Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menyelaraskan regulasi penerbangan nasional dengan standar internasional guna memastikan operasional penerbangan Indonesia memenuhi aspek keselamatan dan keamanan yang berlaku secara global.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola penerbangan nasional yang berstandar internasional.

"Regulasi nasional diselaraskan dengan standar di tingkat internasional guna memastikan operasional penerbangan Indonesia memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan global," kata Agustinus dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Agustinus, penyelarasan regulasi dilakukan agar seluruh aktivitas penerbangan di Indonesia dapat memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh penerbangan internasional.

Ia menjelaskan sektor penerbangan memiliki karakteristik lintas wilayah dan lintas negara, sehingga membutuhkan aturan yang selaras dengan standar global untuk mendukung operasional yang aman.

Kemenhub menilai kesesuaian regulasi dengan standar internasional menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas serta daya saing industri penerbangan Indonesia di tingkat dunia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Agustinus menyampaikan Indonesia diperkirakan menghadapi audit ICAO pada akhir tahun ini atau awal 2027 sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesiapan secara menyeluruh.

Menurut Agustinus, dukungan dari seluruh operator penerbangan yang tergabung dalam Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) sangat diperlukan untuk membantu memenuhi berbagai aspek penilaian dalam audit tersebut.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menjawab pertanyaan protokol audit, terutama yang berkaitan dengan aspek regulasi dan ketentuan perundang-undangan sektor penerbangan nasional.

Salah satu perhatian utama adalah kebutuhan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan agar semakin selaras dengan standar dan rekomendasi internasional.

Kendati demikian, Kemenhub optimistis dukungan seluruh pemangku kepentingan akan membantu pelaksanaan audit ICAO berjalan lancar serta menghasilkan capaian yang baik bagi Indonesia.

Agustinus menegaskan regulasi bukan sekadar kumpulan aturan administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun budaya keselamatan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat luas.

Ia menambahkan kepatuhan terhadap regulasi merupakan tanggung jawab bersama regulator, maskapai, pengelola bandar udara, penyedia navigasi penerbangan, serta seluruh personel yang terlibat dalam operasional.

"Selain itu, juga kepatuhan terhadap regulasi bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari budaya keselamatan yang harus tertanam dalam semua aktivitas penerbangan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Platform akses likuiditas aset kripto Amanode milik PT Alpha Cipta Inovasi (ACI) telah mendapatkan izin masuk dalam fasilitas Regulatory Sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persetujuan tersebut diberikan melalui Surat Persetujuan OJK Nomor S-89/IK.01/2026 tertanggal 6 April 2026 sebagai bagian dari pengujian inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) di lingkungan yang terkendali.

“Melalui Amanode, pemilik aset kripto dapat mengakses likuiditas tanpa harus melepas kepemilikan aset kripto mereka melalui mekanisme jual beli aset kripto dengan janji beli kembali yang berbasis rupiah,” kata CEO Amanode Corry Lamria berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan kehadiran Amanode menjadi langkah awal dalam membangun kerangka likuiditas berbasis aset kripto yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Menurut dia, solusi tersebut dihadirkan di tengah kondisi pasar aset kripto yang masih bergantung pada penjualan aset untuk memperoleh likuiditas serta belum tersedianya layanan terintegrasi berbasis rupiah yang teregulasi.

Corry menilai model pembiayaan berbasis aset kripto telah berkembang di pasar global, namun mayoritas masih menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat (AS), seperti USDC dan USDT, sehingga menimbulkan biaya dan risiko nilai tukar ketika dikonversi ke rupiah dalam jumlah besar.

Ia menambahkan layanan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan likuiditas, seperti uang muka rumah, arus kas perusahaan, atau modal kerja dengan memanfaatkan aset kripto yang dimiliki pengguna.

"Pengguna hanya perlu memiliki aset kripto dan dapat langsung mengakses likuiditas dengan proses yang aman dan transparan," ujarnya.

Chief Operating Officer Amanode William Setiawan menjelaskan pengguna dapat menjual aset kripto mereka ke platform untuk memperoleh dana rupiah dengan hak membeli kembali aset tersebut pada harga dan waktu yang telah disepakati.

"Aset kripto pengguna akan disimpan oleh kustodian independen yang berlisensi OJK," ujar William.

Menurut dia, layanan tersebut dapat menjadi alternatif bagi pemilik aset kripto yang membutuhkan dana tunai tanpa harus menjual aset digital yang dimiliki.

