BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Dewan Kehormatan bersinergi perkuat pengawasan etik advokat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat" di Bandung, Kamis, 20 Mei 2026.

Hadir dalam diskusi tersebut tiga pembicara, yakni Otto Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Peradi, Adardam Achyar, dan Saud Usman Nasution. Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan, forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat, Peradi di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," kata Dwiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dwiyanto menjelaskan, Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen Pol. (Purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan, forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

"Peradi bergerak, kita punya pengalaman, kita punya rujukan dan mulai kita berpikir untuk menyempurnakan itu," ujarnya.

Acara di Jabar ini, lanjut Dwiyanto, dapat menghasilkan prosiding atau kumpulan pikiran maupun tulisan yang bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Kumpulan pemikiran tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Peradi dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Advokat agar anggotanya menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.

"Itu targetnya, kita semua berkumpul dan materinya sudah berjalan dan saya berharap perjalanannya baik dan lancar dan ada rumusan yang kita bawa pulang ke masing-masing kota dan ke Jakarta," katanya.

Saud Usman menyampaikan, forum diskusi ini juga menyinkronkan pelaksanaan tugas dari Komwas dan Dewan Kehormatan, sehingga dalam perlaksanaannya bisa simultan dan terintegrasi.

"Karena kita menginginkan agar betul-betul organisasi kita, advokat Peradi yang besar ini, taat aturan sehingga nantinya semua kegiatan kita berdasarkan aturan yang ada," katanya.

Sinkronisasi antara Komwas dan Dewan Kehormatan ini membuat penegakan kode etik advokat akan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggaran advokat sekecil apapun bisa ditindaklanjuti. "Bisa kita proses dan juga nantinya diharapan ke depan kita sudah tatat aturan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Advokat Muda DPN Peradi Sutrisno menambahkan, jumlah advokat Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan sangat banyak.

"Sekarang ini anggota Peradi itu sudah sampai dengan jumlah 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Ada 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di seluruh Indonesia," katanya.

Sutrisno mengungkapkan, besarnya jumlah anggota dan DPC Peradi, tentunya membuat dinamika perkembangan organisasinya pun sangat pesat. Peradi mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggotanya.

Peradi dan jajarannya di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga kualitas dan integritas advokatnya. Di sinilah pentingnya peran Komwas, Komwasda, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, dan DPC.

"Untuk menjaga ketertiban sikap daripada seluruh advokat Indonesia daripada anggota Peradi," katanya.

Menurut Sutrisno, sesuai UU Advokat, Peradi wajib mengawasi seluruh advokat yang menjadi anggotanya. "Dengan fungsi pengawasan itu, harapannya akan diperkecil kemungkinan ada pelanggaran etika profesi," ucanya.

Sutrisno menegaskan, jika semua advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, maka akan menguntungkan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pelaksana Forum Diskusi, Ika Rahwawati menyampaikan, forum ini bertujuan agar Komwas dan Komwasda, Dewan Kehormatan Daerah, DPN, dan DPC dapat menajamkan perannya masing-masing.

"Untuk tercapainya sinergitas antara DPN/DPC Peradi, Komwas, Dewan Kehormatan se-Jabodetabek dan Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat penegak etik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

JAKARTA - Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri yang juga aktivis 1998 Faizal Assegaf kembali melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Setelah ke Polda Metro Jaya, kali ini laporan dibuat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (15/4/2026).

"Setelah melakukan pengaduan resmi ke Kepolisian kepada pribadi Budi Prasetyo berstatus sebagai juru bicara KPK dalam aduan kami tentang pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, maka kami datang ke Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan surat pengaduan resmi," kata Faizal kepada wartawan di Gedung ACLC KPK.

Ia menegaskan, laporannya hanya ditujukan terhadap Budi seorang. Faizal berharap Dewas KPK segera menindaklanjuti laporannya ini.

"Laporan kami hanya spesifik kepada pribadi Budi Prasetyo karena kami menduga yang bersangkutan menggunakan fasilitas KPK untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta yang kami hadapi dalam proses pemeriksaan di KPK," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia turut merespons pernyataan Budi terkait penyitaan barang darinya. Ia menuding Budi melakukan fitnah lantaran barang yang dimaksud diserahkan secara sukarela, bukan disita.

