REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mempercepat transformasi layanan kredit dengan meluncurkan Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan KPR. Sistem ini ditargetkan memangkas waktu proses dari rata-rata sekitar enam hari kerja menjadi lebih singkat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sistem ini menjadi bagian dari upaya perseroan membangun mesin pertumbuhan kredit yang tetap menjaga kualitas risiko. “Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam sambutannya saat peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, Loan Factory dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Dengan model ini, BTN ingin menghapus proses yang sebelumnya tersebar di cabang dan regional.

BTN mencatat, dalam kondisi normal perseroan memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Karena itu, standardisasi proses dinilai penting agar keputusan kredit lebih konsisten dan terukur. “Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi,” ujarnya.

Dari sisi operasional, Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa menyebut integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau. Alur kerja yang sebelumnya tersebar kini dipusatkan sehingga tata kelola dokumen dan underwriting lebih rapi.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menilai transformasi ini merupakan kelanjutan dari evolusi sistem kredit BTN, dari desentralisasi, lalu regionalisasi, hingga kini menjadi terpusat berbasis proses.

Menurut dia, pendekatan baru tersebut memperkuat akurasi keputusan kredit sekaligus menekan risiko. BTN juga mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses analisis.

Sebagai anak usaha BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) menyatakan akan menjadikan Loan Factory sebagai model atau pilot project dalam penguatan proses bisnis pembiayaan syariah.

“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha.

Ia menambahkan, implementasi di BSN akan disesuaikan dengan fase transformasi yang sedang berjalan di internal perseroan, termasuk perbaikan proses pembiayaan dan penguatan sinergi dalam grup.

Dengan Loan Factory, BTN berharap ekspansi kredit perumahan bisa lebih cepat, namun tetap dalam koridor kehati-hatian. “Pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga,” kata Nixon.

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan BTN Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari pada beberapa tahun ke depan.

Untuk tahun ini, bank BUMN tersebut menargetkan dapat menyetujui setiap pengajuan pembiayaan dalam lima hari. Sementara, saat ini, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengajuan kredit di BTN adalah selama enam hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai sembilan hari.

"Kami ingin melayani nasabah lebih baik. Sering sekali ada keluhan waktu aplikasi (pengajuan) KPR di satu titik (lokasi) lebih dari sebulan. Karena prosesnya belum ter-centralized (terpusat), kadang-kadang kami nggak tahu (ada masalah tersebut)," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menuturkan perseroan menerima 220 ribu hingga 250 ribu pengajuan KPR setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan transformasi sistem yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk dapat mengelola pengajuan tersebut secara efisien.

Ia mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis agar dapat mendorong pertumbuhan sehingga menjadikan emiten perbankan berkode BBTN tersebut sebagai perusahaan besar bertaraf global.

Pihaknya pun mengembangkan BTN Loan Factory tersebut untuk meningkatkan booking, menjaga service level agreement (SLA), serta memperbaiki kualitas kredit atau rasio non-performing loan (NPL/kredit macet).

Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terutama di bidang sumber daya manusia (SDM).

"(Kami juga ingin operasional) lebih efisien, orangnya jadi terpusat dan (SDM) yang lain kami bisa pindahkan ke sales atau ke unit lain. Yang paling penting lagi adalah nasabah memiliki kepastian waktu. Itu yang mau kami ciptakan (melalui BTN Loan Factory)," kata Nixon.

BTN Loan Factory terletak di kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, dan sudah beroperasi sejak 6 April lalu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan pengajuan kredit Bank Mandiri bernilai fantastis terungkap di persidangan anak saudagar minyak tersohor Riza Chalid yakni Muhamad Kerry Adrianto Riza.

Hal itu terungkap dari kesaksian Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra dalam persidangan lanjutan yang digelar pada Selasa (2/12/2025).

Di persidangan itu, Aditya mengungkap adanya permintaan kredit senilai US$126 juta dari perusahaan milik Kerry PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Kredit senilai Rp2 triliun diajukan PT JMN untuk pembayaran kapal oleh PT JMN.