Amanode juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Central Finansial X (CFX), PT Koin Kustodian Indonesia (ICC), dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) guna mendukung pengembangan model bisnis perusahaan dalam ekosistem aset kripto nasional.

William mengatakan Amanode dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran dan akses awal bagi pengguna terverifikasi melalui platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berlisensi yang bekerja sama dengan Amanode.

Sementara itu, sejumlah PAKD berlisensi seperti PINTU, Pluang, dan MAKS menyatakan mendukung pengembangan layanan Amanode di industri aset kripto nasional.

“Kami juga memiliki visi yang sama untuk memajukan industri ini dan berkomitmen penuh untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kripto nasional,” kata SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra.

Senada, CCO Pluang Stella Lukman juga memandang kehadiran inovasi dari platform tersebut dapat memberikan opsi bagi pengguna yang mencari cara pengelolaan portofolio aset kripto yang lebih fleksibel.

Lebih lanjut, Direktur Utama MAKS Aaron menyebutkan bahwa kolaborasi dengan Amanode merupakan langkah konkret memperkuat ekosistem aset keuangan digital dengan membuka peluang baru di mana aset kripto tidak hanya disimpan, tapi juga bekerja secara produktif dalam ekosistem keuangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Bursa Efek Indonesia (BEI) menciptakan regulasi-regulasi yang bisa meyakinkan dan membuat para investor lokal merasa nyaman.

Dia juga menyampaikan telah berdiskusi dengan BEI untuk membuat investor ritel yang ada terus tumbuh dan berkembang. Hal itu dia sampaikan ketika menyambangi Gedung BEI di kawasan Sudirman Central Business Disctrict (SCBD), Jakarta, Selasa.

"Kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat," kata Dasco.

Selain itu, menurut dia, BEI juga perlu membuat penguatan investor global masuk ke bursa dan merasa senang di bursa.

Sejauh ini, dia mengatakan pertumbuhan investor lokal atau ritel terus bertambah dan juga diiringi dengan penguatan fundamental. Dia mengharapkan hal positif itu hasilnya akan terlihat di tanggal 29 Mei 2026 ini.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang akhir-akhir ini telah berupaya menghadapi situasi yang disebabkan oleh pasar global karena dinamika geopolitik.

"Semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil," kata dia.

Adapun, Dasco menyambangi Gedung IHSG yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Bussines Disctrictb (SCBD) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi dan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, ada juga Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Tarakan, Kaltara (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Herman di Tarakan, Senin, menyatakan mendukung penuh perkembangan industri kreatif di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk subsektor musik yang digerakkan secara mandiri oleh kalangan anak muda.

Dukungan tersebut disampaikan Herman setelah menghadiri kegiatan Rock on the Street Volume 4 yang digelar komunitas musisi Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan, pada Minggu (17/5).

Menurut dia, kegiatan itu menunjukkan besarnya potensi generasi muda di Kaltara dalam menciptakan ruang berekspresi secara mandiri dan kreatif.

“Gerakan kolektif seperti itu menunjukkan bahwa pemuda Kaltara memiliki potensi besar dan mandiri dalam menciptakan ruang berekspresi,” katanya.

Herman menilai kegiatan kreatif yang positif dan produktif dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja lainnya.

“Ketika ruang-ruang kreatif dibuka luas, energi mereka tersalurkan kepada hal-hal yang membangun karakter dan ekonomi kreatif daerah,” tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan industri kreatif tidak hanya memerlukan dukungan dari DPD RI, tetapi juga keterlibatan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“Tentu, kegiatan industri-industri kreatif seperti ini tak hanya didukung oleh DPD RI, tapi juga pemerintah daerah hingga ke pusat,” ujarnya.

Menurut Herman, kehadiran regulasi dan fasilitas pendukung dari pemerintah menjadi faktor penting agar ekosistem industri kreatif di Kalimantan Utara dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Ke depan, regulasi dan fasilitas dari pemerintah harus lebih hadir untuk memastikan ekosistem kreatif di Kaltara bisa tumbuh berkelanjutan, bukan sekadar (sesuatu yang muncul secara) musiman,” pungkasnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan regulasi yang terlalu berlebihan atau overregulated sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi mahal dan menghambat masuknya investasi. Menurut Didik, kondisi tersebut membuat daya saing Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dinilai lebih agresif melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi.

"Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat," ujar Didik dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Proses perizinan investasi di Indonesia bahkan disebut dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan



Padahal, menurut dia, negara lain mampu menyelesaikan proses serupa hanya dalam hitungan dua minggu. Kondisi tersebut membuat investor asing lebih memilih negara lain yang menawarkan kepastian dan kemudahan usaha.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi



Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.

"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.

JAKARTA - Kalangan ekonom mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah deregulasi dan reformasi birokrasi demi meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Langkah taktis ini dinilai krusial mengingat porsi investasi asing langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Didik memaparkan bahwa porsi investasi asing di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 1,8% dari PDB. Angka tersebut berada jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 4,2%, serta Singapura yang melesat hingga 27,8%. Ketertinggalan ini menjadi cerminan nyata dari masih adanya hambatan struktural yang secara signifikan menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.

Lebih lanjut, salah satu kendala utama di lapangan yang kerap dikeluhkan oleh para pemodal internasional adalah proses pengurusan perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Hambatan administratif ini bahkan dilaporkan sering kali memakan waktu yang berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun, sehingga pembenahan sistem birokrasi secara mendasar menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait persoalan tersebut, Indef menilai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) deregulasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang sudah tepat. Meski demikian, tantangan reformasi pada era sekarang diproyeksikan jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya, mengingat struktur birokrasi saat ini jauh lebih gemuk dan masih sarat dengan kepentingan ekonomi rente.

Didik menegaskan bahwa indikator keberhasilan agenda deregulasi nasional tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah aturan hukum yang dipangkas. Pemerintah wajib mengarah pada reformasi institusi secara menyeluruh, yang mencakup aspek penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros,” kata Didik menambahkan.

Oleh karena itu, momentum deregulasi dan debirokratisasi ini harus dijadikan sebagai tonggak utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih sehat dan kondusif, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisasi sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

JAKARTA - Kamar Dagang China di Indonesia menyurati Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah keluhan terkait iklim investasi dan kepastian usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, perusahaan-perusahaan investasi asal China meminta pemerintah memperbaiki lingkungan bisnis agar lebih stabil, transparan, dan dapat diprediksi.

"Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang," demikian isi surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Dalam surat tersebut, Kamar Dagang China menyebut perusahaan-perusahaan asal China selama ini aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan program tanggung jawab sosial. Namun, berbagai kebijakan terbaru dinilai memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi dan operasional usaha di Indonesia.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan inspeksi perpajakan, serta rencana kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50 persen di bank milik negara selama satu tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengganggu likuiditas dan operasional jangka panjang perusahaan.

Kamar Dagang China juga menyoroti pengurangan kuota bijih nikel yang disebut mencapai lebih dari 70% untuk sejumlah tambang besar dengan total penurunan sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap industri hilir, termasuk sektor energi baru dan baja nirkarat yang banyak melibatkan investasi asal China.

Selain itu, perusahaan investasi China mengeluhkan pengetatan penegakan hukum kehutanan, penghentian sejumlah proyek strategis, hingga aturan visa kerja yang dianggap semakin kompleks dan membatasi mobilitas tenaga teknis serta manajerial. Mereka juga menyoroti kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Menurut surat tersebut, perubahan kebijakan yang dinilai mendadak dan kurang konsisten berpotensi mengganggu investasi masa depan serta mempengaruhi lapangan kerja lebih dari 400 ribu orang di sepanjang rantai industri nikel. Para investor juga menilai mekanisme penyelesaian masalah dan pengaduan perusahaan belum berjalan optimal.

Kamar Dagang China meminta pemerintah Indonesia memperkuat kepastian hukum, menstandarkan penegakan regulasi, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Mereka berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kebijakan yang dianggap memberatkan investor serta menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara tetap kondusif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 dengan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (13/5).

Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga regulasi sekaligus pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2026. Langkah tersebut merupakan bukti keberpihakan negara kepada buruh.

Tiga regulasi tersebut yakni Keppres Nomor 10 Tahun 2026 yang secara resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Kedua, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan tarif aplikator ojek online (Ojol) menjadi maksimal 8%, mendongkrak pendapatan pengemudi ke angka minimal 92%.

Ketiga, Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo di hadapan para buruh di Monas, Jumat (1/5/2026).

Selain regulasi, Prabowo juga menjanjikan skema perumahan buruh dengan cicilan hingga 40 tahun dan akses kredit berbunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank pelat merah.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," ucapnya.

Di tengah pidato yang sarat keberpihakan kepada buruh, Prabowo secara eksplisit meminta massa tidak menempatkan pengusaha sebagai musuh. Prabowo menyebut investasi adalah prasyarat lapangan kerja.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden secara sadar memilih untuk tidak bermain di satu sisi saja. Di satu sisi, Prabowo menyampaikan hak-hak buruh. Di sisi lain tidak boleh membenci pengusaha.

"Presiden Prabowo dalam pidatonya berusaha untuk balance. Dia menyampaikan hak-hak buruh yang bagus-bagus, bahkan spesial untuk pengemudi ojek online, dia bicara juga tentang rumah untuk buruh. Di sisi yang lain dia mengatakan kita tidak boleh benci kepada pengusaha, kita tidak boleh benci sama orang kaya. Ini hal yang baik," ungkapnya.

Hendri Satrio menambahkan yang terpenting adalah tindak lanjut dari penandatanganan regulasi tersebut. "Tantangannya satu yaitu follow up-nya gimana. Bakal dilaksanakan atau tidak instruksi-instruksi Presiden saat beliau menyampaikan pidato atau pesan komunikasinya. Kita tunggu saja," katanya.

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University

INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, pemerintah secara agresif menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi global.

Namun, di sisi lain, muncul gejala mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi 'hantu' baru bagi stabilitas proyek investasi: penegakan hukum lingkungan yang tidak berbasis sains dan berujung pada ketidakpastian hukum yang masif.

Akhir-akhir ini, narasi mengenai tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup telah menciptakan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Bukan karena para investor tersebut anti-lingkungan atau enggan memikul tanggung jawab, melainkan karena cara perhitungan kerugian yang diterapkan telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan logika ekonomi, bahkan cenderung menjadi alat pemerasan yang terselubung.

Distorsi Permen LH No. 7 Tahun 2014

Akar permasalahan ini berpulang pada distorsi penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Seharusnya, regulasi ini menjadi pedoman teknis untuk mengkalkulasi dampak kerusakan.

Namun dalam praktiknya, contoh angka-angka yang tercantum di dalamnya seringkali dipaksa masuk ke dalam skenario penegakan hukum seolah-olah merupakan tarif tetapan (fixed tariff) yang bersifat kaku.

Yang lebih memprihatinkan adalah kompetensi pihak-pihak yang melakukan penghitungan. Seringkali, proses ini dilakukan oleh oknum atau tim yang tidak memiliki keahlian teknis mendalam di bidang ekonomi lingkungan, hidrologi, atau toksikologi.

Hasilnya adalah angka-angka kerugian yang 'fantastis' dan tidak masuk akal akibat terjadinya double counting bahkan triple counting. Sebagai contoh, dalam satu kasus, biaya pemulihan lahan dihitung, lalu ditambah lagi nilai jasa ekosistem yang seharusnya sudah terakomodasi dalam biaya pemulihan tersebut.

Total nominal tuntutan yang melambung tinggi ini tidak hanya memukul arus kas perusahaan, tetapi juga merusak kepastian return on investment (ROI) yang telah diproyeksikan.

Kriminalisasi Korban dan Prediksi El Nino

Dinamika ini menjadi semakin berbahaya ketika penegakan hukum lingkungan dijadikan alat untuk mencari 'kambing hitam' atas bencana alam. Momentum banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu adalah contoh nyata.

Alih-alih mengkaji faktor alam dan tata ruang yang kompleks, aparat penegak hukum dengan mudahnya menunjuk sejumlah pihak sebagai penyebab dan menuntut ganti rugi lingkungan dengan nilai yang sangat tinggi.

Ancaman ini akan membesar seiring dengan datangnya fenomena El Nino tahun ini. Potensi maraknya kebakaran lahan menjadi time bomb bagi para investor sektor lahan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, logika hukum dibalik: pemegang hak atas tanah—yang justru menjadi korban kebakaran—dituduh sebagai pelaku dan dipaksa menanggung biaya kerusakan lingkungan yang tidak mereka perbuat.

Logika 'pencemar membayar' (polluter pays principle) berubah menjadi 'siapa yang kebakaran, dia yang membayar'. Hal ini menciptakan risiko liability yang tidak terukur (unlimited liability) bagi investor, di mana mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko bisnis, tetapi juga risiko sistem peradilan yang tidak dapat diprediksi.

Darurat Validitas Ilmiah

Isu kerugian lingkungan di Indonesia telah memasuki fase darurat validitas. Jika negara ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai tuan rumah investasi yang ramah lingkungan namun berkeadilan, maka diperlukan langkah transformasi yang radikal.

