atas perbuatannya, AKP Yohanes Bonar Adiguna dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Yang bersangkutan juga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim turun tangan mengusut tuntas kasus yang melibatkan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar) AKP YBA yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. AKP YBA dikabarkan ditangkap lantaran terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba.

"Bahwa penanganan kasus tersebut oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim akan dilakukan pemantauan secara intensif oleh jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Sabtu (16/5/2026).

Eko memastikan bakal mem-backup secara tuntas agar perkara tersebut bisa diungkap sampai ke akar-akarnya. "Dittipidnarkoba Bareskrim Polri akan melakukan back up penanganan kasus tersebut untuk kepentingan pengembangan kasus," ujar Eko.

Diketahui, AKP YBA kini menjalani pemeriksaan intensif. Eko juga menemukan keterlibatan eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang dalam kasus dugaan peredaran narkotika.

Eko mengungkapkan, dugaan keterlibatan itu terungkap berdasarkan pengembangan dari kasus bandar narkoba sindikat Kutai Barat, Ishak.

"Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan fakta baru terkait keterlibatan AKP Deky Jonathan Sasiang (Mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat) dalam operasional bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sindikat bandar narkoba Ishak dkk," kata Eko dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkap adanya temuan 13 titik sumur minyak dan gas bumi baru di Kawasan Transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melampaui sektor pertanian.

Adapun, 13 sumur bor baru tersebut diproyeksikan membawa nilai ekonomi atau potensi pendapatan mencapai Rp2,5 triliun, yang sekaligus menandai pergeseran fokus pengembangan kawasan transmigrasi dari sektor agraris ke industri ekstraktif.

"Ini menandakan informasi yang sangat baik bahwa transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan atau hanya dengan pertanian. Kami mendapat informasi dari Kepala SKK Migas ditemukan potensi 13 sumur baru di Samboja," ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, manajemen SKK Migas menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut akan segera memasuki fase eksekusi. Pemerintah menjadwalkan proses pengeboran dilakukan secara bertahap mulai Juni 2026.

Selain 13 titik baru tersebut, SKK Migas mencatat saat ini masih terdapat 79 sumur migas yang beroperasi aktif di dalam area Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto memaparkan cadangan minyak dari temuan ini diperkirakan bernilai Rp1,1 triliun, sementara potensi gas bumi menyentuh angka Rp1,5 triliun.

“Dari potensi cadangannya, minyak setara sekitar Rp1,1 triliun dan gas sekitar Rp1,5 triliun. Jadi secara total akan menghasilkan revenue sekitar Rp2,5 triliun,” kata Sunaryanto.

Guna memuluskan operasional, Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi penggunaan lahan dan pertukaran data di area HPL transmigrasi.

Kesepakatan ini mencakup integrasi perencanaan antara pembangunan wilayah transmigrasi dengan kegiatan hulu migas, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi transmigrasi.

Kerja sama ini juga ditekankan pada pembangunan infrastruktur pendukung serta program pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekitar lokasi tambang.

Pemerintah berharap temuan ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi regional melalui pembukaan lapangan kerja baru di Kalimantan Timur.

Potensi kratom terbesar di kabupaten ini berada di hulu Sungai Mahakam, yakni di seputaran Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, dan Kecamatan Kembang Janggut. Kemudian Kecamatan Tenggarong Seberang juga termasuk banyak,

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui ekspor daun kratom, mengingat selama ini warga sudah sering mengeringkan kratom yang tumbuh di bantaran sungai kemudian dijual.

Dari penjualan mentah ini, kemudian pemkab mencari investor untuk membangun pabrik pengolahan kratom, sehingga kini pabrik tersebut telah berdiri. Sementara untuk bahan baku, perusahaan menggandeng warga dalam pengumpulan kratom.

"Potensi kratom terbesar di kabupaten ini berada di hulu Sungai Mahakam, yakni di seputaran Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, dan Kecamatan Kembang Janggut. Kemudian Kecamatan Tenggarong Seberang juga termasuk banyak," ujar Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Senin.

Ia menyebut bahwa kratom bisa menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat khususnya warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Terlebih dengan adanya Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam Permendag antara lain menyatakan bahwa Indonesia secara resmi mengatur tentang tata niaga ekspor tanaman kratom (mitragyna speciosa) melalui dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai 29 Agustus 2024.

