Bisnis.com, SEMARANG — Perum Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung petani di Kabupaten Blora. Hasil produksi jagung dari petani akan diolah menjadi pakan ternak dan bioetanol.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa kebutuhan bioethanol secara nasional membutuhkan bahan baku sekitar 3,2 juta ton jagung. Masa tanam jagung yang relatif singkat, yakni sekitar tiga bulan, bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi petani.

“Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung yang ada di Blora, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirut Bulog dalam kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II yang dilaksanakan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis (3/4/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Blora Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, dan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan pentingnya hilirisasi komoditas jagung di Blora. Sebagai produsen jagung terbesar kedua di Jateng, Arief mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ini dijual ke luar daerah dalam bentuk jagung mentah.

“Kami berharap ada hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik pakan. Selama ini jagung dari Blora banyak dibawa keluar daerah. Jika hilirisasi terwujud, nilai ekonomi petani akan meningkat dan kesejahteraan semakin baik,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pentingnya peningkatan produksi jagung nasional. “Kebutuhan jagung nasional untuk pakan mencapai 15 juta ton per tahun. Selain itu, kita juga diarahkan untuk mengembangkan 1 juta hektare jagung untuk bioetanol. Blora menjadi titik awal pengembangan tersebut," ujar Yudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan, kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi jagung dalam negeri.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto memastikan kecukupan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin), yang menjadi salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional.

Kebijakan ini menjadi bagian dari pengaturan perdagangan bilateral yang memungkinkan industri memperoleh jagung dengan spesifikasi dan standar mutu sesuai kebutuhan produksi.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).

Ia menjelaskan, jagung asal AS dinilai memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri domestik, sehingga dapat mendukung keberlanjutan produksi sektor tersebut.

Menurut Haryo, kebijakan ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri makanan dan minuman yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia menyebut, sektor industri MaMin berkontribusi sebesar 7,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyumbang sekitar 21 persen dari total ekspor industri nonmigas, atau senilai 48 miliar dollar AS.

Selain itu, sektor ini juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah menilai, kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas produksi, daya saing ekspor, serta keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional, khususnya di sektor makanan dan minuman.

“Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13 persen terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri non-migas, serta menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan pengembangan jagung sebagai bahan baku industri pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari target swasembada jagung 2026 dengan proyeksi produksi mencapai 18 juta ton pipilan kering.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk memperluas pemanfaatan jagung untuk tidak hanya sebagai pakan ternak, melainkan sebagai bahan baku industri pangan dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementan Tiurmauli Silalahi mengatakan penguatan hubungan petani dan industri dilakukan melalui pengembangan varietas jagung pangan yang sesuai kebutuhan industri.

“Saat ini Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai provinsi sentra jagung untuk memastikan pasokan industri berjalan berkelanjutan,” ujar Tiurmauli dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menilai pengembangan jagung pangan semakin memungkinkan seiring dukungan teknologi pengolahan yang kian maju.

“Melalui penguatan kemitraan dan hilirisasi, jagung tidak hanya menjadi komoditas pakan, tetapi juga sumber bahan baku industri pangan bernilai tambah tinggi bagi ekonomi nasional,” kata Yudi.

Pemerintah optimistis strategi ini akan menempatkan jagung sebagai komoditas strategis yang tidak hanya menopang sektor peternakan, tetapi juga menjadi pondasi pertumbuhan industri pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan potensi produksi jagung pada Januari—Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi tersebut ditopang surplus dan stokcarry oversekitar 4,5 juta ton berdasarkan neraca pangan nasional. Alhasil, pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor. Adapun untuk melindungi produsen, harga pembelian di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.

Lebih lanjut, ketersediaan pasokan tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas pemanfaatan jagung ke sektor industri pangan. Terlebih selama ini, konsumsi jagung nasional didominasi pakan ternak, terutama ayam petelur dan pedaging.

Ke depan, pemerintah mendorong jagung sebagai bahan baku industri pangan untuk menekan ketergantungan pasokan luar negeri dan mendorong hilirisasi bernilai tambah.

Adapun, kebutuhan jagung pangan industri nasional diperkirakan sekitar 450.000 ton per tahun, terutama untuk industri pengolahan pati dan produk turunannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Petani menyoroti masalah penanganan pascapanen jagung yang belum optimal, terutama keterbatasan gudang, silo, hingga mesin pengering (dryer) di Perum Bulog.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin menilai peluang ekspor jagung pada 2026 terbuka lebar, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman ekspor sebelumnya. Namun, APJI menekankan keberhasilan swasembada dan ekspor jagung sangat bergantung pada penanganan pascapanen.

Menurutnya, Perum Bulog sebagai lembaga pembeli jagung petani tidak bisa hanya sekadar diberi dana untuk membeli, namun juga harus difasilitasi dengan silo, gudang, dan mesin pengering (dryer) sehingga peran dalam menjaga pasokan dalam negeri dan mendukung ekspor bisa berjalan optimal.

