Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan berencana menggelar pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (8/6/2026). Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat pada hari yang sama pekan depan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan agenda pelantikan dan pertemuan dengan sejumlah duta besar asing ini dijadwalkan dilakukan pada hari yang sama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan acara kenegaraan.

Prasetyo kemudian mengungkapkan bahwa pelantikan para duta besar juga direncanakan berlangsung pada hari yang sama dengan pelantikan pimpinan BGN.

"Untuk efektivitas kita rencanakan di hari yang sama," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski begitu, Prasetyo menegaskan forum pelantikan akan dilaksanakan secara terpisah mengingat terdapat perbedaan status dan mekanisme antara pelantikan pejabat negara dengan penyerahan mandat kepada para duta besar.

"Untuk forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan para duta besar dari negara sahabat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Istana menyatakan Nanik bersama dua wakil kepala yang baru telah sah menjabat sejak keputusan presiden diterbitkan, meski pelantikan resminya baru dijadwalkan pada pekan depan.

Hingga kini, pemerintah belum merinci daftar duta besar yang akan dilantik maupun waktu pasti pelaksanaan agenda tersebut. Namun, Istana memastikan seluruh proses tengah dipersiapkan untuk dilaksanakan secara bersamaan demi efisiensi penyelenggaraan acara kenegaraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan rupiah mendorong perlunya penguatan ekspor nasional. Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap optimal berasal dari pengusaha daerah yang memiliki akses terbatas ke pasar global meski didukung sumber daya dan komoditas yang melimpah.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2025 menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap total ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7 persen. Padahal, sektor ini menyumbang lebih dari 99 persen unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja domestik.

Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ade Jona Prasetyo menilai, penguatan ekspor perlu dilakukan dengan memperluas akses pengusaha daerah ke pasar internasional melalui hilirisasi dan kolaborasi usaha.

Menurut Jona, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global apabila pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Ia mencontohkan sistem pembayaran QRIS yang telah digunakan di sejumlah negara sebagai bukti kemampuan Indonesia menghadirkan inovasi yang diterima secara internasional.

"Ini membuktikan Indonesia mampu menjadi pioneer di global. Kita harus bangga menggunakan QRIS," ujar Jona dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Jona menilai penguatan ekspor menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Karena rupiah akan kuat jika ekspor kita kuat. Sehingga kita harus buktikan melalui ekspor," katanya.

Ia mengusung gagasan menjadikan Hipmi sebagai rumah kolaborasi pengusaha muda yang berdaya saing global. Menurutnya, organisasi tersebut dapat berperan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan akses pasar, pembiayaan, serta peluang investasi.

Jona mengatakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61 persen. Karena itu, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dinilai akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi menjadi pemain utama di pasar internasional," ujar Jona yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi.

Untuk mendukung pengembangan usaha, Jona mendorong peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih besar dibutuhkan agar pelaku usaha mampu melakukan hilirisasi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Ia juga menilai pengusaha lokal perlu memperoleh peran yang lebih besar dalam realisasi investasi yang masuk ke daerah. Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun.

"Bayangkan jika investasi itu bisa kita kapitalisasi melalui pengusaha muda di daerah. Hipmi bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi mulai dari daerah hingga nasional," kata Jona.

Menurutnya, berbagai daerah memiliki sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Melalui hilirisasi, pelaku usaha daerah diharapkan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

"Kita akan dampingi pengusaha daerah. Contohnya sederhana, mengolah ikan jadi pempek, atau mengolah rumput laut menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri makanan, farmasi, dan sebagainya," kata Jona.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Silmy Karim resmi menjadi tahanan KPK setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Menanggapi perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung, baik yang ditangani oleh Kejaksaan maupun KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK," ujarnya.

Terkait jabatan yang masih melekat pada para pejabat yang sedang menjalani proses hukum, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berkenaan dengan jabatan yang melekat ke mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," tutur Prasetyo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di tengah proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tengah mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim . Hal ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi terkait penangkapan Silmy dalam rangkaian OTT tersebut, Rabu (3/6/2026).

Budi menambahkan, "KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif."

Budi menegaskan, pencarian ini masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan di Jakbar. "Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," ujarnya.

Diketahui, Silmy Karim sempat membalas pesan awak media yang meminta tanggapan terkait OTT tersebut. Namun, ia tidak menjawab dan meminta untuk bertanya ke Menteri Imipas Agus Andrianto.

