Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), merespons pertanyaan mengenai wacana penyesuaian PPN yang sempat menjadi perbincangan publik pada tahun sebelumnya.

“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh di atas 6 persen, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

“Kalau di atas 6 persen harusnya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya,” katanya.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah PPN akan dinaikkan atau justru diturunkan. Dia melanjutkan bahwa sejauh ini seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“Kalau tumbuh ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka,” pungkas Purbaya.

Hitung Ulang Tarif PPN

Di sisi lain, Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini berada di level 11%.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga Rp70 triliun.

“Waktu di luar saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan, meski sempat berpikir PPN idealnya di bawah 10%, kini ia harus berhitung realistis terhadap kapasitas fiskal negara. Ia ingin memastikan dampak kebijakan itu tidak menekan defisit anggaran yang berpotensi tembus di atas 3% terhadap PDB.

Tarif PPN 11% saat ini berlaku setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan menjadi 12% di akhir 2024. Kenaikan itu hanya diterapkan secara terbatas pada barang-barang mewah, setelah gelombang penolakan publik yang cukup besar.

Purbaya menyebut keputusan terkait revisi tarif PPN baru akan diambil setelah pemerintah menilai kemampuan otoritas fiskal dalam memungut pajak, bea, dan cukai. Ia menargetkan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah dua kuartal mendatang, seiring dengan perbaikan ekonomi yang mulai terlihat.

“Mungkin akhir triwulan tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur potensi penerimaan kalau pajak saya turunkan, kekurangannya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi semua sudah direncanakan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini berada di level 11%.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga Rp70 triliun.

“Waktu di luar saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menuturkan, meski sempat berpikir PPN idealnya di bawah 10%, kini ia harus berhitung realistis terhadap kapasitas fiskal negara. Ia ingin memastikan dampak kebijakan itu tidak menekan defisit anggaran yang berpotensi tembus di atas 3% terhadap PDB.

Tarif PPN 11% saat ini berlaku setelah pemerintah membatalkan rencana kenaikan menjadi 12% di akhir 2024. Kenaikan itu hanya diterapkan secara terbatas pada barang-barang mewah, setelah gelombang penolakan publik yang cukup besar.

Purbaya menyebut keputusan terkait revisi tarif PPN baru akan diambil setelah pemerintah menilai kemampuan otoritas fiskal dalam memungut pajak, bea, dan cukai. Ia menargetkan, evaluasi tersebut bisa dilakukan setelah dua kuartal mendatang, seiring dengan perbaikan ekonomi yang mulai terlihat.

“Mungkin akhir triwulan tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur potensi penerimaan kalau pajak saya turunkan, kekurangannya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi semua sudah direncanakan,” ujarnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mendorong perbaikan sistem penerimaan negara. Dia memastikan bakal menghitung secara hati-hati potensi penurunan tarif pajak itu terhadap penerimaan negara maupun ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok, nanti di atas 3% defisit saya. Nanti anda ledekin saya lagi, padahal sudah kita hitung. Jadi walaupun saya kelihatannya konyol, enggak konyol-konyol amat pak," terangnya.

Dorong Pemulihan Dunia Usaha

Di sisi lain, Purbaya menilai pemulihan dunia usaha menjadi kunci utama peningkatan penerimaan pajak. Ia memperkirakan sektor riil yang kembali tumbuh bisa menambah rasio penerimaan pajak sebesar 0,5% hingga 1% terhadap PDB.

Purbaya menyebut pemulihan dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan begitu, penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa meningkat.

Strategi meningkatkan penerimaan menjadi fokus Purbaya di tengah melonjaknya total outstanding utang pemerintah menjadi Rp9.302,6 triliun atau 39,8% terhadap PDB. Rasio utang itu mendekati level pandemi Covid-19.

"Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Beberapa strategi telah dilakukan seperti menginjeksi sistem perekonomian dengan likuiditas murah Rp200 triliun berasal dari kas pemerintah, maupun menambah berbagai paket stimulus pada akhir 2025 hingga senilai total Rp46 triliun.

