Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun.

"Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka. Namun, hari ini mestinya kita kemudian mengevaluasi betapa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang kemudian harus kita lakukan bersama," kata Hanif saat membuka kegiatan Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan peringatan Hari Susu Nusantara harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Ia mengungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal.

Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Dia menuturkan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama karena Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka pada kesempatan hari ini, ini harus menjadi perhatian kita serius. Belajar dari perkembangan susu ini, maka juga harus menjadi perhatian serius kita semua. Sejak tahun 1920-an masuklah investasi untuk pemenuhan susu nasional kita. Kemudian berkembang pesat di tahun 2000 sampai 2020," jelasnya.

"Namun semua masih berorientasi kepada impor. Jadi kebutuhan susu kita, yang tadi 1 sendok 1 hari, itu juga 80 persen-nya dipenuhi, diperoleh dari impor kita. Sudah cukup lama kita sebenarnya terbelenggu pada importasi," tambah Hanif.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor dapat menjadi risiko bagi ketahanan pangan nasional ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan dari negara-negara pemasok utama dunia.

"Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk benar-benar menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Hanif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari sektor hulu, sektor tengah, hingga sektor hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hanif menilai pengembangan sektor hulu perlu difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada ternak dari wilayah subtropis.

Selain itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang adaptif terhadap kondisi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas susu, sehingga industri nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Hanif menjelaskan pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan karena sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakter iklim berbeda dengan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara tropis yang berada di kawasan sekitar garis khatulistiwa sehingga membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan kondisi suhu, kelembapan, dan lingkungan tropis secara optimal untuk mendukung produktivitas susu.

Ia menilai penggunaan ternak dari wilayah subtropis sering kali memerlukan penyesuaian lingkungan tertentu, termasuk pemeliharaan di kawasan dataran tinggi, sehingga pengembangan varietas ternak yang sesuai dengan karakter tropis Indonesia menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, Hanif mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menghasilkan ternak perah yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis, sekaligus mampu meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir melalui pembangunan industri yang terintegrasi agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

"Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Mulai dari hulunya, seberapa besar kemudian penghasil susu ini mampu kita hadirkan di negara kita," kata Hanif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi perah tropis guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional memerlukan dukungan riset yang mampu menghasilkan terobosan sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.

"Riset-riset harus segera digalakkan. Ambil sapi-sapi yang sesuai dengan karakter tropis kita. Tidak memaksakan subtropis datang ke kita, sehingga begitu dipelihara banyak problem," kata Hanif.

Menurutnya, pengembangan sapi perah yang adaptif terhadap iklim tropis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas susu nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Ia menjelaskan sebagian besar produksi susu saat ini masih bergantung pada jenis sapi yang berasal dari kawasan subtropis, sehingga pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

Kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi memerlukan pendekatan berbeda agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berlangsung lebih optimal dan produktif.

Karena itu, Hanif mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pengembangan bibit sapi yang sesuai karakter wilayah Indonesia.

"Para riset-riset, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan seterusnya wajib segera menghadirkan jenis-jenis (sapi) yang mampu tumbuh dan berkembang baik, khusus dengan kesesuaian dengan kondisi kita," ujarnya.

"Susu kita sebagian besar masih berasal dari susu-susu subtropis yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik di daerah tropis," tambah Hanif.

Adapun saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

Artinya, sekitar 75 persen komoditas itu masih dipasok dari luar negeri.

Oleh karena itu, penguatan riset, menurut Hanif, sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan produksi susu sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dengan peningkatan produksi di dalam negeri, maka Indonesia akan terbebas dari importasi komoditas tersebut.

Selain pengembangan bibit, peningkatan kualitas penanganan produksi dan pengolahan susu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok persusuan nasional.

Hanif menekankan percepatan kemandirian susu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengembangan.

Menurutnya, pembangunan iklim usaha yang kondusif, penguatan hilirisasi, dan integrasi sektor persusuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan susu nasional.

