#30 tag 24jam
SAPUHI Dukung Umrah Mandiri, Sindir Travel yang Takut Rezeki Seret
SAPUHI mendukung legalisasi umrah mandiri oleh pemerintah. SAPUHI menilai ini sejalan dengan peraturan Arab Saudi dan potensi jemaah Indonesia. [444] url asal
#sapuhi #umrah-mandiri #umrah #haji #uu-nomor-8-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji-dan-umrah #pihu #cnnindonesia-com #allah #dpr-ri #ppiu #pemerintah-indonesia #dahnil-anzar-simanjunta
(CNN Indonesia - Ekonomi) 26/10/25 15:17
v/16250/
Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) mengomentari keputusan Pemerintah Indonesia dan DPR RI yang resmi melegalkan umrah mandiri.
Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi menilai tidak ada yang aneh dari pelegalan umrah mandiri. Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan di Arab Saudi, sehingga rakyat Indonesia yang selama ini umrah mandiri tidak akan dianggap ilegal.
"Kalaupun ada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang merasa kebakaran jenggot karena ketakutan rezekinya diambil atau hilang gara-gara umrah mandiri, terlalu mengada-ada," kata Syam kepada CNNIndonesia.com, Minggu (26/10).
"Dan agak dipertanyakan keIslamannya, bahkan keimanannya, kok sejauh itu? Kalau kita yakin rezeki sudah diatur dan tidak akan ketukar, ya tentunya tidak harus punya pendapat yang merasa akan dirugikan dan seterusnya," tegasnya.
Syam mencatat penduduk muslim Indonesia saat ini tembus 200 juta, sedangkan jemaah umrah ada sekitar 1,5 juta orang per tahun. Hal tersebut diklaim memang menjadi potensi yang cukup luar biasa.
SAPUHI menegaskan pihaknya tidak takut kehilangan pangsa pasar selepas adanya aturan umrah mandiri. Syam bahkan mendukung target-target pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen year on year (yoy) yang diharapkan terwujud dengan izin Allah SWT.
"Sehingga tidak perlu khawatir akan adanya pangsa pasar yang hilang akibat calon konsumen atau jemaah kita pergi sendiri secara mandiri," ucapnya.
"Jadi, tidak perlu kita berdialog dengan pemerintah karena ini sudah didiskusikan oleh pemerintah dengan DPR sebagai wakil kita. Sehingga kita anggap ini jalan yang terbaik," tambah Syam.
Umrah mandiri dilegalkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Beleid ini merupakan revisi ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Sebelumnya, umrah hanya bisa dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sedangkan saat ini diperbolehkan ditempuh secara mandiri.
"Perjalanan ibadah umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui menteri," bunyi Pasal 86 Ayat (1) beleid anyar tersebut.
Terpisah, Kementerian Haji dan Umrah mengatakan keputusan melegalkan umrah mandiri itu didasari oleh perubahan-perubahan yang sangat radikal dalam perkembangan ekosistem ekonomi haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut selama ini banyak jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah melakukan umrah mandiri. Ini tidak terlepas dari aturan otoritas Arab Saudi yang memang membuka peluang pelaksanaan umrah mandiri.
"Bagaimana dengan mekanismenya? Akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan umrah mandiri ini, mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia, melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia," tuturnya saat dikonfirmasi.
"Sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jemaah umrah yang berangkat ke Saudi Arabia dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jemaah-jamaah umrah tersebut," sambung Dahnil.
Umrah Mandiri, Amphuri Singgung Dana Masyarakat Lari ke Luar Negeri
Amphuri menyoroti dampak negatif dari aturan Umrah Mandiri yang kini diatur secara legal [415] url asal
#umrah-mandiri #amphuri #haji-dan-umrah #regulasi-umrah #ekonomi-umat #penipuan-umrah #ppiu #perjalanan-ibadah #arab-saudi #antara #amphuri #zaky-zakariya #jakarta #komisi-viii #ppiu #pihu #unda
(CNN Indonesia - Ekonomi) 25/10/25 10:40
v/15347/
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyoroti dampak negatif dari aturan Umrah Mandiri yang kini diatur secara legal di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amphuri Zaky Zakariya mengatakan ketentuan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha haji-umrah di seluruh Indonesia, karena berpotensi menimbulkan risiko besar bagi jamaah, ekosistem keumatan, dan kedaulatan ekonomi umat.
"Jika legalisasi umrah mandiri benar-benar diterapkan tanpa pembatasan, maka akan terjadi efek domino," ujar Zaky di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.
Secara konsep, kata dia, umrah mandiri dipahami sebagai perjalanan ibadah yang dilakukan jamaah tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.
Zaky menilai legalisasi umrah mandiri membuka peluang bagi korporasi dan platform global, seperti Online Travel Agent perjalanan internasional untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU lokal.
"Jika hal ini dibiarkan, kedaulatan ekonomi umat akan tergerus. Dana masyarakat akan mengalir keluar negeri, sementara jutaan pekerja domestik kehilangan penghasilan," katanya.
Ia menjelaskan sektor umrah dan haji selama ini menyerap lebih dari 4,2 juta tenaga kerja, mulai dari pemandu ibadah, penyedia perlengkapan, hingga pelaku UMKM di daerah.
Selain itu legalisasi umrah mandiri juga berpotensi menurunkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mengurangi penerimaan pajak karena nilai tambah ekonomi bergeser ke luar negeri.
Menurut Zaky, umrah mandiri tidak dapat disamakan dengan perjalanan wisata biasa karena ibadah umrah merupakan ibadah mahdhah yang membutuhkan bimbingan dan nilai spiritual.
"Jika peran lembaga keagamaan seperti pesantren, ormas Islam, dan PPIU diabaikan, maka nilai-nilai rohani yang selama ini menyertai perjalanan ibadah akan hilang. Umrah bisa berubah menjadi sekadar transaksi digital tanpa makna spiritual," ujarnya.
Zaky menilai konsep Umrah Mandiri tampak memberikan kebebasan, tapi sebenarnya mengandung risiko besar, seperti bimbingan manasik, perlindungan hukum, maupun pendampingan di Tanah Suci.
"Jika terjadi gagal berangkat, penipuan, atau musibah seperti kehilangan bagasi dan keterlambatan visa, tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Di samping itu jamaah juga bisa terjerat pelanggaran aturan di Arab Saudi karena minimnya pemahaman terhadap regulasi setempat, seperti batas waktu visa (overstay), larangan berpakaian beratribut politik, atau aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum.
"Sejarah mencatat banyaknya kasus penipuan umrah dan haji, termasuk tragedi besar pada 2016 ketika lebih dari 120 ribu orang gagal berangkat. Dengan pengawasan ketat saja penipuan masih terjadi, apalagi bila praktik umrah mandiri dilegalkan," ujarnya.
Zaky mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI serta DPR RI melalui Komisi VIII agar memberikan batasan teknis yang jelas agar tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)