JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun, atau menurun 4% secara tahunan (YoY), untuk periode kuartal I-2026 (3M26). Kondisi ini mencerminkan penyesuaian pada beberapa lini usaha.

Meskipun demikian, Perseroan berhasil menjaga kinerja profitabilitas , dengan laba kotor meningkat 3% YoY menjadi Rp365 miliar dan margin laba kotor membaik menjadi 9,1% dari 8,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba usaha meningkat sebesar 6% YoY menjadi Rp193 miliar, dengan margin laba usaha naik menjadi 4,8% dari 4,3%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Sejalan dengan itu, laba bersih tercatat tumbuh 8% YoY menjadi Rp173 miliar, dengan margin laba bersih meningkat menjadi 4,3% dari 3,8% pada 3M25.

RUPST 2025, MPMX Tebar Dividen Rp525,6 Miliar

“Tantangan dari perlambatan ekonomi masih terasa di sektor otomotif hingga kuartal I tahun ini. Meski demikian, fokus Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas, berhasil mendorong efisiensi operasional, memperkuat profitabilitas, serta menerapkan disiplin dalam pengelolaan risiko, khususnya pada segmen pembiayaan. Kami optimis MPMX dapat terus menjaga ketahanan kinerja secara berkelanjutan,” ujar Grup CFO MPMX, Beatrice Kartika.

Secara segmentasi, kinerja perusahaan grup otomotif dengan portofolio bisnis yang mencakup distribusi dan ritel sepeda motor, asuransi umum, transportasi, dan pembiayaan menunjukkan dinamika yang beragam dengan fokus pada penguatan kualitas pendapatan dan efisiensi.

Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMulia mencatatkan kinerja operasional yang beragam, dengan penurunan penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi yang sebagian diimbangi oleh pertumbuhan di bisnis ritel serta kestabilan pendapatan purna jual.

Bisnis distribusi mencatatkan penurunan pendapatan penjualan sepeda motor sebesar 5% YoY, sementara pendapatan purna jual meningkat sebesar 4% YoY. Pada bisnis ritel, pendapatan penjualan meningkat sebesar 3% YoY, meskipun pendapatan purna jual mengalami penurunan tipis sebesar 2% YoY.

MPMX Perkuat Ekonomi Sirkular lewat Bank Sampah di Tangerang



Sebagai hasilnya, pendapatan bersih segmen ini menurun 3% YoY menjadi Rp3.797 miliar. Namun demikian, laba kotor meningkat 2% YoY menjadi Rp321 miliar, dengan margin yang membaik menjadi 8,5% dari 8,0%, mencerminkan pengelolaan biaya yang lebih optimal serta kontribusi yang lebih baik dari lini bisnis ritel dan purna jual.

Pada segmen bisnis asuransi, MPMInsurance mencatat penurunan pendapatan sebesar 17% YoY menjadi Rp204 miliar, terutama dipengaruhi oleh penurunan kontribusi pada lini kendaraan bermotor dan properti. Namun kinerja operasional menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan biaya pendapatan sebesar 22% YoY yang mendorong peningkatan hasil layanan asuransi sebesar 10% YoY menjadi Rp44 miliar.

Selain itu, hasil investasi meningkat 34% YoY menjadi Rp12 miliar, didukung oleh peningkatan pendapatan lainnya.

Di segmen bisnis penyewaan kendaraan, MPMRent mencatat aktivitas operasional yang lebih moderat, dengan pendapatan menurun 4% YoY menjadi Rp368 miliar. Meskipun demikian, laba kotor meningkat 9% YoY menjadi Rp83 miliar, dengan margin laba kotor yang membaik signifikan menjadi 22,6% dari 19,9% dari periode yang sama di tahun lalu.

Peningkatan ini didorong oleh penurunan harga pokok penjualan, peningkatan profitabilitas pada bisnis penyewaan kendaraan, serta kontribusi yang lebih kuat dari penjualan mobil bekas.

Sementara itu di segmen bisnis pembiayaan, JACCS MPMFinance Indonesia mencatat penurunan pendapatan sebesar 43% YoY sejalan dengan strategi Perseroan yang lebih selektif dan berfokus pada kualitas aset.

Langkah ini diikuti dengan penurunan beban operasional sebesar 40% YoY menjadi Rp160 miliar, serta penurunan beban provisi dan biaya terkait aset, sehingga rugi bersih berhasil ditekan sebesar 23% YoY menjadi Rp38 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada 14 entitas pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) III.

