Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong pengembang proaktif mengakselerasi perumahan nasional bagi masyarakat.

Dirinya menegaskan pentingnya respons cepat dan solusi konkret terhadap setiap hambatan yang muncul. Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam memahami regulasi serta menyampaikan persoalan di lapangan.

“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Pengusaha berjuang untuk kepentingan usahanya, sementara saya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun tidak apa-apa, kita harus terbuka dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik,” katanya.

Ara juga menyoroti pentingnya pendekatan segmentasi dalam penyediaan rumah subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini semakin inklusif, tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” katanya.

Bahkan, lanjut Ara, dalam waktu relatif singkat pemerintah telah meningkatkan target penyediaan rumah subsidi secara signifikan.

“Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” tambahnya.

Kehadiran sektor perbankan dan lembaga standardisasi menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun ekosistem perumahan yang kokoh. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan serta penerapan standar kualitas menjadi faktor kunci dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui koordinasi intensif ini, Kementerian PKP optimistis berbagai hambatan dapat segera diatasi, sehingga percepatan pembangunan perumahan dapat terus ditingkatkan serta memastikan setiap program perumahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Beno Prasetio, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat menjalankan tugasnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud empati kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh ahli waris.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus benar-benar hadir terutama saat musibah terjadi. Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitaan media massa pada 16 April dan langsung menindaklanjutinya untuk memastikan status kepesertaan serta hak perlindungan yang dimiliki almarhum.

“Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Beno Prasetio. Dalam situasi duka seperti ini, BPJS Ketenagakerjaan harus hadir dengan cepat, penuh kepedulian, dan memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh keluarganya,” ujar Saiful.

Menindaklanjuti informasi media massa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada 16–17 April 2026 untuk memastikan proses penjaminan, verifikasi, hingga penyelesaian klaim berjalan lancar.

“Tanpa menunggu pengajuan dari keluarga, kami langsung bergerak proaktif. Seluruh proses administrasi diselesaikan dalam satu hari sehingga manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dapat segera diterima oleh keluarga almarhum,” kata Saiful.

Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja yang dialami peserta, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp281 juta kepada ahli waris almarhum, Sri Suryani, selaku istri almarhum. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Saiful, langkah cepat dan proaktif ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan yang proaktif, responsif, mudah, dan tepat bagi peserta.

“Bagi kami, perlindungan bukan hanya soal besaran manfaat, tetapi juga kecepatan dan kepastian layanan. Karena itu, kami terus memperkuat layanan proaktif dan one-day service agar hak peserta dapat segera terpenuhi,” ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pendampingan khusus kepada ahli waris mengingat Sri Suryani memiliki keterbatasan pendengaran, sehingga seluruh proses layanan dilakukan secara inklusif dan penuh kepedulian.

Saiful juga mengapresiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para Pegawai Harian Lepas, termasuk petugas PPSU.

“Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kami mengajak seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk memastikan diri mereka terlindungi BPJS Ketenagakerjaan agar ketika risiko terjadi, pekerja dan keluarganya tidak menghadapi situasi ini sendirian,” tutupnya.

Hadir di sela kegiatan, Camat Pasar Minggu, Guguk Tri Rahayu, menyampaikan apresiasi atas proaktif dan respons cepat BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan hak keluarga almarhum dapat segera diterima.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga tidak menyangka prosesnya bisa berjalan begitu cepat tanpa bertele-tele. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, manfaatnya bisa langsung dirasakan. Saya berharap hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, agar ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili keluarga ahli waris, Margiyono menyampaikan terima kasih atas layanan proaktif cepat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak menyangka proses klaim bisa berjalan secepat ini, per hari ini santunan juga telah diterima Ibu Suryani selaku ahli waris almarhum. Semoga manfaat yang kami terima dapat dimanfaatkan oleh keluarga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan serius terkait budaya laporan yang tidak akurat atau cenderung “menyenangkan atasan” di lingkungan birokrasi. Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut fenomena laporan palsu atau tidak objektif sebagai bagian dari budaya lama yang harus diubah karena berpotensi menghasilkan kebijakan yang keliru.

“Budaya ABS, asal bapak senang, itu sudah membudaya. Ini bagian dari masalah kita,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan dirinya siap menerima laporan yang tidak menyenangkan demi memastikan keputusan yang diambil berbasis data yang akurat.

Dia mengaku aktif memantau berbagai sumber informasi, termasuk kritik di media sosial, podcast, hingga platform digital seperti YouTube.

“Yang menyakitkan pun saya tonton. Itu justru membuat saya lebih waspada,” ujarnya.

Menurutnya, kritik—termasuk yang disampaikan dengan cara kurang baik—tetap bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kualitas kebijakan.

