BANDUNG, KOMPAS.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per lembar saham.

Selain pembagian dividen, RUPST emiten berkode BJBR ini beragendakan perubahan direksi dan komisaris.

Sejumlah nama masuk dalam jajaran baru, termasuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya merekomendasikan figur berintegritas untuk mengisi posisi strategis.

“Saya merekomendasikan orang-orang yang memiliki integritas,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dedi, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

Posisi Susi Pudjiastuti efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris Independen: Novian Herodwijanto
• Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris: Rudie Kusmayadi
• Komisaris: Herman Suryatman
• Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

• Direktur Utama: Ayi Subarna
• Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah
• Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
• Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana
• Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini
• Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman
• Direktur Operasional: Herfinia

Aset Tembus Rp 221 Triliun

Sepanjang 2025, bank bjb mencatat total aset sebesar Rp 221,3 triliun.

Capaian tersebut menjadikan bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Kinerja ini didukung oleh penguatan teknologi, penguasaan pasar, serta kolaborasi dengan pemegang saham.

RUPST juga menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

Perusahaan menegaskan akan terus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memperluas layanan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penentuan jajaran baru manajemen Bank BJB hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dilakukan dengan mengedepankan aspek integritas.

Dedi Mulyadi mengaku tidak menghafal seluruh nama yang masuk dalam struktur terbaru tersebut. Ia menyebut, rekomendasi yang diberikan lebih berfokus pada kualitas personal dibanding sekadar pengenalan individu.

“Nanti tanya saja langsung. Kan saya jujur saja tidak tahu satu-satu namanya, karena saya merekomendasikan orang-orang dalam BJB yang menurut saya memiliki integritas,” ujarnya di lokasi RUPST 2025 Bank Bjb di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/4/2026).

Saat disinggung mengenai kemungkinan masuknya Susi Pudjiastuti dalam jajaran, Dedi Mulyadi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di forum RUPS.

“Kita lihat nanti setelah RUPS ya. Yang jelas beliau adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat,” katanya.

Kabiro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan membenarkan jika Bu Susi akan diajukan sebagai calon Komisaris Utama bank BJB.

"Betul Bu Susi. Rencananya akan didampingi Pak Eydu [Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan]," katanya di lokasi RUPST.

Menurut Denny, nama Bu Susi dan Eydu akan diusulkan secara resmi dalam agenda RUPST yang membahas khusus terkait perubahan kepengurusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk perubahan susunan dewan komisaris perseroan. Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menetapkan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Kemal Azis Stamboel yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Selain itu, RUPST juga menetapkan Sendiaty Sondy sebagai komisaris baru perseroan. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris BTPN Syariah mengalami perubahan, sementara susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tetap.

Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail menyatakan penunjukan komisaris baru diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan.

“Dengan bergabungnya Ibu Sendiaty Sondy sebagai Komisaris, BTPN Syariah semakin memperkuat komitmen perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik [Good Corporate Governance],” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Seperti diketahui Sendiaty Sondy memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan nasional dan bank asing, khususnya dalam bidang manajemen risiko dan tata kelola konglomerasi keuangan.

Dalam perjalanan kariernya, Sendiaty berperan dalam merancang dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) sejak 2012. Pengembangan tersebut mencakup penyusunan risk appetite, penetapan batas risiko, pelaksanaan stress testing, serta kebijakan risiko yang diterapkan secara menyeluruh di organisasi.

Dia juga terlibat dalam pembentukan sejumlah unit strategis, antara lain divisi manajemen risiko keamanan siber, unit manajemen risiko perubahan iklim, serta divisi manajemen risiko terintegrasi yang mendukung penguatan ketahanan operasional dan tata kelola risiko dalam konglomerasi keuangan.

Dalam lingkup pengawasan konglomerasi keuangan, Sendiaty tercatat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengawasi pengelolaan risiko pada sejumlah entitas anggota grup keuangan, termasuk BTPN Syariah, PT BTPN Syariah Ventura, PT OTO Multiarta, dan PT Summit Oto Finance. Peran tersebut mencakup koordinasi antara entitas utama dan entitas anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta konsistensi penerapan manajemen risiko di tingkat grup.

Sedangkan Mulya Effendi Siregar memiliki rekam jejak panjang sebagai regulator dan industri perbankan syariah nasional. Dalam kariernya, Mulya pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014 hingga 2017.

