Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, 17 April 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan. Rapat ini akan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persetujuan laporan keuangan hingga rencana pembelian kembali saham (buyback).

Dalam agenda pertama, perseroan akan meminta persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Selain itu, manajemen juga akan mengajukan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan dewan komisaris atas kinerja selama tahun buku tersebut.

Pada agenda kedua, CIMB Niaga akan mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk rencana pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham. Perseroan juga menyatakan tidak perlu menambah cadangan wajib karena ketentuan minimal telah terpenuhi.

Selain itu, RUPS juga akan membahas penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta sejumlah perubahan pada susunan pengurus. Di antaranya pengangkatan kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris, serta Sri Widowati dan Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen.

Di sisi direksi, perseroan mengusulkan pengangkatan Budiman Tanjung sebagai direktur baru, yang akan efektif setelah mendapat persetujuan regulator.

Tak hanya itu, CIMB Niaga juga akan meminta restu pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPS. Saham hasil buyback tersebut nantinya akan dialihkan sebagai bagian dari remunerasi berbasis saham kepada manajemen.

Agenda strategis lainnya mencakup persetujuan pembaruan rencana aksi pemulihan (recovery plan), perubahan anggaran dasar, hingga laporan terkait keuangan berkelanjutan.

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) mengangkat calon Komisaris dan Direktur baru perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 pada Jumat (13/3/2026).

Para pemegang saham sepakat mengangkat dan menetapkan Ade Suhud Riyadi sebagai calon Komisaris dan Adie Arief Wibawa sebagai calon Direktur Bisnis, dan Mochamad Roby Asmana sebagai calon Direktur Operasional.

“Pengangkatan calon Komisaris dan Direksi efektif setelah mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Selain mengantongi persetujuan dari OJK, manajemen menambahkan bahwa pengangkatan calon Komisaris dan Direksi berlaku efektif usai Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Pengurus tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Data Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan regulator yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, rapat juga mengangkat kembali Didi Suhardi sebagai Komisaris dan Anwar Munawar sebagai Direktur Kepatuhan BJB Syariah, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan.

Sejalan dengan pengangkatan tersebut, para pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Vicky Fitriadi sebagai Direktur Operasional dan Ita Garmeita sebagai Direktur Bisnis Bank BJB Syariah.

Manajemen menyatakan pemberhentian direksi tersebut berlaku efektif setelah calon direktur pengganti memperoleh persetujuan fit and propers test dari OJK serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses tersebut juga tetap mengacu pada ketentuan regulator dan Anggaran Dasar Bank, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan direksi sewaktu-waktu.

Selama proses tersebut berlangsung, direksi yang diberhentikan masih tetap sah menjabat dan bertanggung jawab atas perseroan sesuai dengan posisinya. Direksi tersebut juga tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga keputusan pemberhentian berlaku efektif.

Berikut susunan pengurus Bank BJB Syariah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Agus Riswanto
• Komisaris Independen: Rio Febrian Wilantara
• Komisaris: Didi Suhardi
• Komisaris: Ade Suhud Riadi*
  

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua: Endjo Sunidja
• Anggota: Iwan Kartiwan
• Anggota: Sofian Al Hakim
  

Direksi

• Direktur Utama: Arief Setyahadi
• Direktur Bisnis: Adie Arief Wibawa*
• Direktur Kepatuhan: Anwar Munawar
• Direktur Operasional: Mochamad Roby Asmana *

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pengurus perseroan. Perubahan tersebut mencakup pergantian posisi komisaris utama hingga level direksi.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyatakan bahwa perubahan tersebut diputuskan melalui Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. 126/2026 dan SK.054/DI-DAM/DO/2026 tertanggal 13 Februari 2026.

Dalam surat tersebut, pemegang saham memberhentikan dengan hormat Yudo Margono sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Sebagai gantinya, Denny Abdi ditunjuk untuk menduduki posisi Komisaris Utama, didampingi oleh Mukri yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

Denny saat ini merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI. Sementara Soegeng sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Brantas Abipraya.

Perubahan juga terjadi di kursi direksi melalui SK No 124/2026. Pemegang saham mengukuhkan pemberhentian Moeharmein Zein Chaniago sebagai Wakil Direktur Utama dan menunjuk Sugeng Rochadi sebagai penggantinya.

