Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan melalui Festival Penyu Mampie diharapkan mampu mendorong penguatan sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis kearifan lokal.

"Pelaksanaan Festival Penyu Mampie ini sebagai instrumen edukasi pelestarian lingkungan sekaligus penguat daya saing sektor wisata bahari daerah," kata Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulbar Bau Akram Dai, di Polewali Mandar, Minggu.

Bau Akram menyampaikan itu, pada rangkaian pelaksanaan Festival Penyu Mampie, yang dilaksanakan di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Festival Penyu Mampie yang berlangsung mulai 24 hingga 28 Juni 2026 itu mengangkat tema 'Menjaga Jejak, Mewariskan Samudra'.

Bau Akram berharap, Festival Penyu Mampie tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan semata, melainkan mampu berevolusi menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan.

"Festival Penyu Mampie harus ditransformasikan menjadi sebuah gerakan kolektif yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya konservasi yang memberikan manfaat jangka panjang," ujar Bau Akram.

Bau Akram menegaskan pentingnya keselarasan pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

"Pariwisata dan pelestarian lingkungan kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi dua kutub yang saling menguatkan dalam paradigma pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), demi menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," jelasnya.

Bau Akram optimistis, kolaborasi yang terbangun akan semakin memperkuat posisi Sulbar sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Pemprov Sulbar lanjut dia, menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Sahabat Penyu Mampie, Pemkab Polewali Mandar, juga kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2026.

Sementara, Founder Sahabat Penyu Muhammad Yusri mengatakan, tema Festival Penyu Mampie tahun ini mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya menjaga jejak langkah dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mewariskan laut yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

Festival Penyu Mampie kata dia, bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut.

"Harapan kami, semangat ini terus tumbuh sehingga Mampie dapat dikenal sebagai destinasi wisata konservasi yang membanggakan Sulbar," kata Yusri.

Kegiatan Festival Penyu sendiri dikemas dalam berbagai kegiatan edukasi dan hiburan, juga kegiatan konservasi, aksi bersih pantai, penanaman pohon, susur Sungai Teluk Mampie dan pameran UMKM.

Antusiasme warga terlihat sejak hari pertama hingga penutupan kegiatan.

Masyarakat Mampie mengaku senang karena festival tahunan tersebut kembali digelar setelah menjadi agenda yang selalu dinantikan. Selain menjadi hiburan, festival juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM.

Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu.

"Meski dalam kondisi fiskal terbatas, Pemerintah Provinsi Sulbar pada tahun ini tetap mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu," kata Suhardi Duka, di Pasangkayu, Senin.

Menurutnya, nilai anggaran tersebut memang tidak besar, namun pemerintah memastikan penggunaannya tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Anggarannya mungkin kecil, tetapi jika ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka tetap akan memberi manfaat," kata Suhardi Duka.

Di tengah kebijakan efisiensi, Gubernur mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Sulbar justru menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,36 persen, atau melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran empat persen dan cenderung berada di bawah rata-rata nasional," katanya.

Selain itu, lanjut Suhardi Duka, pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan ekonomi.

"Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan," ujar Suhardi Duka.

Suhardi Duka menekankan bahwa pembangunan daerah kini diarahkan pada kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pembangunan berjalan dalam satu arah kebijakan.

"Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas," tegasnya.

Ia juga mengakui masih banyak harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

"Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan skala prioritas pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan anggaran tambahan," ujar Suhardi Duka.

Gubernur mengungkapkan bahwa pada 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Kabupaten Pasangkayu, di luar ruas jalan nasional.

Untuk tahun 2026 kata Suhardi Duka, Pemerintah Provinsi Sulbar kembali memperjuangkan pendanaan pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk tiga ruas jalan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

"Saya sudah dijanjikan pak Menteri Pekerjaan Umum (PU). Tapi kita juga memahami bahwa ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga banyak anggaran PU yang dialokasikan untuk penanganan bencana di sana," katanya.