Sebelumnya, ia berkarier di Bank Indonesia (BI), dengan posisi terakhir Asisten Gubernur. Dalam perjalanannya di BI, Mulya juga pernah menjabat Direktur Eksekutif di bidang riset dan regulasi perbankan dan perbankan syariah. Namanya juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di sejumlah anak usaha bank syariah BUMN.

Susunan Manajemen BTPB Syariah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Independen: Mulya Effendi Siregar
• Komisaris Independen: Dewie Pelitawati
• Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
• Komisaris: Sendiaty Sondy
  

Dewan Direksi (tidak mengalami perubahan)

• Direktur Utama: Hadi Wibowo
• Direktur Kepatuhan: Arief Ismail
• Direktur: Fachmy Achmad
• Direktur: Dwiyono Bayu Winantio
• Direktur: Dewi Nuzulianti
  

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua Dewan Pengawas Syariah: H. Ikhwan Abidin
• Anggota: H. Muhamad Faiz
• Anggota: H. Cecep Maskanul Hakim

Bisnis.com, JAKARTA - Bacelius Ruru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Minggu (12/4/2026), manajemen TOBA menyatakan Perseroan telah menerima surat pemberitahuan pengunduran diri Bacelius Ruru pada 9 April 2026.

Disebutkan bahwa permohonan pengunduran diri tersebut sehubungan dengan pertimbangan komitmen Bacelius terhadap beberapa jabatan rangkap yang saat ini dijalankan dan masa bakti di Perseroan yang telah melampaui 10 tahun.

"...serta pertimbangan bahwa perlu adanya proses regenerasi kepemimpinan untuk mendukung pencapaian target dan arah strategis Perseroan," tulis Direktur TOBA Alvin Firman Sunanda dalam pengumuman resmi TOBA.

Adapun, pengunduran diri Bacelius akan efektif sesuai dengan persetujuan rapat umum pemegang saham TOBA.

Mengutip laman resmi TOBA, Bacelius menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris independen Perseroan sejak 2019.

Saat ini, dia juga masih menjabat sebagai direktur utama PT Agung Podomoro Land Tbk dan presiden komisaris independen PT Polychem Indonesia Tbk.

Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah menduduki posisi-posisi kunci,seperti presiden komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Perseroan Pengelola Aset.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki pengalaman luas dalam pengawasan pasar modal dan manajemen BUMN, termasuk peran sebagai ketua Bapepam dan direktur jenderal di Kementerian Keuangan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. merombak jajaran komisaris dan mengangkat Tae Doo Kwon sebagai Wakil Komisaris Utama perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada hari ini, Kamis (12/3/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pemegang saham menyetujui pengunduran diri Seng Hyup Shin dari jabatan Wakil Komisaris Utama yang berlaku efektif sejak penutupan rapat.

Sebagai penggantinya, perseroan menunjuk Tae Doo Kwon yang saat ini menjabat sebagai Head of Global Growth Support Division di KB Kookmin Bank, salah satu entitas utama dalam grup keuangan Korea Selatan KB Financial Group.

Tae Doo Kwon juga memiliki pengalaman panjang di KB Kookmin Bank, antara lain sebagai Managing Director of Global Business Group dan General Manager of Global Planning Department.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perubahan susunan pengurus tersebut merupakan bagian dari langkah strategis perseroan untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat transformasi bisnis bank.

“Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta mendorong transformasi digital secara berkelanjutan,” ujar Kunardy dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, susunan Dewan Komisaris KB Bank menjadi Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama, Tae Doo Kwon sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Stephen Liestyo dan Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bank menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Jerry Marmen

• Wakil Komisaris Utama: Tae Doo Kwon*

• Komisaris Independen: Stephen Liestyo

• Komisaris Independen: Hae Wang Lee

Direksi

• Direktur Utama: Kunardy Darma Lie

• Direktur: Robby Mondong

• Direktur: Dodi Widjajanto

• Direktur: Henry Sawali

• Direktur: Jung Ho Han

• Direktur: Jang Hyuk Im

• Direktur: Widodo Suryadi

• Direktur: Ju Hwan Yi*

• Direktur: Yungki Prabowo*

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menyampaikan keterbukaan informasi terkait masa jabatan Dewan Komisaris perusahaan. Hal ini menegaskan masa jabatan Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama akan diputuskan pada RUPS terdekat.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pasar modal serta komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi kepada publik dan pemegang saham. Informasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/3/2026).

