Bisnis,com, JAKARTA — Platform dompet digital, DANA, memperketat tata kelola input serta proses data guna memastikan implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berjalan optimal dan menghasilkan keputusan finansial yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

DANA berupaya keras memitigasi terhadap risiko bias algoritma yang berpotensi merugikan konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita mengatakan pengendalian algoritma dalam pengembangan teknologi masa kini memegang peranan krusial. Analogi dampak teknologi ini bahkan disetarakan dengan kekuatan besar pada era sebelumnya yang mampu mengarahkan peradaban manusia ke arah positif maupun negatif.

Wulung mencontohkan pernyataan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus dari Vatikan mengenai perlunya pengendalian algoritma bias karena dapat menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Jika pada masa lampau senjata perusak diidentikkan dengan nuklir, saat ini algoritma yang tertanam di dalam kecerdasan buatan memiliki kekuatan serupa dalam memengaruhi arah hidup masyarakat.

“Jadi perlu dipahami bagaimana dampaknya, termasuk pada kredit scoring,” kata Wulung dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, ekosistem teknologi memerlukan talenta dan kepemimpinan kuat untuk menempatkan personel yang tepat di waktu yang tepat demi mengeliminasi bias.

Selain kapabilitas sumber daya manusia, perusahaan menerapkan teknik fungsional tertentu untuk mengikis kesalahan keputusan sistem digital. Landasan paling mendasar dari seluruh rangkaian proses ini bertumpu pada tata kelola data (data governance) yang kokoh.

Kecerdasan sistem kecerdasan buatan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh model tersebut. Jika sebuah entitas perusahaan memasukkan data mentah seperti nama kabupaten atau jenis profesi secara naif tanpa penyelarasan matang ke dalam sistem penilaian kredit (credit scoring), terdapat risiko kelompok masyarakat tertentu akan tersingkir secara otomatis dari pantauan teknologi.

“Bahwasanya output yang baik pasti butuh input dan proses, makanya kami jaga di input dan proses,” kata Wulung.

Di sisi lain, perkembangan teknologi global memunculkan berbagai karakteristik unik dari tiap kawasan. Wulung merujuk pada sebuah ungkapan mengenai dinamika inovasi global di mana Amerika Serikat dikenal dengan kemampuan inovasinya, China unggul dalam melakukan replikasi, sedangkan Eropa memimpin dalam perumusan regulasi.

Dalam menggarap Agentic AI, DANA mengadopsi dan menyatukan ketiga aspek ekosistem global tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Para pelaku industri domestik dinilai tidak dapat melahirkan inovasi yang berkelanjutan tanpa memperhatikan ketiga pilar ini secara seimbang.

Perusahaan menyampaikan harapan besar mengenai pengelolaan AI ke depan agar pelaku industri lokal mampu menggabungkan aspek inovasi dan replikasi demi menghasilkan efisiensi ekonomi yang jauh lebih baik.

Kombinasi tersebut dinilai belum cukup tanpa kehadiran payung hukum yang memadai dari regulator. Sektor finansial menjadi salah satu industri yang wajib diatur secara ketat mengingat perputaran modal dan risiko konsumen di dalamnya sangat tinggi.

DANA berharap regulasi yang ideal ke depan harus berada di titik keseimbangan agar tidak menghambat ruang gerak industri. Penerapan aturan yang berlebihan atau over regulation justru dikhawatirkan mematikan gairah inovasi dan potensi replikasi teknologi yang tengah berkembang di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut mayoritas pedagang aset keuangan digital atau PAKD di Indonesia masih membukukan kerugian.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebutkan bahwa dari sebanyak total 25 PAKD yang telah berizin, sekitar 72% di antaranya masih mencatatkan kerugian usaha.

“Dari 25 data PAKD itu masih 72%-nya tercatat mengalami kerugian usaha. Jadi memang industri ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan mendorong penetrasi pasar yang lebih tinggi,” ujarnya dalam rapat bersama dengan Komisi XI, Rabu (21/1/2026).

Hasan menyebut, salah satu penyebabnya adalah sebagian besar atau mayoritas transaksi lokal atau domestik disalurkan tanpa melalui ekosistem domestik atau dengan kata lain terindikasi atau dilakukan melalui pedagang dan bursa-bursa di regional dan global.

