Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai menjadi momentum penting dalam penguatan aturan profesi akuntan publik di Indonesia.

Regulasi ini menempatkan akuntan sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi melalui mekanisme pelaporan satu pintu (one-gate system), dengan konsekuensi meningkatnya standar kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesi.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Grand Launching Kantor Akuntan Publik Gunawan Ikhwan Abdurahman dan Rekan (KAP GIAR) yang dirangkai dengan talk show Selamat Datang di Era Baru: Terbitnya Para Akuntan di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Talk Show Welcome to the New Era Terbitnya Para Akuntan, Rabu (7/1/2025).

Transformasi pelaporan keuangan menuju sistem satu pintu menuntut kompetensi baru dari profesi akuntan publik.

Sistem ini membuat hasil pekerjaan akuntan berada dalam pengawasan lintas instansi secara terintegrasi, sehingga transparansi dan integritas menjadi prinsip utama yang tidak terpisahkan dari praktik profesi.

Regulasi ini juga dipandang membuka peluang karier yang lebih luas, terutama bagi generasi muda.

Dengan kewajiban standar pelaporan yang lebih tinggi bagi berbagai sektor usaha, kebutuhan terhadap akuntan publik berkualitas meningkat.

Peran akuntan tidak hanya sebatas penyusun atau pemeriksa laporan, tetapi menjadi penjaga integritas ekonomi melalui pelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks kepatuhan profesi, Ketua Pusat Kajian Akuntansi Forensik Indonesia (PUSAKAFI) Mohamad Mahsun menekankan bahwa PP 43/2025 membuat tanggung jawab akuntan publik berada dalam sorotan real-time lintas lembaga. Kondisi tersebut menuntut keteguhan etika profesi.

FREEPIK/SNOWING Ilustrasi akuntan, profesi akuntan.

“Integritas seorang akuntan publik adalah keutamaan. Kita adalah penjaga gerbang kepercayaan publik," kata Mahsun dalam keterangan tertulis, Rabu.

"Saya menghimbau kepada seluruh rekan profesi, jangan pernah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menjanjikan keuntungan sesaat namun menabrak aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. Sekali integritas tergadai, maka karir dan kepercayaan terhadap profesi ini akan runtuh secara sistemik,” tegas Mahsun.

Mahsun juga menyampaikan, PP 43/2025 tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak profesi, melainkan melindungi akuntan yang menjalankan praktik secara jujur.

Dengan sistem satu pintu, setiap anomali data akan lebih mudah terdeteksi, sehingga kejujuran profesional menjadi perlindungan utama bagi akuntan publik.

Dalam kesempatan yang sama, KAP GIAR menyatakan komitmennya untuk menjalankan mandat profesi sesuai arahan regulator dan organisasi profesi.

Managing Partner KAP GIAR, Ikhwan Ashadi, menyebut kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama praktik akuntan publik.

“KAP GIAR dibangun di atas fondasi integritas. Kami berkomitmen untuk mendampingi klien melalui edukasi regulasi yang benar, sehingga pertumbuhan bisnis klien kami adalah pertumbuhan yang sehat, legal, dan akuntabel di mata hukum,” ujarnya.

Sementara itu, partner KAP GIAR Muhamad Mansur menilai bahwa PP 43/2025 menandai perubahan peran profesi akuntan di era pelaporan keuangan terintegrasi.

“Di era PP 43 ini, Anda bukan hanya seorang auditor, Anda adalah arsitek transparansi keuangan Indonesia,” tutur Mansur.

Kalau kita kaji bersama ya, PP 43 ini sudah sangat bagus. Bagaimana sebelum munculnya PP 43 itu data tersebar di banyak instansi, setelah lahir PP 43, data keuangan terintegrasi lewat platform bersama..,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Kajian Akuntansi Forensik Indonesia (PUSAKAFI) Mohamad Mahsun mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan menggeser mindset atas laporan keuangan.