“Perseroan juga memberhentikan dengan hormat Agung Fajarwanto dari jabatan Direktur Operasi I dan Sugiarti dari jabatan Direktur Manajemen Risiko,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, perseroan melakukan rotasi terhadap Gunadi yang semula menjabat Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi I.

Sementara itu, tiga nama baru masuk dalam jajaran direksi yakni Mardiansyah sebagai Direktur Operasi II, Fatma Dewi Setyowati sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Iwan Hermawan sebagai Direktur Operasi III.

Manajemen menyatakan bahwa perubahan pengurus ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan.

Berikut adalah susunan terbaru dewan komisaris dan direksi Hutama Karya:

Dewan Komisaris Hutama Karya 2026

• Komisaris Utama: Denny Abdi
• Komisaris: Mukri
• Komisaris: Essy Asiah
• Komisaris: Andus Winarno
• Komisaris Independen: R. Wahyu Muryadi
• Komisaris Independen: Siti Jamaliah Lubis
• Komisaris Independen: Mudanto Hatta

Direksi Hutama Karya 2026

• Direktur Utama: Koentjoro
• Wakil Direktur Utama: Sugeng Rochadi
• Direktur Keuangan: Eka Setya Adrianto
• Direktur Manajemen Risiko: Fatma Dewi Setyowati
• Direktur Human Capital & Legal: Muhammad Fauzan
• Direktur Operasi I: Gunadi
• Direktur Operasi II: Mardiansyah
• Direktur Operasi III: Iwan Hermawan

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menggelar RUPSLB pada hari ini, Senin (26/1/206), untuk menunjuk direktur dan komisaris baru.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) itu digelar di Wisma Barito Pacific, Jakarta pada hari ini pukul 14.00 WIB hingga selesai.

RUPSLB Chandra Asri hanya memiliki satu mata acara, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara tersebut digelar sejalan dengan pengunduran diri dua orang jajaran top manajemen TPIA.

Melansir keterbukaan informasi, Senin (5/1/2026), TPIA mengumumkan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Suwit Wiwattanawanich dari posisi Direktur dan Santi Wasanasiri dari posisi Komisaris pada 31 Desember 2025.

"Permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan," tulis manajemen, Senin (5/1/2026).

Debelum pengunduran diri tersebut diputuskan oleh RUPS dan berlaku efektif, Suwit Wiwattanawanich dan Santi Wasanasiri akan tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Melansir laman resmi Chandra Asri, Santi Wasanasiri merupakan warga negara Thailand yang lahir di Bangkok 14 September 1965. Lulusan sarjana teknik kimia Chulalongkorn University ini mengawali karier profesionalnya sebagai Direktur Pelaksana di Thai Oil Energy Service Company Limited (TES) pada 2011 hingga 2013.

Selanjutnya pada 2013-2018 Wasanasiri dipercaya menjadi Wakil Presiden - Manajemen Inovasi dan Keberlanjutan di Thai Oil Public Company Limited. Kemudian dari 2018-2020 dirinya menjadi Wakil Presiden - Pengembangan Bisnis S-Curve Baru di perusahaan yang sama.

Sejumlah posisi juga dia jabat hingga sekarang, di antaranya seperti Direktur Pelaksana di Thai Paraxulene Co, Ltd. sejak 2020, lalu Direktur Sak Chaisidhi Company Limited sejak 2021, Komisaris di PT TOP Investment Indonesia sejak 2022, hingga Direktur di LABIX Company Limited sejak 2023. Adapun, Wasanasiri menjadi Komisaris TPIA sejak 2021.

Sementara itu, Suwit Wiwattanawanich merupakan warga negara Thailand yang lahir di Ratchaburi 11 November 1970. Lulusan sarjana teknik King Mongut's Institute of Technology Ladkrabang ini mengawali karier profesionalnya sebagai Manajer Teknik Instrumen di Thai Oil Public Company Limited pada 2011-2012.