Entitas pemeriksaan tersebut mencakup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lalu Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kemudian juga Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN), Badan Informasi Geospasial (BIG), LPP TVRI, serta LPP RRI.

"Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2025 merupakan pemeriksaan wajib (mandatoryaudit) yang dilakukan setiap tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Anggota III BPK Akhsanul Khaq dalam entry meeting, dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan LK kementerian/lembaga dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia menambahkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan pendekatan risk based audit, sehingga pemeriksaan difokuskan pada area-area yang memiliki risiko tinggi, termasuk risiko kecurangan, temuan berulang, serta rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Pemeriksaan kali ini juga akan memperhatikan dampak pelaksanaan program prioritas pemerintah, efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta perubahan struktur entitas akuntansi akibat pembentukan kabinet baru.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 yang terdiri atas tiga LHP kinerja dan empat LHP kepatuhan kepada instansi terkait.

“BPK kembali menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh pimpinan badan dan lembaga dalam memberikan akses data dan informasi kepada pemeriksa BPK agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, tepat waktu, serta tetap menjunjung tinggi nilai independensi, integritas, dan profesionalisme,” ujar Akhsanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

TANJUNG MORAWA - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (IDX: MARK) menyampaikan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang menunjukkan peningkatan kualitas profitabilitas di tengah dinamika normalisasi industri . Sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp837,31 miliar, menurun 8,0% dibandingkan Rp909,99 miliar pada tahun 2024.

Meskipun demikian, Perseroan berhasil menjaga kinerja laba secara solid, dengan laba bruto sebesar Rp422,35 miliar serta laba tahun berjalan sebesar Rp283,91 miliar, yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga efisiensi operasional serta mengelola struktur biaya secara disiplin.

Peningkatan Margin Mencerminkan Efisiensi Operasional

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan peningkatan margin yang signifikan. Gross margin meningkat menjadi 50,4% dari 48,5%, sementara net margin naik menjadi 33,9% dari 31,5% pada tahun sebelumnya.

Diterpa Ketidakpastian Global, MARK Optimistis Capai Target Kinerja 2025



Peningkatan margin di tengah penurunan pendapatan menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan biaya produksi dan operasional, sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Manajemen Perseroan menyampaikan bahwa peningkatan margin ini merupakan hasil dari strategi efisiensi yang dijalankan secara konsisten.

“Peningkatan net margin di tengah penurunan pendapatan menunjukkan bahwa strategi perseroan yang kami jalankan mulai memberikan hasil yang nyata. Kami terus fokus pada pengendalian biaya, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi proses produksi,” ujar Direktur Utama PT Mark Dynamics Indonesia Tbk., Ridwan Goh.

Posisi Kas Menguat, Dukung Fleksibilitas Keuangan dan Dividen

Selain itu, posisi keuangan Perseroan juga semakin solid. Kas dan setara kas meningkat 19,2% menjadi Rp90,27 miliar, dari Rp75,73 miliar pada tahun sebelumnya. Kondisi ini membuka peluang bagi Perseroan untuk membagikan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham.

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk juga dikenal sebagai emiten yang konsisten membagikan dividen setiap tahun, menjadikan MARK sebagai salah satu saham yang menarik bagi investor yang mengharapkan pendapatan rutin, tidak hanya dari capital gain.

Di sisi lain, struktur bisnis Perseroan juga relatif defensif terhadap fluktuasi nilai tukar, mengingat mayoritas penjualan dilakukan melalui ekspor dengan denominasi Dolar AS (USD). Hal ini memberikan natural hedge terhadap pelemahan Rupiah serta membantu menjaga stabilitas margin dan arus kas Perseroan.

Fundamental Tetap Kuat di Tengah Dinamika Industri

Selain itu, Perseroan juga mencatatkan total aset sebesar Rp1,02 triliun dan ekuitas sebesar Rp902,6 miliar. Sejalan dengan upaya memperkuat fundamental, Perseroan juga terus mengembangkan pasar ekspor ke berbagai negara tujuan baru serta memperkuat penetrasi di pasar domestik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kontribusi penjualan dalam negeri yang mencapai sekitar 18% dari total pendapatan pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 7% pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh mulai berkembangnya industri sarung tangan di Indonesia, termasuk masuknya pemain-pemain baru yang meningkatkan permintaan domestik. Perseroan berhasil menangkap peluang tersebut melalui basis produksi yang kuat, kualitas produk yang teruji, serta kedekatan geografis dengan pelanggan, sehingga mampu menjadi salah satu pemasok utama di pasar lokal.