Pertama, penerapan Permen LH 7/2014 harus dihentikan penggunaannya sebagai 'buku tarif'. Setiap kasus kerusakan lingkungan harus diperlakukan sebagai kasus unik yang memerlukan kajian ilmiah spesifik, bukan sekadar 'copy-paste' rumusan angka.

Kedua, dan ini adalah poin paling krusial, proses penghitungan kerugian lingkungan harus melibatkan lembaga ilmiah independen, bahkan jika perlu melibatkan lembaga internasional yang memiliki standar kredibilitas tinggi. Pengadilan tidak boleh lagi menerima 'pakar' yang memberikan kesaksian tanpa dasar metodologi yang dapat diverifikasi secara internasional.

Kesimpulan bagi Investor

Bagi investor papan atas, situasi ini mengirimkan sinyal peringatan yang jelas: risiko investasi di Indonesia kini tidak lagi bersifat komersial semata, tetapi juga bersifat regulatory risk yang acak. Sebelum berinvestasi, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis lahan, diperlukan due diligence hukum yang sangat ketat terhadap potensi tuntutan kerugian lingkungan.

Pemerintah harus segera menyadari bahwa investasi membutuhkan kepastian, bukan ketakutan. Jika tuntutan kerugian lingkungan terus diperlakukan sebagai alat tekanan yang tidak ilmiah, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan investasi baru.

Tetapi juga akan mengusir investasi yang sudah ada. Keadilan bagi lingkungan hidup tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak adil bagi pelaku usaha.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur soal rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

“Jadi sekarang tinggal instrumen bagaimana mengimpornya. Apakah langsung badan usaha atau ada BLU (Badan Layanan Umum). Ini dua opsi yang kami sedang siapkan payung regulasinya,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot menyampaikan terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Opsi pertama adalah mengimpornya langsung dari badan usaha milik negara (BUMN), kemudian opsi kedua adalah mengimpor melalui BLU.

Apabila menggunakan opsi pertama, Yuliot mengatakan terdapat konsekuensi tersendiri jika BUMN yang melakukan impor dari Rusia, menimbang BUMN sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak-pihak lain.

“Kemudian bagaimana pembiayaannya, itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dahulu. Kalau ini kan skemanya adalah G-to-G (antarpemerintah),” kata Yuliot.

Oleh karena itu, opsi lainnya yang sedang dipertimbangkan adalah mengimpor melalui BLU. Ia berharap terdapat kemudahan, termasuk pembiayaan, apabila mengimpor melalui BLU.

“Ini juga lagi kami bahas antara kementerian/lembaga. Itu juga dengan badan usaha, termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” ujar Yuliot.

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat komitmen 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Hashim, mulanya Rusia menyetujui untuk segera mengirim 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga khusus.

Apabila Indonesia masih membutuhkan tambahan, kata Hashim, maka Rusia akan menambah pasokan sebesar 50 juta barel minyak untuk Indonesia menghadapi gejolak ekonomi.

“Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan dunia usaha mendukung proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia menyebut aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia mencapai status negara maju pada 2045 melalui perbaikan tata kelola dan standar kebijakan.

“Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujar Anindya dalam seminar nasional terkait aksesi Indonesia ke OECD di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024, serta menyerahkan dokumen awal (initial memorandum) pada 3 Juni 2025 sebagai asesmen keselarasan regulasi nasional.

Saat ini, proses aksesi akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026.

Ia menilai keanggotaan di OECD akan membantu meningkatkan koherensi regulasi dan standar pemerintahan Indonesia, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih dapat diprediksi oleh pelaku bisnis.

Menurut dia, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi dunia usaha, mengingat investor sangat mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi dalam mengambil keputusan investasi.

Anindya mengungkapkan hasil survei Kadin menunjukkan hampir 50 persen pelaku usaha di Indonesia berencana melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan.

Namun, sekitar 20 persen responden masih menilai birokrasi dan regulasi sebagai kendala utama dalam menjalankan usaha.

“Pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai kepastian, dan kepercayaan bertumpu pada kualitas institusi,” ucapnya.

Ia menambahkan aksesi OECD diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperbaiki ekosistem usaha melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional.

Anindya menegaskan proses aksesi OECD bukan hanya agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.

“Ini bukan hanya upaya pemerintah, tetapi upaya seluruh negara, termasuk dunia usaha, untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan dukungan negaranya terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD, termasuk dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam reformasi kebijakan.

Menurut dia, keterlibatan sektor swasta sejak awal dalam proses aksesi menjadi kunci agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Aksesi OECD merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kepastian bagi dunia usaha,” ucap Jermey.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026