“Bulog itu perlu difasilitasi, adanya silo, gudang, sama dryer, sehingga Bulog itu tidak hanya beli standar jagung yang sudah standar simpan agar Bulog bisa membeli dalam kondisi kadar air berapapun dari petani, karena punya sumber daya dryer dan silo, maka Bulog akan berperan optimal,” kata Sholahuddin kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Sholahuddin menyampaikan bahwa mayoritas produksi jagung nasional atau sekitar 65% dipanen pada Februari—Maret saat curah hujan tinggi. Dia menjelaskan, tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan memadai, petani kesulitan menjual jagung dengan harga wajar.

Terlebih, APJI menyebut keterbatasan fasilitas penyimpanan Bulog, yang saat ini bahkan untuk beras harus dititipkan ke beberapa vendor, sehingga kapasitas penyimpanan jagung masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat harga yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak bisa dinikmati petani saat panen raya.

Kendati demikian, menurut Sholahuddin, ekspor jagung bisa dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pakan ternak domestik jika pascapanen dikelola dengan baik, terutama di daerah produsen utama yang belum berbasis industri.

APJI memandang, keberhasilan ekspor jagung akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dia mengingatkan, capaian itu hanya bisa terlaksana dengan dukungan pemerintah melalui penataan pascapanen dan peran aktif Bulog.

“Kalau kita ini bisa ekspor ini kan menjadi kebanggaan nasionalisme kita, petani kan bangga jagungnya diekspor. Secara otomatis harga lebih bagus kan begitu,” ujarnya.

Adapun saat ini harga jagung kering pipilan dengan 14% kadar air berada di kisaran Rp4.700–Rp5.000 per kilogram, masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, Sholahuddin menyatakan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga akan memberatkan peternak.

“Kami, asosiasi sebenarnya mendorong agar HPP Rp5.500 [per kilogram] bisa dirasakan petani sudah cukup karena kalau terlalu tinggi juga kasihan peternak nggak mampu beli,” sambungnya.

Di sisi lain, APJI juga menolak bantuan benih pemerintah yang dinilai tidak sesuai kualitas dan merugikan petani. Sholahuddin menekankan insentif semestinya diberikan pada pembelian hasil panen, bukan benih.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah membuka peluang ekspor jagung pada 2026 dan memastikan tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 16,11 juta ton. Angkanya naik 6,44% atau 0,97 juta ton dibandingkan 2024 sebanyak 15,14 juta ton.

Namun, angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun waktu realisasi panen.

Di sisi lain, kebutuhan nasional berada di kisaran 15,64 juta ton. Kondisi tersebut menghasilkan surplus sekitar 470.000 ton.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok carry over jagung dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut setara hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan rata-rata kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada beras telah diujung mata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa target swasembada beras yang awalnya ditetapkan selama empat tahun, kini dipercepat menjadi hanya satu tahun berkat kinerja menteri terkait dan dukungan penuh pemerintah.

Namun, untuk komoditas lain seperti jagung dan gula, tantangan masih cukup besar meski target pemerintah telah ditetapkan dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur tepat menuju swasembada beras pada akhir tahun ini.

“Pangan kita khusus beras. Insyaallah, insyaallah tanggal 31 Desember jam 12.00 WIB. Kalau tidak ada aral melintang. 30 hari lebih, 40 hari ke depan. Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama,” ujar Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

Mentan menjelaskan bahwa capaian ini awalnya ditargetkan dalam kurun empat tahun, tetapi berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun. Menurutnya, keberhasilan tersebut berkat dukungan penuh dari segi regulasi hingga pembiayaan di sektor terkait.

Adapun, data beras nasional Januari–Oktober 2025 menunjukkan bahwa produksi telah mencapai 31.038.197 ton atau angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog juga meningkat hingga 4,2 juta ton pada Juni 2025.

“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun [swasembada],” ujar Prabowo.

Berkaca dari capaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia tidak membuka keran impor beras pada tahun ini.

“Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas.

Selain produksi tinggi, pemerintah juga menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani, serta memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Kapan Swasembada Jagung dan Gula?

Sementara beras sudah di jalur swasembada, jagung menjadi komoditas yang membutuhkan perhatian serius terkait manajemen pascapanen. Produksi jagung pipilan kering (JPK) hingga Juli 2025 tercatat 9,45 juta ton, dengan surplus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Sholahuddin, menyoroti tantangan utama yaitu penataan manajemen pascapanen.

“Bulog saja sudah nggak mampu nyimpan berasnya, terus bagaimana kalau penugasan Bulog beli jagung? Mau disimpan di mana jagung kita ini?” ujarnya.

Adapun sekitar 65% produksi jagung nasional dipanen pada kuartal pertama, sehingga penumpukan hasil panen menjadi masalah serius. Selain itu, keterbatasan alat pengering dan gudang membuat kualitas jagung berisiko menurun.

Sholahuddin menyarankan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih difasilitasi dengan gudang penyimpanan dan mesin pengering, serta subsidi benih berkualitas premium untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, untuk mencapai swasembada gula putih pada 2027 membutuhkan lebih banyak dukungan, salah satunya investasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka peluang investasi swasta untuk mendukung produksi gula nasional.