Otoritas fiskal di bawah kepemimpinannya kini juga fokus memperbaiki sistem administrasi perpajakan (Coretax) dan mengatasi hambatan birokrasi dunia usaha (debottlenecking). Purbaya aktif berdialog dengan pelaku usaha dan investor untuk mendengar keluhan mereka dan mencari solusi kebijakan fiskal yang tepat.

Injeksi untuk Sektor Swasta

Motivasi besar Purbaya memulihkan sektor riil juga muncul dari pengamatannya terhadap capaian penerimaan pajak di dua pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, kinerja pajak yang kuat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didorong oleh peran besar sektor swasta, bukan BUMN.

"Karena waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11%. Zaman Jokowi turun antara 10% sampai 10,5%. Itu [turun] sekitar 0,5% sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi, BUMN, dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5% sampai 1%," ujarnya.

Purbaya meyakini bahwa langkahnya memperbaiki dunia usaha bisa berdampak pada peningkatan rasio pajak hingga 11% terhadap PDB. Dia mengeklaim tambahan setoran pajak bisa mencapai Rp240 triliun.

"Itu income tambahan saya Rp120 sampai Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana [dunia usaha] untuk menaikkan pendapatan pajak saya," terangnya.

Namun, Purbaya mengakui hasil dari kebijakan ini tidak bisa dirasakan seketika. Ia memperkirakan efek terhadap pertumbuhan sektor swasta baru terlihat dalam waktu empat bulan. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk menambah injeksi dana jika Rp200 triliun pertama masih belum cukup.

"Bahkan kalau yang Rp200 triliun tadi kurang, saya akan tambah lagi. Saya orang kaya," pungkasnya.

Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

“Waktu di luar, saya ngomong turunkan saja ke 8 persen, tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1 persen turun, ada kehilangan pendapatan Rp70 triliun,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” jelasnya.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

“Karena saya belum tahu. Saya kan baru dua bulan, belum sampai akhir tahun,” ujarnya lagi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini pun menyampaikan dirinya melakukan perhitungan yang matang dalam mengambil keputusan, meski tampak luar terlihat seperti ‘koboi’.

“Walaupun saya kayak koboi, nggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok, nanti di atas 3 persen defisit saya. Padahal sudah kami hitung,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya membuka peluang menurunkan tarif PPN saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Opsi tersebut dipertimbangkan pemerintah sebagai salah satu langkah guna menjaga daya beli masyarakat.

Adapun tarif PPN di Indonesia mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sesuai beleid tersebut, tarif PPN semestinya naik menjadi 12 persen pada awal 2025. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto pada akhir 2024 memutuskan bahwa tarif 12 persen hanya akan diberlakukan pada barang-barang mewah atau yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Wacana penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disambut baik. Kebijakan ini, apabila diterapkan, dinilai dapat memulihkan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, secara khusus menyarankan agar tarif PPN saat ini (11 persen) diturunkan menjadi 8 persen untuk mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga.

"Sebaiknya tarif PPN memang diturunkan menjadi 8 persen, untuk dorong pemulihan konsumsi rumah tangga," ujar Bhima kepada IDXChannel, Kamis (16/10/2025).

Bhima menilai penurunan tarif PPN tidak akan berkorelasi negatif terhadap penerimaan pajak negara. Sebaliknya, justru menambah pendapatan negara.

"Hasil simulasi Celios, dengan penurunan tarif PPN dari 11 persen ke 8 persen terjadi kenaikan pendapatan negara Rp1 triliun," kata dia.

Peningkatan pendapatan negara akan didorong efek ganda. Dengan PPN yang lebih rendah, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya menaikkan pendapatan pelaku usaha, terutama di sektor ritel.

"Ada kaitan dengan naiknya pendapatan pelaku usaha terutama ritel, sehingga pajak PPh badan, PPh 21 juga naik," ucap Bhima.

Selain PPN, Bhima menilai rencana pemerintah untuk mengumumkan stimulus tambahan bagi perekonomian terhadap sentimen pasar akan sangat tergantung pada jenis dan besaran insentif yang diberikan.