“Nah ini menjadi PR bagaimana kami bisa menarik minat transaksi konsumen domestik untuk tidak lagi menggunakan kanal-kanal atau para pedagang asing tapi memanfaatkan ekosistem di domestik” lanjutnya.

Sejauh ini, berdasarkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 2024–2028, OJK mencatat capaian awal yang positif, baik dari sisi kerangka regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pembentukan ekosistem inovasi yang semakin matang.

Memasuki 2026, OJK menetapkan fokus kebijakan pada akselerasi pengembangan ekosistem keuangan digital yang inovatif, terintegrasi, dan berintegritas.

Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola pelaku usaha, integritas pelaporan, kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU-PPT, keamanan siber, serta penerapan pengawasan berbasis risiko yang semakin mengandalkan teknologi.

Dalam konteks ini, OJK juga menaruh perhatian serius pada maraknya kegiatan aset keuangan digital dan kripto yang beroperasi tanpa izin.

OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha, pemasaran, promosi, maupun fasilitasi perdagangan aset keuangan digital di Indonesia wajib memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi konsumen, serta memastikan inovasi berkembang dalam kerangka hukum dan tata kelola pasar yang jelas.

Dalam penanganan entitas tidak berizin, OJK mengedepankan pendekatan inklusif dan partisipatif dengan melibatkan asosiasi industri seperti Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Upaya tersebut dilengkapi langkah preventif melalui edukasi publik, publikasi daftar entitas berizin dan tidak berizin, serta koordinasi lintas lembaga dengan kementerian dan otoritas terkait.

Selain itu, OJK memperkuat pengawasan terhadap pola pemasaran digital, termasuk iklan dan promosi di media digital yang mengarah pada penawaran jasa aset keuangan digital tanpa izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perluasan ekosistem menjadi kunci penguatan industri keuangan digital di tengah kebutuhan layanan yang semakin terintegrasi. Transformasi berbasis teknologi dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Terkait hal itu,FUNDtasticmemperkuat layanan perbankan digital melaluiFUNDbankdi pengujung 2025. Langkah ini menjadi strategi pengembangan ekosistem keuangan digital FUNDtastic yang telah beroperasi sejak 2018.

Perusahaan mencatat telah melayani lebih dari 265 ribu pengguna di seluruh Indonesia dengan tingkat kepuasan mencapai 95 persen. Pada periode 2024–2025, FUNDtastic membukukan pertumbuhan kredit sebesar 717,52 persen serta peningkatan pendapatan hingga 200 persen.

“Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pengguna, sekaligus kekuatan ekosistem FUNDtastic Group dalam menyediakan layanan finansial yang aman, modern, dan berkelanjutan,” kata Direktur FUNDbank Hasta Sawindah dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

FUNDbank beroperasi sebagai layanan perbankan digital di bawah pengawasanOtoritas Jasa Keuangandan dijaminLembaga Penjamin Simpanan. Aspek kepatuhan regulasi disebut menjadi fondasi utama dalam perluasan ekosistem keuangan digital.

Sebagai bagian dari transformasi,BPR Indomitra Artha Pertiwiresmi bertransformasi menjadi BPR FUNDBank Artha Pertiwi. Pengesahan perubahan tersebut tertuang dalam Surat OJK No. KEP-190/KO.11/2025.

“Pengesahan ini menegaskan komitmen FUNDbank untuk terus berada dalam koridor regulasi yang jelas dan terpercaya,” kata Hasta.

Hasta menilai banyak masyarakat memiliki dana menganggur yang membutuhkan layanan keuangan aman dan terintegrasi. FUNDbank berharap dapat menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan layanan yang lebih personal.

“Kami ingin FUNDbank menjadi ruang yang memberi rasa tenang, dengan keamanan terjaga dan pengawasan ketat dari OJK,” ucap Hasta.

Dengan identitas baru, FUNDbank memasuki fase pengembangan berikutnya sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital nasional. Perusahaan menargetkan pertumbuhan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai penerapan teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI) menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) di sektor keuangan digital.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kejahatan digital kini semakin marak dan kompleks, termasuk praktik judi online (judol). Oleh sebab itu, alat pendeteksi dini menjadi keharusan

“Sekarang yang juga sangat penting adalah peran AI di dalam mendeteksi fraud, fraud detection system. Fraud yang sekarang ini sangat marak terjadi di dunia digital dalam bentuk apa pun, termasuk judol,” ujar Juda dalam forum FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, AI mampu mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara langsung (real time) sehingga dapat mendeteksi indikasi penipuan digital lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem konvensional.