Namun, Pemerintah Provinsi Sulbar kata Suhardi Duka, tetap optimistis dukungan pemerintah pusat dapat terealisasi guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasangkayu dan daerah lainnya di Sulbar.

Pewarta: Amirullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Salim S Mengga meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Kabar meninggalnya Salim disampaikan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka melalui akun media sosial miliknya.

Melalui unggahannya, Suhardi Duka mengungkapkan bahwa kabar meninggalnya almarhum diterima pada Sabtu subuh melalui sambungan telepon dari pihak keluarga.

"Mewakili seluruh rakyat Sulbar, saya sangat kehilangan sosok teladan, pemimpin yang istikamah, pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Kami doakan Allah SWT menempatkannya di tempat yang mulia," kata Suhardi Duka.

Jenazah kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Sebelumnya, Salim sempat menjalani operasi lutut di Rumah Sakit Siloam Makassar karena sering merasakan nyeri. Kondisinya sempat membaik. Namun, kondisi kesehatannya kembali menurun hingga harus dirawat kembali.

Salim merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan politisi asal Sulawesi Barat kelahiran 24 Agustus 1951.

Dia terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendampingi Suhardi Duka untuk periode 2025 - 2030. Sebelumnya, Suhardi juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 2009 - 2016.

Mamuju (ANTARA) - Tiga agenda festival di Provinsi Sulawesi Barat berhasil masuk Top 125 Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, yakni Mandar Culture Festival dan Sandeq Silumba dari Kabupaten Polewali Mandar serta Manakarra Fair dari Kabupaten Mamuju.

"Keberhasilan ini menjadi bukti kuat bahwa kekayaan budaya, tradisi maritim serta kreativitas masyarakat Sulbar mampu bersaing dan mendapat pengakuan di tingkat nasional sebagai daya tarik wisata," kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar Bau Akram, di Mamuju, Sabtu.

Masuknya tiga festival Sulbar dalam Top 125 KEN 2026 menurut Bau Akram, menunjukkan bahwa kegiatan berbasis budaya dan kearifan lokal Sulbar memiliki daya saing tinggi serta mampu mendorong peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.

Ketiga festival itu menurut Bau Akram memiliki keunikan, nilai budaya yang kuat, inovasi dalam penyelenggaraan, serta memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Capaian itu kata Bau Akram, merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan penguatan strategi pemasaran kegiatan daerah.

Prestasi itu tambahnya, akan menjadi motivasi untuk memperluas promosi pariwisata Sulbar hingga tingkat nasional maupun internasional.

"Ini adalah hasil kerja keras berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah, pelaku seni dan budaya, komunitas kreatif, hingga masyarakat yang terus menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal," kata Bau Akram.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar Abdy Yansya menambahkan bahwa pencapaian itu melalui proses seleksi yang sangat ketat.

Ia menjelaskan, pencapaian tersebut diraih melalui proses seleksi yang ketat, di mana dari 582 acara daerah yang diusulkan dari seluruh Indonesia, kemudian dikurasi menjadi 167 hingga akhirnya tersaring 125 acara daerah terpilih secara nasional.

"Tahun ini juga menjadi pertama kalinya Sulbar berhasil meloloskan tiga festival budaya sekaligus dalam ajang KEN. Ini sebuah capaian yang menunjukkan semakin kuatnya daya saing kegiatan unggulan Sulbar di tingkat nasional," jelas Abdy Yansya.

Ketiga festival budaya itu menurut Abdy Yansya memiliki karakter dan daya tarik yang berbeda, yakni Mandar Culture Festival menampilkan kekayaan adat, seni dan tradisi Mandar yang sarat nilai kearifan lokal.

Sementara, Manakarra Fair menjadi etalase promosi UMKM, seni pertunjukan dan budaya lokal yang dikemas modern serta Sandeq Silumba mengangkat tradisi perahu sandeq sebagai identitas maritim Sulbar yang ikonik.

Abdy Yansya berharap, masuknya ketiga festival budaya tersebut tidak hanya memperkuat citra pariwisata Sulbar, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Pewarta: Amirullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi dan kompensasi di provinsi tersebut.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menjelaskan, kerja sama ini merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) atau subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau kompensasi untuk konsumen pengguna di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka di Jakarta, Kamis.

Menurut Wahyudi, dalam upaya memastikan penyediaan dan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, BPH Migas membutuhkan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan daerah termasuk pemerintah provinsi.

"Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat dengan tujuan distribusi BBM yang tepat sasaran, tepat volume kepada seluruh konsumen yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Wahyudi menambahkan Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-23 yang menjalin kerja sama serupa dengan BPH Migas dan berharap PKS ini dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Suhardi Duka atas kerja sama dengan BPH Migas untuk berkomitmen dan berkolaborasi menjaga penyaluran BBM yang mendapatkan kompensasi dari negara. Diharapkan PKS ini dapat mengangkat sektor ekonomi UMKM di wilayah Sulawesi Barat," ucapnya.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyambut positif sinergi ini.

Menurut dia, keberadaan PKS sangat relevan bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama sektor produktif yang bergantung pada ketersediaan BBM yang terjangkau dan tepat sasaran.

Sinergi ini akan memperkuat langkah pengawasan di lapangan dan meminimalkan potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Sulawesi Barat menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, saya bisa mengajak kapolda, kejaksaan tinggi, dan danrem untuk sama-sama kita mendukung dan mengatur dengan baik tentang distribusi BBM di wilayah Sulawesi Barat," terangnya.

Penandatanganan PKS ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dan Hasbi Anshory, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons S, dan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Juanda Maulana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Mamuju (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau dua lokasi pembangunan Mes Patriot di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

"Saya bersama Pak Gubernur sudah melihat dua lokasi calon Kampus Patriot. Keduanya secara prinsip cukup memadai. Kami akan bahas lebih lanjut dengan tim," kata Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Mamuju, Rabu.

Dua lokasi yang ditinjau adalah lahan milik Pemprov Sulbar di kawasan wisata Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas sekitar lima hektare serta lokasi di Dusun Bebangan Kecamatan Kalukku yang berada di Jalur Trans Sulawesi.

Mes tersebut rencananya akan menjadi pusat aktivitas penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi oleh para peneliti, mahasiswa serta tim ekspedisi patriot

Dalam kunjungan tersebut Menteri Iftitah juga sempat berdialog langsung dengan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mendengar pandangan mereka mengenai lokasi yang ideal.

Ia menegaskan bahwa sejumlah aspek menjadi perhatian sebelum penetapan lokasi dilakukan, seperti ketersediaan layanan kesehatan, akses jalan, jaringan internet untuk mendukung sistem pendidikan jarak jauh, air bersih serta fasilitas pendukung lainnya.

"Kita berharap bahwa nanti para patriot tinggal di sini itu terasa nyaman," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan penentuan lokasi Kampus Patriot memiliki peran strategis dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset transmigrasi.

Lokasi Kampus Patriot, menurut dia, sangat penting karena di situlah para mahasiswa dari berbagai universitas melakukan perkuliahan berbasis riset.

"Mereka meneliti potensi wilayah, memberikan rekomendasi pembangunan dan hasilnya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membuka peluang pengembangan potensi wilayah," kata Suhardi, menjelaskan.

Kunjungan Menteri Transmigrasi itu, katanya, menjadi langkah awal dalam menentukan lokasi strategis bagi pembangunan Mes Patriot, yang diharapkan mendukung penguatan SDM, riset serta pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar.

Sedangkan Aulia Rahman Hasibuan, salah seorang mahasiswa Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro mengatakan bahwa kawasan wisata Gentungan sebagai lokasi paling sesuai.

"Menurut kami, Gentungan lebih cocok karena searah dengan permukiman transmigrasi di UPT Marano, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku yang sedang dikembangkan. Suasananya juga lebih mendukung untuk belajar, lebih tenang dan kondusif," kata Aulia.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot juga sedang mengevaluasi potensi pengembangan kawasan Dusun Marano yang berada di sekitar Gentungan.

