Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, KUNINGAN-Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong percepatan penguatan sektor pertanian melalui skema kemitraan berbasis produksi hingga pemasaran, dengan komoditas jagung sebagai fokus utama.

Program ini ditargetkan menggarap lahan hingga 2.500 hektare sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi petani.

Langkah tersebut dijalankan melalui kerja sama operasional antara perusahaan agribisnis dan kelompok tani lokal. Skema ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menyasar aspek hilir, termasuk jaminan penyerapan hasil panen oleh pihak offtaker.

Direktur utama perusahaan mitra, Bahtiar, menjelaskan pengembangan jagung di Kuningan saat ini telah mencapai sekitar 435 hektare. Dalam waktu dekat, luasan tersebut akan kembali bertambah melalui perluasan tanam baru, sebagai bagian dari target besar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, jagung dipilih karena memiliki nilai strategis yang luas. Selain sebagai bahan pangan, komoditas ini juga memiliki potensi besar dalam sektor energi alternatif seperti bioetanol.

"Dengan demikian, pengembangan jagung tidak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, tetapi juga peluang industri berbasis energi terbarukan," kata Bahtiar, Rabu (1/4/2026).

Lebih jauh, skema kemitraan yang diterapkan dirancang untuk meminimalkan risiko yang selama ini dihadapi petani. Mulai dari penyediaan akses permodalan, distribusi benih dan pupuk, hingga kepastian pasar, seluruh rantai usaha diklaim telah terintegrasi dalam satu sistem.

“Petani tidak lagi dibebani persoalan pascapanen. Hasil produksi akan langsung diserap, sehingga perputaran keuangan mereka tetap stabil,” ujar Bahtiar.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menilai pendekatan ini sebagai langkah strategis dalam membangun sistem pangan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, sektor pertanian tidak bisa lagi dikelola secara parsial, melainkan harus berbasis ekosistem dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan semata soal produksi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah dan kemandirian jangka panjang. Karena itu, intervensi yang dilakukan harus menyentuh seluruh rantai nilai, termasuk pengolahan dan pemasaran.

Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir petani agar mampu beradaptasi dengan sistem pertanian modern. Profesionalisme dan penguatan kelembagaan kelompok tani dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.

“Pertanian harus naik kelas. Tidak cukup hanya menghasilkan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah,” ujarnya.

Peran perusahaan mitra sebagai offtaker dinilai menjadi elemen penting dalam skema ini.

Selain menyerap hasil panen, kehadiran pihak swasta juga berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan pasar yang lebih luas, termasuk potensi industri.

TULANG BAWANG BARAT - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kagungan Ratu, Yayasan Persaudaraan Bumi Sriwijaya, Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Lampung membuat terobosan dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). Selain mencukupi kebutuhan buah dan sayuran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), inovasi itu juga memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar.

Kemitraan ini menjadi bukti kalau SPPG menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya. “Kami dapat masukan dari Yayasan Mitra untuk membeli produk lokal,” ujar Kepala SPPG Kagungan Ratu, Agus Hermawan dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dia mengatakan langkah inovasi ini bagian dari upaya menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya.

Sementara Aulia Choirunnisa, selaku Ahli Gizi mengatakan, kerjasama dengan petani dapat menjamin bahan baku yang segar dan hasil panen dibeli dengan harga pasar. “Buah dan sayuran segar dipetik langsung dari kebun petani sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi dan kelancaran produksi,” bebernya.

Penggerak Ekonomi

Program MBG menjadi penggerak ekonomi harus terus digencarkan agar adanya menfaat untuk masyarakat. Akuntan SPPG Kagungan Ratu, Achmad Fikri menambahkan, program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Pihaknya berupaya agar penyerapan anggaran MBG dari dana APBN berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sekaligus pertumbuhan ekonomi desa.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kagungan Ratu, Riswanti Iriani menyambut positif kerja sama dengan SPPG Kagungan Ratu. Kerja sama ini sangat membantu para ibu di desanya.

Selain membuka lapangan kerja, penjualan hasil budidaya buah dan sayuran kata dia, bisa menambah penghasilan rumah tangga para ibu petani.

“Sejak ada MBG di desa Kagungan Ratu ibu rumah tangga yang tadinya menganggur sekarang punya kegiatan bertanam buah dan sayuran untuk dijual ke dapur MBG,” ujar Riswanti.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menggunakan bahan pangan lokal dan melibatkan UMKM atau komunitas lokal, bukan produk pabrikan. Hal itu untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya diversifikasi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menekan potensi inflasi daerah.