Bhima menyebut, agar stimulus memiliki daya dorong yang kuat, isinya harus memenuhi ekspektasi publik dan pelaku usaha, termasuk diskon tarif listrik 50 persen hingga 2.200 VA, penurunan tarif PPN dari 11 persen ke 8 persen, dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk semua jenis pekerjaan menjadi Rp7 juta per bulan.

"Selama stimulusnya di bawah ekspektasi itu, maka daya dorongnya kecil," kata Bhima.

Sebagai informasi, tarif PPN di Indonesia secara bertahap telah dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen sejak April 2022, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Wacana penurunan kembali tarif ini menjadi sinyal potensi perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintahan baru.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN. Rencana penurunan tarif PPN diklaim akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun demikian, di luar kebijakan populis tersebut, langkah pemerintah untuk membenahi administrasi PPN juga diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penerimaan negara.

Sekadar catatan, pemerintah telah menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Kenaikan tarif PPN itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang No7/2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih condong kepada dunia usaha.

Sejatinya, beleid itu juga mengatur bahwa tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun karena penolakan publik, kenaikan tarif PPN hanya berlaku secara terbatas, yakni untuk barang mewah.

Meski demikian, Purbaya mengemukakan bahwa pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026 untuk menentukan kebijakan tarif PPN. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun.

Bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB.

"Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan," ujar Purbaya.

Rumitnya Administrasi PPN

Terlepas dari rencana penurunan tarif, administrasi PPN di Indonesia tergolong rumit. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption.

Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun.

Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

Sumber: Kemenkeu, BPS, diolah

Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas.

Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak 2025

Adapun kinerja APBN 2025 membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun sampai dengan akhir September 2025. Realisasinya turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun.

Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 yang outlooknya sebesar Rp2.076,9 triliun.

Secara umum, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

"Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. "Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat," katanya.

Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak. "Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengajukan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ke DPR. Dia juga akan melihat kinerja perekonomian hingga kuartal I/2026 sebelum memutuskan hal tersebut.

Sebelumnya, opsi itu sempat disampaikan Purbaya ketika menyampaikan realisasi belanja dan penerimaan negara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menyebut terbuka untuk mengajukan penurunan tarif ke DPR apabila opsi itu dipandang perlu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebelumnya sudah naik dari 10% ke 11% pada 2022 sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Nanti kita lihat kalau perlu kita propose ke parlemen," terangnya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menyebut pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya dia menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB.

"Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini sebesar 11% guna mendorong daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Sebagaimana diketahui, tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022 lalu sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada pandemi Covid-19. Kini, Bendahara Negara akan mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat situasi perekonomian hingga akhir tahun.

"Kami akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya, seperti apa uang [penerimaan negara] yang saya dapat sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kami lihat bisa enggak menurunkan PPN untuk mendorong daya beli masyarakat, tetapi itu kami pelajari dulu secara hati-hati," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sebenarnya tarif PPN diamanatkan untuk naik menjadi 12% pada awal tahun ini apabila merujuk ke UU HPP. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto sebelum pergantian tahun memutuskan PPN 12% hanya berlaku pada barang mewah, atau barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah alias PPnBM.

Di sisi lain, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

"Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang," ujar Purbaya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu.

Dari penerimaan perpajakan itu, penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025.

"Akan kita pantau terus semoga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat," katanya.

Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak.

"Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini," pungkasnya.

Namun demikian, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh hingga 7,1% (yoy). Nilainya pada September 2025 yakni Rp221,3 triliun atau lebih tinggi dari September 2024 sebesar Rp206,7 triliun. Realisasi penerimaan bea cukai hingga akhir September 2025 sudah 71,3% dari outlook tahun ini yaitu Rp310,4 triliun.

Adapun PNBP turun 19,8% (yoy) per September 2025 yakni Rp344,9 triliun. Realisasinya baru 72,3% dari outlook Rp477,2 triliun, lantaran dividen BUMN sudah tidak masuk lagi ke kantong negara.