JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada Rabu (7/1/2026) memutuskan penambahan satu orang anggota komisaris.

Pemegang saham menyetujui pengangkatan Didyk Choiroel sebagai komisaris BTN.

Selain menyetujui penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyepakati perubahan anggaran dasar perseroan serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Ilustrasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Persetujuan dalam RUPSLB tersebut menjadi bagian dari langkah perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan.

Langkah ini ditempuh di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang, seiring dengan agenda transformasi bisnis dan upaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 16 Tahun 2025. BTN juga menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Sebagai BUMN, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang BUMN.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, di tengah proses pemulihan ekonomi dan tantangan dinamika makro, perseroan mampu mencatatkan kinerja yang solid hingga akhir 2025.

Total aset BTN tercatat tumbuh 8,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sekitar Rp 510 triliun.

“Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta dana pihak ketiga (DPK) yang tetap positif dan sehat. Rasio keuangan BTN juga terjaga dan berada di atas ketentuan minimal regulator,” kata Nixon dalam siaran pers, Rabu.

Menurut Nixon, penyesuaian susunan pengurus merupakan bentuk komitmen perusahaan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

Penyesuaian ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” ujar Nixon.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTN

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN yang baru.

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris: Fahri Hamzah
• Komisaris: Didyk Choiroel
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Commercial Banking: Hermita
• Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
• Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
• Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa BTN semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional,” tutur Nixon.

Dia mengungkapkan, manajemen BTN menyambut bergabungnya Didyk Choiroel dalam formasi kepengurusan baru sebagai komisaris.

Perseroan menilai komposisi pengurus yang ditetapkan akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis jangka panjang BTN, termasuk dalam mendukung Program 3 Juta Rumah serta memperkuat daya saing di tengah perubahan industri perbankan.

Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BBTN) atau BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu, menyetujui pengangkatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menjadi komisaris perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan penyesuaian susunan pengurus merupakan komitmen agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” ujar Nixon.

Dengan demikian, susunan komisaris BTN menjadi sebagai berikut:

• Komisaris Utama: Suryo Utomo
• Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
• Komisaris: Fahri Hamzah
• Komisaris: Didyk Choiroel
• Komisaris Independen: Ida Nuryanti
• Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
• Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Adapun, susunan direksi BTN sebagai berikut :

• Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
• Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
• Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
• Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
• Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
• Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
• Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
• Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
• Direktur Commercial Banking: Hermita
• Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo

Perubahan susunan pengurus perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa BTN semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional,” kata Nixon.

Nixon mengatakan BTN optimistis komposisi pengurus yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis jangka panjang perseroan, terutama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika industri perbankan yang terus berubah.

Di tengah proses pemulihan ekonomi dan tantangan dinamika makro, Ia mengungkapkan perseroan mampu mencatatkan kinerja yang solid hingga akhir 2025, yang mana total aset tercatat tumbuh 8,6 persen secara year-on-year (yoy) menjadi sekitar Rp510 triliun.

“Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta dana pihak ketiga (DPK) yang tetap positif dan sehat. Rasio keuangan BTN juga terjaga dan berada di atas ketentuan minimal regulator,” kata Nixon.

Selain penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, dan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Persetujuan RUPSLB ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung proses transformasi dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025. Selain itu, BTN menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) UU BUMN.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2026). Simak hasil lengkapnya.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham BBTN menyetujui penambahan susunan Komisaris BTN yang baru ditetapkan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian susunan pengurus dilakukan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan. Langkah ini, lanjut Nixon, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan industri perbankan yang terus berkembang.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis untuk mendukung transformasi bisnis berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi,” kata Nixon, Rabu (7/1/2026).

Adapun rapat menyepakati pengangkatan Didyk Choiroel menjadi komisaris BTN. Sebagai informasi, Didyk Choiroel saat ini tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penambahan jajaran komisaris, RUPSLB BTN juga menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan, dan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025.

Perseroan juga menindaklanjuti surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Sebagai badan usaha milik negara, BTN wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan regulasi terbaru.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15G ayat (3) dan ayat (5) UU BUMN. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa direksi wajib menyusun RKAP sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Berikut susunan komisaris dan direksi BTN usai RUPSLB 7 Januari 2026:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo

Komisaris: Fahri Hamzah

Komisaris: Didyk Choiroel

Komisaris Independen: Ida Nuryanti

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Dewan Direksi

Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa

Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan

Direktur Commercial Banking: Hermita

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengangkat Didyk Choiroel duduk di kursi komisaris perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

Adapun, Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu sudah diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, setelah RUPSLB hari ini, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025). Hasil RUPSLB itu mencakup penambahan dan pengangkatan komisaris.