Kiai Said Aqil Siroj Ditunjuk Jadi Komisaris Utama IBFN, Masa Jabatan 5 Tahun



Diterangkan bahwa pengumuman ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 mengenai keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten dan perusahaan publik.

Selain itu, KAI juga mengacu pada Keputusan Para Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 29 Tahun 2026 tertanggal 5 Januari 2026 yang berkaitan dengan persetujuan pengalihan saham, perubahan struktur permodalan, serta perubahan anggaran dasar perusahaan.

Perseroan juga merujuk pada Surat Badan Pengelola BUMN Nomor S-12/WK2.BPU/01/2026 tertanggal 13 Januari 2026 tentang penegasan masa jabatan direksi dan dewan komisaris.

Dalam laporan tersebut, manajemen KAI menyampaikan bahwa masa jabatan Said Aqil Siroj, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, akan berlaku sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terdekat. Selain Said Aqil, laporan ini juga mencakup status masa jabatan Diah Natalisa yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan, yang juga akan berakhir pada agenda RUPS yang sama.

"Kami menyampaikan bahwa masa jabatan Sdr. Said Aqil Siroj sebaga Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Sdri. Diah Natalisa sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat," tulis Laporan KAI kepada OJK dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu (4/4/2026).

Jelang Muktamar ke-35 NU, Kiai Imam Jazuli Ungkap 4 Kriteria Calon Rais Aam PBNU



Terkait dampaknya, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan bahwa berakhirnya masa jabatan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha emiten secara keseluruhan. Perubahan ini dipandang sebagai bagian dari prosedur administratif dan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Hingga saat ini, perseroan belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut maupun rincian mengenai siapa yang akan mengisi posisi tersebut ke depannya. Said Aqil Siroj sendiri telah menduduki kursi Komisaris Utama KAI sejak tahun 2021 sebelum akhirnya memasuki masa transisi jabatan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Debat sengit terjadi antara Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa eks Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, Wa Ode Nur Zainab dalam sidang kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021.

Mulanya, Wa Ode menanyakan pihak yang memerintahkan melakukan audit terkait jual-beli LNG karena ditemukan kejanggalan. Namun, Ahok tidak mengingat dengan jelas pihak yang menginstruksikan untuk melakukan audit dan hanya menyampaikan audit dilakukan antara BPK atau BPKP.

Wa Ode melanjutkan apakah Ahok mengingat pembelian LNG Corpus Christi. Namun, Ahok tidak mengetahui pembelian tersebut karena saat pembelian terjadi dirinya baru menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

"Saya tidak tahu yang pasti waktu kami masuk, perjanjian beli itu sudah ada tanda tangan SPA (Sales Purchase Agreement)," katanya dalam persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Ahok merasa pertanyaan PH tidak substansial dan kembali menegaskan dirinya hanya mengetahui laporan rapat BOD-BOC mengenai adanya potensi kerugian atas kontrak LNG karena tidak ada pembeli. Usai memaparkan pernyataan, Wa Ode menimpal argumen agar Ahok menjawab sesuai pertanyaan.

"Bapak menjawab pertanyaan saya saja. Jawabannya bapak tidak tahu atau tidak bisa menjawab silahkan, Pak. Saya berhak menanyakan," ujar Wa Ode.

Wa Ode menyinggung bahwa semua saksi yang diperiksa mengetahui pembelian LNG terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Ahok menyampaikan bahwa yang dimaksud Wa Ode adalah untuk menebus Take or Pay (TOP) bukan pembelian.

Perdebatan semakin sengit antara Ahok dengan Wa Ode. Keduanya saling lempar argumen dengan nada tinggi.

Ahok kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan hanya berdasarkan hasil audit berupa pembelian yang menyalahi aturan. Dia menambahkan tidak ada tujuan untuk membuat Hari Karyuliarto menjadi tersangka.

"Kalau ibu mau, ibu panggil direksi jadi saksi ibu saja supaya ibu tanya sama mereka kenapa dalam laporan resmi rapat BOD-BOC melaporkan akan ada ketugiaan ratusan juta," jelas Ahok.

Wa Ode merasa pernyataan Ahok mengalihkan pembicaraan dan mengatakan pertanyaan yang dilontarkan ditujukan untuk Ahok, bukan pihak lain.

