Bisnis.com, JAKARTA — PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) alias Mitratel mulai mengandalkan strategi kolokasi menara untuk menjaga pertumbuhan laba di tengah industri menara telekomunikasi yang semakin matang dan ruang ekspansi organik yang kian terbatas.

Kenaikan tenancy ratio menjadi penopang utama efisiensi sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan dengan margin tinggi.

Tenancy ratio (rasio penyewaan) adalah metrik dalam industri menara telekomunikasi yang menunjukkan rata-rata jumlah penyewa (operator seluler) pada setiap menara yang dimiliki. Angka ini dihitung dengan membagi total jumlah penyewaan (tenants) dengan total jumlah menara (sites).

Berdasarkan data perseroan, tenancy ratio Mitratel naik menjadi 1,57 kali pada kuartal I/2026. Peningkatan itu ditopang pertumbuhan kolokasi sebesar 11,3% secara tahunan menjadi 23.006 unit.

Kenaikan tenancy ratio tersebut dinilai menjadi indikator penting di tengah industri menara yang mulai memasuki fase konsolidasi. Alih-alih agresif membangun menara baru, operator kini lebih fokus mengoptimalkan utilisasi aset eksisting untuk menjaga profitabilitas.

Analis Panin Sekuritas Aqil Triyadi menilai strategi kolokasi memberi kualitas pertumbuhan yang lebih sehat bagi perusahaan menara karena tambahan tenant dapat meningkatkan pendapatan tanpa diikuti lonjakan biaya operasional yang signifikan.

“Untuk perusahaan menara yang sudah mature, kuncinya bukan lagi semata-mata menambah jumlah tower secara agresif, tetapi bagaimana aset yang sudah ada bisa menghasilkan pendapatan lebih besar. Ketika tenancy ratio naik, incremental revenue dari tenant tambahan biasanya memiliki margin yang lebih tinggi,” ujar Aqil, dikutip Minggu (10/5/2026).

Dia menambahkan peluang pertumbuhan tenancy ratio masih terbuka seiring ekspansi layanan fixed wireless access (FWA) melalui program Internet Rakyat.

Menurutnya, operator FWA seperti MyRepublic dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) membutuhkan percepatan pembangunan jaringan sehingga lebih efisien menyewa menara eksisting ketimbang membangun infrastruktur baru.

“Kolaborasi antara penyedia menara dan ekosistem FWA hanya soal waktu karena mereka butuh akselerasi dengan biaya yang lebih murah,” katanya.

MTEL memiliki posisi yang relatif diuntungkan dalam menangkap peluang tersebut. Lebih dari 59% portofolio menara perseroan berada di luar Pulau Jawa, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang masih menjadi fokus perluasan jaringan operator seluler.

Hingga akhir Maret 2026, MTEL mengelola 40.327 menara atau tumbuh 1,9% secara tahunan. Di saat pertumbuhan jumlah menara mulai melambat, peningkatan kolokasi dinilai menjadi strategi yang lebih efektif untuk menjaga pertumbuhan pendapatan dan laba.

Pada kuartal I/2026, MTEL membukukan pendapatan Rp2,29 triliun atau naik 1,4% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih tumbuh lebih tinggi sebesar 3,6% menjadi Rp545 miliar, dengan EBITDA margin tetap tinggi di level 82,7%.

Selain bisnis menara, perseroan juga memperkuat jaringan fiber optic yang tumbuh 17,3% menjadi 72.842 kilometer billable length untuk mendukung kebutuhan kapasitas jaringan dan pengembangan layanan 5G.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mengandalkan strategi kolokasi untuk mendorong efisiensi dan memperkuat profitabilitas di tengah industri menara telekomunikasi yang semakin matang dan terkonsolidasi.

Berdasarkan data perseroan, tenancy ratioMTEL meningkat menjadi 1,57 kali pada kuartal I-2026.

Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan kolokasi sebesar 11,3 persen secara tahunan menjadi 23.006 unit.

DOK. Mitratel Tower Mitratel

Peningkatan tenancy ratio tersebut turut ditopang ekspansi operator seluler ke luar Pulau Jawa. MTEL memiliki lebih dari 59 persen portofolio menara yang berada di luar Jawa, termasuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Analis Panin Sekuritas Aqil Triyadi menilai kenaikan tenancy ratio menjadi salah satu katalis utama bagi MTEL.

Menurut dia, pertumbuhan yang berasal dari kolokasi memiliki kualitas yang lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengubah struktur biaya secara signifikan.

“Untuk perusahaan menara yang sudah mature, kuncinya bukan lagi semata-mata menambah jumlah tower secara agresif, tetapi bagaimana aset yang sudah ada bisa menghasilkan pendapatan lebih besar. Ketika tenancy ratio naik, incremental revenue dari tenant tambahan biasanya memiliki margin yang lebih tinggi,” ujar Aqil, Jumat (8/5/2026).

Aqil menambahkan, tenancy ratio MTEL berpotensi terus meningkat seiring implementasi program Internet Rakyat berbasis Fixed Wireless Access (FWA).

Teknologi ini membutuhkan dukungan menara telekomunikasi untuk memancarkan sinyal internet ke rumah pelanggan.

Menurut dia, dua operator IRA, yakni MyRepublic dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), memiliki target ekspansi layanan yang agresif. Hal tersebut dinilai dapat membuka peluang tambahan kolokasi bagi perusahaan menara seperti MTEL.

Dok. Humas Telkom Anak usaha Telkom, Mitratel, memiliki portofolio berupa lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Aqil menambahkan, target agresif kedua operator internet rakyat akan sulit dicapai jika seluruh kebutuhan infrastruktur dibangun sendiri.