Dalam rapat tersebut para pemegang saham BBTN sepakat mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Profil Didyk Choiroel

Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Januari 2026, setelah sempat dijadwalkan pada 22 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan digelar baik secara daring maupun luring, tepatnya di Menara BTN yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

“Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara rapat,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Agenda terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 7 Januari 2026.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran direksi maupun dewan komisaris. RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Manajemen BTN menyampaikan bahwa agenda perubahan pengurus diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yakni Badan Pengelola BUMN, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 16 Desember 2025. Usulan tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB mendatang.

"Selanjutnya sesuai ketentuan di atas, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna," tulis pengumuman tersebut, dikutip Sabtu (3/1/2025).

Selain pergantian pengurus, RUPSLB BTN juga akan membahas perubahan anggaran dasar perseroan guna menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025. Penyesuaian ini dinilai perlu dilakukan agar tata kelola dan ketentuan internal BTN selaras dengan regulasi terbaru di sektor BUMN .

Agenda lainnya adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan korporasi .

RUPSLB BTN akan diselenggarakan secara fisik di Menara BTN, Jakarta, serta dapat diikuti secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025 .

BTN sebelumnya menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026.

Penundaan RUPSLB ini terjadi karena perseroan menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada 22 Desember 2025 menjadi 7 Januari 2026. Selain perubahan jadwal, perseroan juga menambahkan agenda rapat, termasuk perubahan susunan pengurus.

Manajemen BTN menjelaskan, RUPSLB akan digelar pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di Menara BTN, Jakarta Pusat. Pemanggilan ulang ini dilakukan menyusul adanya perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara yang diusulkan pemegang saham.

"Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan Rapat dan penambahan Mata Acara Rapat," tulis pengumuman yang disampaikan ke BEI pada Rabu (16/12/2025).

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal BTN dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru diterbitkan.

Pemerintah melalui BP BUMN meminta seluruh BUMN segera melakukan penyesuaian anggaran dasar agar sejalan dengan regulasi terbaru tersebut.

Selain itu, BTN juga akan meminta persetujuan pemegang saham terkait pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026.

Usulan agenda ini berasal dari BP BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Agenda lainnya yang menjadi sorotan adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Berdasarkan surat dari BP BUMN tertanggal 16 Desember 2025, pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan adanya perubahan jajaran direksi dan/atau dewan komisaris BTN yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB tersebut.

Manajemen BTN menyatakan, pemegang saham yang berhak menghadiri rapat adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 15 Desember 2025. RUPSLB dapat dihadiri secara fisik maupun elektronik, dengan ketentuan dan mekanisme kehadiran yang telah ditetapkan perseroan dan KSEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank yang tergabung dalam kelompok Bank Danantara bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara bertahap sepanjang Desember 2025.

RUPSLB perdana digelar hari ini, Senin (15/12/2025) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dalam agenda RUPSLB, salah satu agendanya yakni pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris yaitu Suminto.

Adapun alasan pemberhentian Suminto dari kursi komisaris sebab dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025.

"Maka jabatan Bapak Suminto selaku Komisaris perseroan berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2025. Pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dalam RUPS Luar Biasa 15 Desember 2025," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) akan menyelenggarakan RUPSLB pada 17 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Mata acara RUPSLB BRI yaitu salah satunya yakni perubahan susunan pengurus perseroan yang merupakan mata acara ketiga.

Dua mata acara lainnya yaitu perubahan anggaran dasar perseroan, kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dijadwalkan menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Dalam RUPSLB, Bank Mandiri memiliki tiga mata acara yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Memasuki pekan terakhir Desember, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di Menara BTN, Jalan Gadjah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130.

Pada hari yang sama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan melaksanakan RUPSLB pada 22 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Adapun pada RUPSLB BTN dan BSI hanya membahas dua mata acara antara lain perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) resmi menyetujui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Melalui keputusan ini, seluruh hak dan kewajiban UUS BTN dialihkan ke BSN. Hasil penggabungan UUS BTN dan Bank Victoria Syariah akan menjadikan BSN sebagai bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia, total menembus Rp70 triliun.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, total nilai aset UUS BTN telah memenuhi batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023 sejak kuartal IV/2023 atau tepatnya per Desember 2023. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 (audited) yang dipublikasikan pada kuartal I/2024, tercatat UUS BTN memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun.