Wiwattanawanich berkiprah di perusahaan tersebut sampai 2021 dengan portofolio jabatan sebagai Manajer Teknik Instrumen dan Pejabat Dukungan Teknis sejak 2017-2019, lalu menjadi Manajer Teknik Instrumen (ENIM) dan Fungsional Digitizer pada 2019-2021. Mulai 2021, Wiwattanawanich bergabung di TPIA sebagai Direktur Proyek Pemeliharaan dan Teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (17/12/2026) pada pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda rapat yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BTN mengumumkan perubahan waktu pelaksanaan rapat. Semula, rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Terbaru, perseroan mengundur waktu rapat menjadi pukul 14.00 WIB.

“...bersama ini kami informasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan mengubah waktu pelaksanaan Rapat,” tulis manajemen, Rabu (7/1/2026).

Adapun tidak ada perubahan mata acara dan ketentuan penyelenggara rapat. Manajemen menyebut, RUPSLB tetap mengacu pada mata acara dan ketentuan yang telah disampaikan dalam pemanggilan ulang rapat pada 16 Desember 2025.

Untuk diketahui, terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada hari ini, Jumat (19/12/2025).

Mengacu pada pemanggilan resmi perseroan yang diterbitkan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB Bank Mandiri akan membahas tiga mata acara utama.

Mata acara pertama adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini antara lain dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan.

Agenda kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Usulan ini didasarkan pada ketentuan tata kelola BUMN, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Bank Mandiri yang berada pada peringkat idAAA/Stable dan dikategorikan sangat sehat.

Sementara itu, mata acara ketiga adalah perubahan susunan pengurus perseroan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris. Agenda ini diusulkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB.

"Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal penambahan agenda perubahan pengurus pada RUPSLB Bank Mandiri tahun 2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu mata acara yang akan dimintakan persetujuan kepada rapat," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Kamis (18/12/2025).

Adapun, berdasarkan sumber Bisnis, Komisaris Bank Mandiri Yuliot akan diganti. Hal ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil Menteri (wamen) merangkap jabatan. Keputusan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang disampaikan pada sidang pleno terbuka di Ruang Sidang MK, Kamis (28/8/2025).

Saat ini, Yuliot menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM. Dia ditunjuk sebagai Komisaris BMRI pada RUPSLB yang diselenggarakan pada Senin (4/8/2025). "Komisaris Yuliot [diganti] karena wamen. Diganti Sekretaris BKPM," ujar sumber Bisnis.

Sebagai informasi, Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BPKM dijabat oleh Mohammad Rudy Salahuddin yang menjabat mulai tahun ini hingga sekarang. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Rudy Bun ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian RI dari 2024-2025.

Adapun, berikut susunan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri sebelum RUPSLB Desember 2025:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto

- Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali

- Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

- Komisaris: Luky Alfirman

- Komisaris: Yuliot

- Komisaris Independen: Mia Amiati

- Komisaris Independen: Zulkifli Zaini

Direksi:

- Direktur Utama: Riduan

- Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

- Direktur Operations: Timothy Utama

- Direktur Information Technology: Sunarto

- Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

- Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

- Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

- Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi

- Direktur Consumer Banking: Saptari

- Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

- Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

- Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Perombakan Pengurus BNI dan BRI

Dua bank pelat merah lainnya, yaitu BNI dan BRI telah menyelenggarakan RUPSLB sebelumnya. Dalam rapat pada Senin (15/12/2025), pemegang saham BBNI menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto yang masa jabatannya berakhir sejak 8 Oktober 2025, seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Lalu, dalam RUPSLB BBRI yang diselenggarakan Rabu (17/12/2025) terdapat keputusan untuk mengganti 4 direksi, yaitu posisi wakil direktur utama dan 3 direktur lainnya.

Para pemegang saham BBRI sepakat memberhentikan dengan hormat sejumlah pengurus, di antaranya Wakil Direktur Utama Agus Noorsanto, Direktur Human Capital & Compliance Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Manajemen Risiko Mucharom, dan Direktur Consumer Banking Nancy Adityasari.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Viviana merupakan Direktur Finance & Strategy BRI.

Kemudian, RUPSLB BBRI menunjuk Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking, dan Achmad Royadi sebagai Direktur Finance & Strategy.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Negara (Himbara) telah memulai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada akhir tahun ini. Salah satu agenda yang dibahas dalam RUPSLB bank milik pemerintah adalah perubahan susunan pengurus.