"Semua tuduhan, opini yang dia bangun, termasuk yang terakhir menyangkut dengan fitnah besar, kebohongan besar bahwa KPK telah menyita barang dari kami, itu akan menjadi bukti tambahan di Polda Metro Jaya," ucapnya.

"Karena kawan-kawan ini pada hari Jumat kemarin atas dasar inisiatif pribadi menyerahkan barang yang diberikan oleh bantuan pribadi kepada mereka, jadi tidak ada penyitaan," sambungnya.

Sebelumnya, Faizal Assegaf mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (14/4/2026). Dia melaporkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo ke Polda Metro.

"Laporannya sudah diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 April 2026, pukul 12.41 WIB," ujarnya kepada wartawan.

Faizal melaporkan Jubir KPK atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dia menerangkan, pada 8 April 2026 lalu dirinya melihat adanya pemberitaan di media nasional tentang pernyataan Jubir KPK, Budi Prasetyo. Budi menyatakan, KPK memeriksa Faizal Assegaf terkait dugaan telah menerima barang dan fasilitas dari Bea Cukai.

Faizal pun merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tersebut. Dia mengakui, dirinya memang pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 April 2026 lalu.

Di situ, katanya, hanya ada 5 pertanyaan yang dilayangkan padanya dan dia telah menjawabnya. "Pada tanggal 7 April saya dipanggil untuk diminta keterangan, klarifikasi dan diajukan 5 pertanyaan," kata dia.

"Sangat disayangkan pada saat kami keluar dari proses klarifikasi pemberian keterangan (di KPK), Juru Bicara KPK memelintir pemberitaan yang seolah-olah saya, Pak Faizal Assegaf dan kawan-kawan ini terlibat dalam kejahatan korupsi," imbuhnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan pengawas (Dewas) merestui kebijakan Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkaitan evaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal pengadaan air curah demi keberlangsungan lini bisnis perusahaan.

"Setiap bentuk kerja sama bisnis harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Jika dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip tersebut, evaluasi dinilai sebagai langkah yang wajar bahkan diperlukan," kata Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi Ani Gustini di Cikarang, Rabu.

Ani yang juga menjabat Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kabupaten Bekasi itu menegaskan peninjauan ulang kerja sama tidak perlu terhambat oleh keputusan direksi sebelumnya serta harus berfokus pada prospek bisnis maupun nilai manfaat yang diperoleh perusahaan.

"Yang terpenting adalah melihat apakah kerja sama tersebut masih memberikan keuntungan atau tidak bagi perusahaan ke depan," ujarnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan menjelaskan perusahaan selama ini menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak swasta untuk penyediaan air curah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dia menyatakan kebijakan evaluasi perjanjian kerja sama diambil sekaligus dalam rangka merespons keterbatasan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kerja sama dengan pihak ketiga telah berlangsung sejak tahun 2011 di antaranya dengan PT. Moya Bekasi Jaya, Grenex, Waterindo, Mahameru Group serta sejumlah perusahaan lain.

"Evaluasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan kerja sama yang lebih efektif dan menguntungkan di masa mendatang," ucap dia.

Kabag Pengembangan dan Kerja Sama Perumda Tirta Bhagasasi Wawan Hermawan melanjutkan evaluasi menyangkut teknis pengajuan usulan amandemen perjanjian bersama sebagai tindak lanjut hasil audit tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi, sebagaimana permintaan kepala daerah selaku kuasa pemilik modal.

Kemudian, berdasarkan hasil notulen rapat-rapat pembahasan sebelumnya yang didasari kondisi kerja sama saat ini sudah dinilai jauh dari asas saling menguntungkan serta ketidakseimbangan atas skema penerapan tarif penjualan air curah.