"Jadi, langkah-langkah itu harus segera kita keroyok bersama. Tidak mungkin Kementerian Pertanian saja mampu menyelesaikan itu. Tetapi, kehadiran kita semua, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, itu harus kita lakukan bersama-sama," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggelorakan semangat konsumsi susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hanif optimistis penguatan riset, peningkatan produksi, dan kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ketahanan susu nasional serta mendukung Indonesia Emas 2045 yang sehat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program makan bergizi gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip dengan teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak diwajibkan susu ini, syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali seminggu," kata Hanif.

Menurutnya program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita kalau kita rata-rata hanya satu sendok makan per hari. Jadi satu orang satu hari, kita hanya mampu mengkonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nggak nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting sosialisasikan terus sehingga kemudian tumbuh minat yang cukup besar, bangun iklimnya, selesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi, integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan memasukkan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif kepada ANTARA.

Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula dapat menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Hanif menyampaikan pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan komoditas dalam bantuan pangan perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan.

Selain mendukung penguatan sektor pangan nasional, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor lain agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Hanif menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kemandirian pangan nasional.

Hanya saja, dia menyebutkan saat ini belum ada pembahasan mengenai usulan komoditas gula masuk pada komponen bantuan pangan yang saat ini berjalan meliputi beras dan gula yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya, ada sisi lain yang juga perlu kita pertimbangkan gitu," ucapnya.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendorong pemerintah memasukkan gula pasir sebagai komponen bantuan pangan nasional guna memperkuat perlindungan petani tebu dan menjaga keseimbangan pasar komoditas gula domestik.

APTRI menilai penambahan gula dalam bantuan pangan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan produksi gula petani nasional.

Menurut asosiasi petani tersebut, kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena volume konsumsi gula masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras nasional harian.

APTRI mengusulkan pemerintah cukup menyalurkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan pangan apabila penyaluran beras mencapai 10 kilogram kepada masyarakat penerima manfaat.

"Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras. Jadi kalau beras itu dikasih 10 kilo, kasilah gula 1 kilo aja. Kalau memang dianggap gula ini terlalu mahal," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun pemerintah saat ini melalui Perum Bulog terus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah seluruh Indonesia secara bertahap.

Dalam program stimulus ekonomi tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu kebutuhan masyarakat. Saat ini Bulog terus menggencarkan bantuan tersebut agar mencapai target distribusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan roadmap kemandirian susu nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan perlunya percepatan penyusunan dan pelaksanaan roadmap kemandirian susu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif.

Hanif menuturkan upaya itu dilakukan sebab kebutuhan susu masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi pasokan dari luar negeri sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi domestik.

Disebutkan saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

"Itu hampir 80 persen lebih diperoleh dari impor. Maka langkah-langkah kita semua untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu," bebernya.

Ia menyebut sebagian besar konsumsi susu nasional masih bergantung pada impor sehingga ketahanan sektor persusuan nasional perlu terus diperkuat.

Penguatan produksi susu dalam negeri dinilai penting untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi peternak lokal.

Hanif menekankan pengembangan industri susu nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat.

Peran riset menjadi penting untuk menghasilkan jenis sapi perah yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis Indonesia sehingga produktivitas dapat meningkat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan akan membantu menciptakan sistem peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain penguatan produksi, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri susu guna meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

Hanif menilai integrasi sektor hulu dan hilir menjadi kunci dalam membangun ekosistem persusuan nasional yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Ia optimistis percepatan roadmap kemandirian susu akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan Roadmap Artificial Intellegence (AI) sebagai panduan strategis 5 tahun untuk mewujudkan ekosistem kecerdasan buatan yang inklusif, etis, dan berdaya saing global. Roadmap AI ini disiapkan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pesantren didorong berperan tidak hanya dalam menjadikan AI alat bantu pembelajaran, tetapi sebagai jangkar moral sosial yang dibutuhkan dalam arsitektur kemanusiaan kecerdasan buatan. Termasuk bagi perlindungan terhadap anak, perempuan dan kepribadian bangsa.