“Ya dibuka investasi [swasta]. Anda mau investasi, saya buka,” ujar Amran beberapa waktu lalu.

Saat ini, produksi gula dalam negeri baru mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional 7,1 juta ton. Pemerintah menargetkan penambahan 500.000 hektare lahan tebu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, swasembada gula konsumsi ditargetkan tercapai pada 2028, dan peningkatan produksi bioetanol pada 2030.

Bisnis.com, JAKARTA - Swasembada beras telah diujung mata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa target swasembada beras yang awalnya ditetapkan selama empat tahun, kini dipercepat menjadi hanya satu tahun berkat kinerja menteri terkait dan dukungan penuh pemerintah.

Namun, untuk komoditas lain seperti jagung dan gula, tantangan masih cukup besar meski target pemerintah telah ditetapkan dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur tepat menuju swasembada beras pada akhir tahun ini.

“Pangan kita khusus beras. Insyaallah, insyaallah tanggal 31 Desember jam 12.00 WIB. Kalau tidak ada aral melintang. 30 hari lebih, 40 hari ke depan. Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama,” ujar Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

Mentan menjelaskan bahwa capaian ini awalnya ditargetkan dalam kurun empat tahun, tetapi berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun. Menurutnya, keberhasilan tersebut berkat dukungan penuh dari segi regulasi hingga pembiayaan di sektor terkait.

Adapun, data beras nasional Januari–Oktober 2025 menunjukkan bahwa produksi telah mencapai 31.038.197 ton atau angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog juga meningkat hingga 4,2 juta ton pada Juni 2025.

“Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi ya boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan. Saya kasih target 4 tahun, mereka hasilkan dalam 1 tahun [swasembada],” ujar Prabowo.

Berkaca dari capaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia tidak membuka keran impor beras pada tahun ini.

“Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas.

Selain produksi tinggi, pemerintah juga menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram untuk menjaga kesejahteraan petani, serta memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Kapan Swasembada Jagung dan Gula?

Sementara beras sudah di jalur swasembada, jagung menjadi komoditas yang membutuhkan perhatian serius terkait manajemen pascapanen. Produksi jagung pipilan kering (JPK) hingga Juli 2025 tercatat 9,45 juta ton, dengan surplus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Sholahuddin, menyoroti tantangan utama yaitu penataan manajemen pascapanen.

“Bulog saja sudah nggak mampu nyimpan berasnya, terus bagaimana kalau penugasan Bulog beli jagung? Mau disimpan di mana jagung kita ini?” ujarnya.

Adapun sekitar 65% produksi jagung nasional dipanen pada kuartal pertama, sehingga penumpukan hasil panen menjadi masalah serius. Selain itu, keterbatasan alat pengering dan gudang membuat kualitas jagung berisiko menurun.

Sholahuddin menyarankan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih difasilitasi dengan gudang penyimpanan dan mesin pengering, serta subsidi benih berkualitas premium untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, untuk mencapai swasembada gula putih pada 2027 membutuhkan lebih banyak dukungan, salah satunya investasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuka peluang investasi swasta untuk mendukung produksi gula nasional.

“Ya dibuka investasi [swasta]. Anda mau investasi, saya buka,” ujar Amran beberapa waktu lalu.

Saat ini, produksi gula dalam negeri baru mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional 7,1 juta ton. Pemerintah menargetkan penambahan 500.000 hektare lahan tebu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, swasembada gula konsumsi ditargetkan tercapai pada 2028, dan peningkatan produksi bioetanol pada 2030.

KOMPAS.com - Produksi jagung nasional diperkirakan terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, meningkat 1,41 juta ton atau 9,34 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa peningkatan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya luas panen jagung secara nasional.

“Potensi produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan sebanyak 16,55 juta ton, atau naik 9,34 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Pudji dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (3/11/2025).

BPS mencatat, potensi luas panen jagung pipilan pada periode yang sama mencapai 2,79 juta hektar, atau meningkat 0,24 juta hektar (9,40 persen) dibandingkan 2024.

Adapun untuk subround III (September–Desember 2025), luas panen diproyeksikan mencapai 0,81 juta hektar, naik 3,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada periode tersebut, produksi jagung pipilan kering diperkirakan sebesar 5,13 juta ton, meningkat 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk September 2025 saja, produksinya mencapai sekitar 1,34 juta ton.

BPS menambahkan, angka potensi ini sudah mencakup tanaman jagung yang dipanen bukan untuk pipilan, seperti yang dipanen muda atau digunakan sebagai hijauan pakan ternak.

Namun, potensi tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi lapangan hingga akhir tahun, termasuk pengaruh cuaca ekstrem, serangan hama, banjir, kekeringan, maupun penundaan panen oleh petani.

Kenaikan produksi ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, terutama melalui perluasan areal tanam, intensifikasi budi daya, serta dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian.