Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan Febrio Nathan Kacaribu efektif menjadi Komisaris Non Independen Perseroan per 17 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pengumuman tersebut seiring adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyampaikan bahwa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada 17 April 2026,” tulis Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam dokumen kepada BEI, dikutip pada sabtu (18/4/2026).

Sebelumnya, Febrio ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara daring pada 15 Desember 2025, menggantikan Suminto yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Seiring dengan hal itu, perseroan melaksanakan pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota dewan Komisaris BNI dalam RUPSLB pada 15 Desember 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Profil Febrio Nathan Kacaribu

Untuk diketahui, Febrio merupakan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pria kelahiran Sumatra Utara pada 1978 ini memulai kariernya sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di LPEM UI sejak 2015.

Pada April 2020, lulusan University of Kansas tersebut resmi menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Dia memiliki keahlian di bidang ekonomi dan proyeksi bisnis, pemodelan ekonomi, ekonomi keuangan, ekonomi moneter, serta analisis kebijakan publik.

Selanjutnya, pada Mei 2025, Febrio dipercaya mengemban posisi sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Di luar perannya di pemerintahan, Febrio juga sempat aktif sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Dia tercatat pernah menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak Agustus 2020.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjuk Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris.

Penunjukan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (15/12).

Febrio menggantikan Suminto yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kemenkeu sejak Oktober 2025.

"Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis.

RUPSLB BNI juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Putrama menjelaskan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

"RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris, menggantikan Suminto.

Pengangkatan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara daring pada Senin (15/12/2025) untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan menghadapi tahun buku 2026.

Sebagai informasi, Suminto kini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Dia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.111/P Tahun 2025 serta pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Presiden pada 8 Oktober 2025.

Seiring dengan hal itu, perseroan melaksanakan pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota dewan Komisaris BNI dalam RUPSLB pada 15 Desember 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Adapun saat ini Febrio menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pria kelahiran Sumatra Utara 1978 itu mengawali karir sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Pada April 2020, pria lulusan University of Kansas ini dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Bidang keahlian Febrio meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik. Kemudian pada Mei 2025, dia dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

Selain menjabat sebagai Komisaris di BNI, Febrio diketahui memegang jabatan serupa di BUMN lainnya. Tercatat sejak Agustus 2020, Febrio menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan dalam menghadapi tahun buku 2026, seiring dinamika regulasi dan agenda transformasi jangka menengah.

RUPSLB yang diselenggarakan secara daring tersebut dipimpin Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar dan dihadiri jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan.

Putrama menjelaskan, bahwa seluruh keputusan RUPSLB dirancang untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perkembangan regulasi sekaligus mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

"RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.

Agenda kedua, RUPSLB memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional Perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pada agenda terakhir, RUPSLB mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI seiring penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

"Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," kata Putrama.

Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan menggantikan Suminto. Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kinerja Keuangan Solid

Di tengah dinamika ekonomi global, BNI menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid, ditopang penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.

Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan kredit yang lebih seimbang dan sehat di semua segmen bisnis.

Adapun kredit korporasi tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp451 triliun, sementara segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3% YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9% YoY menjadi Rp46 triliun.

Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.

Di sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3% YoY menjadi Rp613,4 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan solid pada Giro sebesar 14,0% YoY dan Tabungan sebesar 12,6% YoY.

Sementara pertumbuhan deposito mencapai 40,4% YoY menjadi Rp320,9 triliun termasuk faktor adanya injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Akumulasi total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4% YoY menjadi Rp934,3 triliun di akhir September 2025.

Transformasi digital juga terus menjadi pendorong utama kinerja. Aplikasi mobile banking wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna dengan 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking membukukan nilai transaksi Rp8.080 triliun, tumbuh 26,7% YoY dengan volume lebih dari satu miliar transaksi.

"Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Putrama.

Dengan penguatan tata kelola melalui RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026.

Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan Perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anggara Nusantara (Danantara Indonesia) dan Badan Pelaksana Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menetapkan Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), menggantikan Suminto yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pemberhentian Suminto sendiri didasarkan atas penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Perubahan anggota dewan komisaris BBNI diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (15/12/2025).

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan lewat keterangan pers.

Di sisi lain, BBNI memastikan terus memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan menghadapi tahun buku 2026.

Lewat RUPSLB, perseroan melakukan penyesuaian terhadap dinamika, regulasi, sekaligus penguatan fondasi bisnis.

Untuk diketahui, BBNI menutup kuartal III-2025 dengan kinerja keuangan yang solid di tengah dinamika ekonomi global.

Capaian tersebut ditopang oleh penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.

Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp 812 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan kredit tercatat lebih seimbang dan sehat di seluruh segmen bisnis.

Kredit korporasi tumbuh 12,4 persen yoy menjadi Rp 451 triliun.