Hal ini mencuat dalam Seminar Nasional "Peran Pesantren dalam Perkembangan AI dan Perlindungan Anak dan Perempuan di Ruang Digital" di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta, Senin (18/5/2026). Seminar diikuti presentasi kaum gen Z dari santri Al-Tsaqafah, komunitas perempuan fatayat NU dan perwakilan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dari seluruh indonesia.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Budaya Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardana dan VP IT Digital Strategy & Performance Telkom Indonesia Joko Adi Wibowo. Sedangkan Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Prof Dr KH Said Aqil Siradj memberikan keynote speech.

Atas nama pemerintah, Wijaya Kusumawardana menyampaikan road map yang disiapkan berfokus utama Road Map Kecerdasan Buatan mencakup tiga pilar utama yakni Tata Kelola dan Regulasi, Pengembangan Talenta swrya Infrastruktur dan Data. Ada lima sektor strategis prioritas yang dituju, yakni Kesehatan, pendidikan terkait personalisasi pembelajaran, Keuangan, Transportasi dan Industri Kreatif terkait otomatisasi dan kreasi konten digital.

"Peta jalan ini sudah kami susun, dan sedang ada di meja presiden untuk mendapatkan persetujuan," tutur Wijaya.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan penting yang bersentuhan langaung dengan anak dan generrasi muda Wijaya mendorong keterlibatan pesantren dalam perkembangan teknologi AI khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan anak. “Kami mendorong keterlibatan pesantren, seluruh pihak, akademisi, termasuk para ahli di pesantren,” katanya.

Menurutnya, pengawasan terhadap teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekat anak. “Agar orang tua turut bertanggung jawab dalam pengawasan. Pemerintah mengawasi platform, namun untuk pengguna, keluarga harus terlibat,” ujarnya.

Dalam pidato kuncinya, Said Aqil Siroj menegaskan bahwa AI harus dipahami dan dikuasai sebagai alat yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. “Manfaatnya besar sekali, tetapi harus sadar ada mudarat besar. Jangan dimusuhi, jangan dihindari, tetapi diarahkan,” katanya.

Sedangkan Anggia Ermarini menilai kemunculan teknologi AI sudah tidak lagi dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Bahkan, AI disebut bukan sekadar alat teknologi, melainkan telah berkembang menjadi struktur sosial baru. AI, lanjut Anggi, bukan sekadar inovasi teknologi yang berdiri sendiri, tetapi struktur sosial baru.

"Perkembangan AI membentuk pola komunikasi, relasi sosial, hingga cara manipulasi informasi melalui algoritma digital dan turut memunculkan risiko baru seperti kekerasan digital, penipuan, hingga eksploitasi data yang sering kali terjadi tanpa disadari masyarakat," tegasnya sambil menegaskan pentingnya maqashid syariah sebagai prinsip dalam menjaga serta mengarahkan penggunaan teknologi AI agar tetap berpihak pada kemaslahatan manusia.

Joko Adi Wibowo, sebagai perwakilan perusahan penyedia infrastruktur digital menyebut arti penting pesantren untuk memastikan moralitas tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu ada entitas yang menjadi jangkar moral sosial bangsa ini, dan itulah peran pesantren.

Ia menambahkan kolaborasi antarpihak diperlukan untuk membangun arsitektur kemanusiaan digital yang sehat dan beretika bagi bangsa Indonesia. “Kita perlu melakukan kolaborasi dan sinergi agar membentuk arsitektur kemanusiaan digital yang proper bagi bangsa ini,” sebutnya.

Menurut Joko, pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem digital yang sehat, termasuk melalui penguatan akses internet aman dan layanan digital yang mendukung aktivitas pendidikan. Ia mencontohkan penggunaan learning management system untuk pelaksanaan ujian berbasis digital hingga sistem pemantauan kegiatan guru dan santri secara lebih tertata.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada langkah bersama dalam membangun kolaborasi, mulai dari peningkatan keterampilan digital, inkubasi talenta, hingga pengembangan solusi AI yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia Seminar Nasional, Sofwan Yahya mengharapkan ke depan bisa dibangun kerjasama semua pihak bisa dijalin lebih kuat dan seminar kali ini bisa menjadi contoh baik kerja sama.

