Bisnis.com,MALANG — Realisasi penyaluran kredit di wilayah kerja (Wilker) OJK Malang tumbuh 3,12% yoy menjadi Rp110,14 triliun pada Maret 2026.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan aset perbankan tumbuh 7,80% YoY, yaitu mencapai Rp187,47 triliun per triwulan I/2026.

“Penurunan aset, kredit, dan DPK BPR per Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh efektifnya penggabungan usaha PT BPR Lestari Jatim, PT BPR Lestari Jabar, PT BPR Lestari Jateng, PT BPR Lestari Jakarta, dan PT BPR Lestari Jogja ke dalam PT BPR Lestari Banten pada 9 Maret 2026,” ujarnya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, kredit konsumsi menjadi main driver pertumbuhan kredit di wilayah kerja OJK Malang. Secara yoy, kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 6,62%, 3,09%, dan 0,49%.

Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tercatat meningkat 4,93% yoy menjadi Rp105,50 triliun.

Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,03%. Porsi terbesar penyaluran kredit bank belum berubah dari periode sebelumnya, yakni mayoritas disalurkan kepada sektor Rumah Tangga (porsi: 30,02%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (porsi: 18,64%), dan Industri Pengolahan (porsi: 18,33%).

“Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Maret 2026,” ujarnya.

Sehubungan dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap ± 33.252 rekening (prev: ± 32.556 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Juga melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhanced Due Diligence (EDD).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pertumbuhan kredit di sektor konsumsi sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan I/2026.

Di tengah gejolak geopolitik, menurut dia, perekonomian domestik tetap atraktif, yang ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan kredit konsumsi juga bersamaan dengan peningkatan konsumsi di momen Ramadan dan Lebaran Idulfitri.

Peningkatan permintaan kredit ini, kata dia, juga diimbangi dengan upaya perlindungan masyarakat dari tindak scamming pembiayaan dan langkah-langkah pencegahan serta penindakan dari praktik ilegal di industri jasa keuangan.

Selain itu, ujar Joko, upaya memperkuat industri jasa keuangan seperti merger antarlembaga pembiayaan sejenis akan semakin menyehatkan industri jasa keuangan ini.

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat penyaluran kredit perbankan di Pulau Dewata mencapai Rp119,87 triliun selama 2025 atau tumbuh 6,73 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp112,31 triliun.

“Kinerja intermediasi perbankan di Bali tetap terjaga stabil,” kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Selasa.

Realisasi kredit itu turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat positif sebesar 5,82 persen pada 2025, sekaligus menempatkan perekonomian Pulai Dewata berada di urutan lima besar secara nasional.

Puji merinci realisasi kredit didorong pertumbuhan kredit investasi yang naik 16,21 persen, ditopang sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum (pariwisata) dan real estat.

“Tingginya pertumbuhan kredit investasi menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Bali,” ucapnya.

Sedangkan kredit konsumtif tumbuh 4,69 persen dan kredit modal kerja tumbuh 0,09 persen secara tahunan.

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,11 persen porsi kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pertumbuhan positif sebesar 3,91 persen.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh positif sebesar 7,49 persen mencapai Rp203,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2024 mencapai Rp189,75 triliun.

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,50 triliun.

Sedangkan fungsi intermediasi perbankan dari rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 58,60 persen, atau lebih rendah dibandingkan 2024 mencapai 59,19 persen.

Capaian LDR pada 2025 tersebut masih di bawah angka ideal sesuai ketentuan yakni pada rentang 78 persen hingga 92 persen.

Meski begitu, regulator lembaga jasa keuangan itu menilai fungsi intermediasi perbankan pada 2025 masih menunjukkan kinerja yang positif.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non PerformingLoan (NPL) sebesar 2,44 persen lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,94 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan 2 bank besar yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit 100% yang berasal dari dana pemerintah.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (17/11/2025), tertulis bahwa laporan bank-bank kepada Kementerian Keuangan per 22 Oktober 2025, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menerima penempatan dana Rp55 triliun.

Dalam laporan tersebut keduanya telah merealisasikan seluruhnya menjadi kredit produktif senilai Rp55 triliun atau mencapai 100%. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang juga menerima dana Rp55 triliun telah menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68%.

Lalu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyalurkan Rp10,3 triliun dari total penempatan Rp25 triliun atau sekitar 41%. Adapun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menyalurkan Rp9,9 triliun dari Rp10 triliun dana penempatan, mencapai realisasi 99%.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredit dari total penempatan dana pemerintah Rp200 triliun telah mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 84%.

Selain itu, per 10 November 2025 pemerintah kembali menempatkan Rp76 triliun di bank komersial. Dana tersebut masing-masing dialokasikan Rp25 triliun untuk Bank Mandiri, Rp25 triliun untuk BRI, Rp25 triliun untuk BNI, serta Rp1 triliun untuk Bank DKI sebagai bagian dari upaya mendorong ekspansi kredit dan penguatan daya tahan dunia usaha.

Seperti diketahui, Purbaya sebelumnya menempatkan kas pemerintah senilai total Rp200 triliun di lima himbara termasuk Bank Mandiri pada September 2025.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kembali menegaskan terbuka untuk kembali menginjeksi dana pemerintah ke perbankan. Purbaya pun sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur terkait dengan peluang ikut menginjeksi bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta serta Bank Jatim.

Menurut Purbaya, indikator efektivitas penempatan dana pemerintah Rp200 triliun itu bisa dilihat dari indeks penjualan riil Bank Indonesia (BI). "Sudah mulai gerak [perekonomiannya], tetapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang kami dorong lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, total injeksi kas pemerintah di BI disuntikkan ke Bank Mandiri Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan 2 bank besar yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit 100% yang berasal dari dana pemerintah.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (17/11/2025), tertulis bahwa laporan bank-bank kepada Kementerian Keuangan per 22 Oktober 2025, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menerima penempatan dana Rp55 triliun.

Dalam laporan tersebut keduanya telah merealisasikan seluruhnya menjadi kredit produktif senilai Rp55 triliun atau mencapai 100%. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang juga menerima dana Rp55 triliun telah menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68%.

Lalu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyalurkan Rp10,3 triliun dari total penempatan Rp25 triliun atau sekitar 41%. Adapun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menyalurkan Rp9,9 triliun dari Rp10 triliun dana penempatan, mencapai realisasi 99%.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredit dari total penempatan dana pemerintah Rp200 triliun telah mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 84%.

Selain itu, per 10 November 2025 pemerintah kembali menempatkan Rp76 triliun di bank komersial. Dana tersebut masing-masing dialokasikan Rp25 triliun untuk Bank Mandiri, Rp25 triliun untuk BRI, Rp25 triliun untuk BNI, serta Rp1 triliun untuk Bank DKI sebagai bagian dari upaya mendorong ekspansi kredit dan penguatan daya tahan dunia usaha.

Seperti diketahui, Purbaya sebelumnya menempatkan kas pemerintah senilai total Rp200 triliun di lima himbara termasuk Bank Mandiri pada September 2025.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kembali menegaskan terbuka untuk kembali menginjeksi dana pemerintah ke perbankan. Purbaya pun sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur terkait dengan peluang ikut menginjeksi bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta serta Bank Jatim.

Menurut Purbaya, indikator efektivitas penempatan dana pemerintah Rp200 triliun itu bisa dilihat dari indeks penjualan riil Bank Indonesia (BI). "Sudah mulai gerak [perekonomiannya], tetapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang kami dorong lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, total injeksi kas pemerintah di BI disuntikkan ke Bank Mandiri Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.