Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank yang tergabung dalam kelompok Bank Danantara bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara bertahap sepanjang Desember 2025.

RUPSLB perdana digelar hari ini, Senin (15/12/2025) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dalam agenda RUPSLB, salah satu agendanya yakni pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris yaitu Suminto.

Adapun alasan pemberhentian Suminto dari kursi komisaris sebab dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025.

"Maka jabatan Bapak Suminto selaku Komisaris perseroan berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2025. Pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dalam RUPS Luar Biasa 15 Desember 2025," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) akan menyelenggarakan RUPSLB pada 17 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Mata acara RUPSLB BRI yaitu salah satunya yakni perubahan susunan pengurus perseroan yang merupakan mata acara ketiga.

Dua mata acara lainnya yaitu perubahan anggaran dasar perseroan, kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dijadwalkan menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Dalam RUPSLB, Bank Mandiri memiliki tiga mata acara yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Memasuki pekan terakhir Desember, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di Menara BTN, Jalan Gadjah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130.

Pada hari yang sama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan melaksanakan RUPSLB pada 22 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Adapun pada RUPSLB BTN dan BSI hanya membahas dua mata acara antara lain perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pekan ketiga Desember 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah perubahan susunan pengurus.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/11/2025), terdapat enam emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB pekan depan.

Enam emiten BUMN tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Selain itu, ada juga PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara ANTM serta BBNI berlangsung pada 15 Desember mendatang. Adapun BMRI menjadwalkan RUPSLB pada 19 Desember 2025.

Selain mengubah susunan pengurus, tiap emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, tiga emiten BUMN Karya yakni PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Langkah ini sehubungan dengan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten perbankan BUMN, yakni BBRI, BBNI, dan BMRI, dijadwalkan menggelar RUPSLB pada Desember 2025 dengan salah satu agenda utama adalah perubahan susunan pengurus. Sementara itu, hanya BBTN yang diperkirakan tetap mempertahankan jajaran manajemen saat ini.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menjadi satu-satunya emiten Himbara yang tidak mengagendakan perubahan pengurus dalam RUPSLB mendatang.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah mengumumkan pemanggilan rapat terkait agenda tersebut.

“Semua Himbara kecuali BTN ada susunan perubahan pengurus,” ujar sumber yang mengetahui hal tersebut kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Saat ini, BBTN belum mengumumkan pemanggilan RUPSLB di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun, BBNI akan menggelar RUPSLB pada 15 Desember, BBRI pada 17 Desember, dan BMRI di 19 Desember 2025.

Selain mengubah susunan pengurus, keempat emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia menambahkan bahwa untuk BUMN Karya, Danantara masih mengkaji skema terbaik untuk integrasi perusahaan konstruksi pelat merah.

“Mergernya sudah pasti, karena kami akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kami lakukan kajian-kajiannya. Ada beberapa opsi,” pungkas Dony.

Selain Himbara, PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga akan menggelar RUPSLB pada Desember 2025.

TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM jatuh pada 12 serta 15 Desember mendatang.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar emiten pelat merah pada Desember 2025 menjadi sinyal kuat adanya perombakan pengurus besar-besaran di tubuh BUMN menjelang tahun buku 2026.

Selain mengajukan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, sejumlah BUMN juga tengah melakukan penyesuaian tata kelola mengikuti perubahan regulasi terbaru.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dasar menjadi konsekuensi wajib setelah lahirnya Danantara dan pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang BUMN.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Rangkaian RUPSLB yang digelar pada Desember menunjukkan lima emiten BUMN bersiap mengubah susunan pengurus: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM masing-masing pada 12 dan 15 Desember.

Selain mengubah pengurus, emiten-emiten tersebut juga mengajukan revisi anggaran dasar untuk menyesuaikan regulasi baru.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Gelombang agenda serupa juga terlihat pada tiga BUMN Karya—PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)—yang mengagendakan RUPSLB untuk penyelarasan anggaran dasar. WIKA menjadwalkan rapat pada 15 Desember, ADHI pada 16 Desember, dan PTPP pada 18 Desember.

Langkah koreksi AD ini dilakukan merespons surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN terkait penyesuaian anggaran dasar. “Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI.

Dengan beragam agenda revisi dan rencana perubahan pengurus yang terjadi hampir serempak, Desember menjadi momentum konsolidasi besar dalam tubuh BUMN. Pergantian jajaran direksi maupun komisaris diperkirakan menjadi bagian dari sinkronisasi struktur perusahaan pelat merah agar selaras dengan model tata kelola yang tengah diperkuat Danantara.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten pelat merah akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025. Agenda rapat didominasi perubahan anggaran dasar hingga perombakan pengurus.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan hampir seluruh BUMN perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia menambahkan bahwa untuk BUMN Karya, Danantara masih mengkaji skema terbaik untuk integrasi perusahaan konstruksi pelat merah.

“Mergernya kan sudah pasti, karena kami akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kami lakukan kajian-kajiannya. Ada beberapa opsi,” pungkas Dony.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/11/2025), terdapat lima emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB bulan depan.

Kelima emiten tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM jatuh pada 12 serta 15 Desember mendatang.

Selain mengubah susunan pengurus, kelima emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Sementara itu, tiga emiten BUMN Karya yakni PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Langkah sehubungan dengan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten pelat merah atau BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah perubahan susunan pengurus.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/11/2025), terdapat lima emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB bulan depan.

Kelima emiten tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM jatuh pada 12 serta 15 Desember mendatang.

