#30 tag 24jam
Resmi! Purbaya Perpanjang Pelaporan SPT PPh Badan sampai 31 Mei 2026
Menkeu Purbaya perpanjang pelaporan SPT PPh Badan hingga 31 Mei 2026, memberikan relaksasi setelah konsultasi dengan WP Badan. [258] url asal
#pelaporan-spt #spt-pph-badan #perpanjangan-spt #purbaya-yudhi-sadewa #dirjen-pajak #kemenkeu #relaksasi-pelaporan #batas-akhir-spt #wp-badan #pelaporan-pajak #spt-tahunan #pembayaran-spt #relaksasi-pa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 30/04/26 14:05
v/207568/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) Badan atau PPh pasal 29 sampai dengan 31 Mei 2026.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto usai memantau penyampaian SPT tahunan PPh pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026).
"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.
Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.
Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.
Namun demikian, Bimo menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja.
Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.
"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.
Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 Mei 2026.
OJK: Banyak Perusahaan Asuransi Belum Rilis Lapkeu Akibat PSAK 117
PSAK 117 menjadi kendala bagi beberapa emiten asuransi dalam menyetor laporan keuangan 2025, OJK pertimbangkan perpanjangan waktu hingga Juni 2026. [229] url asal
#psak-117 #laporan-keuangan-2025 #emiten-asuransi #ojk #relaksasi-pelaporan #perusahaan-asuransi #kendala-psak-117 #laporan-keuangan-asuransi #tenggat-waktu-pelaporan #bursa-efek-indonesia #laporan-keu
(Bisnis.Com - Finansial) 01/04/26 18:53
v/179254/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 ternyata menjadi kendala bagi sejumlah perusahaan asuransi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono kala ditanyai perihal adanya sejumlah perusahaan asuransi yang terpantau belum mengumpulkan laporan keuangan tahun 2025 hingga batas waktu pelaporan 31 Maret 2026.
“Ya ini masalah PSAK, PSAK 117. Ya karena ada kesulitan di ini,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Oleh sebab itu, pihaknya sedang mempertimbangkan pemberian relaksasi perpanjangan waktu pelaporan bagi perusahaan-perusahaan asuransi.
“Kita mau kasih relaksasi penambahan waktu ya karena ini kalau dipaksakan [mengumpulkan laporan keuangan] juga enggak bagus juga gitu kan,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa perkiraannya tenggat waktu pelaporan bisa diperpanjang dari April sampai Juni 2026. Namun, dia menegaskan ini hanya berlaku sekali saja.
Lebih lanjut, Ogi mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui jumlah pasti perusahaan asuransi yang belum mengumpulkan laporan keuangan.
Adapun, apabila menilik daftar perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), ada sejumlah emiten asuransi yang masih belum mengumpulkan laporan keuangan tahun buku 2025.
Mereka adalah PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI), PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS), PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI), dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU).
DJP Imbau Wajib Pajak Lapor SPT sebelum Mudik Lebaran
DJP imbau wajib pajak lapor SPT sebelum mudik Lebaran 2026. Target 15 juta SPT hingga 31 Maret. Edukasi dan layanan disediakan untuk capai target. [289] url asal
#spt-tahunan #lapor-spt #wajib-pajak #djp-kemenkeu #pajak-penghasilan #mudik-lebaran #pelaporan-spt #target-pelaporan #coretax-djp #email-blast #sanksi-keterlambatan #relaksasi-pelaporan #edukasi-pajak
(Bisnis.Com - Ekonomi) 17/03/26 05:24
v/166666/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau para wajib pajak (WP) untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum mudik lebaran.
Sebelumnya, otoritas pajak memperkirakan penyampaian SPT secara efektif akan berlangsung hanya sampai sebelum mulai libur dan cuti bersama Lebaran pada 18 Maret 2026.
"Sampai dengan hari ini kami terus melakukan kegiatan edukasi dan membuka layanan baik di kantor maupun di luar kantor demi tercapainya target. Kami mengimbau agar para Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya sebelum mudik lebaran," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).
Adapun, sampai dengan 15 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, DJP mencatat penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang sudah masuk sebanyak 8.125.023 SPT.
Otoritas pajak pun menargetkan tingkat pelaporan SPT mencapai total 15 juta SPT sampai dengan 31 Maret 2026 bagi WP orang pribadi (OP) serta 30 April 2026 untuk WP badan.
Di sisi lain, jumlah WP yang telah melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP tercatat sebanyak 16.354.088 Wajib Pajak.
Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa sudah menyiapkan berbagai strategi guna memastikan pelaporan SPT mencapai target. Salah satunya terus mengingatkan WP terkait dengan kewajibannya.
"Kami remind melalui email blast, ada sekitar sampai 9 Maret, angka 8,65 juta email blast yang sudah kami sampaikan," terang Bimo di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Di sisi lain, Bimo turut mengaku belum melihat perlunya memperpanjang waktu pelaporan SPT.
"Sampai hari ini kami belum melihat adanya urgensi untuk relaksasi atau untuk sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Kami akan terus melakukan evaluasi sampai mendekati Lebaran untuk mengetahui apakah itu memang perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi," pungkas Bimo.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)