Juda pun mengungkapkan BI kini bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan kasus fraud di sektor keuangan digital.

Dia menambahkan, dinamika regional juga perlu diwaspadai. Pemerintah Filipina, sambungnya, baru saja mengeluarkan undang-undang yang melarang praktik judi online.

“Dampaknya bisa saja para pelaku atau penggiat judi online pindah ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi, kita harus semakin hati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital BI Endang Trianti menambahkan bahwa penipuan bekerja melalui network atau jaringan. Oleh sebab itu, BI akan berupaya memperkuat jaringan sistem keuangan digital ke depan.

"Fraud itu bekerja dengan network. Kecepatan network itu sangat dimanfaatkan oleh fraudster [penipu]. Maka combating-nya [melawannya] harus juga dengan network menurut saya," ungkap Endang pada kesempatan yang sama.

Inklusi Keuangan

Selain mencegah penipuan di sistem keuangan digital, Juda meyakini AI potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

"Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring," ungkapnya

Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.

Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

"Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri aset digital mengharapkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) alias revisi omnibus law sektor keuangan menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional, termasuk sektor aset kripto.

Dalam draf yang tengah ditelaah, revisi UU P2SK disebut akan memperkuat landasan hukum bagi pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, seiring dengan pertumbuhan pesat industri kripto di Tanah Air.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025), menilai pembaruan regulasi di sektor keuangan tersebut sangat penting untuk memastikan pertumbuhan industri aset digital seperti Bitcoin, Doge dan aset kripto lainnya di Indonesia berjalan secara berkelanjutan dan berlandaskan kepercayaan publik yang kuat.

Sejumlah pembahasan dalam revisi UU itu mencakup aspek perlindungan konsumen, pengawasan transaksi aset kripto, penguatan izin operasional lembaga jasa keuangan digital, serta koordinasi lintas lembaga antara otoritas moneter dan otoritas pengawas sektor keuangan. Langkah ini diharapkan menjadi dasar regulasi yang lebih terintegrasi di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami menyambut baik inisiatif pemerintah dan regulator yang tengah menelaah revisi UU P2SK. Harapan kami, kerangka hukum yang sedang dibangun dapat menjadi dasar yang adaptif terhadap inovasi. Dengan kerangka hukum yang terarah, pelaku industri dapat beroperasi lebih optimal dan bertanggung jawab, sementara masyarakat juga terlindungi dari potensi risiko yang ada dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," ujar Calvin.

Ia menambahkan, industri aset kripto telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang nyata. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), aktivitas perdagangan aset kripto secara legal telah menyumbang Rp70,04 triliun atau 0,32% dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 0,05%.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri kripto juga menciptakan 333.000 lapangan kerja atau 0,23% dari total angkatan kerja nasional pada 2024, meningkat tajam dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya yang baru mencapai 0,04%.

"Data tersebut menunjukkan bahwa industri kripto bukan lagi fenomena sementara, melainkan bagian dari ekonomi digital Indonesia yang nyata kontribusinya. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan adaptif menjadi kunci agar pertumbuhan ini bisa dikelola dengan baik, aman, dan berorientasi pada perlindungan konsumen," tambah Calvin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses dialog yang terbuka antara regulator dan pelaku industri agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

"Kami memahami bahwa diskusi mengenai revisi undang-undang ini masih bersifat terbatas dan tertutup. Namun, kami berharap semangatnya tetap inklusif, agar semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan yang konstruktif demi kemajuan ekosistem keuangan digital Indonesia," jelasnya.

Calvin juga menilai, dengan penguatan aturan melalui revisi UU P2SK, Indonesia berpotensi mempercepat transisi menuju sistem keuangan digital yang lebih inklusif, transparan, dan terukur. Hal itu mencakup pengaturan tokenisasi aset, pengelolaan dana berbasis blockchain, serta inovasi seperti stablecoin dan produk turunan berbasis aset kripto yang dapat dilegalkan.

"Kami siap menjadi mitra strategis regulator dan legislator dalam memastikan regulasi baru dapat diimplementasikan dengan baik, menjaga integritas pasar, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong inovasi yang bertanggung jawab," ujarnya