Selain mengubah susunan pengurus, kelima emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Khusus Telkom Indonesia, perseroan juga berencana meminta persetujuan atas rencana pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap-1 yang merupakan bagian dari rencana pengalihan seluruh bisnis tersebut kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia selaku anak perusahaan.

Selain itu, Telkom bakal meminta restu pemegang saham untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama periode peralihan.

“Mata acara ini merupakan persetujuan atas usulan perseroan untuk melaksanakan rencana penugasan khusus dari pemerintah pusat, berkaitan dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah serta menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah,” tulis manajemen perseroan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh emiten BUMN Karya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025, yang disinyalir menjadi agenda penentu rencana konsolidasi atau merger.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) pada 16 Desember.

Adapun, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menjadwalkan RUPSLB pada 18 Desember 2025 dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) di tanggal 23 Desember.

Jadwal RUPSLB yang hampir bersamaan dari empat perusahaan konstruksi pelat merah ini memunculkan dugaan bahwa Badan Pengaturan (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero), selaku pemegang saham, tengah menyiapkan kebijakan besar untuk menata ulang struktur BUMN Karya.

Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan proses kajian merger BUMN Karya masih berjalan dan diharapkan selesai pada bulan depan. “Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya. Mudah-mudahan, Desember ini selesai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, BUMN Karya akan dibentuk dalam tiga klaster. Pertama, Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) bakal dipasangkan dengan PT Hutama Karya (Persero) selaku induk.

Kedua, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) digabung ke PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Nindya Karya (Persero).

“Ya nanti tunggu saja, kami nanti akan buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu. Harusnya Desember sudah selesai. Kami juga sedang bekerja dengan Danantara untuk memastikan proses itu berjalan,” ucap Aminuddin.

Sementara itu, berdasarkan narasumber yang mengetahui rencana tersebut, RUPSLB mendatang disebut akan membahas persetujuan integrasi, sekaligus perubahan anggaran dasar tiap emiten konstruksi pelat merah.

POTENSI DELISTING WASKITA

Dalam kesempatan lain, Waskita Karya mengungkapkan adanya opsi perubahan status menjadi perusahaan privat seturut rencana integrasi. Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam kajian dan perubahan status dari terbuka menjadi privat tergantung pada hasil akhir struktur integrasi BUMN Karya.

“Pembahasan mengenai kami dari go public menjadi go private itu sangat mungkin juga dalam pembahasan kita. Jadi, ini masih subject to dari hasil final bentuk struktur konsolidasi atau integrasinya,” ungkap Hanugroho.

Dia menambahkan integrasi BUMN Karya bisa berbentuk holding-subholding atau merger. Jika opsi yang dipilih merger, maka akan ada satu entitas yang bertahan dari tiga atau empat perusahaan yang nantinya digabungkan.

“Apakah ini bentuk strukturnya holding-subholding ataukah ini merger. Kalau merger, misalnya dari 3 atau 4 perusahaan jadi satu entitas yang nanti menjadi entitas bertahannya itu siapa. Kami masih betul-betul mengkaji,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa delisting seharusnya menjadi opsi terakhir bagi perusahaan yang telah tercatat di BEI. Regulator sebetulnya berharap untuk perusahaan tetap tercatat sebagai perusahaan terbuka.

“Jadi go private itu adalah journey terakhir menjadi perusahaan tercatat. Kalau kami di regulator, lebih kepada bagaimana perusahaan itu bisa me-maintain status listing. Jadi bukan harapan kami untuk delisting,” kata Nyoman saat ditemui dalam acara CEO Networks di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Nyoman menuturkan bahwa pihaknya cenderung meminta kepada perusahaan tercatat untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki kinerja fundamental mereka, ketimbang menjadi perusahaan privat.

“Dan kami minta kepada mereka untuk berpikir hal yang lebih strategis ke depan. Kan susah menjadi perusahaan tercatat,” pungkas Nyoman.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) termasuk anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi, BSI mengumumkan akan menyelenggarakan RUPSLB pada 22 Desember 2025. Manajemen BSI menyampaikan pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web BSI pada 28 November 2025.

“PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada Senin 22 Desember 2025,” tulis manajemen, dikutip Jumat (14/11/2025).

Manajemen menyebut, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPSLB sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS.

Usulan diajukan secara tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, yaitu pada Jumat (21/11/2025) pukul 16.00 WIB.

Selain BSI, bank pelat merah lainnya sudah lebih dulu mengumumkan agenda RUPSLB. Bank Mandiri misalnya, mengumumkan bahwa RUPSLB akan dilaksanakan pada 19 Desember 2025.

Manajemen Bank Mandiri menyampaikan, rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sesuai Pasal 8 POJK RUPS Elektronik.

“Perseroan mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk hadir secara elektronik dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS,” tulis manajemen.

Selanjutnya, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025. Manajemen BRI menyebut pemanggilan rapat akan dilaksanakan paling kurang melalui situs web KSEI, BEI, dan BRI pada 25 November 2025.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga akan menggelar RUPSLB, tepatnya pada 15 Desember 2025 yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.

“Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat Jumat 14 November 2025 sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku,” tulis Manajemen BNI.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar RUPSLB pada 18 November 2025. Rapat dijadwalkan mulai berlangsung pada pukul 09.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap RUPSLB Bank BUMN:

1. BTN - 18 November 2025

2.BNI - 15 Desember 2025

3.BRI - 17 Desember 2025

4.Bank Mandiri - 19 Desember 2025

5.BSI - 22 Desember 2025