"Dengan adanya sekolah atau pusat aktivitas di sana, kami berharap pengembangan kawasan transmigrasi bisa lebih cepat," ujar Aulia.

Pewarta: Amirullah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kami berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk, dibarengi dengan pengawasan yang ketat

Mamuju (ANTARA) - Para petani di Provinsi Sulawesi Barat berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi diperketat sehingga harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh para petani.

"Tentu kami sangat senang tetapi paling penting adalah bagaimana harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat menyentuh langsung ke para petani," kata Ketua Kelompok Tani Sipempadagang Kabupaten Mamuju Yusuf, Senin.

Para petani kata dia, menyambut positif kebijakan pemerintah yang telah disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terkait penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.

Namun penurunan itu lanjut Yusuf, harus dibarengi pengawasan hingga ke tingkat pengecer agar harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut tidak dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Penurunan harga pupuk bersubsidi itu menurut Yusuf, tidak hanya berdampak pada biaya produksi tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Tentunya jika harga pupuk turun, biaya produksi juga berkurang sehingga harga beras juga stabil. Jadi, petani bisa untung dan masyarakat juga menikmati sebab harga beras tentu akan ikut turun," terangnya.

Sementara Risman, salah seorang petani di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah berharap agar mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dapat menyentuh langsung ke para petani.

"Kami berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk, dibarengi dengan pengawasan yang ketat, sehingga kami yang berada di wilayah pelosok juga merasakan penurunan itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan secara resmi penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu (22/10), sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK.

Untuk pupuk Urea, harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000.

Penurunan ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan nilai tukar petani (NTP), penurunan biaya produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan pada tahun mendatang.

Pewarta: Amirullah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyusun peta jalan atauroadmappengendalian inflasi untuk periode 2025–2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat arah kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan penyusunan peta jalan menjadi pedoman penting dalam upaya menekan laju inflasi di daerah. “Inflasi ini efeknya sangat luas ketika tidak bisa kita kendalikan. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ujarnya dalam kegiatan konsinyering penyusunan peta jalan inflasi Sulbar 2025–2027 di Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait. Melalui forum itu, pemerintah daerah bersama BI merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk tiga tahun ke depan.

Junda menjelaskan penyusunan dokumen baru dilakukan karena masa berlaku peta jalan sebelumnya telah berakhir. “Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” katanya.

Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan kolaborasi semua pihak. Menurutnya, kestabilan harga bergantung pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi barang di seluruh wilayah. “Pengendalian inflasi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Junda juga menyoroti pentingnya memperluas fokus pengendalian inflasi, tidak hanya pada dua daerah utama seperti Mamuju dan Majene, tetapi juga kabupaten lainnya yang memiliki keterkaitan distribusi. Ia mendorong agar kebijakan seperti subsidi ongkos angkut distribusi barang dipertimbangkan untuk menjaga harga tetap stabil.

Menurutnya, pengendalian inflasi memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. “TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga soal penurunan kemiskinan karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BI Perwakilan Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan tersebut. “Kami sebagai mitra kerja Pemprov Sulbar terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ada empat elemen penting yang menjadi perhatian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” kata Eka.

BI Sulbar juga akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi, termasuk pemberian subsidi biaya transportasi untuk memperlancar distribusi bahan pokok. “Dengan penyusunan peta jalan ini, diharapkan arah kebijakan pengendalian inflasi Sulbar tahun 2025–2027 dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Sebanyak 115 peserta dari 600 pendaftar program Magang Nasional 2025 di Provinsi Sulawesi Barat telah dinyatakan lulus dan sebagian di antaranya mulai menjalani pemagangan di sejumlah perusahaan.

"Beberapa peserta di antaranya sudah mulai menjalankan program pemagangan di sejumlah perusahaan di Sulbar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri di Mamuju, Sulbar, Selasa.

Saat ini, kata Farid, masih terdapat 38 kuota yang belum terisi dikarenakan beberapa perusahaan tidak mendapatkan calon peserta magang yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan minimal yang ditentukan oleh perusahaan selaku penyelenggara magang.

"Untuk itu, dengan pertimbangan bahwa masih ada perusahaan yang belum menyelesaikan seleksi peserta, maka proses seleksi masih terus berlanjut dan pengumuman akhir pada 22 Oktober 2205," jelasnya.

Program Magang Nasional itu, kata Farid, memberi manfaat besar bagi daerah.

Program tersebut, menurut dia, tidak hanya membuka kesempatan bagi lulusan sarjana dan diploma untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan mitra dan perekonomian daerah.

"Serta, menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten, produktif dan siap bersaing di dunia kerja," ujar Farid.

Program Magang Nasional itu juga, lanjutnya, selaras dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Lulusan perguruan tinggi bisa langsung mengenal dunia kerja profesional, sementara perusahaan mendapat kesempatan membina calon tenaga kerja potensial," terang Farid.

Bagi peserta lulusan sarjana dan diploma program Magang Nasional, kata dia, menjadi sarana untuk mengasah keterampilan kerja dan memahami budaya profesional di berbagai sektor usaha, mulai dari industri, perbankan, media hingga UMKM.

Peserta juga mendapatkan uang saku sesuai UMK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan profesional serta sertifikat resmi setelah menyelesaikan masa magang.

"Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja dan memiliki nilai tambah ketika melamar pekerjaan di kemudian hari," katanya.

Sementara, bagi perusahaan mitra, program magang itu memberi peluang untuk menjaring sumber daya manusia potensial sejak dini.

"Melalui proses magang, perusahaan dapat mengenal kemampuan calon tenaga kerja secara langsung, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kompetensi generasi muda," ujar Farid.

Selain itu, tambahnya, keterlibatan perusahaan dalam program itu memperkuat kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Secara lebih luas, menurut Farid, pelaksanaan program Magang Nasional juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Dengan meningkatnya ketrampilan tenaga kerja muda, produktivitas sektor usaha di daerah pun ikut terdorong. Selain itu, program ini membantu mengurangi angka pengangguran terdidik dan mendorong tumbuhnya iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan," jelas Farid.

Pewarta: Amirullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

MAMUJU - Dalam upaya memperkuat kerja sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas), Dewan Pimpinan Daerah LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan silaturahmi bersama Polda Sulbar , Jumat (17/10/2025). Kegiatan digelar di Jalan KS Tubun, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Kegiatan yang dimulai pukul 16.10 WITA ini bertujuan mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan lembaga masyarakat sipil dalam menyikapi dinamika sosial di wilayah Sulbar. Acara dibuka Iptu Muhammad Rifai Burgan, Panit 1 Subdit Politik Ditintelkam Polda Sulbar.

Rifai menegaskan pentingnya kegiatan silaturahmi sebagai wadah memperkuat sinergitas antara Polri dan LAKI dalam menjaga keamanan daerah. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menjaga komunikasi yang baik antara kepolisian dan rekan-rekan LSM agar bisa bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Polri akan terus membuka ruang komunikasi sekaligus menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat, termasuk dari kalangan LSM demi terciptanya situasi kamtibmas yang stabil di Sulawesi Barat.

Ps Kanit 1 Subdit Politik Ditintelkam Polda Sulbar AKP Dede Iskandar Dinata mengapresiasi jajaran LAKI Sulbar atas kerja sama dan kehadirannya dalam forum tersebut. “Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan, tapi juga menjadi forum bertukar gagasan dan memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen Polri sebagai abdi negara yang ingin memahami langsung dinamika di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPD LAKI Sulbar Andi Muh Yushar menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan ruang dialog. “Forum silaturahmi ini menjadi bukti nyata sinergitas yang baik antara kepolisian dan LAKI. Kami berkomitmen mendukung setiap upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulbar,” ujarnya.

Pihaknya berencana mengadakan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan damai di Sulawesi Barat. “Kami berharap komunikasi yang terjalin dapat semakin kuat agar kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sipil berjalan berkesinambungan,” ucapnya.