Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 hingga 26 Maret 2026. Dengan demikian, ada 94.542 PN atau WL yang belum sampaikan LHKPN periodik tahun 2025 hingga saat ini.

Padahal, batas akhir penyerahan LHKPN pada 31 Maret 2026. "KPK mengimbau para PN/WL yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN sebelum batas akhir pada 31 Maret 2026," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Terlepas dari itu, Budi mengapresiasi progres tingkat kepatuhan pelaporan yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran Penyelenggara Negara dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Dia menjelaskan, LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun integritas Penyelenggara Negara. Dia pun mengungkapkan pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

“Pelaporan yang tepat waktu dan akurat memungkinkan menjadi alat deteksi dini terhadap potensi korupsi seperti benturan kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) baru menyentuh angka 67,98 persen. Data tersebut per 11 Maret 2026.

"Terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (26/3/2026).

Budi mengimbau bagi para wajib lapor untuk segera menyampaikan laporan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebab, batas akhir laporan pada 31 Maret 2026.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," ujarnya.

Bagi yang belum melapor, kata Budi, bisa mengisi melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap, setelah perbaikan, maupun dipublikasikan.

"KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.

JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar webinar menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.

“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini semakin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah Prof Sri Yunanto memaparkan, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patut menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ujar Prof Yunanto.

Dia menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti perlunya konsistensi kebijakan negara agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, tetapi tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Prof Yunanto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum dan hak asasi menjadi poin penting dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prof Yunanto merekomendasikan adanya pembinaan eks napi terorisme, pencegahan dan penegakan hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan Amanah Nurish, antropolog penulis “Agama Jawa: Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz” menambahkan pentingnya pendekatan sosio-antropologis untuk membangun strategi penanggulangan terorisme bagi Indonesia. Dosen Kajian Terorisme UI ini memaparkan rangkaian krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis global kemanusiaan yang dapat menjadi pintu masuk terorisme.

“Kita melihat bagaimana ada kelompok 1 persen penduduk dunia yang menguasai berbagai aras mulai dari ekonomi, aturan internasional dan lainnya. Kondisi demikian memunculkan krisis besar. Krisis lingkungan ini menggerus keadilan dan kemanusiaan. Ini harus menjadi konsern. Kita perlu menggunakan perspektif dan cara-cara baru berbasis praktik dalam mengembangkan strategi,” ungkapnya.

Nurish yang saat ini sedang meneliti dampak kebencanaan di Sumatera dan Aceh mengusulkan Model DRIA dalam membangun strategi penanggulangan terorisme berbasis sosio-antropologis. Model yang menurutnya menekankan pada pentingnya kebutuhan identitas, makna hidup, dan narasi emosional.

"Keretakan Identitas (Disintegration) harus mampu kita petakan dan cari solusi kulturalnya, lalu kita bagun (Reconstruction) narasi baru untuk merekatkan kebangsaan bukan sekedar menghakimi, selanjutnya adalah mengintegrasikan (Integration) semua bagian perekat Indonesia sehingga kita mampu juga mengalienasi (Alienation) kelompok yang bermaksud merusak situasi sosial harmoni yang telah dihasilkan,” jelasnya.

Wahyudi Djafar, pendiri Rakhsa Initiative yang juga anggota Working Group on Intelligence and Security Agencies Oversight menyoroti situasi global strategis yang menurutnya penting menjadi pijakan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia kedepan.

Dia menyampaikan kembali dalam Review Global ke sembilan Counter Terrorism Strategy badan PBB disampaikan tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan terorisme. Hal ini termasuk dengan menekankan penghormatan terhadap HAM dan Hukum, serta menanganni kondisi yang memicu terorisme.

“Kita perlu meninjau kembali legislasi, kebijakan, dan strategi yang saat ini ada. Membatasi peran militer dalam pemberantasan terorisme dan memastikan akuntabilitas HAM perlu dimasukan di dalam strategi ke depan. Pembatasan HAM warga harus dilakukan dengan aturan yang tegas dan terbatas. Misalnya penyadapan, pemanfaatan AI, dan tindakan lain yang berpotensi melanggar HAM harus benar-benar terukur dan berbasis aturan,” sampainya.

Wahyudi menyampaikan, Kecerdasan Artfisial (AI) yang masih terus tumbuh perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus kekerasan ekstrim yang dilakukan sejumlah orang juga terbukti terpengaruh dari AI yang belum memiliki aturan global dan lokal yang diperlukan.