Sementara itu, segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3 persen yoy menjadi Rp 120 triliun dan 13,9 persen yoy menjadi Rp 46 triliun.

Dari segmen konsumer, kredit tumbuh 9,6 persen yoy menjadi Rp 150,2 triliun, didorong oleh peningkatan permintaan kredit pemilikan rumah (KPR), personal loan, dan kartu kredit.

Pada level grup, kredit usaha anak perusahaan meningkat 15,3 persen yoy menjadi Rp 17,4 triliun.

Dari sisi pendanaan, dana murah atau current account saving account (CASA) tumbuh 13,3 persen yoy menjadi Rp 613,4 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan giro sebesar 14,0 persen yoy dan tabungan sebesar 12,6 persen yoy.

Sementara itu, dana deposito tumbuh 40,4 persen yoy menjadi Rp 320,9 triliun, termasuk adanya injeksi likuiditas dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kementerian Keuangan.

Secara keseluruhan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI tumbuh 21,4 persen yoy menjadi Rp 934,3 triliun hingga akhir September 2025.

Transformasi digital terus menjadi salah satu pendorong utama kinerja perseroan.

Aplikasi mobile banking Wondr by BNI telah digunakan oleh 10,5 juta pengguna dengan total 866 juta transaksi senilai Rp 783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, platform BNIdirect pada segmen wholesale banking mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 8.080 triliun atau tumbuh 26,7 persen yoy, dengan volume transaksi mencapai lebih dari satu miliar transaksi.

“Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Putrama.

Dengan penguatan tata kelola melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis 2026.

Penyesuaian struktur dan kebijakan yang dilakukan diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan perseroan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank yang tergabung dalam kelompok Bank Danantara bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara bertahap sepanjang Desember 2025.

RUPSLB perdana digelar hari ini, Senin (15/12/2025) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dalam agenda RUPSLB, salah satu agendanya yakni pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris yaitu Suminto.

Adapun alasan pemberhentian Suminto dari kursi komisaris sebab dirinya diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025.

"Maka jabatan Bapak Suminto selaku Komisaris perseroan berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2025. Pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dalam RUPS Luar Biasa 15 Desember 2025," tulis dalam pengumuman tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) akan menyelenggarakan RUPSLB pada 17 Desember 2025 pukul 14.00 WIB. Mata acara RUPSLB BRI yaitu salah satunya yakni perubahan susunan pengurus perseroan yang merupakan mata acara ketiga.

Dua mata acara lainnya yaitu perubahan anggaran dasar perseroan, kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dijadwalkan menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Dalam RUPSLB, Bank Mandiri memiliki tiga mata acara yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Memasuki pekan terakhir Desember, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di Menara BTN, Jalan Gadjah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130.

Pada hari yang sama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan melaksanakan RUPSLB pada 22 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

Adapun pada RUPSLB BTN dan BSI hanya membahas dua mata acara antara lain perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan depan.

Dalam pengumuman pemanggilan RUPSLB disebutkan rapat itu diselenggarakan pada 15 Desember 2025 pada pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.

Terdapat empat mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB BBNI, pertama perubahan anggaran dasar perseroan. Lalu, kedua pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026.

Ketiga, persetujuan hasil pengkinian dokumen rencana aksi pemulihan (recovery plan) BNI tahun 2025/2026. Lalu, keempat pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Terkait dengan agenda terakhir, sebelumnya BNI telah melaporkan pengakhiran jabatan salah satu komisarisnya.

Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (10/10/2025), manajemen BNI menyatakan Suminto, yang sebelumnya merupakan komisaris BBNI, diangkat menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pengangkatan tersebut, yaitu pada 8 Oktober 2025. "Perseroan memperoleh informasi resmi mengenai pengangkatan dimaksud pada tanggal 9 Oktober 2025, segera setelah pengangkatan dilakukan," tulis manajemen BNI.

Lebih lanjut, pengukuhan pengakhiran masa jabatan Suminto akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terdekat. Adapun, Suminto merupakan komisaris BNI yang diangkat pada RUPST perseroan pada 26 Maret tahun ini. Pada RUPST tersebut, pemegang saham BBNI juga memangkas jumlah komisaris dari 11 orang menjadi 6 orang.

Melansir situs Kemenkeu, Suminto saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dia memperoleh gelar Ph. D in Development Economics dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Suminto memulai karir di Kemenkeu pada 1996 dengan beberapa jabatan pernah diemban, dari Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018), Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara (2018), dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal (2021).

Suminto diangkat menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu pada 1 November 2022.

Adapun, dengan pengakhiran jabatan tersebut, susunan komisaris BNI menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar

Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata

Komisaris Independen: Vera Febyanthy

Komisaris Independen: Didik Junaedi Rachbini

Komisaris: Donny Hutabarat