"Sedang asas saling menguntungkan yang dimaksud mencakup perusahaan belum dapat menyerap seluruh kapasitas air curah. Kemudian, kenaikan tarif tidak bisa dilakukan setiap tahun atau dua tahun, harus ada proses tertentu. Sementara kenaikan tarif air curah terjadi tiap tahun, seperti yang diberlakukan PT. Moya," ujarnya.

Wawan mengaku selama ini perusahaan dibebankan untuk menanggung sepenuhnya biaya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kondisi kehilangan air yang masih tinggi selama proses distribusi.

Rekalkulasi kewajaran parameter investasi meliputi kewajaran tarif, kewajaran kenaikan tarif oleh PT. Moya setiap tahun hingga kewajaran masa komersial menjadi sejumlah poin yang diajukan dalam pembahasan amandemen kerja sama kedua perusahaan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mendorong jajaran direksi untuk melakukan reaktivasi terhadap 58,32 juta jiwa peserta yang nonaktif.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan saat ini peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 284,6 juta jiwa atau 99,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Namun, Stevanus mengungkapkan 58,32 juta jiwa di antaranya merupakan peserta nonaktif sehingga perlu dibenahi secara serius oleh jajaran direksi BPJS Kesehatan.

"Walaupun saat ini cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 284,6 juta jiwa, yaitu sebesar 99,3 persen dari jumlah penduduk, namun sebanyak 58,32 juta jiwa dari peserta tersebut statusnya masih tidak aktif," ungkap Stevanus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Karenanya, Dewas meminta jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menyiapkan program reaktivasi kepesertaan. Adapun hal ini menjadi salah satu fokus utama dari rencana kerja dewan.

"Tentu ini harus ada upaya strategis dari kawan-kawan dari Direksi BPJS untuk upaya meningkatkan reaktivasi peserta dan memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," ujar Stevanus.

Ia menyampaikan pihaknya juga mendorong Direksi BPJS Kesehatan memperketat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut perlu untuk mempermudah pengalihan status kepesertaan dan penguatan sistem notifikasi kepada peserta, yakni segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dewas BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya validasi dan integrasi data kepesertaan agar program JKN lebih tepat sasaran.

Selain itu, jajaran direksi BPJS Kesehatan juga diminta untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya, memberikan kemudahan akses manfaat layanan JKN maksimal enam bulan bagi peserta yang terdampak PHK.

"Hari ini karena kami masih banyak melihat, masih banyak terdapat keluhan dari para pekerja yang mengalami PHK dan terkait kemudahan proses untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN," ungkap Stevanus.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunjuk anggota dewan pengawas profesional di Indonesia Investment Authority (INA), di tengah upaya meningkatkan kredibilitas sovereign wealth fund tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik Fauzi Ichsan sebagai anggota Dewan Pengawas Profesional INA pada Rabu (1/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan menjaga integritas lembaga pengelola investasi .

Pelantikan tersebut juga melibatkan unsur pejabat dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah menekankan pentingnya peran dewan pengawas dalam memastikan tata kelola investasi yang kredibel.

“Investasi adalah instrumen untuk pembangunan ekonomi, maka peranan Dewan Pengawas ini sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola investasi yang prudent dan kredibel,” ujar Menteri Keuangan.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan posisi INA sebagai katalis investasi nasional sekaligus mitra strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Lembaga ini diharapkan mampu menarik investasi dan memperkuat pembiayaan sektor prioritas.

Pemerintah juga mendorong sinergi antara INA dan Danantara sebagai co-partner dalam membangun portofolio investasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pembiayaan proyek strategis serta mendukung agenda prioritas nasional.

Selain itu, dewan pengawas diharapkan menjaga arah strategis INA agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih progresif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Melalui penguatan struktur pengawasan ini, pemerintah menargetkan peningkatan profesionalisme, integritas, serta efektivitas tata kelola INA dalam jangka panjang.

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melakukan rotasi sejumlah direksi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Bank Sumedang dan PDAM Tirta Medal.

Rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan Direktur Operasional dan Dewan Pengawas dengan seleksi terbuka bagi nama-nama yang sudah mendaftar pada awal 2026 lalu.