Aditya bercerita kasus ini bergulir saat dirinya menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Commercial Banking Shipping Industry Bank Mandiri. Kala itu, Aditya mendapatkan permohonan kredit dari PT JMN. Permohonan itu dilakukan untuk membiayai tiga kapal PT JMN yakni kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Gas Beryl, Ridgebury Lessley B dan MRGC Nashwan.

Dalam permohonan ini, Aditya menyatakan tidak serta-merta mengiyakan permohonan dari PT JMN. Sebab, Bank Mandiri telah melakukan verifikasi, profiling PT JMN, dan menganalisis visibilitas kredit untuk pembelian tiga kapal itu. Dari hasil observasi itu, Aditya menemukan bahwa PT JMN baru dua bulan dibentuk saat mengajukan kredit untuk pembelian kapal.

Perinciannya, PT JMN merupakan perusahaan yang dibentuk pada Februari 2023. Kerry Adrianto merupakan pemegang mayoritas dari perusahaan ini. Kemudian, sekitar April 2023, PT JMN mengajukan kredit untuk membeli kapal.

"Kemudian meskipun PT baru, company tree itu grup usahanya seperti PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi, terus PT Navigator Khatulistiwa yang memang juga sudah beroperasi di industri sejenis yaitu di industri perkapalan," ujar Aditya.

Tak hanya melakukan profiling, Aditya juga mengaku pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina International Shipping (PIS) terkait kebutuhan kapal. Tindakan konfirmasi itu dilakukan karena PT PIS bakal melakukan penyewaan dengan PT JMN. Total, dua kali Aditya mengonfirmasi kebutuhan kapal itu secara langsung ke PT PIS pada Maret dan Juni atau Juli 2023.

Salah satu proses konfirmasi itu pun langsung ditemani oleh Kerry dan Komisaris PT JMN, Gading. Sementara itu, dari PIS bertemu langsung dengan Yoki Firnandi yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT PIS. Hasilnya, pada pertemuan itu telah terkonfirmasi bahwa akan kebutuhan kapal dari PT PIS.

"Terus dijelaskan kan terkait impor LPG-nya, karena VLGC itu buat angkut LPG, kebutuhan impor kita berapa, kapal yang digunakan berapa banyak, sehingga kami mendapatkan kesimpulan memang butuh kapal VLGC tersebut," tutur Aditya.

Setelah itu, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal adanya SOP pelelangan tender untuk proyek penyewaan kapal PT PIS. Namun, Aditya menyatakan telah mengesampingkan proses tender itu karena proses penerimaan permohonan kredit terhadap PT JMN sudah dilakukan analisis. Oleh sebab itu, Bank Mandiri mengambil langkah bisnis dalam

"Nah itu memang dianalisa kita, ya memang business judgment kita ya karena butuh, ini ada peluang untuk menang tender," kata Aditya.

Setelah itu, Aditya menjelaskan soal peminjaman senilai US$126 juta diperoleh dari total pinjaman yang diajukan oleh PT JMN untuk kredit kapal VLGC sebesar US$50 juta. Angka ini tercatat sebesar 90% dari nilai kapal VLGC US$59,2 juta.

Kemudian, kapal kapal Suezmax dengan pengajuan kredit senilai US$49 juta dari nilai kapal US$54,5 juta. Sementara itu, kapal MRGC diajukan dengan permohonan kredit senilai US$27 juta dari nilai kapal US$30,3 juta. Pemberian kredit itu dilakukan pada medio April-Oktober 2023.

Selanjutnya, jaksa mendalami soal jaminan PT JMN ke Bank Mandiri. Aditya mengemukakan tiga kapal yang akan dibeli menjadi jaminan dalam kredit ini.

"Itu kan mau dibeli, bisa dijaminkan?" tanya jaksa.

"Jadi habis selesai kami transfer uangnya ke seller, itu dilakukan perubahan balik bendera, balik nama kapal, terbit gross akta, kita ikat hipotik," jawab Aditya.

Adapun, aset lainnya yang menjadi penjamin ini adalah aset tanah dan bangunan berupa sejumlah unit di gedung kantor di Sentinel Tower, Plaza Asia, Rumah di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, hingga tujuh set kapal tug and barge milik PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi.