RUPSLB bank BUMN dimulai pada Senin (15/12/2025) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyelenggarakan RUPSLB pada kemarin, Rabu (17/12/2025).

Sementara, bank Himbara lainnya, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dijadwalkan menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025, lalu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) pada 22 Desember 2025, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pada 7 Januari 2026.

Dari dua bank yang telah melaksanakan RUPSLB, terdapat keputusan untuk merombak pengurus. Pemegang saham BBNI menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto yang masa jabatannya berakhir sejak 8 Oktober 2025, seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

RUPSLB turut memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Lalu, dalam RUPSLB BBRI yang diselenggarakan kemarin terdapat keputusan untuk mengganti 4 direksi, yaitu posisi wakil direktur utama dan 3 direktur lainnya.

Para pemegang saham BBRI sepakat memberhentikan dengan hormat sejumlah pengurus, di antaranya Wakil Direktur Utama Agus Noorsanto, Direktur Human Capital & Compliance Achmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Manajemen Risiko Mucharom, dan Direktur Consumer Banking Nancy Adityasari.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Viviana merupakan Direktur Finance & Strategy BRI.

Kemudian, RUPSLB BBRI menunjuk Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking, dan Achmad Royadi sebagai Direktur Finance & Strategy.

Rapat tersebut juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026, termasuk perubahannya.

Untuk RUPSLB Bank Mandiri yang akan diselenggarakan besok, terdapat tiga mata acara yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Sebelumnya, BMRI telah merombak susunan jajaran direksi dan komisaris pada RUPSLB yang diselenggarakan pada Senin (4/8/2025). Dalam rapat tersebut, Riduan yang sebelumnya Wakil Direktur Utama diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan posisi Darmawan Junaidi dan Henry Panjaitan sebagai sebagai Wakil Direktur Utama.

Kemudian, Timothy Utama digeser menjadi Direktur Operasional, sedangkan Sunarto ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi, serta Zulkifli Zaini yang menjabat Komisaris.

Jadwal RUPSLB BTN Mundur

BTN diketahui menunda pelaksanaan RUPSLB yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026. Selain perubahan jadwal, perseroan juga menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Manajemen BTN menjelaskan RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat. Pemanggilan ulang ini dilakukan menyusul adanya perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara yang diusulkan pemegang saham.

"Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat dan penambahan Mata Acara Rapat," tulis pengumuman yang disampaikan ke BEI pada Rabu (16/12/2025).

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal BTN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru diterbitkan.

Pemerintah melalui BP BUMN meminta seluruh BUMN segera melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sejalan dengan regulasi terbaru tersebut. Selain itu, BTN juga akan meminta persetujuan pemegang saham terkait pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Usulan agenda ini berasal dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Agenda lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan surat dari BP BUMN tertanggal 16 Desember 2025, pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan adanya perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris BTN yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tersebut.

Adapun, jika bank BUMN lain memiliki mata acara perubahan pengurus dalam RUPSLB, BSI hanya membahas dua mata acara, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Kantor Pusat BRI Jakarta, Rabu (17/12).

RUPSLB yang dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI menyetujui tiga mata acara rapat, yakni Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dalam agenda pertama, RUPSLB menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Perubahan tersebut antara lain mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, termasuk pengaturan mengenai hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.

Selain itu, perubahan Anggaran Dasar juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026, termasuk perubahannya.

Pada agenda ketiga, RUPSLB menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana telah ditetapkan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Komisaris Independen: Edi Susianto

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S

Direktur Treasury and International Banking: Farida Thamrin

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network and Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Legal and Compliance: Mahdi Yusuf

Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti

Direktur Finance and Strategy: Achmad Royadi

Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto.

Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan kinerja Perseroan menunjukkan tren yang konsisten menuju capaian akhir tahun yang solid.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diupayakan dapat berada di kisaran guidance tahun 2025 Perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik. Sementara kualitas Aset diperkirakan tetap berada pada level yang terkendali.

Adapun, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang terjaga hingga Triwulan III Tahun 2025, ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang pruden.