Sehari sebelumnya, saat meninjau pabrik pengolahan daun kratom untuk kualitas ekspor milik PT DJB Botanicals Indonesia di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Rendi juga mengatakan bahwa sejak adanya Permendag yang berlaku mulai 2024, maka sejak saat itu kratom kembali boleh diekspor.

Untuk itu, petani diajak selalu semangat menekuni usaha kratom, namun dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas budi daya yang menjadi masalah umum selama ini, seperti masalah yang sama pada komoditas rumput laut yang juga menghadapi persoalan mutu.

"Berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 ini, maka kratom kini resmi boleh diekspor kembali. Alhamdulillah sekarang aman. Pemkab Kukar akan menyempurnakan via peraturan daerah bersama DPRD untuk melindungi petani terkait kratom ini," ujar Rendi.

Kratom merupakan salah satu tumbuhan endemik Kalimantan. Ia banyak tumbuh alami di riparian sungai, baik Sungai Mahakam maupun anak dan cucu sungai tersebut. Manfaat kratom antara lain untuk obat, terutama untuk mengatasi gangguan cemas dan depresi.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi metric ton produksi batu bara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka adalah hasil pengembangan penyidikan perkara yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di mana sebelumnya KPK lebih dulu menetapkan mantan Bupati Kartanegara, Rita Widyasari.

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya Sdri. RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/2/2026).

Budi mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Februari 2026. Ketiganya diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi.

Sebagai upaya membongkar perkara ini, Budi menyampaikan pada Rabu (18/2/2026) telah memeriksa JHN, Direktur Utama PT SKN; RIF, Direktur PT SKN; dan YOS, Staf Bagian Keuangan PT ABP.

"Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW. Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP," tandas Budi.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metrik ton dan pencucian uang. Dia diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan bahwa Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

"Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar AS], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan," kata Asep.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW). Tiga korporasi yang dimaksud ialah, PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Tiga korporasi yang dimaksud ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026 ini. Budi tidak menjelaskan secara detail tanggalnya.

"Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," ujarnya.

Sejalan dengan itu, KPK kemudian memeriksa perwakilan tiga korporasi tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (18/2/2026).

Mereka ialah, Johansyah Anton Budiman (JHN) selaku Direktur Utama PT SKN, Rifando (RIF) selaku Direktur PT SKN, dan Yospita Feronika BR. Ginting (YOS) selaku Staf Bagian Keuangan PT ABP.

"Penyidik mendalami saksi JHN dan RIF terkait dengan pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW," ucapnya.

"Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) membangun 21 menara telekomunikasi di tiga kabupaten Kalimantan Timur sejak 2009 untuk memperkuat konektivitas jaringan komunikasi di wilayah terpencil yang minim akses telekomunikasi.

Produsen batu bara terkemuka ini mewujudkan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat.

Direksi Bayan Resources menjelaskan, keberadaan menara telekomunikasi membantu masyarakat menjalin komunikasi lebih efektif, baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, usaha, maupun kegiatan pendidikan.

"Salah satu bentuk nyata dari kontribusi Bayan Group dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini diwujudkan dalam proyek pembangunan 21 menara telekomunikasi yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan komunikasi di wilayah terpencil dan minim akses telekomunikasi," ujar Direksi Bayan Resources dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dimulai pada 2009 ini terus mengalami pengembangan hingga saat ini, mencerminkan komitmen jangka panjang Bayan Group dalam mendukung pembangunan daerah sekitar wilayah operasional perusahaan.

Manfaat keberadaan menara ini sangat dirasakan masyarakat sekitar, khususnya dalam mempercepat akses informasi, mempermudah komunikasi antarkawasan, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Kehadiran infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang membutuhkan konektivitas internet untuk pemasaran produk.

Selain itu, akses komunikasi yang lebih baik juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kemudahan akses informasi dan pembelajaran digital, serta mempermudah koordinasi layanan kesehatan dan layanan publik lainnya.

"Harapan Bayan Group bahwa program pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar operasional perusahaan," pungkasnya.