Dia menyebut kerja sama itu penting, karena perlu gerakan literasi AI dan digital bagi santri, wali santri, guru, dan masyarakat agar lebih terlindungi dari hoaks, perundungan, eksploitasi, serta kekerasan digital.

Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pasar derivatif dan pasar modal melalui penerbitan peta jalan (roadmap) strategis periode 2026-2030 untuk masing-masing pasar, sebagai bagian dari langkah pendalaman pasar keuangan.

Di samping itu, roadmap terbaru juga untuk meningkatkan pelindungan investor serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Roadmap Pasar Derivatif disusun berdasarkan empat pilar utama yakni penguatan pelindungan investor, harmonisasi dan pengawasan intermediari, pengembangan pasar, dan efisiensi infrastruktur.

OJK menyampaikan bahwa seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Pilar yang menyusun Roadmap Pasar Modal meliputi memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan.

OJK mencatat bahwa pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan. Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun (4,43 miliar dolar AS).

Melalui implementasi roadmap ini, OJK berharap terdapat peningkatan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.

Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai assets under management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (596,96 juta dolar AS) per Desember 2025.

Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.

Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.

OJK pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk kementerian dan lembaga, self-regulatory organization (SRO), asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua peta jalan strategis 2026–2030 guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Langkah ini mencakup roadmap pengembangan pasar derivatif, serta roadmap pasar modal berkelanjutan sebagai fondasi penguatan investasi berkelanjutan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan bahwa penerbitan kedua dokumen itu menjadi langkah untuk meningkatkan pelindungan investor, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga menjadi amanat dari Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam pilar pertama pengembangan pasar derivatif, OJK menitikberatkan pada penguatan pelindungan investor melalui klasifikasi ritel dan profesional yang terintegrasi. Hal itu mencakup penerapan negative balance protection dan penguatan pemisahan aset nasabah untuk meminimalisir risiko sistemik.

Otoritas juga melakukan harmonisasi pengawasan intermediari yang diarahkan pada penyelarasan perizinan dan standar tata kelola. Langkah tersebut dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif guna memastikan profesionalisme pelaku pasar.

Pilar pengembangan pasar modal selanjutnya mencakup perluasan variasi produk kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun melalui over-the-counter yang terstandarisasi. OJK berupaya meningkatkan partisipasi pasar, terutama dari investor institusi, melalui kerangka liquidity provider.

Di sisi infrastruktur, OJK mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional. Implementasi standar IOSCO dan penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP menjadi prioritas guna memastikan integrasi dengan standar pengelolaan agunan lintas aset global.

“OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan,” kata Agus.

Roadmap Pasar Modal

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan, OJK bakal memperkuat peran instrumen keuangan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Strategi tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

Setidaknya terdapat empat pilar dalam roadmap pasar modal. OJK menetapkan pilar pertama berupa penguatan fondasi melalui perumusan dasar kebijakan.

Adapun pilar kedua adalah menumbuhkan aktivitas pasar melalui percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk pasar modal berkelanjutan.

Sementara itu, pilar ketiga bertujuan mendorong partisipasi melalui penyediaan perangkat pendukung serta insentif bagi pelaku pasar.

Lebih lanjut, pilar keempat berfokus pada penguatan kolaborasi melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pertumbuhan pasar modal berkelanjutan secara berkesinambungan.

Agus menambahkan bahwa aktivitas pasar modal berkelanjutan akan dipacu melalui diversifikasi produk dan pemberian insentif yang tepat. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar dalam berpartisipasi aktif pada pendanaan ekonomi rendah karbon di masa depan.

Hingga Desember 2025, OJK mencatat akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan di Indonesia telah menyentuh angka Rp74,14 triliun. Untuk itu, dengan peta jalan baru yang diterbitkan, nilai penerbitan instrumen hijau diproyeksikan mampu mencatatkan pertumbuhan setiap tahunnya.

“Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11% per tahun,” pungkas Agus.