Secara konsolidasian, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp2.123 triliun, didorong oleh pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan sebesar 6,26% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pendanaan, Perseroan mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, tumbuh 8,25% yoy yang sebagian besar terbentuk dari dana murah (giro dan Tabungan) dengan komposisi 67,7%, sehingga mendukung efisiensi biaya dana Perseroan.

Kualitas aset Perseroan tetap terjaga, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang berada pada level 3,1%, dengan NPL Coverage mencapai 183,1%.

Hal ini mencerminkan kehati-hatian Perseroan dalam mengelola risiko kredit di tengah dinamika perekonomian.

Dari sisi funding, struktur DPK diproyeksikan masih ditopang oleh dana murah dengan rasio Current Account & Saving Account (CASA) yang mendukung efisiensi biaya dana secara berkelanjutan. Adapun profitabilitas diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan kinerja asset

"Dari sisi profitabilitas, laba bersih konsolidasian Perseroan tercatat sebesar Rp41,23 triliun, didukung oleh capaian Return on Asset (ROA) sebesar 2,7% dan Return on Equity (ROE) sebesar 17,0%," Hery dalam keterangannya.

Sementara itu, lanjut Hery, tingkat permodalan Perseroan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) konsolidasi dan bank only masing-masing sebesar 25,4% dan 23,0%.

"Yang memberikan ruang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang," kata Hery.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN seperti ANTM, BBNI, dan WIKA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini dengan perubahan susunan pengurus menjadi salah satu agendanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/12/2025), terdapat dua emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB.

Dua emiten BUMN tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Mata acara RUPSLB ANTM antara lain persetujuan perubahan anggaran dasar; pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2026-2030 termasuk perubahannya; serta perubahan pengurus.

Sementara, mata acara RUPSLB BBNI adalah perubahan anggaran dasar; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026; persetujuan hasil pengkinian dokumen recovery plan; serta pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Sementara itu, emiten BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB.

WIKA akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 termasuk dengan Perubahannya; serta persetujuan perubahan penggunaan dana penyertaan modal negara yang merupakan bagian dari right issue jilid II.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten media terafiliasi Bong Chandra, PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK) memberikan sinyal masuknya investor strategis seiring dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat (12/12/2025).

Dalam surat pengumuman RUPSLB, Direktur Utama FOLK Danny Sutradewa menyampaikan RUPSLB akan menetapkan dua agenda. Pertama, persetujuan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

"Kedua, persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan," paparnya dalam keterbukaan informasi di web Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (11/12/2025).

FOLK bersiap memasuki fase ekspansi baru lewat rencana private placement dan perombakan manajemen yang akan diputuskan dalam RUPSLB besok. Dua agenda ini dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat modal sekaligus membuka peluang masuknya investor besar atau grup konglomerasi.

Pergerakan FOLK ini terjadi di tengah konsolidasi yang lebih luas di ekosistem bisnis Bong Chandra. Sebelumnya, pada 2 Desember 2025, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, resmi masuk sebagai Komisaris Utama di PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) dan PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE).

Sebagai bagian dari ekosistem TRIN dan TRUE, FOLK sebagai investment holding company memegang peran penting dalam mengelola berbagai lini bisnis Bong Chandra, mulai dari gaya hidup, media, teknologi, hingga proyek properti Sequoia Hills. Posisi ini membuat FOLK dianggap ideal untuk menyerap investasi besar.

Dalam rencana private placement, FOLK akan menerbitkan hingga 394,8 juta saham baru atau maksimal 10% dari modal. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperluas dan mempercepat pengembangan portofolio bisnis strategis FOLK, termasuk Folkative, Finfolk, Dr Soap, USS Networks, R66 Media, Otospector, serta Sequoia Hills.

Aksi private placement sekaligus dipandang sebagai persiapan FOLK untuk menerima investor strategis dengan modal besar, sebuah pola yang umum terjadi saat konglomerat masuk ke perusahaan dengan ekosistem yang sudah siap berkembang.

Penyegaran direksi dan komisaris juga dilihat sebagai upaya meningkatkan tata kelola untuk bekerja sama dengan investor institusional.

Dengan modal yang diperkuat, manajemen yang disegarkan, dan ekosistem bisnis yang makin solid, FOLK kini berada pada momentum penting untuk naik kelas dan menjalin aliansi dengan grup konglomerasi besar.