Inisiatif pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini menunjukkan upaya Bayan Group berperan aktif sebagai mitra pembangunan daerah, tidak hanya fokus pada kegiatan inti di sektor pertambangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivitas pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kalimantan Timur kembali menemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

Di sepanjang alur Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, petugas mendapati keberadaan material tambang yang tidak jelas kepemilikannya dan berpotensi melanggar ketentuan perizinan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) mengamankan sekitar 50.000 ton batu bara yang tersimpan dalam bentuk tumpukan atau stockpile di sejumlah dermaga bongkar muat (jetty) sepanjang Sungai Mahakam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengungkapkan, temuan tersebut berada di enam titik lokasi berbeda, yang tersebar di pelabuhan khusus atau jetty batu bara, serta di area penambangan di Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Temuan ini merupakan hasil operasi pengamanan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 14-15 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral," ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa (20/1/2026).

Berasal dari tambang ilegal

Jeffri menyebut, keberadaan batu bara tak bertuan yang ditemukan di sejumlah titik tersebut mengindikasikan kuat adanya keterkaitan dengan praktik pertambangan ilegal.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi perhatian serius pemerintah.

“Sebanyak 50.000 ton batu bara tak bertuan diduga berasal dari kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Kutai Kartanegara.”

Kekayaan negara yang hilang

Tumpukan batu bara tersebut merupakan kekayaan negara yang rawan hilang, sehingga segera dilakukan pengamanan lapangan oleh tim Ditjen Gakkum ESDM.

"Saat ini stockpile batu bara tersebut telah dilakukan pengamanan dengan pemasangan barikade menggunakan garis atau segel Ditjen Gakkum ESDM, serta dipasangi spanduk/plang larangan yang menyatakan bahwa tumpukan tersebut merupakan aset negara," kata dia.

Dilakukan penelusuran asal usul

Tahapan berikutnya difokuskan pada penelusuran asal-usul batu bara yang telah diamankan guna memastikan sumber dan legalitasnya.

Upaya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai rantai distribusi serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Seiring dengan itu, pemerintah juga akan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap jumlah serta mutu batu bara yang ditemukan.

Langkah ini penting untuk memastikan besaran potensi kerugian negara sekaligus menentukan tindak lanjut penegakan hukum yang tepat.

Seluruh proses tersebut akan dilaksanakan dengan melibatkan pihak independen, seperti surveyor profesional maupun instansi berwenang lainnya.

Keterlibatan pihak ketiga dilakukan agar pemeriksaan berjalan objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan dilelang

Jeffri menyampaikan, setelah proses penelusuran asal-usul serta penilaian kuantitas dan kualitas batu bara rampung, material yang diamankan tersebut direncanakan akan dilelang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan pihak independen, seperti surveyor maupun instansi berwenang, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Ia menegaskan, pelelangan menjadi langkah lanjutan yang ditempuh negara terhadap stockpile batu bara tak bertuan, sembari menunggu hasil pendalaman atas dugaan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.

Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik serupa terulang.

Selama pengamanan hingga persiapan tahapan lanjutan, situasi di lapangan terpantau aman dan kondusif.

Kelancaran operasi tersebut didukung sinergi lintas instansi, melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

“Setelah seluruh proses tersebut selesai, batu bara akan dilelang, dan hasilnya akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor ESDM,” tegas Jeffri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Realisasi investasi Kalimantan Timur pada kuartal III/2025 mencapai Rp26,95 triliun, atau naik 16,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim Fahmi Prima Laksana menyatakan angka tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp23,46 triliun dari 8.801 proyek dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$218,18 juta atau setara Rp3,49 triliun dari 1.023 proyek.

"Jika dikumulatifkan realisasi investasi dari bulan Januari—September tahun 2025 sebesar Rp 70,43 Triliun atau 88,20% dari target realisasi investasi pada tahun 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Tak pelak, capaian tersebut membuktikan daya tarik investasi Kalimantan Timur tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Secara spasial, Kota Balikpapan menjelma sebagai magnet investasi PMDN dengan kontribusi Rp9,54 triliun atau 40,66% dari total realisasi.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp5,59 triliun (23,84%), sementara Kutai Kartanegara menyumbang Rp2,27 triliun (9,69%).