"Saya juga tanya maksud apa Pak Hari ngomong di media panggil saya? Emang saya musuhan sama anda? Saya tidak pernah cari musuh," ucap Ahok.

"Saudara yang melaporkan kasus ini!" balas Wa Ode.

"Saya lapor, saya Komut!" timpal Ahok.

Sontak ruang sidang menjadi riuh dengan balasan sahutan para pengunjung. Hakim Ketua, Suwandi berupaya meredakan tensi persidangan dan meminta kedua belah pihak tidak terbawa emosi.

"Saksi sebentar, santai aja, jangan terbawa emosi. Penasehat Hukum juga jangan terlalu ini. Saksi ini kan dapat laporan dari dewan direksi pada saat rapat akan ada kerugiaan, dia tindak lanjuti. Itu saja, selesai sudah," tegas Suwandi.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten semen pelat merah, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) melaporkan telah menerima surat pengunduran diri Inosentius Samsul dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (25/2/2026), manajemen SMBR menyatakan surat pengunduran diri diterima pada tanggal 24 Februari 2026. Langkah ini merujuk pada ketentuan POJK No.33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Inosentius Samsul, dalam surat pengunduran dirinya, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sehubungan dengan adanya potensi rangkap jabatan.

Untuk itu, keputusan pengunduran diri dilakukan demi mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan independensi fungsi pengawasan.

“Saya memandang perlu untuk tidak lagi melanjutkan jabatan sebagai Komisaris Utama PT Semen Baturaja [Persero] Tbk. Pengunduran diri tersebut saya mengusulkan agar berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2026,” ucapnya.

Inosentius turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus dan insan SMBR atas kerja sama yang terjalin selama masa jabatannya. Dia berharap perseroan dapat terus berkembang dan mencatatkan kinerja yang lebih baik.

Sebagaimana diketahui, Inosentius Samsul merupakan pejabat yang diangkat sebagai Komisaris Utama Semen Baturaja berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024.

Sementara itu, manajemen SMBR menyampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 27 POJK No.33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan memiliki waktu paling lambat 90 hari sejak diterimanya surat pengunduran diri untuk menyelenggarakan rapat tersebut. Adapun waktu pelaksanaan RUPS akan disampaikan oleh perseroan lebih lanjut.

Dari lantai bursa, saham SMBR bertengger di level Rp286 hingga pukul 15.11 WIB, Rabu (25/2). Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 0,69% sejak awal tahun dan melorot 1,38% dalam kurun tiga bulan terakhir.

IDXChannel - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) mengumumkan pengunduran diri Inosentius Samsul dari jabatannya sebagai komisaris utama perseroan.

Manajemen SMBR menyampaikan, bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima pada 24 Februari 2026.

“Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Inosentius Samsul dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (25/2/2026).

Perseroan menyatakan, keputusan atas pengunduran diri tersebut akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diselenggarakan paling lambat 90 hari sejak tanggal diterimanya surat dari Inosentius.

Sebagai informasi, Inosentius Samsul ditetapkan sebagai komisaris utama SMBR pada 27 Mei 2025. Sebelumnya, dia telah lebih dulu menjabat sebagai komisaris perseroan sejak November 2023.

Dalam perjalanan kariernya, Inosentius mengawali karier sebagai Staf Sekretariat Jenderal DPR RI pada periode 1990-1995. Dia kemudian meniti berbagai posisi strategis hingga dipercaya menjadi Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada 2020.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pengurus perseroan. Perubahan tersebut mencakup pergantian posisi komisaris utama hingga level direksi.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyatakan bahwa perubahan tersebut diputuskan melalui Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. 126/2026 dan SK.054/DI-DAM/DO/2026 tertanggal 13 Februari 2026.

Dalam surat tersebut, pemegang saham memberhentikan dengan hormat Yudo Margono sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Sebagai gantinya, Denny Abdi ditunjuk untuk menduduki posisi Komisaris Utama, didampingi oleh Mukri yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

Denny saat ini merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI. Sementara Soegeng sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Brantas Abipraya.

Perubahan juga terjadi di kursi direksi melalui SK No 124/2026. Pemegang saham mengukuhkan pemberhentian Moeharmein Zein Chaniago sebagai Wakil Direktur Utama dan menunjuk Sugeng Rochadi sebagai penggantinya.