Adapun produk reksa dana berbasis ESG turut memperlihatkan tren positif dengan nilai dana kelolaan mencapai Rp9,98 triliun per akhir tahun lalu. OJK pun optimistis produk investasi tersebut dapat tumbuh rata-rata 14,36% per tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran investasi berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong percepatan transisi energi nasional melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) secara terukur dan kredibel.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN, Eddy menilai peran BUMN energi dan pelaku usaha swasta menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin menegaskan lima fokus utama dalam transisi energi, yakni penguatan ketahanan energi dalam negeri, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi karbon, efisiensi biaya transisi, serta kesiapan industri nasional agar investasi energi terbarukan memberi manfaat maksimal bagi dalam negeri.

“Transisi energi melahirkan 'green industries' (industri hijau) dan 'green jobs' (pekerjaan ramah lingkungan) bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Eddy menyoroti perlunya percepatan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) karena tidak efisien dan memiliki emisi tinggi, serta meminta kejelasan peta jalan pensiun dini PLTD.

Menurut dia, peta jalan tersebut harus memuat aspek teknis, negosiasi penghentian operasional, hingga potensi biaya yang muncul dalam proses transisi.

Eddy juga menanggapi target pembangunan PLTS 100 GW dalam dua tahun dengan meminta rincian kebutuhan investasi, lahan, hingga teknologi pendukung seperti baterai.

“Berapa kebutuhan lahan, berapa total investasi, termasuk biaya baterai dan lain-lain. Ini harus jelas. PLN harus betul-betul memiliki rencana pengembangan yang matang dan kredibel agar target yang dicanangkan Presiden tercapai,” ujar dia menegaskan.

Ia mengingatkan agar proyek besar ini tidak menimbulkan ketergantungan impor, melainkan memperkuat kapasitas industri nasional dalam rantai pasok energi terbarukan.

“Pembangunan PLTS 100 GW merupakan 'quantum leap' (lompatan kuantum) dalam transisi energi Indonesia dan akan menempatkan negara kita sebagai salah satu yang terunggul di sektor energi terbarukan di Asia,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,BEKASI — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menargetkan percepatan waktu proses kredit menjadi lebih singkat, seiring dengan penguatan proses dan integrasi melalui Loan Factory yang telah diresmikan hari ini, Senin (13/4/2026).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, Loan Factory memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan kredit, sekaligus penjaga kualitas risiko, serta penggerak peningkatan efisiensi operasional melalui standarisasi proses.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan, pembangunan Loan Factory merupakan bagian dari roadmap transformasi BTN yang telah dimulai sejak 2019, seiring dengan kebutuhan untuk mengelola volume kredit dalam skala besar dengan standar yang seragam.

“BTN itu sehari sekitar 1.000 aplikasi KPR. Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Jadi dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi dan dijalankan dengan sistem yang sama,” ujarnya.

Selama ini, proses kredit konsumer BTN dilakukan secara desentralisasi di cabang, sebelum kemudian ditingkatkan melalui pembentukan Regional Loan Processing Center (RLPC) sejak 2019. Transformasi tersebut terbukti meningkatkan kualitas proses dan standardisasi, sekaligus menurunkan berbagai potensi deviasi dalam proses kredit.

Melalui Loan Factory, BTN mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu model terpusat berbasis proses, mulai dari data input, verifikasi, analisa, hingga persetujuan dan pencairan kredit. Pendekatan ini memungkinkan adanya spesialisasi fungsi di setiap tahapan, sehingga proses menjadi lebih efisien, akurat, dan konsisten.

Saat ini, Loan Factory BTN turut mengimplementasikan decision engine pada proses credit scoring guna mempercepat analisa dan persetujuan kredit, sekaligus memperkuat standarisasi proses, kualitas keputusan, dan tata kelola yang lebih konsisten.

“Target kita jelas, pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga. Itu yang sedang kita bangun melalui Loan Factory ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 2 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan dan Etika artificial intelligence (AI) guna mencegah penyalahgunaan teknologi komunikasi digital AI. Ketua Tim Regulasi Peta Jalan AI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Irma Handayani mengakui saat ini belum ada regulasi yang mengatur AI.

Dia mengungkapkan hingga saat ini masih ditangani dengan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu diungkapkannya pada Dialog Publik "Tantangan Hukum di Era AI", yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Selasa (7/4/2026) siang.