Dalam Diskusi Publik "Era Baru Transparansi Akuntansi” yang diadakan Kantor Akuntan Publik, Gunawan Ikhwan Abdurahman dan Rekan (KAP GIAR) di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa PP 43/2025 mengubah paradigma laporan keuangan yang sekedar kewajiban administratif saja, menjadi instrumen negara untuk transparansi, pengawasan, dan pencegahan fraud.

“Kalau kita kaji bersama ya, PP 43 ini sudah sangat bagus. Bagaimana sebelum munculnya PP 43 itu data tersebar di banyak instansi, setelah lahir PP 43, data keuangan terintegrasi lewat platform bersama (Platform Bersama Pelaporan Keuangan/PBPK),” ucapnya.

Sebelum PP 43/2025, fokus juga masih hanya formalitas pelaporan, audit reaktif, dan fraud terdeteksi dengan lambat. Adapun setelah PP tersebut diresmikan, fokus berubah pada transparansi dan akuntabilitas, pengawasan berbasis data, serta potensi early fraud detection.

Aturan ini dinilai menjadi fondasi infrastruktur data keuangan nasional yang berfungsi sebagai early warning system terhadap fraud sistemik, sekaligus menjadi game changer bagi penguatan audit forensik.

Di sisi lain, dia mengingatkan agar data yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tak direkayasa. Apabila data yang dimasukkan tidak benar, lanjutnya, maka hasil analisis akan menyesatkan.

Saat ini, lanjutnya, modul kecurangan semakin halus. Sebagai contoh, banyak oknum menggunakan perusahaan cangkang untuk melakukan kejahatan yang sulit dideteksi oleh audit umum.

Mahsun mengingatkan, agar laporan keuangan tak dilihat dari kuantitas saja, tetapi integritas dari laporan tersebut.

“Kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai secara berlanjutan .Tidak hanya uang, tapi sumber daya manusia, aset-aset termasuk lingkungan. Ada value yang terpelihara secara berkelanjutan,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaporan keuangan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menuturkan divisi penilaian perusahaan BEI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pelaporan keuangan single window tersebut.

“Sekarang masih koordinasi ya [dengan Kemenkeu]. Kami belum tahu teknisnya, nanti disampaikan ya,” ujar Jeffrey pekan lalu.

Sebelumnya, Jeffrey juga menuturkan kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pelaporan keuangan nasional. Jeffrey menuturkan BEI mendukung financial report single window tersebut.

Sebagaimana diketahui, mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menimbang kesiapan perusahaan kecil melaporkan laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

"Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat," kata Purbaya dikutip, Senin (1/12/2025).

Purbaya juga membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lapkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik]," ujar Purbaya.

Perkuat Fondasi Tata Kelola Keuangan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

PlatformTerpusat Pemerintah

Salah satu ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lepkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik]," ujar Purbaya kepada wartawan usai agenda PTBI 2025, Jumat (28/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu malah mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

"Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat," kata Purbaya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Platform Terpusat Pemerintah

Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan masih menunggu perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban entitas pasar modal melaporkan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) paling lambat 2027.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menilai kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini memiliki tujuan yang baik untuk efisiensi pelaporan dan juga konsistensi data pelaporan.

“Bank saat ini masih menunggu lebih lanjut detail kebijakan tersebut, sebelum dapat mengukur apakah kebijakan ini dapat mengurangi beban administrasi dan compliance bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Sebagai perusahaan terbuka dan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keterbukaan informasinya, Ganda menyebut bahwa pihaknya secara berkala mempublikasikan laporan keuangan bank di website resmi Allo Bank.

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencermati kebijakan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal implementasi kebijakan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Dorong Keyakinan Investor

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memandang, kebijakan pelaporan keuangan satu pintu ini menjadi kabar baik bagi investor.

“Kemudahan cari data ini kan mendukung transparansi. Jadi harusnya mendorong keyakinan investor,” kata Anna saat ditemui di Kantor Bank Danamon, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).

Mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke PBPK. Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan terbuka alias emiten akan mulai menyetorkan laporan keuangan mereka secara terpusat ke satu platform di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2026. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu Masyita Crystallin menjelaskan bahwa platform satu pintu atau single window itu akan berlaku dengan sistem piloting pada 2026, untuk perusahaan terbuka atau yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan keuangan (lapkeu) oleh perusahaan terbuka yang melantai di bursa itu bakal disampaikan ke platform bersama di bawah Kemenkeu, yakni Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

"Untuk Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) akan dilakukan piloting untuk perusahaan terbuka pada tahun 2026. Tahun 2027 sesuai dengan PP 43/025 akan diterapkan secara penuh kepada emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal," terang Masyita kepada Bisnis, dikutip Kamis (27/11/2025).

Masyita menyebut platform terbuka itu turut digunakan oleh otoritas dan lembaga lain yang terlibat di jasa keuangan. Selain Kemenkeu, PBPK turut digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, kementerian/lembaga serta pelaku usaha sektor keuangan yang meliputi perbankan, lembaga pembiayaan dan lain-lain.

Akan tetapi, nantinya PBPK akan berada di bawah pengendalian Kemenkeu. "Pengelolaan sistem PBPK dibawah Kementerian Keuangan," ujar mantan staf khusus Menteri Keuangan (Menkeu) era Sri Mulyani itu.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Rabu (19/11/2025), eselon I Kemenkeu berlatar belakang ekonom itu membuka peluang untuk mewajibkan PBPK bagi perusahaan terbuka secara selektif. Hal ini guna memastikan sistem pelaporan keuangan single window itu bisa berjalan dengan baik.

Dia menyebut pihaknya akan memberlakukan PBPK secara bertahap dan ditargetkan penerapannya secara penuh pada 2027. Untuk itu, Kemenkeu akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turun dari PP No.43/2025 guna mempersiapkan industri dan regulator.

Sementara itu, melalui keterangan terpisah secara tertulis, otorita menjelaksan bahwa pelaporan secara terpusat bertujuan untuk membangun sistem pelaporan keuangan secara terintegrasi, efisien dan kredibel lintas sektor. Itu sejalan juga dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Harapannya, pelaporan melalui PBPK itu bisa memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi rujukan andal untuk pengambilan keputusan korporasi maupun kebijakan publik.

Targetnya, pelaporan melalui platform terpusat itu berlaku untuk perusahaan sektor jasa keuangan, sektor riil maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Selama masa piloting dan transisi ke pemberlakuan penuh sampai paling lambat 2027, pemerintah juga mempertimbangkan kapasitas pelaku UMKM agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tana terbebani secara biaya maupun administratif.

"Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data, sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran," terang Masyita secara terpisah melalui siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini perusahaan besar tidak akan keberatan menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

Adapun, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan besar sudah terbiasa menyusun laporan keuangan yang layak. Menurutnya, mereka tidak akan protes dengan kebijakan integrasi pelaporan keuangan nasional itu.

"Kalau perusahaan besar kan sudah biasa bikin laporan keuangan. Enggak ada masalah, kan? Kalau yang kecil saya enggak tahu gimana treatment-nya di sana. Nanti saya cek lagi. Kalau yang besar saya enggak ada masalah," ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu tidak mau berkomentar apakah kebijakan itu akan berimplikasi ke pengawasan pajak perusahaan-perusahaan. Dia hanya menekankan akan melihat lagi aturannya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Platform Terpusat Pemerintah

Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melakukan integrasi nasional pelaporan keuangan dengan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.

Nantinya, integrasi itu akan dilakukan dalam bentuk Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) yang kewenangan pengelolaannya ada di bawah langsung Menteri Keuangan.

Adapun poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Platform Terpusat Pemerintah

Salah satu ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.

Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang menangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.

Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.

Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.