KOMPAS.com - Bank Mandiri menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan.

Melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, bank bersandi saham BMRI itu terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan solusi finansial yang relevan dan berkelanjutan, Kopra by Mandiri kini menawarkan kemudahan pengajuan Kredit Agunan Deposito (KAD) secara digital.

Fitur tersebut dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi nasabah lembaga, hingga pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri Yohan Sugiono menyatakan, melalui inovasi KAD di Kopra by Mandiri, pelaku usaha maupun perusahaan dapat mengajukan pinjaman dengan potensi bunga yang lebih kompetitif.

Nasabah juga dapat menjaminkan deposito aktif tanpa perlu mencairkan deposito dan kehilangan manfaat bunganya.

Tak hanya itu, nasabah dapat mengajukan KAD sekaligus memantau proses pengajuan kredit hingga pencairan melalui Kopra by Mandiri.

Proses persetujuan pun hanya membutuhkan waktu singkat sehingga menjadi solusi likuiditas yang responsif terhadap kebutuhan mendesak bisnis.

Yohan menambahkan, nasabah juga mendapatkan kemudahan melalui fitur pengingat pembayaran angsuran otomatis.

Ia menegaskan, pengembangan fitur KAD merupakan langkah penting dalam agenda digital Bank Mandiri.

Yohan menyebutkan, transformasi digital telah menjadi fondasi dari komitmen perseroan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Melalui Kopra by Mandiri, kami terus membangun sinergi dengan para pelaku usaha untuk menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan fleksibel,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan, fitur KAD hadir sebagai bagian dari akselerasi layanan digital yang mendukung likuiditas tanpa mengganggu strategi investasi nasabah.

Yohan memastikan bahwa Bank Mandiri akan terus mengembangkan Kopra sebagai platform yang mampu meningkatkan daya saing dunia usaha dan memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, Kopra by Mandiri akan terus menjadi mitra finansial strategis yang mampu menjawab kebutuhan bisnis secara cepat dan tepat.

Adapun saat ini Kopra by Mandiri berhasil mengelola nilai transaksi lebih dari Rp 22.000 triliun, tumbuh 22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Selain itu, platform tersebut mencatat 1,2 miliar transaksi, meningkat 14 persen YoY hingga Oktober 2025.

Fitur-fitur unggulan, seperti bulk payment hingga 50.000 transaksi, monitoring real-time untuk Letter of Credit (LC), dan Bank Garansi menjadi diferensiasi utama yang meningkatkan efisiensi bisnis nasabah.

Melalui inovasi berkelanjutan, sinergi yang kuat, serta akselerasi pengembangan fitur digital, Bank Mandiri berkomitmen mendukung percepatan pertumbuhan sektor riil dan perluasan akses pembiayaan di Indonesia.

Langkah strategis tersebut selaras dengan agenda pembangunan nasional dan semangat Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.

Kehadiran fitur KAD di Kopra by Mandiri juga menjadi langkah strategis dalam mendorong akselerasi transformasi digital sektor keuangan.

Melalui integrasi proses pengajuan pinjaman dan pembiayaan berbasis digital, Bank Mandiri menghadirkan solusi yang cepat, efisien, dan aman untuk mendukung aktivitas bisnis di berbagai sektor.

Inisiatif tersebut merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendorong sektor riil agar semakin adaptif, kompetitif, dan mampu menghadapi dinamika ekonomi global, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai aktivasi fitur KAD Kopra, kunjungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat atau melalui bmri.id/koprakad.

Kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatat penyaluran pinjaman melalui layanan digital PDaja.com hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp1,9 triliun yang diberikan kepada lebih dari 1.051 nasabah, dengan sekitar 800 pinjaman yang masih aktif.

Pertumbuhan ini, menurut perseroan, didukung oleh lebih dari 1.800 mitra bisnis individu dan 35 mitra koperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur ESME Business Bank Sampoerna Rudy Mahasin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa PDaja.com merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan pengalaman digital yang efisien bagi nasabah.

“Kami memahami bahwa kecepatan dan kepastian merupakan kebutuhan utama nasabah saat ini. Karena itu, kami memperbarui PDaja.com agar tidak hanya menjadi platform pengajuan pinjaman, tetapi juga sebagai alat bantu yang memberikan transparansi, edukasi, dan kenyamanan dalam proses pembiayaan,” kata Rudy.

Lending Center Divison Head Bank Sampoerna Hendra Setiawan menjelaskan bahwa PDaja.com merupakan wujud nyata komitmen Bank Sampoerna dalam memberikan solusi finansial yang mudah, cepat, dan transparan.

Layanan tersebut berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi nasabah dalam mengakses pinjaman Bank Sampoerna secara digital, sehingga dapat dimanfaatkan dalam setiap tahap kehidupan.

Hendra mengatakan, banyak orang merasa ragu untuk mengajukan kredit, karena tidak tahu apakah mereka memenuhi syarat atau berapa besar kewajiban yang harus dibayar.

Kini, melalui website PDaja.com, masyarakat bisa melakukan self-assessmentsecara mandiri dan mendapatkan pre-approvalbegitu selesai mengisi formulir ajukan pinjaman.

“Kami seringkali bertanya kepada pelaku UMKM, apa kendala mereka dalam mengakses layanan kredit dari perbankan. Menurut mereka proses pengajuan kreditnya lama dan dokumen yang dibutuhkan banyak. Setelah mengumpulkan dokumen dan ditunggu cukup lama, ternyata pengajuan tidak dapat disetujui. PDaja.com hadir untuk memberikan solusi atas kendala ini,” ujar Hendra.

Dengan layanan berbasis website, masyarakat dapat mengetahui apakah dengan data yang dimiliki, pengajuan kreditnya dapat disetujui atau tidak.

Cukup dengan mengisi self-assesment lima menit, termasuk memasukkan geotaggingjaminan yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh persetujuan awal yang berisi plafon indikatif berapa nominal pinjaman yang dapat disetujui.

Setelah mendapatkan persetujuan awal ini, mereka dapat mengirimkan dokumen untuk diverifikasi oleh petugas bank apakah sesuai dengan self-assesment yang telah diisi sebelumnya. Jika sesuai, maksimal dalam dua minggu kredit sudah dapat dicairkan.

Dengan proses yang sepenuhnya digital, masyarakat dapat memperoleh gambaran kemampuan finansial mereka sebelum melanjutkan ke tahap pengajuan resmi.

“Fitur ini membantu orang mengambil keputusan lebih tepat sejak awal, sekaligus mempercepat proses persetujuan,” kata Hendra pula.

Sebagai bentuk fleksibilitas bagi calon debitur, Bank Sampoerna juga menyediakan fasilitas plafon rekening koran (PRK), pinjaman angsuran, maupun pinjaman tetap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan cashflow nasabah. Jaminan yang diterima adalah rumah, ruko, apartemen, atau gudang.

Masyarakat dapat mengajukan pinjaman secara online melalui PDaja.com untuk berbagai kebutuhan baik konsumtif maupun produktif tanpa harus melalui proses panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Pefindo Biro Kredit, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan swasta pertama di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IdScore, resmi meluncurkan sistem Eagle.

Eagle merupakan core system terbaru yang dirancang untuk menghadirkan proses pengolahan data kredit dan data lain dengan lebih cepat, aman dan andal untuk mendukung pengembangan industri keuangan nasional.

Peluncuran sistem Eagle menandai langkah besar IdScore dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pendukung ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif selama 11 tahun.

Sebagai core system biro kredit, sistem Eagle menjalankan peran penting dalam mengelola, memproses, menyajikan hingga mendistribusikan data kredit dengan lebih efisien. Tujuannya agar Lembaga jasa keuangan maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Melalui peningkatan kecepatan pemrosesan data hingga credit scoring dalam hitungan detik, sistem ini membantu mempercepat proses ketersediaan data kredit maupun data lain untuk meningkatkan akurasi analisis risiko.