Perkembangan ini tidak hanya memperluas sumber pendapatan Perseroan, tetapi juga memperkuat diversifikasi pasar, sehingga memberikan keseimbangan yang lebih baik antara pasar ekspor dan domestik serta meningkatkan ketahanan bisnis ke depan.

“Perseroan terus berkomitmen untuk menjaga fundamental yang kuat melalui penerapan strategi yang adaptif terhadap kondisi global, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan kontribusi pasar domestik," tambah manajemen.

Gianyar, Bali (ANTARA) -

Bupati Gianyar, Bali, I Made Mahayastra menekankan akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2025 agar memenuhi standar akuntansi pemerintahan sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seluruh perangkat daerah harus memastikan laporan keuangan disusun secara lengkap dan tepat,” kata Mahayastra di sela rapat persiapan penyusunan LKPD belum diaudit (unaudited) tahun anggaran 2025 di Gianyar, Bali, Senin.

Ia menekankan pentingnya forum itu sebagai langkah koordinasi untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan daerah berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Mahayastra, ketepatan waktu menjadi indikator penting karena laporan itu akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK.

Dalam arahannya, ia juga menekankan pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi antarperangkat daerah dalam menyiapkan seluruh dokumen laporan keuangan.

LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 paling lambat harus diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada akhir Maret 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Rapat dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat yang memiliki peran dalam proses penyusunan dan pengawasan laporan keuangan.

Selain membahas jadwal penyusunan, pertemuan tersebut juga menyoroti tahapan rekonsiliasi data keuangan antarperangkat daerah serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum laporan difinalisasi dan disampaikan kepada BPK.

Bupati Mahayastra berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara maksimal sehingga penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Selain itu mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional,” katanya menambahkan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

• Pasar di Indonesia mengalami pelemahan secara keseluruhan baik dari saham, SBN, maupun nilai tukar Rupiah
• Wall Street kembali ambruk berjamaah pada perdagangan kemarin dipicu kekhawatiran mengenai AA
• Pengumuman BI-rate dan gejolak Wall Street bisa menjadi penggerak pasar hari ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar keuangan Indonesia ambruk berjmaah pada perdagangan kemarin, baik saham dan rupiah melemah.

Pasar keuangan hari ini diperkirakan masih bergejolak pada hari ini. Selengkapnya mengenai proyeksi sentimen pasar hari ini bisa dibaca pada halaman 3 artikel ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bak roller-coaster pada perdagangan kemarin, Selasa (18/11/2025). Setelah dibuka menguat tipis, IHSG melanjutkan penguatan di awal sesi sebelum balik arah tertekan dalam, memangkas koreksi hingga turun lagi di akhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, IHSG terkoreksi 54,96 poin atau melemah 0,65% ke level 8.361,92. Sebanyak 230 saham naik, 418 turun, dan 162 tidak bergerak.

Nilai transaksi mencapai Rp 19,56 triliun yang melibatkan 40,85 miliar saham dalam 2,52 juta kali transaksi.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah dengan koreksi terbesar dicatatkan sektor kesehatan energi dan industri. Sedangkan sektor properti menjadi satu-satunya yang mengalami penguatan kemarin.

Saham Bank Central Asia (BBCA) mencatatkan pelemahan terbesar hingga 10,76 indeks poin dan diikuti oleh saham Barito Pacific (BRPT)

Kemudian ada juga saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban utama IHSG kemarin.

Saham emiten tambang lain yang ikut terkoreksi dalam termasuk Bayan Resources (BYAN), Merdeka Copper Gold (MDKA), Adaro Andalan Indonesia (AADI), United Tractors (UNTR) dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Sementara itu sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masuk dalam penopang IHSG untuk tidak jatuh lebih dalam di zona merah.

Rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (18/11/2025).

Melansir data Refinitiv, nilai tukar rupiah kembali tertekan dari greenback dengan melemah 0,18% ke posisi Rp16.735/US$. Level ini menjadi penutupan terendah sejak 26 September 2025.

Sepanjang perdagangan, rupiah sempat dibuka stagnan di level Rp16.720/US$ sebelum mengalami tekanan dan menyentuh titik terlemah secara intraday di Rp16.763/US$, sebelum pelemahan akhirnya sedikit berkurang menjelang penutupan.

Di saat yang bersamaan, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB tengah mengalami pelemahan sebesar 0,12% atau turun ke level 99,470.