"Karena itu, opsi menyewa menara eksisting, termasuk milik MTEL, menjadi pilihan yang lebih efisien. Kolaborasi antara penyedia menara dan ekosistem FWA hanya soal waktu karena mereka butuh akselerasi dengan biaya yang lebih murah,” ujarnya.

Hingga kuartal I-2026, MTEL mengelola 40.327 menara atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Dengan skala aset tersebut, kenaikan kolokasi dinilai menjadi lebih strategis dibanding sekadar ekspansi jumlah menara.

Pada kuartal I-2026, MTEL mencatat pendapatan sebesar Rp 2,29 triliun atau naik 1,4 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih tumbuh 3,6 persen menjadi Rp 545 miliar.

EBITDA margin perseroan tercatat tetap kuat di level 82,7 persen yang mencerminkan efisiensi operasional terjaga.

Selain bisnis menara, MTEL juga memperkuat jaringan fiber optic yang tumbuh 17,3 persen menjadi 72.842 km billable length.

Penguatan fiberisasi tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan kapasitas jaringan, latensi rendah, serta pengembangan layanan 5G.

Dari sisi kas, MTEL mencatat arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp 4 triliun pada kuartal I-2026.

Posisi kas dan setara kas meningkat menjadi Rp 2,84 triliun, dengan total aset mencapai Rp 60,56 triliun dan ekuitas sebesar Rp 33,66 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengungkap alasan jumlah penyewa perusahaan mengalami penurunan saat unit menara bertambah.

Berdasarkan laporan keuangan, TBIG mengoperasikan 24.321 site telekomunikasi, yang terdiri dari 24.212 menara dan 109 jaringan Distributed Antenna System (DAS). Jumlah ini meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai 23.892 site.

Sepanjang tahun lalu, TBIG menambah 797 site baru dan 483 kolokasi. Namun, ekspansi tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan penyewa. Total tenant pada akhir 2025 tercatat 41.892 penyewa, turun dari 42.722 pada 2024. Alhasil, rasio kolokasi (tenancy ratio) ikut melemah ke level 1,73.

Chief Financial Officer (CFO) TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan penurunan tersebut tidak lepas dari penggabungan antara XL Axiata dan Smartfren pada Maret 2025, yang membentuk XLSmart. Dia menjelaskan terdapat sejumlah kontrak sewa yang tidak diperpanjang saat masa berlakunya berakhir.

“Sehingga menyebabkan penurunan jumlah penyewaan bersih pada tahun 2025,” kata Helmy kepada Bisnis pada Senin (6/4/2024).

Namun, perseroan optimistis jumlah penyewa akan meningkat seiring perkembangan teknologi 5G ke depan. Helmy menuturkan teknologi 5G akan membutuhkan lebih banyak titik lokasi site menara baru, sehingga berpotensi mendorong tambahan penyewaan.

“Dengan adanya FTTH [Fiber to the Home] dan FWA [Fixed Wireless Access] maka kami harapkan juga akan menambahkan penyewaan pada menara-menara kami,” imbuhnya.

Dari sisi keuangan, kinerja TBIG masih ditopang oleh bisnis inti penyewaan menara. Kontributor utama pendapatan berasal dari operator besar seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk.

Pendapatan relatif stabil seiring kontrak jangka panjang yang menjadi karakteristik bisnis menara. Selain itu, perusahaan juga mencatat perbaikan dalam pengelolaan beban.

Beban keuangan terkait liabilitas sewa turun signifikan menjadi Rp1,4 miliar pada 2025, dari Rp17,2 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan kewajiban operasional.

Di sisi lain, tantangan tetap membayangi. TBIG masih menghadapi beban utang obligasi yang cukup besar, mencapai Rp20,8 triliun pada 2025. Beban bunga dari utang ini menuntut arus kas operasional yang kuat agar tetap berkelanjutan.

Secara strategis, TBIG masih berada di jalur yang solid. Infrastruktur menara yang mendominasi sekitar 70% total aset memberikan fondasi pendapatan yang stabil.

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara infrastruktur telekomunikasi dikelola. Jika selama ini perhatian publik lebih tertuju pada kecepatan internet atau cakupan sinyal, kini fondasi fisik jaringan justru menjadi sorotan utama.

Memasuki tahun 2026, menara telekomunikasi mengalami pergeseran peran yang signifikan. Menara tidak lagi sekadar struktur pasif penyangga perangkat, melainkan berkembang menjadi infrastruktur cerdas berbasis data real-time atau yang dikenal dengan smart tower.

Konsep smart tower muncul seiring meningkatnya kebutuhan jaringan yang stabil dan andal di era 5G serta pertumbuhan layanan digital. Aktivitas perbankan, perdagangan, pendidikan, hingga layanan publik semakin bergantung pada koneksi yang nyaris tanpa gangguan. Dalam konteks ini, gangguan sekecil apa pun pada menara dapat berdampak luas. Oleh karena itu, pendekatan lama yang bersifat menunggu kerusakan dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pada model konvensional, pengelolaan menara dilakukan secara manual dan berkala. Petugas harus datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan, sementara sebagian besar gangguan baru diketahui, setelah layanan terganggu. Kondisi ini menyebabkan waktu perbaikan menjadi lebih lama dan biaya operasional meningkat. Smart tower hadir untuk mengubah pola tersebut, dengan memanfaatkan teknologi digital yang bekerja secara terus-menerus.

Transformasi menuju smart tower dimulai dengan penggunaan sensor yang terpasang di berbagai bagian menara. Sensor ini berfungsi memantau kondisi penting, seperti suhu perangkat, pemakaian listrik, daya tahan baterai, kondisi genset, hingga faktor keamanan lingkungan. Data dari sensor tersebut dikirim secara langsung ke sistem pemantauan terpusat, sehingga kondisi menara dapat diketahui kapan saja, tanpa harus menunggu inspeksi fisik.

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan sistem kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali pola-pola tertentu yang sulit dilihat oleh manusia. Jika terjadi perubahan yang tidak biasa, sistem dapat memberikan peringatan lebih awal, misalnya, ketika konsumsi energi meningkat, tanpa alasan jelas atau suhu perangkat terus naik secara bertahap. Peringatan ini menjadi dasar bagi pengelola untuk mengambil tindakan, sebelum kerusakan benar-benar terjadi.

Para ahli infrastruktur digital menilai bahwa pendekatan berbasis data ini membawa perubahan besar dalam pengelolaan menara. Pemeliharaan tidak lagi dilakukan secara reaktif, melainkan prediktif. Artinya, masalah dapat dicegah lebih dini berdasarkan analisis data yang akurat. Dengan cara ini, risiko gangguan layanan dapat ditekan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Selain meningkatkan keandalan jaringan, smart tower juga berperan penting dalam pengelolaan energi. Konsumsi energi menara terus meningkat seiring bertambahnya perangkat jaringan, terutama pada era 5G yang membutuhkan kapasitas lebih besar. Melalui pemantauan energi secara real-time, pengelola dapat mengatur penggunaan listrik, baterai, dan genset dengan lebih seimbang. Sistem juga membantu mengurangi pemborosan energi, ketika beban jaringan sedang rendah.

Pengamat industri menyebutkan bahwa pengelolaan energi berbasis data tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga mendukung upaya keberlanjutan. Di tengah tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon, smart tower menjadi solusi yang relevan. Beberapa pengelola, bahkan mulai mengintegrasikan sumber energi terbarukan, seperti panel surya, yang pengoperasiannya dioptimalkan melalui sistem digital.

Penerapan smart tower juga membawa dampak langsung pada tingkat ketersediaan jaringan. Dalam dunia telekomunikasi, uptime menjadi indikator utama kualitas layanan. Dengan sistem pemantauan yang terus aktif, gangguan dapat diidentifikasi lebih cepat dan penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Teknisi tidak lagi harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, tetapi langsung menangani titik masalah yang telah terdeteksi oleh sistem.

Menurut para ahli, perubahan terbesar dari konsep smart tower bukan hanya terletak pada teknologi, melainkan pada perubahan cara berpikir industri. Data operasional menara, kini menjadi aset penting. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan jaringan, meningkatkan kualitas kesepakatan layanan dengan operator, hingga membantu perhitungan nilai aset menara secara lebih akurat. Dengan kata lain, data menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.

Meski menjanjikan, implementasi smart tower di tahun 2026 tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan investasi awal yang cukup besar, terutama untuk mengubah menara lama agar kompatibel dengan sistem digital. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial. Tim operasional dituntut untuk memahami sistem berbasis data dan mengubah kebiasaan kerja yang selama ini mengandalkan pengalaman lapangan semata.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan digital. Menara yang terhubung secara daring memerlukan perlindungan yang kuat agar tidak menjadi celah gangguan. Pengelola harus memastikan bahwa sistem pemantauan dan data yang dikumpulkan terlindungi dengan baik dari potensi serangan siber. Kesadaran akan pentingnya keamanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi smart tower.

Di balik berbagai tantangan tersebut, peluang yang terbuka dinilai sangat besar. Smart tower membuka pintu bagi berbagai inovasi dan model bisnis baru. Menara tidak lagi sekadar disewakan sebagai lokasi perangkat, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang lebih luas. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengembangan kota pintar, layanan berbasis lokasi, hingga kebutuhan komputasi di tepi jaringan.

Dukungan regulasi dan kebijakan juga diperkirakan akan semakin mengarah pada penguatan infrastruktur digital nasional. Pemerintah memiliki kepentingan besar terhadap keandalan jaringan, terutama untuk mendukung layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital. Dalam konteks ini, smart tower menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan jaringan nasional tetap tangguh dan efisien.

Ke depan, smart tower diprediksi akan menjadi standar baru dalam industri telekomunikasi. Transformasi ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis. Menara telekomunikasi akan terus berkembang dari struktur fisik menjadi aset digital yang bernilai tinggi. Dengan dukungan data real-time, kecerdasan buatan, dan analisis yang tepat, pengelolaan menara akan semakin cerdas dan berkelanjutan.

Smart Tower 2026 menandai babak baru dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi. Di tengah masyarakat yang semakin bergantung pada konektivitas, keberadaan menara yang andal, efisien, dan berbasis data menjadi kunci utama. Transformasi ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat fondasi infrastruktur komunikasi Indonesia di masa depan.

*) Dr Joko Rurianto ST MM, profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mengoperasikan lebih dari 40.000 menara telekomunikasi pada 2025. Selain itu, jumlah penyewa menara perusahaan juga bertambah, yang menandakan aset menara yang dibangun memiliki daya tarik bagi operator seluler.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 2025, dikutip Minggu (5/4/2026) Mitratel secara resmi mengoperasikan sebanyak 40.357 menara di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 5,9% dibandingkan dengan posisi akhir 2024 yang berjumlah 38.014 menara. Ekspansi agresif melalui pembangunan organik menjadi kunci utama di balik penambahan jumlah menara tersebut.

Sejalan dengan penambahan aset, efisiensi penggunaan menara juga menunjukkan performa impresif. Rasio penyewa (tenancy ratio) Mitratel melesat menjadi 1,57x pada akhir 2025, meningkat dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sekitar 1,51x.

Kenaikan rasio ini didorong oleh pertumbuhan jumlah penyewa (tenants) yang mencapai 61.343 entitas, atau tumbuh 7,4% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Rasio penyewa merupakan indikator untuk mengukur seberapa berharganya aset menara yang dikelola pemain menara. Makin tinggi rasio penyewa, maka makin baik, karena menandakan menara yang dibangun diminati oleh operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Telkomsel mendominasi

Adapun Telkomsel masih menjadi penyumbang utama bagi pendapatan Mitratel. Telkomsel berkontribusi sebesar Rp5,44 triliun atau sekitar 57,2% dari total pendapatan perusahaan. Porsinya turun tipis dari 2024 yang sebesar 57,8%.

Hal ini menandakan bahwa Mitratel masih bertumpu pada dukungan Telkom Group dalam mengejar pertumbuhan arus utama mereka yaitu sewa menara.

Sementara itu Indosat berkontribusi sebesar Rp1,99 triliun atau 21% dari total pendapatan. XLSMART berkontribusi sebesar Rp1,14 triliun atau 12% dari total pendapatan 2025. Sisanya, pendapatan disumbang oleh bisnis lainnya seperti layanan IT hingga serat optik.

Fiber Optik

Di luar bisnis menara konvensional, Mitratel mulai memetik hasil dari strategi transformasi menuju perusahaan infrastruktur digital (Digital InfraCo). Fokus pengembangan kini beralih pada penguatan lini bisnis fiber optik untuk mendukung kebutuhan operator seluler dalam penggelaran jaringan 5G dan transmisi data berkecepatan tinggi.

Pendapatan dari segmen jasa jaringan, yang mencakup penyewaan fiber optik, mulai memberikan kontribusi yang kian signifikan terhadap total pendapatan grup.

Pengembangan fiber optik ini dinilai krusial karena infrastruktur menara yang terhubung dengan jaringan fiber (fiberized towers) memiliki nilai strategis lebih tinggi dan masa kontrak yang lebih stabil di mata operator telekomunikasi.

Hingga akhir 2025, Mitratel terus memperluas jangkauan jaringan fiber optiknya, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk menangkap peluang pertumbuhan trafik data yang masih sangat besar di wilayah tersebut, sekaligus meningkatkan daya tarik aset menara bagi para penyewa.

Stabilitas operasional tersebut bermuara pada laporan laba rugi yang positif. Mitratel mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp9,51 triliun pada 2025, tumbuh 11,7% dibandingkan perolehan tahun lalu yang sebesar Rp8,51 triliun. Sektor sewa menara masih menjadi kontributor pendapatan terbesar dengan porsi mencapai 93,6%.

Kenaikan pendapatan tersebut turut mengerek laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp2,14 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2,01 triliun.

Fundamental yang kuat ini memberikan ruang bagi Mitratel untuk terus melanjutkan agenda investasi di masa mendatang. Dengan posisi kas yang tetap terjaga dan manajemen beban yang efisien, perseroan optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika industri telekomunikasi dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi anak usaha Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. atau Mitratel (MTEL), membukukan laba bersih Rp2,12 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut naik 5,04% year on year (YoY), sejalan dengan pendapatan perseroan yang naik.

Mengutip laporan keuangan diaudit 2025, Mitratel membukukan total pendapatan sebesar Rp9,53 triliun. Kinerja top line MTEL meningkat 2,43% dibandingkan dengan pendapatan periode 12 bulan 2024 sebesar Rp9,31 triliun.

Bila dibedah, 92,6% pendapatan MTEL berasal dari segmen sewa menara telekomunikasi dengan nilai Rp8,83 triliun. Nilai ini naik 2,35% dibandingkan dengan capaian 2024 sebesar Rp8,63 triliun.

Sisanya, pendapatan jasa konstruksi naik 4,98% YoY menjadi Rp671,17 miliar, serta pendapatan jasa dan sewa listrik menyusut 21,75% YoY menjadi Rp29,99 miliar.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan MTEL naik 4,91% YoY dari Rp4,51 triliun menjadi Rp4,73 triliun.

Dengan menghitung selisih pendapatan dan beban pokok pendapatan, MTEL sepanjang 2025 meraup laba bruto Rp4,81 triliun. Laba bruto ini meningkat 0,11% YoY dari Rp4,80 triliun pada 2024.

Lebih lanjut, laba tahun berjalan atau laba bersih perseroan mencapai Rp2,12 triliun, atau lebih tinggi 5,04% YoY dari Rp2,02 triliun pada 2024.

Menilik neraca keuangan MTEL, perseroan mencatat total aset sebesar Rp58,35 triliun atau naik 0,36% YoY. Aset tersebut terdiri dari liabilitas sebesar Rp24,99 triliun dan total ekuitas sebesar Rp33,35 triliun. Keduanya masing-masing naik 0,99% YoY dan turun 0,11% YoY.

Sementara dari segi postur utang, liabilitas tersebut terdiri dari liabilitas jangka panjang Rp17,49 triliun dan liabilitas jangka pendek Rp7,50 triliun. Keduanya masing-masing naik 40,36% YoY dan turun 38,95% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) mencetak peningkatan kinerja, dengan laba bersih yang naik menjadi Rp1,42 triliun sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan laporan keuangannya, TBIG mencetak peningkatan pendapatan menjadi Rp6,9 triliun sepanjang 2025. Pendapatan ini naik tipis 0,61% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp6,86 triliun.

Beban pokok pendapatan TBIG juga naik tipis 0,27% menjadi Rp1,94 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,94 triliun.

Alhasil, TBIG mencatatkan laba bruto sebesar Rp4,95 triliun, meningkat 0,55% secara tahunan dari Rp4,92 triliun.

TBIG mencetak peningkatan laba bersih 4,79% menjadi Rp1,42 triliun sepanjang 2025, dari sebelumnya sebesar Rp1,36 triliun.

TBIG juga mencatatkan EBITDA Rp5,94 triliun untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Secara operasional, per 31 Desember 2025, TBIG memiliki 41.892 penyewaan dan 24.321 site telekomunikasi. Site telekomunikasi milik Perseroan terdiri dari 24.212 menara telekomunikasi dan 109 jaringan DAS.

Dengan angka total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 41.783, maka rasio kolokasi atau tenancy ratio perseroan menjadi 1,73.

Hardi Wijaya Liong, CEO TBIG, mengatakan pada tahun 2025, TBIG menambahkan 1.280 penyewaan kotor yang terdiri dari 797 sites telekomunikasi dan 483 kolokasi ke portofolio perseroan.

“Setelah penggabungan antara XL Axiata dan Smartfren pada Maret 2025, yang membentuk XLSmart, terdapat beberapa kontrak sewa yang tidak diperpanjang saat masa berlakunya berakhir, sehingga menyebabkan penurunan jumlah penambahan kontrak sewa bersih pada tahun 2025,” ucap Hardi dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, per 31 Desember 2025, total pinjaman (debt) perseroan, jika pinjaman dalam mata uang Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp29,25 triliun dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp294 miliar. Dengan saldo kas yang mencapai Rp748 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) TBIG menjadi Rp28,50 triliun.

Menggunakan EBITDA triwulan keempat 2025 yang disetahunkan, maka total pinjaman bersih TBIG terhadap EBITDA adalah 4,8x.

Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso menjelaskan TBIG membangun aset infrastruktur jangka panjang yang didukung oleh pendapatan kontrak selama 10 tahun, sehingga menghasilkan arus kas yang dapat diprediksi dan berulang.

“Seiring dengan pertumbuhan bisnis kami, kami tetap menerapkan pendekatan yang disiplin dalam hal penggunaan utang. Per akhir 2025, sekitar 60% utang kami berupa pinjaman dan obligasi dalam Rupiah. Kami terus mengakses berbagai sumber modal di pasar Rupiah dan Dolar AS,” tutur Helmy.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) membangun 21 menara telekomunikasi di tiga kabupaten Kalimantan Timur sejak 2009 untuk memperkuat konektivitas jaringan komunikasi di wilayah terpencil yang minim akses telekomunikasi.

Produsen batu bara terkemuka ini mewujudkan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat.

Direksi Bayan Resources menjelaskan, keberadaan menara telekomunikasi membantu masyarakat menjalin komunikasi lebih efektif, baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, usaha, maupun kegiatan pendidikan.

"Salah satu bentuk nyata dari kontribusi Bayan Group dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini diwujudkan dalam proyek pembangunan 21 menara telekomunikasi yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan komunikasi di wilayah terpencil dan minim akses telekomunikasi," ujar Direksi Bayan Resources dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dimulai pada 2009 ini terus mengalami pengembangan hingga saat ini, mencerminkan komitmen jangka panjang Bayan Group dalam mendukung pembangunan daerah sekitar wilayah operasional perusahaan.

Manfaat keberadaan menara ini sangat dirasakan masyarakat sekitar, khususnya dalam mempercepat akses informasi, mempermudah komunikasi antarkawasan, serta mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Kehadiran infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang membutuhkan konektivitas internet untuk pemasaran produk.

Selain itu, akses komunikasi yang lebih baik juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kemudahan akses informasi dan pembelajaran digital, serta mempermudah koordinasi layanan kesehatan dan layanan publik lainnya.

"Harapan Bayan Group bahwa program pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar operasional perusahaan," pungkasnya.

Inisiatif pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini menunjukkan upaya Bayan Group berperan aktif sebagai mitra pembangunan daerah, tidak hanya fokus pada kegiatan inti di sektor pertambangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.

Bisnis.com, DENPASAR – Sidang mediasi gugatan wanprestasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sudah digelar beberapa kali. Namun, kedua pihak belum menemukan kata sepakat.

Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menjelaskan kegagalan mediasi berpotensi memaksa kedua pihak buka-bukaan soal skema awal kerja sama eksklusif.

Perjanjian itu bakal menjadi faktor yang menentukan ada atau tidaknya praktik monopoli dalam kerja sama kedua pihak membangun menara telekomunikasi yang dimulai pada 2007 silam.

"Kegagalan mediasi akan mengakibatkan terbukanya perjanjian awal mereka dan ini bagus karena Bupati yang sekarang menjabat sangat memahami. Sebab, ia berperan sebagai Kasatpol PP pada tahun itu, sekitar tahun 2007. Ia juga yang mengatur di lapangan terkait infrastruktur telekomunikasi [BTS]," jelas Sagala dikutip Selasa (20/1/2026).