Dia menambahkan, pemerintah mengakui AI memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan kreativitas masyarakat. Namun AI juga memberikan dampak negatif seperti miskomunikasi, pencurian data pribadi, dan pengacauan informasi.

Karena itu, bersama ahli-ahli tehnologi digital dari semua K/L termasuk Polri, pemerintah menyusun 2 RPerpres, yaitu tentang Peta Jalan dan Etika. "RPerpres ini lebih mengarah ke sosialisasi dan menyatukan langkah, sehingga tidak ada bentuk sanksi di kedua RPerpres itu," ujar Irma seraya mengakui adanya upaya untuk menyusun regulasi tunggal AI.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengemukakan adanya niat jahat dari sejumlah pihak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital. “BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) mencatat jutaan lalu lintas siber yang anomali, seperti fishing; deepfake: scam: malware; dan manipulasi data," ujarnya.

Polri, lanjut dia, bersikap preemtif dan edukatif berkolaborasi dengan semua elemen bangsa dalam mencegah penyalahgunaan AI, sebelum dilakukan penegakan hukum.

Kasubdit 3 Dirpidsiber Polri Kombes Pol Andrian Pramudianto mengakui pelaku cyber crime di Tanah Air umumnya warga negara asing. Ia menunjuk contoh banyak WNI yang dipulangkan dari Kamboja karena keterlibatan mereka dalam kejahatan scamming.

Sementara kasus deepfake yang paling menonjol ditangani Bareskrim Polri yaitu penyebaran data palsu seolah-olah Menkeu saat itu Sri Mulyani menjanjikan hadiah kepada masyarakat.

CEO Imajik Group Brillian Fariandi setuju dengan sikap pemerintah mewaspadai pertumbuhan dan penggunaan AI. Tapi ia mengingatkan agar kewaspadaan tidak membatasi pertumbuhan penggunaan AI, karena terbukti memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Hanya sedikit konglomerasi publik yang bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi, ekonomi, dan pasar selama hampir tujuh dekade; Astra adalah salah satunya.

Ibarat tumbuhan, Astra adalah pohon rindang. Konglomerasi publik itu tidak hanya tumbuh kuat, tetapi juga mampu menaungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Perumpamaan itu disampaikan oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro ketika berbicara mengenai perjalanan panjang Astra selama lebih dari enam dekade.

Menurutnya, perjalanan 69 tahun Astra bukan sekadar hitungan waktu, melainkan kisah tentang jutaan langkah yang tumbuh dan bergerak bersama bangsa.

Dia melanjutkan Astra senantiasa berkarya dan memberikan kontribusi bagi negeri untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa selama hampir tujuh dekade.

“Dalam perjalanan tersebut terdapat dua elemen yang sangat fundamental dalam membentuk Astra sejak awal hingga saat ini, yaitu filosofi Catur Dharma dan people legacy,” ujarnya.

Nilai-nilai Catur Dharma yang diwariskan oleh pendiri Astra William Soeryadjaya. Filosofi tersebut kemudian menjadi bagian dari cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa, yang hingga kini menjadi arah perjalanan perusahaan.

Dia menegaskan Catur Dharma bukan sekadar prinsip yang tertulis, tetapi nilai yang dihidupi dalam setiap keputusan, setiap kerja sama, dan setiap langkah perusahaan. Nilai inilah yang menjadi kompas bagi seluruh insan Astra dalam menjalankan perannya serta memastikan korporasi itu tetap memiliki arah yang jelas dalam menghadapi berbagai dinamika zaman.

Catur Dharma menjadi dasar dalam menentukan arah strategi perusahaan yang diwujudkan melalui 3P Roadmap yaitu Portfolio, People, dan PublicContribution.