Lebih dari itu, kehadiran EAGLE juga diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Dengan akses data kredit yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi, masyarakat dapat menikmati proses pengajuan kredit yang lebih mudah, transparan, dan adil.

Hal ini sejalan dengan upaya IdScore mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbank) hingga UMKM, agar mendapatkan akses pembiayaan dalam mendorong aktivitas ekonominya.

“Eagle bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan simbol komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi bagi industri keuangan Indonesia. Dengan kecepatan, keamanan, dan keakuratan yang lebih tinggi, IdScore ingin memastikan layanan biro kredit dapat berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa sistem EAGLE ini merupakan 100% karya anak negeri,” ujar Tan Glant Saputrahadi, Direktur Utama IdScore, dalam keterangan resminya pada Senin (10/11/2025).
Sebagai biro kredit swasta pertama di Indonesia, IdScore telah melayani lebih dari 500 institusi keuangan, termasuk perbankan, fintech, multifinance, koperasi maupun non lembaga keuangan seperti Perusahaan logistik, transportasi, dan lain-lain.

Dengan penerapan Eagle, IdScore memperkuat posisinya sebagai biro kredit yang menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan informasi perkreditan dalam bentuk antara lain; alat analisis risiko, serta berbagai produk inovatif seperti credit scoring, fraud detection, income estimation, portfolio monitoring, eKYE (Know Your Employee).

Saat ini biro kredit tidak hanya sekadar mengelola data perkreditan, melainkan juga menggabungkan data lain. IdScore berkomitmen untuk terus memperkuat pemahaman masyarakat luas terkait pemahaman kredit skoring sebagaimana yang sudah berjalan di negara-negara maju, credit scoring semakin berperan penting dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Jika sebelumnya credit scoring hanya digunakan untuk kepentingan pengajuan dan persetujuan kredit, sekarang berbagai aktivitas sudah membutuhkan credit scoring sebagai prasyarat.

Di antara aktivitas tersebut antara lain; perekrutan karyawan, monitoring dan promosi, penunjukan vendor/ mitra kerja, pengajuan beasiswa, validasi rekam transaksi dagang, dan lain-lain.

Sebagai informasi, PT Pefindo Biro Kredit merupakan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan pertama di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian, PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Cipta Alami Rintisan Digital, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), PT Cahaya Teknologi Optima Sejahtera, dan Dana Pensiun Bank Indonesia.

Kegiatan usaha utama perusahaan adalah mengelola informasi perkreditan dalam bentuk penghimpunan dan pengolahan data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan berupa produk dan/atau layanan, yang bersumber dari data kredit dan data lain yang dimiliki. Data kredit diperoleh dari Sistem Informasi Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya.

Sementara itu, data non-kredit diperoleh dari pelaku usaha instansi publik hingga Lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan Perusahaan untuk menjadi sumber data. Data yang dihimpun Perusahaan kemudian diolah dan disajikan, di antaranya dalam bentuk laporan dan skor kredit (credit scoring).

Bisnis.com, BANDUNG-- Bank BTN Wilayah Jawa Barat memperkuat layanan untuk nasabah dengan menghadirkan costumer service 24 jam di Kota Bandung.

DRM Bussines BTN Kanwil Jawa Barat Erik Budi Setiawan mengatakan, layanan tersebut tersedia di kantor cabang pembantu (KCP) Digital Store ITB dengan menggunakan CS Digital 24 jam ini, nasabah BTN bisa mengaksesnya sepanjang waktu laiknya ATM.

"Ini menjadi CS Digital pertama di Jawa Barat," ungkapnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Erik menjelaskan, pengguna hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk membuka tabungan dan mencetak kartu ATM. Sehingga, dengan menggunakan alat ini, layanan perbankan nasabah BTN menjadi lebih mudah, cepat dan modern.

"Ini tidak hanya membuka rekening saja, tapi juga bisa mencetak karut ATM yang hilang, rusak ataupun kadaluarsa kapan saja." jelasnya.

Kemudian, KCP Digital Store ITB ini juga dapat memproses pengajuan kredit konsumer seperti KPR, kredit agunan rumah dan kring.