“Proses seleksi yang transparan dan objektif ini, terpilih jajaran pengawas dan manajemen yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan daerah,” kata Dony.

Ia mengatakan seleksi dilakukan terbuka agar menjadi langkah penguatan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel. Selain dirinya, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila pun ikut mewawancarai para calon direksi di dua perusahaan pelat merah itu.

Menurutnya, BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam pemerintahan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga ia meminta para calon direksi untuk bisa memberikan pembenahan pada proses bisnis pada perusahaan daerah.

Dony mengaku, memang ada banyak tantangan yang ada dalam tubuh BUMD. Sehingga perlu adanya inovasi dan integritas dari para calon direksi BUMD dalam menjalankan tugasnya.

"Harus bisa menjalankan tugas dengan baik, karena menjalankan amanah ini merupakan bagian dari ibadah," katanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menegaskan bahwa proses alih status penahanan tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ) sesuai mekanisme dan prosedur. KPK menyebut, alih status tahanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi laporan terhadap pimpinan dan struktural ke Dewan Pengawas KPK yang disampaikan pengacara eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Azis Yanuar, Jumat ini.

"KPK pastikan bahwa seluruh proses dan langkah yang diambil dalam penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

KPK menilai, pelaporan ke Dewan Pengawas merupakan sesuatu yang sah. Budi menyebutkan, pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik yang dijamin oleh peraturan perundangan.

"Partisipasi masyarakat adalah salah satu pengejawantahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Budi meyakini bahwa Dewas akan objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. "Kami meyakini Dewan Pengawas akan melakukan assessment secara objektif, independen, dan profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balances untuk menjaga integritas dan akuntabilitas kelembagaan," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Aziz Yanuar, melaporkan ketua, empat wakil ketua, sejumlah deputi, hingga juru bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait dugaan pelanggaran etik pengalihan status penahanan Gus Yaqut dari rutan menjadi tahanan rumah.

"Kita ke Dewas menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku komisi. Yang kita laporin ada ketua KPK, kemudian Wakil Ketua KPK wakil ketuanya itu ada empat, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicaranya," kata Aziz di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/3/2026).

Menurut Aziz, keputusan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran nilai dasar lembaga antirasuah. "Yang diduga dilanggar itu nilai dasar keadilan, profesionalisme, transparan dan tidak objektif, serta yang terakhir bertentangan dengan etika pemerintahan," ujarnya.

Aziz menyatakan, pengalihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah merupakan anomali dalam perkara korupsi. "Ini jarang, sangat jarang dan suatu anomali. Satu kejadian extraordinary crime mendapatkan privilege."

Aziz menyoroti alasan pengalihan yang dinilai tidak berbasis kebutuhan medis yang objektif. "Alasannya itu ternyata permintaan dari pihak keluarga, bukan alasan objektif. Misalnya alasan kesehatan yang mengharuskan berdasarkan rekam medis valid," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun, pengangkatan tujuh dewan pengawas tersebut terhitung mulai 19 Februari 2026. Keanggotaan dewas BPJS Kesehatan ini akan diketuai oleh Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Dia menggantikan Abdul Kadir yang dari unsur pemerintah.

Sebelum ditetapkan Prabowo melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melalui Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026).

Lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan dilakukan setelah lima anggota menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026—2031:

• Stevanus Adrianto Passat dari Unsur Pekerja (sebagai Ketua)
• Murti Utami Andyanto dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Rukijo dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Afif Johan dari Unsur Pekerja (sebagai Anggota)
• Paulus Agung Pambudhi dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Sunarto dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Lula Kamal dari Unsur Tokoh Masyarakat (sebagai Anggota)

Jakarta: Lembaga profesional logistik dan transportasi global, The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), menganugerahkan gelar Chartered Fellowship (FCILT) sekaligus menunjuk Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Dewan Penasihat CILT.

Pengangkatan ini mempertimbangkan rekam jejak Yukki selama hampir 30 tahun sebagai pelaku usaha logistik dan rantai pasok di Indonesia, serta kiprahnya dalam kepemimpinan organisasi logistik nasional dan internasional.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) periode 2014–2023, Chairman ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA) periode 2016–2022, dan saat ini mengemban amanah sebagai Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).