Ia menduga nantinya masing-masing pihak akan mengeluarkan strategi dan taktik untuk menekan pihak lawan. Misalnya, Bali Towerindo bisa saja menaikkan nilai tuntutan atau menambah tuntutan perpanjangan jangka waktu kerja sama.

Sebaliknya, Pemkab Badung bisa berdalih demi membuka kompetisi persaingan usaha yang lebih sehat, serta layanan yang lebih berkualitas.

"Ini sebenarnya Bali Towerindo terusik karena sudah lama main di sana, mungkin merasa tidak diprioritaskan sehingga merasa seharusnya perjanjian kerja sama optimal. Tetapi, itu justru berkesan ada monopoli. Sementara, Pemkab Badung melihat ada kebutuhan peningkatan akses telekomunikasi di wilayah yang berkembang. Itu yang terbaca oleh saya," terang Kamilov.

Kamilov juga menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai regulator telekomunikasi wajib membantu dan melindungi industri agar berjalan sehat dan kompetitif. Lebih jauh, ia menyebut bahwa sengketa antara Bali Towerindo dengan Pemkab Badung perlu menjadi pembelajaran pemerintah daerah lain dalam mengatur kerja sama pengelolaan menara telekomunikasi.

Bali Towerindo, menurut Kamilov, telah lama menikmati kue 'monopoli' di wilayah Badung karena bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli yang melarang praktek penguasaan pasar yang tidak sehat. Bahkan, Base Transceiver Station (BTS) milik operator lain dibongkar oleh Satpol PP Pemkab Badung selama masa perjanjian kerja sama berlangsung.

Dia menilai Kemenkomdigi sebagai regulator wajib mengatur, mengawasi, mengendalikan dan membuat kebijakan untuk memastikan ekosistem tetap kompetitif. "Bandingkan dengan dulu tugas ini diemban oleh BRTI yang sudah dibubarkan pemerintah," terang dia.

Sebelumnya anggota DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara sempat menyoroti hal tersebut. Ia meminta Pemkab Badung menerapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan adil dalam pembangunan menara telekomunikasi bagi seluruh penyedia layanan. Ia juga menegaskan pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada legislatif dan masyarakat Badung mengenai dasar gugatan Bali Towerindo.

"Selama ini atau hampir 20 tahun Bali Towerindo telah diberikan keleluasaan untuk membangun menara telekomunikasi di Badung, tetapi kenapa perusahaan tersebut tiba-tiba menuntut Pemda Badung? Hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemda," kata Puspa Negara.

Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung terdaftar dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Agenda mediasi tercatat berlangsung selama empat kali dan belum ada kesepakatan apapun. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator Ni Luh Suantini. Dalam gugatannya, Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung karena dianggap tidak menjalankan perjanjian kerja sama dalam penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — SoftBank Group Corp. mengumumkan kesepakatan definitif untuk mengakuisisi DigitalBridge Group, Inc., manajer aset alternatif global yang fokus pada infrastruktur digital dengan nilai perusahaan mencapai sekitar $4 miliar atau sekitar Rp67,1 triliun. Adapun DigitalBridge Group diketahui memiliki jejaring hingga ke Indonesia.

DigitalBridge memiliki hubungan kepemilikan strategis dengan PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (Centratama atau CENT), perusahaan menara telekomunikasi asal Indonesia, melalui platform EdgePoint Infrastructure.

DigitalBridge mendirikan EdgePoint Infrastructure pada 2020-2021 untuk ekspansi menara telekomunikasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. EdgePoint kemudian mengakuisisi saham mayoritas Centratama, mencapai 76,8% pada Juli 2021 melalui EP ID Holdings Pte Ltd setelah membeli 33% dari Northstar Group.

Adapun Centratama sendiri mengelola lebih dari 11.000 situs infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, seperti menara seluler dan DAS. Centratama aktif mendukung operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART dalam memberikan layanan internet serta mengakselerasi transformasi digital nasional.

Saat ini Centratama tengah berjuang dalam menekan rugi yang terus meningkat. Merujuk pada laporan keuangan perusahaan, rugi bersih tahun berjalan Centratama melompat dari Rp782 miliar menjadi Rp1,47 triliun pada kuartal III/2025. Angka tersebut naik 88,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan CENT hanya naik tipis 2,73% year on year/YoY menjadi Rp1,88 triliun.

Adapun bisnis sewa menara menjadi kontributor utama pendapatan CENT dengan total menacapai Rp1,63 triliun atau sekitar 87% dari total pendapatan. Sisanya berasal dari sewa infrastruktur (IBC), serat optik, jasa internet dan lain sebagainya.

Sementara itu beban pokok meningkat 29% menjadi Rp1,25 triliun pada kuartal III/2025, yang didominasi oleh beban utang jangka panjang. Penyusutan aset menara dan tetap membuat kondisi makin berat.

Sebelumnya, dilansir dari laman resmi Softbank, Selasa (30/12/2025), akuisisi Softbank atas DigitalBridge dilakukan untuk memperkuat misi mewujudkan Artificial Super Intelligence (ASI) demi kemajuan umat manusia.

Akuisisi ini akan memperluas kapasitas pusat data dan konektivitas SoftBank guna mendukung pelatihan, penerapan, dan layanan AI skala global.

Chairman dan CEO SoftBank Group Corp Masayoshi Son mengatakan seiring transformasi AI di berbagai industri dunia, perusahaan membutuhkan lebih banyak daya komputasi, konektivitas, listrik, dan infrastruktur yang skalabel.