"Baiknya Pak Menteri yang jawab, ya," ujar Silmy melalui dalam aplikasi pesan.

Sebelumnya, KPK menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar). Salah satu pihak yang tertangkap ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakbar Ronald Arman Abdullah.

"Salah satunya itu," jawab Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya terkait salah satu yang ditangkap Kepala Imigrasi Jakbar, Rabu (3/6/2026).

Budi melanjutkan, mereka yang tertangkap terdapat dari pihak swasta. Namun, identitasnya belum diungkap. Menurutnya, operasi senyap ini terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

"Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah itu masuk suap, atau nanti pemerasan, atau lainnya nanti kita akan sampaikan detailnya," ujarnya.

Selain itu, dalam giat ini turut disita sejumlah barang bukti yang terdiri dari kendaraan, mata uang asing, hingga logam mulia.

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan, operasi tangkap tangan ( OTT ) di Jakarta Barat terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo terkait update OTT di Jakbar.

"Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hudi, seorang WNA yang ingin tinggal di Indonesia harus punya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). "Ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Nah, dalam proses pengurusan tersebut."

Tangkap Belasan Orang

Rangkaian OTT ini dimulai sejak Selasa (2/6/2026) malam. Dalam operasi senyap ini, tim KPK menangkap belasan orang.

"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Budi.

Budi tidak menyebutkan secara detail perihal jumlah pihak yang diamankan dalam giat tersebut.

Budi melanjutkan, dalam giat itu turut disita sejumlah barang bukti yang terdiri dari kendaraan, mata uang asing, hingga logam mulia. "Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar operasi tangkap tangan ( OTT ) di Jakarta Barat sejak Selasa (2/6/2026) malam. Dalam operasi senyap ini, tim KPK menangkap belasan orang.

"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi tidak menyebutkan secara detail perihal jumlah pihak yang diamankan dalam giat tersebut. Budi melanjutkan, dalam giat itu turut disita sejumlah barang bukti yang terdiri dari kendaraan, mata uang asing, hingga logam mulia.

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.

Budi belum merincikan masing-masing jumlah dari barang bukti yang disita tersebut. Menurutnya, tim saat ini masih bergerak di lokasi. "Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," ucapnya.

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), hari ini. Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengamini adanya penangkapan terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat. Kata Setyo, pejabat Imigrasi Jakarta Barat ditangkap didiga berkaitan dengan pengurusan Warga Negara Asing (WNA).

"Benar, ada penyelidikan tertutup di Kantor Imigrasi Jakbar, terkait pengurusan WNA," kata Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Setyo masih enggan membeberkan detail siapa saja pejabat imigrasi Jakarta Barat yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari informasi yang diterima, pimpinan Kanim Imigrasi Jakbar terjaring dalam operasi senyap KPK.

Saat ini, tim sudah mengamankan beberapa pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Danantara Indonesia Trust dan sejumlah mitra strategis di Jakarta, Senin (25/5). Dia juga menjadi salah satu pihak yang ikut menandatangani MoU itu.

Dalam kerja sama tersebut, Didit bertindak selaku pemilik Didit Hediprasetyo Foundation. Yayasan itu diketahui menjadi mitra Danantara Indonesia Trust dalam menjalankan program di bidang kebudayaan, khususnya museum dan cagar budaya.

Ketua Yayasan Danantara Indonesia Trust, Nuraini Razak mengatakan, lembaganya berfokus pada tiga program strategis yakni kebudayaan, pendidikan, dan sanitasi air bersih.

“Kami berkeyakinan program ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” kata Nuraini dalama penandatanganan MoU Danantara Indonesia Trust di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (25/5).

Menurut dia, kerja sama dengan berbagai mitra dilakukan untuk memperkuat kontribusi sosial di berbagai sektor. Bersama Kementerian Kesehatan, Danantara Indonesia Trust menjalankan kolaborasi untuk mendukung prioritas kesehatan masyarakat, termasuk vaksinasi, penguatan layanan kesehatan, serta distribusi bantuan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, Danantara Indonesia Trust juga mendukung pengembangan generasi muda melalui akses pendidikan dan program beasiswa. Program tersebut tidak hanya membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga memperkuat karakter dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Di bidang kebudayaan, lembaga itu bekerja sama dengan Indonesia Heritage Agency untuk mendukung pengembangan perpustakaan dan sarana pembelajaran di Museum Nasional Indonesia.