Perkuat Cross-Check dan Turun ke Lapangan

Untuk memastikan kebenaran laporan, Prabowo menegaskan pentingnya verifikasi berlapis. Dia mengaku kerap langsung memanggil pejabat terkait, meminta data pembanding, hingga mengirim tim untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Prabowo menekankan bahwa kesalahan data bukan hal sepele, terutama dalam konteks kepemimpinan. Dia mencontohkan pengalamannya di militer, di mana informasi yang tidak disampaikan secara jujur bisa berakibat fatal.

Dia mengisahkan kejadian saat menjabat Komandan Kopassus, di mana insiden kecelakaan helikopter tidak langsung dilaporkan kepadanya.

“Alasannya tidak enak menyampaikan. Tapi itu keliru. Pemimpin harus tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan perlunya perubahan budaya kerja di pemerintahan, dari yang cenderung menutupi masalah menjadi terbuka terhadap fakta, meskipun pahit.

“Kita harus berani menghadapi kebenaran. Walaupun sakit, kita harus terima,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menghindari masalah, melainkan harus proaktif mencari dan menyelesaikannya.

“Pemimpin yang baik harus ‘rush to the problem’, kejar masalah, dan selesaikan,” kata Prabowo.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menerima laporan yang sekadar menyenangkan, melainkan laporan yang jujur dan apa adanya.

Dengan pendekatan tersebut, dia berharap tercipta budaya baru dalam pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.

“Saya belajar banyak, seorang pemimpin yang baik, tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, justru lihat kesulitan, Harus dikejar kesulitan itu, rush to the problem, solve the problem,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait proses pengajuan klaim asuransi. Banyak korban berharap perusahaan asuransi memberikan relaksasi atau keringanan syarat dokumen, mengingat situasi darurat membuat mereka kesulitan mengakses atau melengkapi berkas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menegaskan bahwa berbagai pihak, termasuk perusahaan asuransi, sudah berusaha memberikan keringanan bagi para terdampak. Salah satu perhatian utama adalah kemungkinan dokumen klaim milik nasabah hilang atau rusak akibat bencana.

Dalam kondisi seperti ini, perusahaan asuransi diminta tidak memaksakan kelengkapan dokumen seperti prosedur normal.

“Kami mengimbau kepada anggota, tolong dicarikan solusi. Ketika satu atau dua [dokumen] tidak ada, tolong dicarikan solusi,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung AAJI, Jakarta, Senin (8/12/2025).

AAJI juga telah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan asuransi jiwa untuk lebih cepat dan proaktif membantu nasabah terdampak banjir. Perusahaan tidak hanya diminta menunggu nasabah datang mengajukan klaim, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari tahu siapa saja pemegang polis yang kemungkinan terdampak.

Budi menambahkan, bila memungkinkan, kantor pemasaran atau kantor layanan terdekat sebaiknya menghubungi nasabah secara langsung agar proses bantuan dan klaim dapat berjalan lebih cepat dan tidak menyulitkan korban.

“Saya tahu sebagian perusahaan asuransi sudah menghubungi nasabah maupun pegawainya, tetapi kontak tidak selalu mudah pada pekan kemarin,” ujarnya.

Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI, Albertus Wiroyo Karsono, turut menjelaskan bahwa relaksasi klaim diberikan melalui imbauan AAJI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lewat imbauan itu, perusahaan asuransi jiwa diminta mempercepat proses klaim dan bersikap lebih proaktif dalam membantu nasabah.

Biasanya, proses klaim dilakukan atas inisiatif nasabah yang menghubungi perusahaan. Namun, karena situasi bencana, perusahaan justru diminta untuk menghubungi nasabah terlebih dahulu, mengecek apakah mereka terdampak, sekaligus membuka lebih banyak kanal komunikasi agar korban dapat mengajukan klaim dengan mudah.

“Kita sangat prihatin dengan bencana tersebut, yang kalau kita lihat justru banyak menimpa masyarakat menengah ke bawah. Jadi, kita proaktif justru, melihat sendiri, mencari sendiri melihat sendiri, [dan] membuka kanal-kanal agar akses klaim lebih mudah,” ujarnya.

Terkait perkembangan klaim, Albertus menyampaikan bahwa hingga hari ini baru satu klaim yang masuk dari Sumatra Utara dengan nilai sekitar Rp122 juta. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena komunikasi di wilayah bencana masih sulit, sementara korban masih fokus memulihkan keadaan.

Adapun, AAJI memperkirakan bahwa total klaim asuransi jiwa akibat banjir Sumatra berada di kisaran Rp50 miliar—100 miliar. Total pertanggungan asuransi jiwa di wilayah terdampak bisa mencapai triliunan rupiah. (Putri Astrian Surahman)