“DigitalBridge adalah pemimpin di infrastruktur digital, dan akuisisi ini akan memperkuat fondasi pusat data AI generasi berikutnya, memajukan visi kami menjadi penyedia platform ASI terkemuka, serta membuka terobosan yang mendorong kemajuan umat manusia,” kata Son kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Sementara itu, CEO DigitalBridge Marc Ganzi mengatakan pembangunan infrastruktur AI merupakan peluang investasi terbesar saat ini. SoftBank memiliki DNA serupa sebagai pembangun dan investor jangka panjang yang berkomitmen pada infrastruktur digital transformatif.

“Visi, kekuatan modal, dan jaringan global mereka akan memungkinkan kami mempercepat misi dengan fleksibilitas lebih besar,” kata Marc.

Berdasarkan kesepakatan, SoftBank akan mengakuisisi seluruh saham umum DigitalBridge secara tidak langsung seharga $16 per saham tunai.

Transaksi ini direkomendasikan secara bulat oleh komite khusus dewan direksi DigitalBridge yang terdiri dari direktur independen, dengan premi 15% dari harga penutupan saham pada 26 Desember 2025, dan 50% dari rata-rata harga 52 minggu sebelumnya per 4 Desember 2025.

Setelah penutupan, DigitalBridge akan tetap beroperasi sebagai platform terpisah di bawah pimpinan Marc Ganzi. Transaksi tunduk pada persetujuan regulator dan diharapkan selesai pada paruh kedua 2026.

Langkah ini memperkuat posisi SoftBank di sektor infrastruktur digital global, sejalan dengan lonjakan permintaan AI dari perusahaan teknologi besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia layanan seluler tidak memiliki pilihan dalam menggunakan jasa menara telekomunikasi di Badung, pusat perekonomian di Bali. Hak eksklusivitas membuat mereka harus menyewa secara menyeluruh layanan yang disediakan oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI), demi menghadirkan internet di Pulau Dewata.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Muhammad Danny Buldansyah mengatakan perjanjian eksklusif yang diteken oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu provider menara membuat perusahaan seluler kehilangan fleksibilitas dalam berbisnis menjadi hilang.

Perusahaan seluler harus menggunakan satu-satunya penyedia menara telekomunikasi yang terdapat di wilayah dengan perputaran ekonomi terbesar di Bali.

Informasi yang beredar menyebut saat ini di Badung terdapat lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran. Dengan banyaknya infrastruktur penunjang pariwisata itu, Badung memiliki kebutuhan telekomunikasi tertinggi di Bali.

“Perhatian kita adalah ini, bahwa sekarang dapat diterima tetapi kan harusnya operator punya pilihan,” kata Danny kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Danny menambahkan selain fleksibilitas, perusahaan telekomunikasi bergerak juga harus menyewa layanan perusahaan menara tersebut secara bundel, mulai dari menara hingga beberapa komponen perangkat, sehingga harga relatif lebih tinggi dibandingkan jika menyewa secara terpisah seperti yang dilakukan oleh penyelenggara lain.

Danny menuturkan meski tidak memiliki fleksibilitas dan harus menyewa secara bundel, kualitas layanan yang diberikan Bali Tower cukup baik. Dia berharap ke depan perusahaan seluler memiliki fleksibilitas dalam memilih penyedia menara telekomunikasi di Badung.

“Kalau operator punya pilihan lebih fleksibel,” kata Danny.

Sikap KPPU

Diketahui, pada 2007 Pemkab Bandung menjalin perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. terkait penggelaran infrastruktur menara di Badung. Salah satu inti dari perjanjian yang akan berakhir pada 2027 itu adalah pembangunan menara telekomunikasi di Badung hanya boleh digelar oleh Bali Tower, dengan alasan menjaga estetika dan melindungi kelestarian Bali.

Kebijakan ini kemudian menjadi sorotan karena dinilai menutup peluang perusahaan telekomunikasi lain untuk membangun infrastruktur menara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun ikut turun tangan.

Pada 2023, KPPU menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum. saat itu KPPU mengaku sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.

Namun saat dikonfirmasi kembali pada Senin (29/12/2025) Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan penyelidikan itu telah dihentikan.

“Karena lebih dominan persoalan kebijakan pemerintah,” kata Deswin kepada Bisnis.

Deswin juga mengatakan KPPU telah menyampaikan sejumlah saran kebijakan dan konsesi yang seharusnya sudah ditenderkan. Sayangnya Deswin tidak menyebutkan saran dan konsesi tersebut.

“Jika hak eksklusif diberikan berdasarkan proses yang kompetitif, masih sejalan dengan prinsip yang ada. Saat ini belum ada update tindakan terbaru KPPU atas persoalan tersebut,” kata Deswin.

Sebelumnya, Manager OM & Deployment Balinusra Mitratel Andi Baspian Yasma mengatakan mengaku khawatir hak eksklusivitas di Badung akan diperpanjang 20 tahun atau hingga 2047 sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Bali Tower kepada Pemkab Badung dengan alasan wanprestasi. Perpanjangan tersebut akan berdampak pada persaingan usaha menara di Pulau Dewata.

Senada Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut.

Perusahaan telekomunikasi yang awalnya ingin berinvestasi dan menggelar layanan di Badung mengurungkan niatnya karena tidak memiliki pilihan.

“Perusahaan telekomunikasi tidak leluasa karena adanya monopoli sehingga mungkin ada penetapan satu harga gitu kalau ada pemain kan bisa melakukan apa ya penawaran harga terbaiklah gitu,” kata Ega.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara menjelaskan asal muasal Bali Tower mendapat kontrak eksklusif. Bali Towerindo diberikan kontrak oleh Pemkab karena mempertimbangkan posisi Badung sebagai destinasi pariwisata internasional.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu tidak boleh merusak bentang alam, estetika kawasan, maupun nilai budaya setempat.