Pelemahan rupiah juga terjadi bertepatan dengan berlangsungnya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 November 2025. Para pelaku pasar menantikan keputusan penting terkait arah suku bunga BI, apakah akan kembali dipertahankan atau akan melakukan pemangkasan lanjutan.

Sebagai pengingat, pada RDG sebelumnya yang berlangsung pada 21-22 Oktober 2025, BI memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% setelah sepanjang 2025 melakukan pemangkasan dengan total 125 basis poin (bps).

Keputusan kali ini dinilai krusial bagi stabilitas nilai tukar, terutama dengan arus modal asing yang masih terus keluar dari pasar keuangan domestik, terutama dari pasar surat berharga negara (SBN).

Lanjut ke pasar keuangan di mana imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 Tahun tidak mengalami perubahan signifikan imbas hasil dari adanya RDG pada waktu mendatang sehingga investor masih wait and see terhadap surat utang.

SBN 10 Tahun mengalami sedikit kenaikan dari level 6.141% ke level 6.142% naik sebesar 0.001 poin dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Pages

Next

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan adanya permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga senilai Rp 43,35 triliun.

"Permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada BUMN dan badan lainnya dengan nilai sebesar Rp 43,35 triliun," ungkapnya saat menyampaikan laporan IHPS I 2025 dalam rapat Paripurna DPR RI di Gedung parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Isma dalam kesempatan ini juga menekankan peran sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun.

"Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan, IHPS juga mengungkapkan peran Sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 25,86 triliun," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa senilai Rp 1,04 triliun di antaranya telah berhasil dikembalikan ke kas negara atau daerah atau perusahaan saat pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara diantaranya melalui komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat penghitungan kerugian negara.

"Di antaranya melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 71,57 triliun," ucapnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I-2025. Ini terungkap dalamIkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun," papar Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Isma Yatun menuturkan pada semester I tahun 2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Peranan BPK mencakup antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

"BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya," papar Isma Yatun.

Sebagai catatan, IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Selain itu IHPS I 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Sementara itu, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 Pemda memperoleh opini WDP, dan satu Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP).

"BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

"iya, lagi digodok," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan perluasan AEOI akan menyesuaikan standar praktik internasional. Rencananya, target implementasi revisi aturan tersebut pada 2026 mendatang.

"Itu 2026 masih. Kan itu kan ada praktik-praktik yang setara di negara-negara partner ya," ujarnya.

Bimo pun menjelaskan perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

"Kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. kita jadi harus adjust itu. Itu berlaku secara internasional," ujarnya.

Seperti yang diketahui, selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Artinya, penerapan pertukaran data di dalam transaksi kripto dan e-wallet menjadi salah satu regulasi yang disyaratkan dalam proses aksesi OECD Indonesia.

"Iya (untuk aksesi) OECD, kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. Kita jadi harus adjust itu. itu berlaku secara internasional," tegas Bimo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo enggan menyatakan saldo pemerintah daerah atau pemda yang bersemayam di perbankan merupakan dana mengendap atau menganggur.

Menurutnya, dana itu sebatas saldo kas pemda yang tercatat di bank nasional, BPD, ataupun BPR karena aktivitas keluar masuk dana. Nilainya per akhir September 2025 kata dia sebesar Rp 315,57 triliun.

"Jadi mohon maaf kami tidak ingin menggunakan istilah dana mengendap, dana menganggur, pikiran kita jadinya oh ini yang bikin ini itu," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

"Karena seperti kita pun punya rekening, seperti pemda punya rekening di bank umum dan BPD, hanya sebagian kecil di BPR," tegasnya.

Perry menegaskan, data pemda di perbankan itu pun tidak ada perbedaan antar instansi, karena seluruhnya terlaporkan secara jelas di Sistem ANTASENA, sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh BI, OJK, dan LPS.

"Totalnya per September Rp 315,57 triliun, dan kalau ditanya ke OJK sama, LPS sama, karena sumber reporting-nya sama, kami hanya catat sesuai report perbankan, dan itu yang tentu saja kami sampaikan ke Kementerian Keuangan yang perlu data itu sebagai koordinasi," papar Perry.

Lain halnya dengan Perry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung memberikan fokus khusus bagi saldo pemda yang hanya bersemayam di perbankan. Sebab, baginya bila makin meningkat menandakan pemda tak membelanjakan anggarannya untuk pembangunan ekonomi.

Ia bahkan secara khusus telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan menyinggung tingginya dana simpanan pemda di perbankan.

Surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Pemerintah pusat ia tegaskan juga telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) memperkirakan laba bersih perusahaan pada tahun ini bakal mencapai US$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 49,54 triliun.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa pendapatan perusahaan pada 2025 diproyeksikan tembus US$ 68 miliar atau sekitar Rp 1.127 triliun. Sekalipun kondisi makro ekonomi global tengah menghadapi tekanan dan tantangan.

"Di tahun 2025, Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$ 68 miliar atau setara dengan 1.127 triliun rupiah dengan capaian laba bersih 3,3 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah," kata Simon dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dari sisi kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara, hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 262 triliun. Hal tersebut mencakup penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen.

Simon menyebut jumlah ini menempatkan posisi Pertamina sebagai BUMN dengan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

"Sampai dengan bulan September 2025 mencapai Rp 262 triliun menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," katanya.

(ven/ven)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Nindya Karya (Persero) memproyeksikan capaian laba bersih hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp 120 miliar. Capaian tersebut turun jika dibandingkan tahun 2024. Sedangkan target laba bersih pada tahun 2026 mendatang sebesar Rp 225 miliar atau naik 87%.

"Untuk laba bersih, semester 1, baru tergapai Rp17 miliar. Untuk semester 2 prognosisnya Rp103 miliar. Direncanakan tahun ini laba bersih Rp120 miliar," kata Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11).

Ia mengatakan, capaian kinerja tersebut berasal dari perolehan kontrak tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp 15,5 triliun. Sedangkan dari pendapatan usaha, pada semester I tahun ini sebesar Rp 2,8 triliun dan semester II diperkirakan sebesar Rp 7,3 triliun, sehingga diperkirakan pendapatan usaha sepanjang tahun ini sebesar Rp10,022 triliun.

Selanjutnya, untuk EBITDA, pada kinerja keuangan semester I sebesar Rp132 miliar dan pada semester II diperkirakan sebesar Rp295 miliar. Sehingga, EBITDA tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp427 miliar.

Terakhir, pada ekuitas Nindya Karya pada semester I tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun dan ada penambahan di semester II nanti sebesar Rp53 miliar.

Capaian keuangan tak terlepas dari kontrak yang diperoleh. Firmansyah mengatakan, Nindya Karya juga berpartisipasi pada proyek ketahanan pangan dengan total 37 proyek. Antara lain, Bendungan Karalloe, Bendungan Napun Gete, Bendungan Pamukkulu 2 Takalar, dan Bendungan Tiga Dihaji.

Di sisi lain, Ia menambahkan, selain menargetkan laba bersih yang akan naik 87% menjadi Rp 225 miliar pada 2026, Nindya Karya juga menargetkan capaian kontrak tersedia yang akan naik 29% dari Rp 25,6 triliun menjadi 33,03 triliun pada 2025. Sementara target pendapatan usaha juga naik 18% dari Rp 10,02 triliun menjadi Rp 11,8 triliun.

"Untuk merealisasikan target tersebut, roadmap pengembangan bisnis dan aksi korporasi tahun 2026, antara lain, ada KPBU di IKN sektor perumahan dan tower, yaitu lokasinya di kawasan KIPP-IKN, otorita Ibu Kota Nusantara, pekerjaannya yaitu pembangunan 8 tower hunian ASN di IKN mencakup untuk 288 unit hunian dan tipenya 190 meter persegi," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada akhir pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) gagal happy weekend. Indeks ditutup menyusut 0,02% ke posisi 8370,43 pada perdagangan Jumat (16/11/2025).

Selama sepekan lalu, IHSG hanya ditutup di zona hijau dalam satu hari perdagangan. Secara akumulatif, indeks tercatat melemah 0,29% sepanjang perdagangan pekan lalu.

Sementara itu, investor asing terpantau gencar melakukan aksi beli bersih, tembus Rp4,84 triliun di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp600,82 miliar di pasar reguler dan sebesar Rp4,24 triliun di pasar negosiasi dan tunai.

Di samping itu, terdapat pula saham-saham yang bersamaan masuk ke antrean jual asing selama pekan lalu. Mengutip Indo Premier, berikut 10 saham terbanyak dalam net foreign sell perdagangan pekan lalu.

1. PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp356,9 miliar

2. PT MNC Energy Investments Tbk. (IATA) - Rp265 miliar

3. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp224,2 miliar

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp204,7 miliar

5. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS) - Rp190,3 miliar

6. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) - Rp186,2 miliar

7. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) - Rp181,1 miliar

8. PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp171,6 miliar

9. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp153,9 miliar

10. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp152,4 miliar

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]