"Oleh karena itu, Perseroan selaku bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan atau spin-off UUS," kata Nixon dalam RUPSLB BTN di Menara I BTN, Jakarta, Selasa (18/11).

Nixon menjelaskan, pemisahan UUS BTN dengan mempertimbangkan prospek positif pertumbuhan ekonomi syariah di masa mendatang. Langkah ini dinilai tepat guna memperkuat peran BTN dalam ekosistem perbankan nasional.

"Pemisahan UUS juga dilakukan seiring dengan iklim regulasi yang semakin kondusif, seperti POJK 16/2022 yang mendorong transformasi UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan demikian, sinergi antara BUS dan induknya dapat terjalin lebih erat guna meningkatkan kualitas produk dan layanan. Operasional bisnis pascapemisahan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien," kata Nixon.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023 - 2027 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap tersebut mendorong akselerasi pertumbuhan bank syariah melalui lima arah kebijakan, yaitu konsolidasi dan spin-off UUS, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk perbankan syariah, perluasan akses layanan perbankan syariah, serta peningkatan akses dan pendampingan bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMK unbankable) melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Dari sisi kinerja, UUS BTN menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dalam lima tahun terakhir. Secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) periode 2020-2024, aset tumbuh 16,36 persen. Dari sisi pembiayaan tumbuh 15,04 persen dan dana pihak ketiga (DPK) naik 20,12 persen. Kontribusi UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14 persen pada 2020 menjadi 12,90 persen pada 2024.

Saat ini, UUS BTN memiliki 35 Kantor Cabang Syariah (KCS), 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 589 Kantor Layanan Syariah yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, membuat UUS BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri.

"Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan kesiapan UUS BTN untuk berdiri sendiri sebagai entitas bank umum syariah penuh," ujar Nixon.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke BSN. Proses finalisasi pelimpahan tersebut telah ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025 setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS. Dengan begitu, aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Lebih lanjut, BTN juga telah menyiapkan Group Principle Guideline (GPG) sebagai pedoman tata kelola antara induk dan anak perusahaan. Pedoman ini menjadi landasan untuk menyelaraskan kebijakan, memastikan konsistensi dan standardisasi, meningkatkan akuntabilitas, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, mendorong efisiensi dan sinergi, serta memfasilitasi adaptabilitas.

Dalam menghadapi industri perbankan yang semakin kompetitif, BSN akan mengimplementasikan Corporate Plan 2025 -2029 yang berfokus pada lima strategi utama. Di antaranya, memperkuat pembiayaan berprinsip syariah yang berkelanjutan, memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan dengan menurunkan Non Performing Financing (NPF), menggenjot dana murah (low-cost fund) melalui inovasi digital, meningkatkan fee-based income, serta memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen milenial.

Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah. Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada perbankan berkelanjutan (sustainability banking).

"Dengan disetujuinya pemisahan ini, seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab UUS BTN akan beralih kepada BSN secara efektif pada tanggal efektif pemisahan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat," pungkas Nixon.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas rencana pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) milik perseroan.

Melalui keterbukaan informasi BEI, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, pukul 10.00 WIB di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Dalam agenda resmi yang diumumkan direksi, terdapat dua mata acara utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan atas pemisahan UUS BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

Manajemen menjelaskan bahwa langkah pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12 Tahun 2023 dan POJK No. 2 Tahun 2024. BTN menegaskan bahwa perseroan telah memenuhi syarat batas nilai aset UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 POJK 12/2023.

"Tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional ("BUK") wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS," terang manajemen dikutip Selasa, (28/10/2025).

Agenda kedua dalam RUPSLB BTN ialah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan pelaksanaan spin-off tersebut. Perubahan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal pemisahan resmi UUS BTN ke PT Bank Syariah Nasional.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan akuisisi Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kehadiran BSN bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan langkah strategis BTN untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air.

"Nama Bank Syariah Nasional mengandung visi besar melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata Nasional menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

Adapun identitas syariah menurut Alex, merupakan janji untuk menjalankan prinsip syariah dengan integritas dan profesionalisme.