Aturan tersebut kemudian diterapkan dengan pembatasan 49 titik menara telekomunikasi terpadu yang lokasinya harus ditetapkan bersama. Bali Tower dipilih untuk membangun menara dengan kontrak selama 20 tahun.

Saat itu jumlah penyedia layanan masih terbatas dan pembangunan menara terpadu dinilai relatif dapat mengurangi gangguan terhadap bentang alam. Hanya saja pelaksanaannya berada di bawah eksekutif.

Puspa mengatakan, DPRD Badung juga memahami adanya isu terkait perpanjangan kerja sama yang akan berakhir pada 2027.

DPRD belum mendapat informasi mengenai rencana perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Dia memastikan seluruh MoU akan melibatkan DPRD.

“Hingga kini DPRD mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perpanjangan tersebut,” kata Puspa.

Puspa menegaskan DPRD terbuka terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi. Apalagi dukungan infrastruktur teknologi komunikasi bagian dari pengembangan pariwista Bali, khususnya Kabupaten Badung.

Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik sangat dibutuhkan, seiring berkembangnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.

“Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” kata Puspa.

Upaya untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Badung telah dilakukan tetapi Pemkab tidak hadir pada pertengahan bulan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Infrastruktur & Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mendorong perusahaan untuk menjaga iklim usaha. Hal tersebut terutama dilakukan dengan membuka kesempatan kepada perusahaan jasa penunjang komunikasi untuk terlibat dalam pembangunan tower dan fiber demi peningkatan kualitas akses digital.

Ketua Umum Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko mengungkapkan, untuk menjaga iklim usaha terdapat tiga prinsip utama yang harus dijaga, yaitu fairness dan anti-monopoli dalam pengurusan izin serta pembangunan menara.

Selain itu, pengusaha harus memegang prinsip kemitraan strategis antara pelaku industri dan pemerintah daerah untuk memperluas layanan.

"Terakhir, perusahaan mengutamakan kepentingan pengguna telekomunikasi, bukan kepentingan monopoli infrastruktur," ujar dia ketika ditemui di Jakarta pekan lalu.

Pria yang karib disapa Teddy ini mengungkapkan, hal ini berkaitan dengan kontrak ekslusif PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) atau Bali Tower di Kabupaten Badung, Bali akan berakhir pada 2027 mendatang.

Namun demikian, Bali Tower mencoba melakukan perpanjangan bisnis sewa menara dan fiber di Pulau Dewata itu dengan menuntut Pemkab Badung membayar ganti rugi senilai Rp 3,2 triliun dengan alasan wanprestasi.

Teddy berujar, pemaksaan kehendak Bali Tower ke Pemkab Badung ini memicu kontroversi karena bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mematikan kompetisi.

Menurut dia, yang paling dirugikan dari praktik monopoli ini adalah pelaku usaha operator telekomunikasi dan masyarakat luas karena mereka tidak memiliki pilihan layanan yang lebih baik lagi.

Kontrak ekslusif yang telah diterapkan selama ini telah menghambat industri, merugikan operator, hingga berdampak pada kualitas layanan telekomunikasi masyarakat.

Teddy menjelaskan, perjanjian eksklusif antara Pemerintah Kabupaten Badung dan salah satu perusahaan menara telekomunikasi membuat kehadiran pelaku usaha lain dianggap ilegal.

“Berbagai upaya diskusi dan negosiasi yang dilakukan Aspimtel tidak membuahkan hasil,”

Menurut Aspimtel, sejumlah permohonan izin pembangunan menara telah diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Namun, pemerintah daerah setempat tidak menerbitkan izin tersebut dengan alasan terikat kontrak dengan salah satu penyedia menara telekomunikasi.

Kemudian, asosiasi juga menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar izin usaha infrastruktur telekomunikasi kembali terbuka tanpa praktik eksklusivitas. Mereka menilai kerja sama yang sehat justru akan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat investasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta sektor pariwisata.

“Aspimtel ingin semua stakeholder, operator, regulator, dan masyarakat, bersuara bersama. Jika eksklusivitas diperpanjang, iklim usaha akan makin tidak sehat, dan masyarakat yang paling dirugikan,” ungkap Teddy yang juga menjabat sebagai Direktur Mitratel tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mendalami kerja sama Bali Tower dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Perjanjian yang dimaksud terdaftar dengan nomor 555/2818/DISHUB-BD dan 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

“Bagusnya lagi Kejaksaan Agung atau KPK turun tangan ini untuk menilai apakah perjanjian yang dilakukan dulu antara Pemkab dan perusahaan tersebut ada unsur tipikor atau tidak, agar sengketa ini bisa dilihat secara lebih jernih,” kata Heru.

Heru mendukung langkah Pemkab Badung yang kini memberikan izin operator lain membangun menara atau tower telekomunikasi di wilayah Badung untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menduga gugatan tersebut dilayangkan karena pemberian izin tersebut.

Sebagai informasi, Pemkab Badung digugat oleh PT Bali Towerindo terkait wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Gugatan perkara wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Perkara tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Dalam dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Denpasar, Bali Towerindo menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan.

Dalam petitum, penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menyatakan adanya wanprestasi oleh tergugat.

Bali Towerindo juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3,37 triliun lebih kepada Pemkab Badung. Tuntutan ini akan batal jika Pemkab Badung bersedia memperpanjang kontrak.