Sementara itu, di tempat yang berbeda Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Setiyo Wibowo menyebut Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor terbesar serapan penjualan perumahan dengan menyumbang 40% terhadap kinerja nasional.

Apalagi wilayah Jawa Barat, memiliki kabupaten dan kota yang berdekatan langsung dengan Jakarta. Sehingga, kebutuhan orang yang bekerja di Jakarta, banyak mencari tempat tinggal di wilayah-wilayah Jabar.

"Ini kalau kita bicara rumah, konsumen rumah paling besar itu Jawa Barat, karena the new sub urban. Sub urban itu ya Jawa Barat. Pendukung Kota Jakarta," ujar Setiyo belum lama ini.

Menurutnya, mayoritas pekerja di Jakarta banyak yang memilih tinggal berdekatan seperti di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodek). Selain itu, Jabar juga memiliki banyak pusat perindustrian, sehingga permintaan perumahan cukup tinggi.

"Mereka tinggal di Jawa Barat, Bekasi, Karawang, Bogor, Cilengsi, sampai dengan Purwakarta. Mereka kerja di Jakarta dan industri semuanya di sana," ucapnya.

Terkait kontribusi Jabar ke trade nasional, Setiyo menyampaikan, totalnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data yang dimilikinya, kontribusi perumahan di Jabar dari BTN kurang lebih mencapai 40%.

"Jawa Barat menyumbang sekitar 40% kebutuhan rumah nasional dan menjadi pusat pertumbuhan sektor perumahan Indonesia," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat yang pernah mengakses layanan pembiayaan pasti mengenal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem yang dulunya bernama BI Checking ini menjadi penentu ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan finansial khususnya pembiayaan kredit.

Semakin buruk nilai dalam SLIK, seseorang akan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank hingga multifinance. Terlebih saat ini OJK telah mengatur bahwa pinjaman online P2P Lending menjadi pihak yang wajib lapor SLIK. Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Sebelum aturan tersebut dirilis, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut menyebut telah mempersiapkan 233 unit kerjanya untuk mendukung percepatan Kredit Program Perumahan (KPP) di Sumatra Utara (Sumut).

Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut Syafrizalsyah mengatakan momentum ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif dan mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor perumahan.

Seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia disebut Syafrizalsyah telah disiapkan untuk memastikan proses pengajuan KPP berlangsung cepat dan efisien, bahkan ditarget rampung dalam waktu tiga hari.

“Kami menargetkan proses pengajuan antara calon debitur dan bank rampung maksimal dalam tiga hari kerja,” ujar Syafrizalsyah dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (12/10/2025).

Dikatakan Syafrizalsyah, Bank Sumut berkomitmen mendukung akselerasi program nasional Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditunjukkan dengan kesiapan layanan di 233 unit kerja. Ini untuk memberi layanan yang cepat, mudah, serta murah bagi masyarakat.

Jelang implementasi KPP yang rencananya akan dimulai pada 15 Oktober mendatang atau bertepatan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya, Bank Sumut juga aktif melakukan sosialisasi program ke berbagai pihak, termasuk pelaku usaha sektor perumahan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Produk KPP ini strategis untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi pengembang lokal yang memiliki potensi besar namun keterbatasan akses ke pembiayaan formal,” tambahnya.

Adapun Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan fasilitas kredit dengan dua skema. Skema 1 KPP ialah sisi supplyyang ditujukan untuk pengembang/ kontraktor / toko bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar.

Sedangkan Skema 2 KPP ialah sisi demand untuk pelaku UMKM sektor perumahan dengan plafon sampai Rp500 juta dan bunga subsidi 5%.

Berbeda dari kredit usaha rakyat (KUR) yang umum, KPP tetap dapat diakses meski debitur memiliki kredit komersial selama status kolektibilitasnya lancar

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Sosialisasi KPP di Medan, Jumat (10/10), menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor realisasi kredit program perumahan di daerah.

Maruarar juga mendorong penguatan ekosistem yang sehat antara bank, pemerintah daerah, dan pengembang, agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat luas.

“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegas Maruarar.