“Sebagai solusi ahli gizi SPPG perlu segera memperluas pilihan bahan baku dalam penyusunan menu harian. Diversifikasi juga dianggap efektif untuk membantu petani, peternak, dan UMKM lokal,” kata Nanik.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan melonjak pada Januari-Maret 2026. Hal itu ditengarai lantaran benih gratis yang diberikan kepada petani.

Angka produksi padi awal tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 267.550 ton GKG atau 34,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prediksi ini sejalan dengan potensi luas panen pada Januari-Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 204.240 hektare, mengalami peningkatan sekitar 54.710 hektare atau 36,59% jika dibandingkan awal 2025.

"Jika dikonversi menjadi beras, produksi beras Sulsel pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 595.110 ton, meningkat 34,77% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto di Makassar, Senin (2/2/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman optimistis produksi padi di wilayahnya bakal meningkat seiring penyebaran 5.000 ton benih padi secara gratis untuk para petani pada November 2025.

Benih-benih tersebut telah dibagikan kepada 9.896 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota dengan penanaman di total lahan seluas 200.000 hektare, melalui program Mandiri Benih.

Andi Sudirman mengaku benih gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi agar bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan peningkatan produksi beras nasional.

"Kami mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya MBG dengan menyebar benih padi unggul ke petani. Sekaligus mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," ucap Andi Sudirman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

“Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman," kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Ahad (23/11/2025).

Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan. “Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani. Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik. “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Perubahan cuaca ekstrem sepanjang 2025 membuat petani cabai merah di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga produktivitas. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Barat mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan cabai, komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar.

Kelompok Tani Salingka Jarek, binaan BI Sumbar, merasakan langsung dampak fluktuasi cuaca yang sulit diprediksi. Bendahara kelompok, Zikra Lutfi, menjelaskan bahwa awal tahun cuaca masih stabil, namun memasuki April hingga November, kondisi berubah drastis menjadi panas berkepanjangan disertai angin kencang.

“Situasi seperti ini sangat memicu virus gemini, dan itu ancaman paling berbahaya bagi cabai lokal,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Virus gemini, penyebab daun kuning dan keriting, merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sering membuat tanaman muda mati sebelum berbuah. Kelompok tani ini menanam sekitar 11.500 batang cabai, tetapi tingkat kerentanan terhadap virus membuat sebagian besar tanaman sulit dipanen optimal.

Meski menghadapi risiko besar, petani tidak berhenti berinovasi. Zikra, yang juga petani milenial Pandai Sikek, bersama anggota lainnya mencoba mengembangkan varietas hibrida seperti Tangguh F1, yang dikenal lebih tahan penyakit. Inisiatif ini murni datang dari petani, namun efektivitas perawatan tanaman meningkat signifikan berkat bantuan mesin semprot dari BI Sumbar, yang memungkinkan penyemprotan pestisida lebih cepat, lebih merata, dan menghemat tenaga.

“Dengan alat dari BI, penyemprotan jauh lebih efisien dan bisa mengurangi risiko hama menyerang,” katanya.

Petani lainnya, Nasrul, menegaskan tingginya biaya bertani cabai. Untuk 3.600 batang saja, modal yang dibutuhkan mencapai Rp7 juta, mencakup plastik mulsa, pupuk, pestisida, serta biaya perawatan. Harga cabai hibrida saat ini berada di kisaran Rp63.000/kg, sementara cabai lokal sekitar Rp70.000/kg. Namun, fluktuasi harga sangat sensitif terhadap pasokan luar daerah.

“Kalau cabai luar Sumbar masuk banyak, harga langsung jatuh. Dampaknya sangat terasa ke petani,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, BI Sumbar memperkuat tindakan dari hulu hingga hilir untuk menjaga pasokan cabai tetap stabil. Selain memberikan pembinaan kepada kelompok tani binaan, BI juga melakukan pemantauan langsung ke sentra cabai merah di Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Agam. Kunjungan lapangan ini memungkinkan BI memahami kendala petani secara utuh, mulai dari pola cuaca, serangan penyakit, hingga kemungkinan penurunan pasokan.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa cabai merah merupakan komoditas yang memiliki kontribusi dominan terhadap inflasi Sumbar, baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan pergeseran siklus tanam dan panen, sehingga ketersediaan pasokan tidak menentu.

“Kami turun langsung bertemu petani agar bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Melalui hasil pemantauan tersebut, BI menemukan adanya potensi keterlambatan panen di beberapa kabupaten. Untuk itu, BI mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar setiap kabupaten melakukan pendataan wilayah pertanian yang akan panen dalam waktu dekat.

“Pendataan ini penting agar pemda punya pedoman jelas bila perlu menambah pasokan dari luar daerah,” jelas Majid.

Langkah ini menjadi semakin penting menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang selalu memicu lonjakan permintaan pangan. BI berharap melalui pembinaan teknis, dukungan alat produksi, pemantauan lapangan, dan koordinasi kebijakan pasokan, stabilitas harga cabai dapat dijaga hingga penutupan tahun.

“Kami ingin memastikan pasokan aman dan harga cabai tidak kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi Sumbar,” tegasnya.

Pendampingan BI memberikan keyakinan baru bagi kelompok tani dalam menghadapi cuaca yang makin tidak menentu. Dengan dukungan peralatan dan monitoring kebijakan pasokan, petani kini dapat merespons ancaman hama lebih cepat, memetakan risiko produksi dengan lebih terukur, serta menata jadwal tanam berdasarkan perubahan pola cuaca.

Sinergi antara inovasi petani dan langkah responsif BI Sumbar memberikan harapan baru bagi keberlanjutan komoditas cabai merah di Ranah Minang. Dalam situasi iklim yang tidak stabil, kolaborasi yang erat antara petani dan BI menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Tanah Datar dan wilayah Sumatera Barat secara lebih luas.

Bisnis.com, PEKANBARU - Di sebuah hamparan lahan di pinggiran Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Bina Widya, semangat sekelompok petani masih menyala meski pernah terpuruk oleh harga pasar yang tak sesuai harapan.

Salah satunya adalah Fahrul Azis, Ketua Kelompok Tani Maju Tani Jaya yang tergabung dalam Gapoktan Amara Jaya. Ia masih ingat jelas bagaimana perjalanan mereka merintis budidaya cabai sejak 2018 silam, sebuah perjalanan panjang yang penuh kerja keras, kejatuhan, dan kebangkitan.

“Kisah yang tidak dilupakan soal cabai ini, yaitu awalnya kami tanam cabai di lahan sekitar 10 hektare, tepatnya awal 2024 lalu dan mulai panen menjelang Lebaran. Hasilnya luar biasa, panen kami melimpah. Dalam sehari kami bisa memanen 500 kilogram, dan saat panen raya jumlahnya bisa mencapai puluhan ton,” kenang Fahrul.

Namun, keberhasilan itu justru menjadi awal dari ujian berat. Karena pasokan melimpah dari berbagai daerah, harga cabai di pasaran anjlok hingga hanya Rp9.000 - Rp10.000 saja per kilogram.

“Kami trauma waktu itu. Produksi kami bagus sekali, bibitnya juga unggul, tapi harga jatuh. Rasanya percuma panen besar kalau ujungnya rugi,” ujarnya pelan.

Sejak itu, banyak petani di kelompoknya memilih berhenti. Dari puluhan anggota yang dulu aktif, kini hanya dua orang yang masih bertahan menanam cabai di lahan tersisa seluas dua hektare. Meski begitu, semangat mereka tidak padam. Kini harga cabai naik tinggi hingga di kisaran Rp70.000–90.000 per kilogram, membuat harapan mereka tumbuh lagi.

Perjalanan Poktan Maju Tani Jaya mulai berubah ketika mereka berkenalan dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau pada awal 2023, saat pelaksanaan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Pekanbaru. Dari situlah dukungan dan perhatian mulai datang.

“Awalnya kami tidak sengaja kenal BI, karena waktu itu lahan kami tidak besar. Tapi setelah ikut kegiatan GNPIP, kami jadi sering berkomunikasi. BI membantu banyak, dari alat produksi seperti dua unit hand tractor, dua sumur bor lengkap dengan pompa, tangki air, dan saprodi lain,” jelas Fahrul.

Meski penyiraman masih dilakukan secara manual, bantuan itu sangat membantu menekan biaya operasional dan menjaga pasokan air di musim kemarau. “Lahan kami ini bagus sekali untuk cabai. Dengan perawatan yang baik, produktivitas bisa mencapai 700 gram hingga 1,5 kilogram per batang,” tambahnya.

Kini hasil panen mereka diserap langsung oleh pedagang di Pasar Induk AKAP Pekanbaru, memastikan rantai distribusi tetap berjalan. Namun, Fahrul menilai tantangan terbesar petani cabai bukan hanya di lapangan, tapi juga di manajemen pasar.

“Masalahnya bukan bisa tanam atau tidak, tapi bagaimana pascapanen. Petani tidak boleh dibiarkan mencari pembeli sendiri. Kalau harga bisa dijaga di atas Rp30.000 per kilogram, kami semangat menanam karena itu sudah di titik aman,” tegasnya.

Selain harga, petani cabai di Pekanbaru juga berhadapan dengan gangguan hama dan penyakit. “Kami sering hadapi ulat grayak, daun keriting karena panas ekstrem, sampai penyakit patek yang bikin buah cabai gosong. Biaya operasional kami yang terbesar itu di obat-obatan tanaman seperti herbisida, insektisida, semuanya mahal,” kata Fahrul sambil menambahkan bahwa mereka kini membeli pupuk kandang dari Payakumbuh untuk menjaga kesuburan tanah.

Bagi Fahrul dan rekan-rekannya, dukungan BI menjadi titik balik. Bukan hanya bantuan alat, tetapi juga kepercayaan bahwa perjuangan petani lokal Pekanbaru berarti besar bagi ketahanan pangan daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa pengembangan pertanian cabai di Pekanbaru, menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis seperti cabai, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan daerah yang selama ini masih bergantung pada pasokan cabai dari luar wilayah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan secara kolaboratif. Karena kita semua menyadari bahwa pengendalian inflasi adalah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Panji.

Panji menambahkan, karakteristik wilayah Riau yang belum unggul di sektor tanaman pangan menjadi salah satu tantangan utama. Untuk itu, BI terus mendorong peningkatan produktivitas melalui pendampingan teknis, pelatihan, hingga penerapan inovasi pertanian digital di tingkat kelompok tani.

“Riau memang unggul di sektor lain, namun di bidang pangan kita masih perlu memperkuat fondasinya. Melalui dukungan teknologi dan sinergi berbagai pihak, kami harap produktivitas cabai di Pekanbaru dan daerah lainnya terus meningkat serta mampu berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau,” tutupnya.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengoptimalkan 328 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di wilayahnya untuk mendukung program ketahanan pangan daerah melalui skema Perhutanan Sosial.

"Kami membina kurang lebih 328 Kelompok Tani Hutan, baik yang berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) maupun dalam kawasan hutan," kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dishut Kaltim M Gozali Rahman di Samarinda, Selasa.

Gozali menjelaskan program Perhutanan Sosial yang telah berjalan sejak 2016 itu bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Kawasan perhutanan sosial di Kaltim saat ini mencakup 330 ribu hektare.

Fokus utamanya adalah mengalihkan pemanfaatan dari hasil kayu menjadi hasil hutan bukan kayu (HBK) demi menjaga kelestarian ekosistem.

Ia menegaskan bahwa optimalisasi KTH ini diarahkan secara khusus untuk pengembangan berbagai komoditas yang mendukung ketahanan pangan.

KTH di berbagai wilayah juga difasilitasi untuk mengembangkan sektor peternakan, seperti sapi, kambing, dan domba, terutama untuk program penggemukan.

Di daerah pesisir seperti kawasan Delta Mahakam, KTH diberdayakan melalui program silvopastura yang mengintegrasikan pengelolaan tambak dengan kawasan hutan bakau.

Pemerintah juga memfasilitasi pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya seperti kopi. Salah satu yang telah menunjukkan hasil adalah kopi jenis Liberika yang dikembangkan oleh KTH di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur.

Produk madu kelulut juga menjadi salah satu unggulan HBK yang potensial dan telah dikembangkan oleh KTH di hampir seluruh kabupaten/kota.

Dukungan yang diberikan pemerintah, lanjutnya, bersifat fasilitasi berdasarkan potensi dan usulan yang ingin dikembangkan oleh masing-masing kelompok.

Meski fokus pada pangan, beberapa produk HBK lainnya telah berhasil menembus pasar ekspor, salah satunya adalah lidi nipah.

Dari 10 kabupaten/kota, sebaran KTH paling dominan saat ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Anggana dan kawasan delta.

"Harapan kami, KTH-KTH yang ada ini bisa lebih meningkatkan lagi hasil-hasil dari produk yang mereka kembangkan, dan kami siap memfasilitasi," demikian Gozali.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kami berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk, dibarengi dengan pengawasan yang ketat

Mamuju (ANTARA) - Para petani di Provinsi Sulawesi Barat berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi diperketat sehingga harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh para petani.

"Tentu kami sangat senang tetapi paling penting adalah bagaimana harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat menyentuh langsung ke para petani," kata Ketua Kelompok Tani Sipempadagang Kabupaten Mamuju Yusuf, Senin.

Para petani kata dia, menyambut positif kebijakan pemerintah yang telah disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terkait penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.

Namun penurunan itu lanjut Yusuf, harus dibarengi pengawasan hingga ke tingkat pengecer agar harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut tidak dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Penurunan harga pupuk bersubsidi itu menurut Yusuf, tidak hanya berdampak pada biaya produksi tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Tentunya jika harga pupuk turun, biaya produksi juga berkurang sehingga harga beras juga stabil. Jadi, petani bisa untung dan masyarakat juga menikmati sebab harga beras tentu akan ikut turun," terangnya.

Sementara Risman, salah seorang petani di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah berharap agar mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dapat menyentuh langsung ke para petani.

"Kami berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk, dibarengi dengan pengawasan yang ketat, sehingga kami yang berada di wilayah pelosok juga merasakan penurunan itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan secara resmi penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku mulai Rabu (22/10), sebagai bagian dari terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK.

Untuk pupuk Urea, harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000.

Penurunan ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan nilai tukar petani (NTP), penurunan biaya produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan pada tahun mendatang.

Pewarta: Amirullah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan upaya penyuluhan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Koperasi berfungsi sebagai wadah kolektif bagi para penyuluh kehutanan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujar Wamenhut Rohmat.

Lebih lanjut, ia menilai hal ini penting mengingat KTH cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kemenhut, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh KTH per Selasa (21/10) adalah sebesar Rp3,018 triliun.

Angka ini juga senada dengan kinerja program Perhutanan Sosial, di mana Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp1,005 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada dan dibina.

“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” kata Rohmat.

Peran penyuluh kehutanan, lanjut dia, sangat berperan dalam capaian NTE KTH yang berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH, yang turut didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.

“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, di mana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan peningkatan NTE KTH setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Kemenhut berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Kemenhut pun telah menghadirkan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.

“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat tata kelola pengolahan hasil hutan melalui penguatan ketersediaan bahan baku dan rantai pasok hasil hutan sebagai langkah nyata menuju keadilan ekonomi, legalitas usaha, dan kelestarian lingkungan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut, Erwan Sudaryanto mengatakan hal itu dilakukan melalui kemitraan antara industri pengolahan hasil hutan (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/PBPHH) dengan masyarakat / Kelompok Tani Hutan sebagai pemasok bahan baku.

"Kemitraan PBPHH menjadi instrumen strategis dalam memastikan rantai pasok bahan baku kayu yang sah dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya di Jakarta, Senin.

Sebagai langkah penguatan tata kelola kemitraan PBPHH, Direktur BPPHH Kemenhut bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 18 September 2025.

PKS tersebut, lanjut Erwan dalam keterangannya, menjadi landasan dalam penyelenggaraan kemitraan antara PBPHH dan masyarakat, sekaligus bentuk fasilitasi pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Jumadi menambahkan Jatim memiliki potensi besar dari hutan rakyat dan perhutanan sosial yang dapat menjadi sumber bahan baku legal bagi industri.

"Kemitraan PBPHH ini akan sangat membantu meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan Dinas Kehutanan siap mendukung implementasi PKS melalui fasilitasi data, informasi, dan pendampingan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, pada 16 – 17 Oktober 2025, telah dilaksanakan penandatanganan PKS antara tiga PBPHH yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan rakyat dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di Malang dan Sidoarjo, Jatim.

Kegiatan penandatanganan ini menandai langkah konkret implementasi kemitraan PBPHH yang difasilitasi oleh Direktorat BPPHH dan Dinas Kehutanan Jawa Timur serta didukung UPT Kementerian Kehutanan lainnya.

Lebih lanjut Direktur BPPHH menegaskan bahwa pola kemitraan seperti ini akan terus diperluas ke wilayah lain sebagai upaya memperkuat rantai pasok bahan baku legal dan berkelanjutan di sektor kehutanan nasional.

"Kemitraan PBPHH dengan KTH adalah bentuk nyata keberlanjutan industri kehutanan Indonesia menjaga hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan industri tetap berdaya saing," demikian Erwan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025