“Kini banyak negara sudah menuntut dan menegakkan sejumlah panduan etik yang ketat bagi penyelenggara AI sebagai salah satu cara untuk mengelola akses publik yang mungkin menjadi inspirasi kekerasan ekstrem. Hal ini juga sedang berjalan di Indonesia dimana saya adalah bagian dari tim penyusunan tersebut,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada narasi dan pendekatan keamanan global yang semata-mata berorientasi militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif. Terkait pelibatan TNI, Wahyudi juga mengingatkan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada ranah criminal justice system.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang terlibat kasus suap sebagai tersangka pada Ahad, 11 Januari 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga telah memberhentikan sementara ketiganya dari jabatan.

Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar.

Para tersangka dijerat pasal gratifikasi karena diduga menerima suap untuk menurunkan nilai laporan pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar. Ketiganya diduga menerima bagian dari total suap Rp 4 miliar dari PT WP. Berikut detail aset dan kekayaan yang dimiliki tiga pejabat pajak tersebut.

1. Dwi BudiBerdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan pada 21 Februari 2025, Dwi Budi tercatat memiliki harta berupa bangunan hingga transportasi. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,74 miliar. Aset properti Dwi tersebar di beberapa wilayah seperti Sukabumi Jawa Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang dan Magelang.

Dwi juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 406 juta. Terdiri dari Mobil Mazda sedan tahun 1987, lalu BMW 3231 sedan tahun 1996, sepeda motor Piaggio 2014, vespa Piaggio Primavera tahun 2017, sepeda motor Honda Rebel CMX500 Tahun 2018, dan mobil Toyota Fortuner keluaran tahun 2016.

Selain itu, Dwi melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 185 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 151 juta. Adapun total harta yang dimiliki Dwi adalah Rp 6,02 miliar, namun ia tercatat memiliki utang Rp 1,14 miliar, sehingga total harta kekayaannya Rp 4.874.676.535.

2. Agus SyaifudinSedangkan Agus Syaifudin berdasarkan data e-LHKPN KPK yang disampaikan 25 Februari 2025 memiliki harta kekayaan bersih sebesar Rp 3,23 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 2,36 miliar. Aset properti Agus tersebar di beberapa wilayah seperti Banyuwangi, Pemalang dan Bogor.

Agus juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 720,9 juta. Terdiri dari sepeda motor Honda Supra X tahun 2024, sepeda motor CBR 150 cc tahun 2009, mobil Honda CRV Jeep tahun 2021, sepeda motor NMAX Yamaha BLS tahun 2024, dan mobil Mitsubishi Xpander Cross tahun 2021.

Selain itu, Agus melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 2059,5 juta, surat berharga Rp 327 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 353,8 juta. Adapun total harta yang dimiliki Agus adalah Rp 4,03 miliar, namun ia tercatat memiliki utang Rp 797 juta, sehingga total harta kekayaannya Rp 3.233.000.415

3. Askob Bahtiar

Berdasarkan data e-LHKPN KPK yang disampaikan 25 Februari 2025 harta miik Askob terdiri dari satu bidang tanah beserta bangunan di Bekasi senilai Rp 2,8 miliar. Ia juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 420 juta.

Harta berupa alat transportasi itu terdiri dari sepeda motor Suzuki Skywave tahun 2009, sepeda motor Vario tahun 2009, sepeda motor Honda Forza 2018, Honda PCX 2021, Vespa Bagol 1974, Vespa Excell tahun 1999 dan Mobil Wuling Air EV tahun 2024.

Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 931 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 411 juta dan harta lainnya 300 juta. Secara total, ia memiliki harta kekayaan Rp 4,86 miliar, namun Askob tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,2 miliar. Sehingga total bersih kekayaannya Rp 2,65 miliar.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu sebagai tersangka suap dan pengurangan nilai pajak. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya.

Dwi Budi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat dan Sabtu dini hari, 9-10 Januari 2026. Dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai Rp 6,38 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir diunggah pada 31 Desember 2024, Dwi Budi tercatat memiliki harta berupa bangunan hingga transportasi. Total harta kekayaan bersih yang dimilikinya sebesar Rp 4,87 miliar.

Harta pejabat pajak tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,74 miliar. Aset properti Dwi tersebar di beberapa wilayah seperti Sukabumi Jawa Barat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang dan Magelang.

Dwi juga memiliki harta berupa alat transportasi dengan nilai total Rp 406 juta. Terdiri dari Mobil Mazda sedan tahun 1987, BMW 3231 sedan tahun 1996, motor Piaggio 2014, vespa Piaggio Primavera tahun 2017. Lalu motor Honda Rebel CMX500 Tahun 2018 dan mobil Toyota Fortuner keluaran 2016.

Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp 185 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 151 juta. Adapun total harta yang dimiliki Dwi adalah Rp 6,02 miliar namun tercatat memiliki utang Rp 1,14 miliar, sehingga total harta kekayaannya Rp 4.874.676.535.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Dwi dan 2 pejabat KPP Madya lainnya yang telah menjadi tersangka. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli menyatakan DJP telah menindaklanjuti secara tegas pegawai yang jadi tersangka korupsi pajak tersebut.

“Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ucapnya lewat keterangan resmi, Minggu, 11 Januari 2025.

JAKARTA - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Sugiri tercatat memiliki harta kekayaan Rp6.358.428.124 atau sejumlah Rp6,3 miliar.

Diketahui, KPK melakukan OTT di Kabupaten Ponorogo , Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025). Ada beberapa pihak yang terjaring, di antaranya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pun menyampaikan bahwa sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT itu akan dibawa ke Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Pihak-pihak yang diamankan rencananya dibawa ke Jakarta besok, salah satunya bupati," ujarnya.

Setibanya di Jakarta, seluruh pihak yang diamankan termasuk Bupati Ponorogo ini akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan awal selesai, penyidik akan menentukan status hukum masing-masing pihak.

Berdasarkan data dari situs resmi LHKPN KPK, Sugiri melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2025. Laporan tersebut merupakan laporan khusus awal menjabat sebagai Bupati Ponorogo untuk periode keduanya. Dalam laporan itu, Sugiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6.358.428.124.

Berikut rinciannya:

Tanah dan bangunan (Total: Rp5.782.050.000)

- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/70 m² di Surabaya, Hasil Sendiri: Rp1.800.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/55 m² di Boyolali, Hasil Sendiri: Rp600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/45 m² di Sidoarjo, Hasil Sendiri: Rp450.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di Pasuruan, Hasil Sendiri: Rp900.000.000

- Tanah Seluas 4.306 m² di Ponorogo, Warisan: Rp737.050.000

- Tanah Seluas 2.254 m² di Ponorogo, Warisan: Rp527.000.000

- Tanah Seluas 2.254 m² di Ponorogo, Warisan: Rp527.000.000

- Tanah Seluas 552 m² di Ponorogo, Warisan: Rp129.000.000

- Tanah Seluas 280 m² di Ponorogo, Warisan: Rp112.000.000

Alat transportasi dan mesin (total: Rp 153.000.000)

- Mobil, Toyota Alphard Tahun 2006, Hasil Sendiri: Rp125.000.000

- Motor, Vespa Primavera Tahun 2018, Hasil Sendiri: Rp28.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp218.937.095.

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Januar Ali melaporkan, harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Berdasarkan situs resmi KPK, laporan tersebut telah diserahkan sejak awal masa jabatannya, pada 27 Agustus 2025.

Langkah Denny menjadi sorotan karena menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kekayaan bagi pejabat publik, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).KPK Umumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Denny JA Capai Rp3,08 Triliun

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny tercatat sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09 triliun.

Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pelaporan tersebut sebagai langkah positif yang mencerminkan kepatuhan dan keterbukaan pejabat publik. “Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita,” ujar Trubus, Selasa (4/11).

Ia menambahkan, tindakan tersebut seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik lain, khususnya di lingkungan BUMN yang mengelola sektor strategis seperti energi.

“Aspek moralitas dan integritas memang harus menjadi perhatian. Kalau ada pejabat yang secara jujur dan fair melaporkan kekayaannya, hal itu bisa menjadi stimulus bagi pejabat lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Trubus.

Pelaporan LHKPN secara konsisten dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara yang bersih, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi yang mereka pimpin.

Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita

Jakarta (ANTARA) - Analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai langkah Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny Januar Ali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hal positif yang mencerminkan kepatuhan dan keterbukaan pejabat publik.

"Ini adalah bentuk kepatuhan dan transparansi bagi pejabat kita,” ujar analis yang juga akademisi Universitas Trisakti Jakarta tersebut di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan tindakan tersebut seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik lain, khususnya di lingkungan BUMN yang mengelola sektor strategis seperti energi.

"Aspek moralitas dan integritas memang harus menjadi perhatian. Kalau ada pejabat yang secara jujur dan fair melaporkan kekayaannya, hal itu bisa menjadi stimulus bagi pejabat lain untuk melakukan hal yang sama," kata Trubus.

Sebelumnya berdasarkan situs resmi KPK, Komisaris Utama (Komut) PT PHE Denny Januar Ali telah menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak awal masa jabatannya pada 27 Agustus 2025.

Dalam laporan yang dipublikasikan, total kekayaan Denny tercatat sebesar Rp3,08 triliun, setelah dikurangi utang senilai Rp17,39 miliar dari total harta Rp3,09 triliun.

Menurut Trubus dalam pernyataannya, langkah Komut PHE menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kekayaan bagi pejabat publik, terutama di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

"Pelaporan LHKPN secara konsisten dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara yang bersih, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi yang mereka pimpin," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025