“Perseroan juga memberhentikan dengan hormat Agung Fajarwanto dari jabatan Direktur Operasi I dan Sugiarti dari jabatan Direktur Manajemen Risiko,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, perseroan melakukan rotasi terhadap Gunadi yang semula menjabat Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi I.

Sementara itu, tiga nama baru masuk dalam jajaran direksi yakni Mardiansyah sebagai Direktur Operasi II, Fatma Dewi Setyowati sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Iwan Hermawan sebagai Direktur Operasi III.

Manajemen menyatakan bahwa perubahan pengurus ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan secara keseluruhan.

Berikut adalah susunan terbaru dewan komisaris dan direksi Hutama Karya:

Dewan Komisaris Hutama Karya 2026

• Komisaris Utama: Denny Abdi
• Komisaris: Mukri
• Komisaris: Essy Asiah
• Komisaris: Andus Winarno
• Komisaris Independen: R. Wahyu Muryadi
• Komisaris Independen: Siti Jamaliah Lubis
• Komisaris Independen: Mudanto Hatta

Direksi Hutama Karya 2026

• Direktur Utama: Koentjoro
• Wakil Direktur Utama: Sugeng Rochadi
• Direktur Keuangan: Eka Setya Adrianto
• Direktur Manajemen Risiko: Fatma Dewi Setyowati
• Direktur Human Capital & Legal: Muhammad Fauzan
• Direktur Operasi I: Gunadi
• Direktur Operasi II: Mardiansyah
• Direktur Operasi III: Iwan Hermawan

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) mengumumkan kabar duka atas meninggalnya komisaris utama sekaligus komisaris independen perseroan, Muliandy Nasution pada 10 Januari 2026.

"Perseroan menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Muliandy Nasution serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi Almarhum selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di perseroan," tulis Direktur Utama ENVY Dato' Sri Mohd Sopiyan bin Mohd Rashdi dalam keterbukaan informasi, Senin (12/1/2026).

Manajemen ENVY segera memutuskan susunan terbaru Dewan Komisaris Perseroan akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya, sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menduduki kursi komisaris utama ENVY, Muliandy Nasution menjabat sebagai CEO & Managing Partner, FATH CAPITA dan Deputi Ketua IV Keprofesian BKTI-PII.

Pemegang saham ENVY antara lain Weiser Global Capital Markets Ltd Lebih 6,01 persen, PT Envy Manajemen Konsultansi 7,24 persen, Masyarakat Non Warkat 86,675 persen, dan Saham Treasury 0,075 persen.

Adapun Envy Technologies memiliki tiga anak usaha dengan kepemilikan di atas 70 persen yakni PT Envy Kapital Internasional, PT Envy Unity Indonesia, dan PT Ritel Global Solusi.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) emiten BUMN Karya PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) telah mengangkat nama baru di jajaran Komisaris Utama serta Direktur.

Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita mengatakan dalam RUPSLB yang digelar pada Selasa (23/12/2025) itu, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Sutrisno sebagai Komisaris Utama. Sutrisno menggantikan Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Kemudian, pergeseran juga terjadi di jajaran Direksi. Paulus Budi Kartiko diangkat sebagai Direktur Operasi II menggantikan Dhetik Ariyanto.

Emmy menjelaskan perombakan pengurus itu ditetapkan guna memperkuat arah transformasi dan kepemimpinan di Waskita Karya. Selain itu, perombakan pengurus menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk menjaga organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

Perseroan berharap seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPSLB dapat membuat proses perencanaan sekaligus pengambilan keputusan strategis lebih efektif serta responsif.

“Perseroan yakin komposisi pengurus yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis Waskita,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/12/2025).

Selain perombakan pengurus, RUPSLB juga memutuskan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

"RUPSLB menjadi bentuk dukungan pemegang saham terhadap langkah strategis manajemen dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko yang kuat," kata Ermy.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Waskita Karya usai RUPSLB Selasa (23/12/2025):

Komisaris

Komisaris Utama: Sutrisno

Komisaris Independen: Aqila Rahmani

Komisaris: Ade Abdul Rochim

Komisaris Independen: Muhammad Harrifar Syafar

Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Zamri

Komisaris: Hasby Muhammad Zamri

Direksi

Direktur Utama: Muhammad Hanugroho

Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno

Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital: Rudi Purnomo

Direktur Operasi I: Ari Asmoko

Direktur Operasi II: Paulus Budi Kartiko