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, penandatanganan kerja sama itu menjadi bagian dari fokus Danantara Indonesia Trust dalam menjalankan program sosial di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan.

Menurut Rosan, Danantara Indonesia Trust yang dibentuk pada 2025 bertujuan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal. Ia menyebut kolaborasi dengan berbagai lembaga menjadi langkah nyata untuk memperkuat akses pendidikan dan pelestarian budaya nasional.

“Kami ingin memastikan manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat luas, baik melalui pendidikan, kebudayaan, maupun dukungan sosial lainnya,” ujar Rosan.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan aksi pembelian saham oleh jajaran direksi bank tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan.

Aksi pembelian saham dilakukan sejumlah direksi Bank Jatim dalam jumlah signifikan. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo tercatat membeli sebanyak 500 ribu lembar saham perseroan.

Langkah serupa dilakukan Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono yang menambah kepemilikan sebanyak 860 ribu lembar saham. Dengan pembelian tersebut, total saham yang dimilikinya kini mencapai 2.718.600 lembar.

"Sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh dan bertransformasi, Bank Jatim berkomitmen akan terus memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan layanan kepada nasabah, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan," ucap Winardi dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Winardi menjelaskan aksi pembelian saham oleh jajaran direksi tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah ini juga menjadi sinyal positif kepada investor bahwa manajemen memiliki keyakinan kuat terhadap kinerja, tata kelola perusahaan yang baik, serta potensi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Pembelian saham Bank Jatim oleh direksi juga dilakukan Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan Arif Suhirman yang meningkatkan kepemilikan saham sebanyak 1.687.500 lembar.

Pembelian dilakukan dalam dua transaksi, yakni 847.500 saham pada harga Rp590 per lembar dan 840 ribu saham pada harga Rp585 per lembar. Total kepemilikan saham Arif kini mencapai 5.335.000 lembar.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah membeli 1.032.000 lembar saham pada harga Rp580 per saham. Dengan tambahan tersebut, total kepemilikannya meningkat menjadi 2.170.300 lembar saham.

Direktur TI, Digital, dan Operasi Bank Jatim Wiweko Probojakti juga tercatat membeli 110 ribu saham pada harga Rp580 per lembar. Sedangkan Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo menambah kepemilikan melalui pembelian 103 ribu lembar saham pada harga yang sama.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim menegaskan komitmennya terhadap pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui aksi pembelian saham oleh jajaran direksi. Langkah ini dinilai mencerminkan optimisme manajemen terhadap prospek perseroan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap fundamental bisnis perusahaan.

Aksi pembelian saham dilakukan sejumlah direksi Bank Jatim dalam jumlah signifikan. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo tercatat membeli sebanyak 500 ribu lembar saham perseroan.

Langkah serupa dilakukan Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono yang menambah kepemilikan sebanyak 860 ribu lembar saham. Dengan pembelian tersebut, total saham yang dimilikinya kini mencapai 2.718.600 lembar.

Di saat yang sama, Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan Bank Jatim Arif Suhirman juga meningkatkan kepemilikan sahamnya sebanyak 1.687.500 lembar. Pembelian dilakukan dalam dua transaksi, yakni 847.500 saham pada harga Rp590 per lembar dan 840 ribu saham pada harga Rp585 per lembar. Total kepemilikan saham Arif kini mencapai 5.335.000 lembar.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah turut membeli 1.032.000 lembar saham pada harga Rp580 per saham. Dengan tambahan tersebut, total kepemilikannya meningkat menjadi 2.170.300 lembar saham.

Direktur TI, Digital, dan Operasi Bank Jatim Wiweko Probojakti juga tercatat membeli 110 ribu saham pada harga Rp580 per lembar. Sedangkan Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo menambah kepemilikan melalui pembelian 103 ribu lembar saham pada harga yang sama.

Winardi menjelaskan, aksi pembelian saham oleh jajaran direksi tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah ini juga menjadi sinyal positif kepada investor bahwa manajemen memiliki keyakinan kuat terhadap kinerja, tata kelola perusahaan yang baik, serta potensi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

"Sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh dan bertransformasi, Bank Jatim berkomitmen akan terus memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan layanan kepada nasabah, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan," tutupnya.

IDXChannel - PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) terus mengenjot ekspansi bisnisnya dengan menambah jalinan kolaborasi di industri Food and Beverage (F&B) nasional.

Terbaru, emiten pengelola rantai pasok hotel, restoran and cafe (horeca) tersebut kembali menggandeng brand kuliner nasional, Ayam Panggang Mami Nungky, yang merupakan bisnis bersama antara komedian senior, Nunung, dan entertainer, Vicky Prasetyo.

Aksi berkolaborasi dengan brand kuliner milik public figure nasional ini bukan kali pertama dilakukan oleh BAIK, mengingat sebelumnya entitas bisnis di bawah naungan Anak Baik Corporation (ABC) tersebut juga telah berkolaborasi dengan Atta Halilintar lewat gerai Lamak Rasa dan juga tokoh komika sekaligus podcaster, Praz Teguh, dengan jejaring kepemilikan Warung Taburai miliknya.

"Langkah kolaborasi ini ditandai dengan ekspansi jaringan bisnis F&B melalui pembukaan cabang keempat restoran Ayam Panggang Mami Nungky di kawasan Galaxy, Bekasi, guna mempercepat penetrasi pasar serta memperkuat ekosistem supply chain (rantai pasok) Perseroan," ujar Direktur Utama BAIK, Nanang Suherman, dalam keterangan resminya, Senin (18/6/2026).

Menurut Nanang, strategi khusus dengan menggandeng deretan figur publik papan atas ini memang sengaja dipilih, sebagai bagian dari integrasi vertikal ABC dalam memaksimalkan kinerja fundamental BAIK di lantai bursa.

Dalam ekosistem ini, restoran Ayam Panggang Mami Nungky diposisikan sebagai salah satu pilar hilir (outlet) yang seluruh pasokan bahan baku utamanya, mulai dari ayam olahan, bumbu, hingga produk pangan beku (frozen food), disuplai langsung oleh lini bisnis supply chain horeca milik BAIK.

"Sinergi secara terpusat ini diharapkan mampu menekan biaya operasional secara signifikan, menjaga konsistensi kualitas produk di setiap gerai, sekaligus mengamankan pendapatan berulang (recurring revenue) bagi Perseroan," ujar Nanang.

Melalui strategi tersebut, Nanang menjelaskan, pihaknya sangat optimistis bahwa perluasan portofolio bersama para selebriti terkemuka ini akan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan volume distribusi bahan baku UMKM secara nasional.

Sebagai bentuk keseriusan ekspansi, perusahaan menargetkan pembukaan hingga belasan cabang baru Mami Nungky sepanjang 2026 ini, yang siap menyasar kota-kota strategis, seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Batam.
Dengan dukungan infrastruktur logistik BAIK yang telah mengelola 64 jaringan outlet di seluruh Indonesia, pengelolaan pasokan ke cabang-cabang baru tersebut dipastikan dapat dilakukan secara tepat waktu (on-time delivery) dan efisien, sehingga mampu memacu pertumbuhan pendapatan tahunan (TTM) yang saat ini berada di kisaran Rp222 miIiar.

Di lantai bursa, per Mei 2026, saham BAIK diperdagangkan di kisaran level Rp615 per saham, dengan kapitalisasi pasar mencapai rentang Rp600 miliar hingga Rp700 miliar.

"Meski industri F&B memiliki karakteristik margin laba yang ketat, model bisnis pasokan hulu-hilir yang terintegrasi penuh ini menegaskan komitmen kami dalam memperkokoh posisi BAIK sebagai pemain utama penyedia platform supply chain terdigitalisasi bagi sektor horeca dan UMKM di Indonesia," ujar Nanang.

(taufan sukma)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil tiga pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( PIHK ) dalam penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji, Kamis (30/4/2026). Ketiganya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Tiga pimpinan PIHK yang dipanggil yakni Budiyana (BDN) selaku Direktur PT Bagja Bagea Balarea, Ina Irwina (II) selaku Direktur Utama PT Cahaya Raudah, dan Andina Adira (AA) selaku Direktur PT Megacitra Intinamandiri.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi belum merinci apa keterangan yang akan didalami oleh para penyidik. Budi juga belum menerangkan apakah saksi telah memenuhi panggilan pemeriksaan ini. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," katanya..

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya sudah ditahan.

Dua tersangka lainnya adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Namun, KPK belum menahan keduanya.