FOLK Group tercatat di BEI pada 7 Agustus 2023. Dalam IPO, FOLK melepas 570 juta lembar saham baru, setara dengan 14,44% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga penawaran Rp100 per lembar.

Dengan demikian, potensi dana segar yang dihimpun dalam aksi IPO ini mencapai Rp57 miliar. PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi efek IPO FOLK.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB tersebut salah satunya yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

“Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tahun 2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu Mata Acara yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat,” tulis manajemen, dikutip Kamis (27/11/2025).

Selain perubahan susunan pengurus, dalam RUPSLB juga akan membahas terkait persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Untuk diketahui, Bank Mandiri sebelumnya telah melakukan pergantian direksi. Pada Agustus 2025, bank dengan logo pita emas itu mengangkat Riduan sebagai Direktur Utama menggantikan Darmawan Junaidi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Riduan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Sementara kursi Wakil Direktur Utama diisi oleh Henry Panjaitan. Posisi Direktur Operasi masih dijabat oleh Timothy Utama, sedangkan Direktur Teknologi Informasi dipegang oleh Sunarto.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri yang disetujui dalam RUPS 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto

Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris: Luky Alfirman

Komisaris: Yuliot

Komisaris Independen: Mia Amiati

Komisaris Independen: Zulkifli Zaini

Direksi

Direktur Utama: Riduan

Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan

Direktur Operations: Timothy Utama

Direktur Information Technology: Sunarto

Direktur Human Capital & Compliance: Eka Fitria

Direktur Risk Management: Danis Subyantoro

Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo

Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi

Direktur Consumer Banking: Saptari

Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten BUMN Karya akan mengubah anggaran dasar hingga pengurus menjelang prosesi merger. Adapun, Danantara Indonesia menyebut merger kontraktor pelat merah akan dilancarkan pada 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar. Langkah ini dilakukan sehubungan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, ketiganya juga mengumumkan bahwa agenda kedua rapat menyangkut pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026, termasuk dengan perubahannya.

Adapun, khusus Adhi Karya, mata acara ketiga RUPSLB terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan. Sementara itu, agenda ketiga WIKA adalah persetujuan perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari aksi rights issue perseroan.

Manajemen WIKA menyebutkan bahwa mereka telah melakukan asesmen internal terhadap seluruh proyek penerima PMN dan usulan proyek pengganti. Hasilnya, perseroan perlu melakukan perubahan penggunaan dana.

“Perseroan perlu melakukan perubahan peruntukkan tambahan dana PMN Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Pasal 114, Pasal 115 & Pasal 116 tentang Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara,” tulis laporan WIKA.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa proses kajian merger perusahaan konstruksi pelat merah masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan.

“Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk.

Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) digabung ke PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).

“Ya nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,” ucap Aminuddin.

Merger Dijadwalkan 2026

Adapun, rencana pemerintah untuk melakukan konsolidasi atau integrasi tujuh BUMN karya dipastikan mundur hingga tahun 2026. Penundaan ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan keuangan dan utang yang mendalam pada sejumlah perusahaan pelat merah di sektor ini.

Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan bahwa target awal penyelesaian konsolidasi di akhir tahun ini tidak memungkinkan.

Menurutnya, proses aksi korporasi ini harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh portofolio BUMN karya.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” kata Dony saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dony menyatakan bahwa masalah keuangan yang dihadapi BUMN karya saat ini cukup dalam, sehingga menjadi penghambat utama dalam proses konsolidasi.

Untuk melanjutkan tahapan integrasi, restrukturisasi utang perusahaan disebut menjadi langkah prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Adapun, setelah pembenahan dan penyehatan dilakukan, tahapan berikutnya adalah menempuh proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk mencerminkan nilai wajar aset perusahaan.

Apabila fundamental membaik, pengelompokan BUMN Karya baru dilakukan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan antar-BUMN terbaik.

Dalam tahapan implementasi, dia menjelaskan pemerintah akan mendahulukan perbaikan kondisi keuangan pada BUMN Karya yang terjerat masalah keuangan. Konsolidasi antara Nindya Karya dan Brantas Abipraya justru dilakukan belakangan, mengingat kedua perusahaan relatif lebih sehat.