President CILT Indonesia, Iman Gandi Mihardja, menilai pengalaman dan keahlian Yukki akan memperkuat pengembangan pengetahuan, implementasi, dan strategi CILT, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri logistik.

“Sebagai ahli dalam bidang logistik dan rantai pasok dengan pengalaman hampir 30 tahun sebagai pelaku usaha dan pemimpin organisasi, bergabungnya Yukki Nugrahawan Hanafi menjadi nilai tambah bagi CILT untuk bertumbuh dalam jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM logistik yang mumpuni, khususnya di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, The Chartered Institute of Logistics and Transport merupakan lembaga profesional global yang bergerak dalam advokasi, edukasi, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM di sektor logistik dan rantai pasok. Berdiri sejak 1919 dan berpusat di London, Inggris, CILT kini hadir di lebih dari 30 negara dengan lebih dari 32.000 anggota serta lebih dari 5.000 akreditasi edukasi global di bidang logistik, transportasi, dan rantai pasok.

Chartered Fellowship (FCILT) sendiri merupakan tingkatan profesional tertinggi yang diberikan CILT kepada para pemimpin mapan dengan dampak signifikan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Gelar ini menandakan keahlian tingkat senior, pengaruh strategis, serta pengakuan yang umumnya dinominasikan oleh rekan sejawat.

Yukki Nugrahawan Hanafi menyambut antusias penunjukannya sebagai Dewan Penasihat CILT.
“Saya merasa terhormat untuk bergabung sebagai Dewan Penasihat CILT guna mendorong
pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM logistik baik di Indonesia maupun tingkat global. Saya termotivasi untuk membawa pengalaman Indonesia dalam upaya peningkatan pembangunan kapasitas logistik, serta jaringan luas melalui keterlibatan saya di berbagai forum dan organisasi global,” ujarnya.

Ia berharap amanah barunya di CILT dapat memberikan dampak positif bagi industri logistik nasional dan berkontribusi dalam mempersiapkan SDM logistik Indonesia yang semakin kompeten.

“Sektor logistik dan rantai pasok Indonesia terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sisi investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Karena itu, saya berharap melalui keterlibatan saya di CILT dapat memperkokoh kualitas SDM nasional sehingga sektor logistik terus memainkan peran utama sebagai penyangga aktivitas ekonomi,” tutup Yukki.

Dalam Dewan Penasihat CILT, Yukki akan bertugas bersama sejumlah anggota lain dari berbagai negara, antara lain Jan Steenberg, Steven Meyerhoff, Michael Bourlakis, Elizabeth Giliard (United Kingdom), Romesh David dan Gayani de Alwis (Sri Lanka), Dr. Dorothy Chan dan Vicky Koo (Hong Kong), serta Dianah Nassimbwa (Uganda).

(SAW)

JAKARTA - DPR RI telah sepakat meresmikan 10 Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025-2026, Selasa (10/2/2026).

d

Sebelum mengambil kesepakatan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada 27 Januari 2026. Proses uji kelayakan berlangsung 4 Februari 2026 lalu.

"Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026 sampai 2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat," kata Putih Sari saat membacakan laporan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 308 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Adapun hasil kesepakatakan calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

10 Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan:

1. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pekerja, Afif Johan

2. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pekerja, Stefanus Adrianto Pasat

3. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pemberi kerja, Paulus Agung Pambudi

4. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur pemberi kerja, Sunarto

5. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan unsur tokoh masyarakat, Lula Kamal

6. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pekerja, Dedi Hardianto

7. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pekerja, Ujang Romli

8. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pemberi kerja, Abdurrahman Lahabato

9. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur pemberi kerja, Sumarjono Saragih

10. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan unsur tokoh masyarakat, Alif Nuriyanto Rahman

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang bertindak memimpin rapat, meminta persetujuan terhadap hasil laporan Komisi IX DPR RI.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju!" sahut para peserta sidang.