Dia menjelaskan 3P Roadmap itu sebagai kerangka yang menyeimbangkan kinerja dan keberlanjutan, serta memperkuat resiliensi perusahaan untuk menyelaraskan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Di samping itu, Astra juga sangat meyakini bahwa perusahaan tidak hanya dibangun oleh sistem atau strategi, tetapi oleh orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, people legacy menjadi elemen penting yang menjaga kesinambungan Astra dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perjalanan panjang Astra tak hanya melaju di jalur bebas hambatan. Djony mengungkapkan perusahaan ini telah melewati berbagai fase perubahan, mulai dari dinamika politik dan ekonomi nasional, krisis moneter, disrupsi teknologi, pandemi COVID-19, hingga tantangan geopolitik global.

Menurutnya, people menjadi kekuatan Grup Astra. Kalau bicara people, perjalanan ini tidak akan pernah selesai. “Kita harus terus mencari dan mengembangkan talenta-talenta baru dan kita persiapkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kemampuan yang baik dan juga memiliki hati yang baik, karakter yang baik, serta loyal terhadap organisasi,” tegasnya.

Astra mengakselerasi program pengembangan individu, rotasi lintas bisnis, hingga penugasan pada tanggung jawab yang semakin besar dengan tujuan agar calon eksekutif dan pimpinan di Grup Astra mendapatkan exposure yang beragam. Menurutnya, model bisnis dan teknologi, serta produk akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, evolusi tatanan bisnis, kompetisi, dan perubahan perilaku konsumen.

Perusahaan akan selalu mengalami pergantian generasi dan kepemimpinan. Namun nilai-nilai yang dijaga bersama akan tetap bertahan dan menjadi pengikat perjalanan perusahaan. “Perlu saya sampaikan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di Astra merupakan siklus strategis yang selalu kita persiapkan sebelumnya dan tidak terjadi seketika dan mendadak.”

Dalam menghadapi berbagai dinamika, perubahan dan tantangan tersebut, Astra terus menunjukkan ketangguhan. Merek Astra tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Kemampuan Grup untuk bertahan dan berkembang didukung oleh portofolio bisnis yang terdiversifikasi secara terukur, pengalaman operasional puluhan tahun, komitmen yang konsisten dalam menjaga kualitas produk dan layanan.

“Semua itu dilandasi dengan penerapan filosofi perusahaan, Catur Dharma, secara konsisten dan dilaksanakan dengan etos kerja hands-on yang fokus pada kecermatan analisa, perencanaan yang tepat dan eksekusi yang baik,” kata Djony.
Pertumbuhan Astra termasuk eksponensial. Anak perusahaan Astra telah meningkat dari 236 anak perusahaan pada 2020, dan kini berkembang menjadi 321 anak perusahaan dengan lebih dari 190.000 karyawan.

Terdapat tujuh lini bisnis Astra yaitu Otomotif Mobilitas, Jasa Keuangan, Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, Agribisnis, Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Properti.

Grup juga telah berekspansi ke area-area yang berdekatan dengan bisnis yang ada, seperti meningkatkan investasi di segmen mobil bekas dan memperluas produk pembiayaan yang ditawarkan (seperti pembiayaan multiguna, dan perbankan digital). Grup juga mengejar peluang pertumbuhan baru melalui investasi yang selektif di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan dan mineral bukan batubara. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen Astra dalam menyeimbangkan kinerja jangka pendek dengan transformasi jangka panjang.

Astra tetap mampu mengikuti perkembangan zaman dan konsisten membukukan pertumbuhan laba. Laba bersih Astra pada 2025 menembus Rp32,8 triliun setelah pada 2020 mencetak laba bersih Rp16,2 triliun.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Astra memperkuat keyakinan bahwa diversifikasi yang terkelola dengan baik di berbagai sektor dengan sensitivitas ekonomi yang beragam. Selain itu, mampu meningkatkan stabilitas laba di berbagai siklus ekonomi. Kinerja Grup yang tetap solid mencerminkan ketangguhan portofolio usaha.

“Seluruh portofolio yang dimiliki Astra, sangatlah penting untuk dijaga dan di-nurture bersama supaya tetap memberikan hasil yang baik dan optimal melalui berbagai inisiatif yang bisa kita lakukan dengan segala kekuatan organisasi yang ada. Hasil yang kita peroleh dari seluruh portfolio tersebut akan menjadi modal bagi Grup Astra untuk berkembang lebih jauh,” kata Djony.