Sementara itu, realisasi PMA tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan Kutai Timur memimpin lewat investasi senilai US$48,83 juta (Rp781,34 miliar) dari 82 proyek.

Kutai Kartanegara dan Balikpapan masing-masing mencatatkan US$46,85 juta dan US$ 45,43 juta.

Berdasarkan sektor usaha, industri kimia dan farmasi mencuri perhatian dengan realisasi investasi PMDN tertinggi mencapai Rp7,16 triliun (30,53%).

Sektor pertambangan menyusul dengan kontribusi Rp 5,72 triliun (24,39%), diikuti jasa lainnya sebesar Rp 2,75 triliun (11,75%).

Pada segmen PMA, pertambangan justru mendominasi dengan investasi US$ 58,63 juta (Rp938,18 miliar) atau 26,88% dari keseluruhan.

Perdagangan dan reparasi berkontribusi US$ 32,26 juta (14,79%), sedangkan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan mencatat US$ 31,36 juta (14,38%).

Dari perspektif asal negara, terjadi pergeseran menarik dalam komposisi investor asing.

Mauritius tampil di posisi teratas lewat realisasi investasi sebesar US$45,60 juta (20,90%) dari tiga proyek.

Singapura, yang selama ini mendominasi, berada di posisi kedua dengan US$ 45,39 juta (20,81%) dengan 332 proyek, disusul Prancis senilai US$ 29,50 juta (13,52%).

Fahmi mengungkapkan bahwa total 31 negara telah menanamkan modal di Kalimantan Timur pada periode Juli hingga September 2025.

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat

Di sisi ketenagakerjaan, investasi kuartal III/2025 menyerap 19.200 pekerja, yang terdiri dari 15.573 tenaga kerja Indonesia melalui PMDN dan 3.627 pekerja (3.567 TKI dan 60 TKA) lewat PMA.

Kabupaten Kutai Timur memimpin penyerapan tenaga kerja PMDN dengan 7.739 orang, disusul Berau (1.751 orang) dan Kota Balikpapan (1.713 orang).

Adapun untuk PMA, Kabupaten Kutai Kartanegara menyerap tenaga kerja terbanyak dengan 1.381 pekerja Indonesia, diikuti Kutai Timur (685 orang) dan Berau (560 orang).

Kemudian, Fahmi menyebutkan sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 9.032 orang atau 58,08% dari total PMDN.

Sektor pertambangan mengikuti dengan 1.926 pekerja (12,38%), sedangkan perdagangan dan reparasi menyerap 1.758 orang (11,30%).

Menurutnya, capaian kumulatif Januari sampai dengan September mencapai 88,20% menjadikan Kaltim optimistis melampaui target investasi tahun 2025.

Fahmi mengungkapkan total proyek yang berjalan hingga September mencapai 34.529 paket dengan total penyerapan 62.846 tenaga kerja.

Di tingkat nasional, Kaltim menempati peringkat ketiga untuk realisasi PMDN setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta, namun turun ke posisi ke-16 untuk PMA.

Adapun, dia menuturkan secara keseluruhan Benua Etam berada di peringkat keenam nasional dengan total investasi Rp70,43 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSANTARA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, memastikan IKN siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

“Seluruh pekerjaan pembangunan IKN diarahkan untuk memastikan IKN siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028,” ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto ketika ditemui di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis.

Ia menjelaskan, enam paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pusat pemerintahan nasional telah ditandatangani.

Penandatanganan pekerjaan supervisi tersebut memperkuat fondasi pembangunan IKN tahap dua periode 2025–2028. Hal itu menunjukkan kesiapan IKN menuju fungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Bimo menegaskan, pelaksanaan supervisi harus berpedoman ketat pada kontrak dan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, integritas, serta kekompakan sebagai satu tim.

Enam paket pekerjaan supervisi tersebut antara lain supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027, serta supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung dengan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027.

Selain itu, terdapat supervisi pembangunan Embung 1B dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027, supervisi pembangunan Embung 1C dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027, serta supervisi pembangunan kolam retensi dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027.

Dengan demikian, hingga saat ini sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan pembangunan IKN tahap dua telah ditandatangani. Paket tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi.