SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng tujuh pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) transportasi perkotaan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi guna mendukung layanan mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

"SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, tujuh pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Pemkab Muna.

Kerja sama pengembangan SDM transportasi perkotaan itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMP Kemenhub bersama ketujuh Pemda tersebut yang dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sulawesi Selatan.

Suharto menyampaikan, pemerintah sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur tidak terkecuali transportasi, dimana hal itu sudah dirasakan dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Dia menegaskan, berbagai persoalan transportasi akan terus muncul dan membesar, mulai dari kemacetan, lemahnya integrasi antarmoda, tingginya biaya transportasi dan logistik, hingga dampak lanjutan berupa polusi udara yang kian mengkhawatirkan.

Sehingga diperlukan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing untuk mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya pada tahun 2018 pernah melakukan survei kepada pemerintahan daerah, dan didapatkan bahwa pejabat-pejabat yang mengurusi transportasi di fungsi perhubungan jumlahnya sangat minim hanya 8,18 persen dari kebutuhan yang seharusnya.

"Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tidak terselesaikan dengan tuntas dan cepat. Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah pola pembibitan," jelasnya.

Kemenhub menekankan pentingnya penguatan SDM transportasi di daerah agar memiliki persepsi, loyalitas, dan dedikasi yang selaras dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.

Penguatan SDM, menurut Suharto, menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan transportasi, sehingga diperlukan pembekalan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesamaan visi dalam pengembangan layanan transportasi.

Selain itu, pembangunan transportasi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sistem transportasi tidak mengenal batas wilayah administratif dan saling terhubung satu sama lain.

"Kami berkomitmen untuk membangun transportasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dimana dari delapan Asta Cita, lima diantaranya terkait dengan masalah transportasi, yang menjadi urat nadi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Suharto menambahkan, kerja sama itu juga merupakan bukti nyata Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah yang nantinya mengabdi dan mengelola sistem transportasi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, BPSDMP telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Cirebon, Salatiga, Madiun, Pemerintah Kabupaten Semarang, Tebo, Natuna, Banyuasin, Musi Banyuasin, Kulon Progo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) kembali menyuarakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) dalam pertemuan perdana para penandatangan yang digelar di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Pertemuan tersebut digelar dengan penandatanganan dokumen 7DDE oleh para anggota AEI. Hingga 20 Januari 2026, dokumen itu telah ditandatangani oleh 436 ekonom dan 262 non-ekonom Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri.

Direktur Eksekutif CSIS Yose R. Damuri mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat menjaga momentum kontribusi para ekonom dalam diskusi kebijakan publik.

“Pertemuan ini diharapkan menjaga momentum kita bersama dalam berkontribusi secara aktif dalam diskusi terkait pembuatan kebijakan maupun upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keahlian kami sebagai ekonom,” ujar Yose dalam konferensi pers Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa.

Adapun tujuh poin utama Desakan Darurat Ekonomi mencakup, yang pertama, perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran dan penempatan anggaran secara proporsional pada kebijakan dan program prioritas.

Kedua, pengembalian independensi dan transparansi lembaga negara, serta memastikan tidak adanya intervensi kepentingan pihak tertentu terhadap institusi negara.

Ketiga, penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal.

Keempat, melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.

Kelima, prioritas kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Keenam, pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta penghentian program populis yang dinilai mengganggu stabilitas dan kehati-hatian fiskal.

Ketujuh, peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara, termasuk pemberantasan konflik kepentingan maupun perburuan rente.

Lebih lanjut, AEI juga melaporkan perkembangan advokasi sejak penyampaian 7DDE kepada publik. AEI sendiri telah diundang berdiskusi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, serta Danantara.

Namun, aliansi menilai hasil dialog sejauh ini belum menunjukkan penanganan yang memadai terhadap persoalan mendasar, khususnya terkait misalokasi sumber daya dan lemahnya institusi.

AEI juga mencatat sejak penerbitan tujuh desakan darurat ekonomi pada 9 September 2025, berbagai diskusi telah digelar secara organik oleh para penandatangan di sejumlah daerah.

Diskusi tersebut antara lain diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Syiah Kuala.

Dalam hal ini, perwakilan AEI Titik Anas menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan modal manusia, sekaligus menyoroti persoalan pendanaan pendidikan.

"Walau konstitusi telah mengamanahkan setidaknya 20 persen anggaran publik untuk pendidikan, sayangnya alokasi 20 persen anggaran daerah tidak terpenuhi. Anggaran pendidikan ini penting misalnya untuk merealisasikan keputusan MK bahwa pendidikan dasar tidak lagi dipungut bayaran," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi bersama, para penandatangan menilai pemerintah dan institusi negara masih belum memenuhi tuntutan 7DDE.

Ekonom Talitha Chairunissa menyatakan kondisi tersebut justru memperkuat urgensi keterlibatan aktif dan kritis para ekonom dalam diskursus kebijakan publik.

“Kami melihat bahwa kondisi ini memperkuat urgensi bagi para ekonom untuk terus terlibat secara aktif dan kritis dalam diskursus kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambah Talitha.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengumumkan Bali mendapat peringkat satu World’s Best Destination 2026 dalam ajang bergengsi Travelers’ Choice Awards: Best of the Best oleh TripAdvisor.

Koster mengaku gembira, apalagi predikat destinasi wisata dunia terbaik tetap berhasil diraih Bali meski sepanjang 2025 kerap digoyang isu miring.

“Bali di posisi nomor satu dari 10 top destinasi pariwisata dunia, Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah, meski digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali," kata dia di Denpasar, Sabtu, 17 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dalam ajang Travelers’ Choice Awards: Best of the Best oleh TripAdvisor sendiri, Bali menduduki peringkat pertama di atas London, Dubai, Hanoi, Paris, Roma, Marrakesh, Bangkok, Kreta dan New York.

Pemprov Bali menilai capaian ini berkat Bali tetap kuat dengan pariwisata berbasis budaya, tradisi, seni dan alam. Ia juga meyakinkan bahwa Pemprov Bali secara bertahap terus menata pariwisata dan infrastrukturnya sehingga semakin berkelanjutan.

Gubernur Bali berterima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang terus aktif menjaga kualitas pariwisata Bali, dan kerja keras itulah yang diapresiasi dunia. Sebab, sepanjang masuk daftar terbaik oleh TripAdvisor, baru kali ini Bali menduduki peringkat pertama.

Lebih jauh, selain menjadi destinasi wisata terbaik dunia, Bali juga diakui global dalam berbagai kategori lainnya seperti peringkat pertama Honeymoon Destination, Top 10 Cultural Destination, Top 10 Solo Travel Destination, dan Top 20 Trending Cities.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam unggahan media sosialnya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan representasi dari jutaan ulasan objektif para wisatawan mancanegara selama satu tahun terakhir.

Predikat ini juga hanya dianugerahkan kepada kurang dari 1 persen destinasi di seluruh dunia yang memenuhi standar keunggulan tertinggi.

"Terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi Tripadvisor menunjukkan bahwa Bali masih jadi magnet pariwisata dunia," tulis Menpar Widiyanti di akun Instagramnya.

Kementerian Pariwisata memastikan pariwisata Bali akan tumbuh menjadi destinasi kelas dunia yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat lokal Bali.

"Kami ingin memastikan Bali terus tumbuh sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan menginspirasi dunia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengungkapkan Jasa Marga telah melakukan penguatan layanan di sejumlah ruas tol favorit tujuan wisata, seperti ruas Trans Jawa, Trans Sumatra, serta akses menuju kawasan wisata unggulan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

"Penguatan tersebut meliputi optimalisasi gardu tol, kesiapan armada layanan jalan tol, pengaturan lalu lintas secara situasional, hingga kesiapsiagaan petugas di lapangan selama 24 jam," ujar Rivan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Jasa Marga juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem manajemen lalu lintas terintegrasi melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) untuk memantau kondisi lalu lintas secara seketika serta mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat di lapangan.

“Melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian, Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait, kami siap menerapkan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan, guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju dan dari destinasi wisata,” kata Rivan.

Jasa Marga optimis mendukung pergerakan masyarakat selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara aman, nyaman dan lancar dengan menjunjung prinsip berkeselamatan dan berkesinambungan.

Terlebih menggunakan moda transportasi jalur darat melalui jalan tol masih menjadi favorit masyarakat dalam melakukan mobilitas nasional.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru 2025/2026 dengan baik.

Sebelum memasuki jalan tol, gunakan aplikasi Travoy untuk membantu merencanakan waktu perjalanan, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, menghindari jam-jam puncak arus lalu lintas.

Di samping itu manfaatkan waktu dengan bijak untuk beristirahat di rest area , memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, serta patuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Setiap kabupaten ada dua jenis pohon yang ditanam, seperti matoa dan akway

Manokwari (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menyebut pelaksanaan program pembangunan hutan rakyat pada 2025 terealisasi 100 persen dengan luas mencapai 28 hektare tersebar di tujuh kabupaten.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto di Manokwari, Rabu, mengatakan kegiatan penghijauan luar kawasan hutan negara untuk masing-masing kabupaten seluas 4 hektare.

"Program pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara sudah dilaksanakan 100 persen," ujarnya.

Ia menyebut, jumlah bibit pohon yang ditanam di tujuh kabupaten se-Papua Barat sebanyak 11.200 bibit terdiri atas, bibit matoa kelapa, gaharu, akway, agathis, masohi, haplolobus, dan pala.

Tujuh kabupaten yang dimaksud yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak dengan realisasi setiap kabupaten mencapai 1.600 bibit pohon.

"Setiap kabupaten ada dua jenis pohon yang ditanam, seperti matoa dan akway," kata Jimmy.

Selain itu, kata dia, Dinas Kehutanan Papua Barat juga melaksanakan program penghijauan lingkungan di tujuh kabupaten melalui penanaman 3.080 bibit pohon matoa kelapa dan araucaria.

Jenis pohon yang ditanam di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu araucaria, sedangkan enam kabupaten lainnya menggunakan jenis tanaman matoa kelapa dengan target setiap daerah 440 bibit.

"Target luasan setiap kabupaten 1 hektare untuk sub kegiatan penghijauan lingkungan sepanjang tahun 2025," ucap Jimmy.

Dia menyebut pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan rakyat maupun penghijauan lingkungan melibatkan kelompok tani hutan (KPH) di masing-masing kabupaten se-Papua Barat.

Seluruh kegiatan mengacu pada dokumen rencana teknik unit hutan dan lahan (RTUHL) yang disusun oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS) Remu Ransiki.

"RTUHL dari BPDAS Remu Ransiki kemudian dirinci sesuai lokasi dan jenis kegiatan di masing-masing kabupaten," ucap Jimmy.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

INDONESIA gemar berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Seminar demi seminar digelar, dokumen kebijakan diproduksi, dan jargon hijau diulang tanpa lelah. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah kapal bernama Indonesia ini masih dalam posisi layak berlayar?

Secara administratif, sekitar dua pertiga daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan kehutanan. Sisanya—hanya sepertiga—harus menampung seluruh kebutuhan hidup 280 juta manusia: pemukiman, pertanian pangan, perkebunan, industri, infrastruktur, dan ruang sosial lainnya. Ini bukan sekadar soal tata ruang, melainkan soal ketimpangan struktural dalam pembagian beban ruang hidup.

Ironisnya, sektor kehutanan yang menguasai dua pertiga daratan tersebut menyumbang kurang dari satu persen terhadap Produk Domestik Bruto. Tentu akan segera muncul sanggahan klasik: hutan memberi jasa lingkungan yang tidak tercermin dalam GDP. Pernyataan ini benar, tetapi sering dipakai secara tidak jujur. Jasa lingkungan yang besar tidak otomatis membenarkan penguncian ruang hidup manusia secara masif, apalagi jika kapasitas negara untuk mengelolanya sendiri sangat terbatas.

Akibatnya, jutaan manusia “dipadatkan” secara sistemik di sepertiga ruang nasional. Kepadatan ini lalu melahirkan masalah turunan: konflik lahan, tekanan lingkungan, kemiskinan struktural, hingga bencana yang kemudian ditafsirkan sebagai kesalahan moral manusia semata. Seolah-olah masalahnya adalah kerakusan individu, bukan desain sistem.

Bayangkan Indonesia sebagai sebuah kapal. Dua pertiga ruang kapal diklaim sebagai area khusus yang tidak boleh disentuh, sementara seluruh penumpang dan muatan dipaksa menumpuk di satu sisi. Kapal seperti ini tidak perlu badai besar untuk celaka—cukup gelombang sedang saja sudah membuatnya oleng.

Ekonom lingkungan Herman Daly pernah menggunakan metafora Plimsoll mark, tanda batas aman muatan kapal. Pasar, kata Daly, sangat pandai mengatur distribusi muatan di dalam kapal—harga bekerja efisien mengatur siapa mendapat apa. Tetapi pasar sama sekali tidak memberi tahu kita kapan kapal itu kelebihan muatan. Ia tidak mengenal batas skala.

Masalah Indonesia lebih parah. Kita bukan hanya gagal menentukan batas aman ekologis, tetapi juga gagal menata batas sosial-spasial. Beban manusia, ekonomi, dan pembangunan diletakkan tidak proporsional, sementara dua pertiga ruang dikunci secara administratif tanpa kapasitas pengelolaan yang memadai. Negara bahkan kewalahan menjaga kawasan lindung dan konservasi yang ada, tetapi tetap mempertahankan klaim ruang yang sangat luas.

Yang paling absurd: di atas kapal yang sudah miring inilah pembangunan berkelanjutan terus dibicarakan. Keberlanjutan direduksi menjadi soal etika individual, perubahan perilaku, atau larangan ini-itu, tanpa pernah menyentuh akar persoalan: arsitektur pembagian ruang hidup yang timpang.

Setiap kali bencana terjadi, publik diajak marah pada sektor tertentu, pada aktivitas ekonomi tertentu, pada kelompok tertentu. Narasi ini mudah dicerna, emosional, dan terasa moral. Tetapi ia menutupi kenyataan yang lebih tidak nyaman: kita sedang hidup dalam sistem yang sejak awal tidak seimbang.

Berbicara keberlanjutan tanpa menata ulang beban ruang ibarat membicarakan keselamatan pelayaran tanpa memperhatikan posisi muatan kapal. Kita sibuk mengatur posisi peti kemas, sementara kapal itu sendiri sudah melewati garis aman.

Jika keberlanjutan sungguh ingin diwujudkan, maka keberanian yang dibutuhkan bukan sekadar menambah slogan hijau atau memperketat larangan, melainkan menata ulang desain ruang hidup bangsa ini secara rasional dan adil. Tanpa itu, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi dongeng indah—diceritakan di atas kapal yang perlahan tenggelam.

Magelang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa tujuh pabrik pupuk baru akan dibangun oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam lima tahun ke depan.

"Melalui kebijakan tersebut pemerintah menetapkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

Ia mengatakan hal tersebut pada Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang

"Nilai subsidi pupuk relatif tetap, sekitar Rp45 triliun hingga Rp45,5 triliun, dan kemungkinan hanya naik tipis menjadi sekitar Rp46 triliun. Namun dengan efisiensi dan kebijakan yang tepat, harga bisa turun dan pabrik baru tetap dibangun," katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disetujui Presiden. Salah satu kunci efisiensi adalah penyaluran subsidi di awal, sehingga beban bunga pabrik pupuk dapat ditekan.

Dengan sistem baru ini, Pupuk Indonesia mampu membangun satu pabrik baru setiap tahun, dengan target lima hingga tujuh pabrik dalam lima tahun, tanpa menambah beban subsidi negara.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam distribusi pupuk.

"Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melakukan deregulasi distribusi pupuk. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk, dan efisiensi yang kami capai akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga 20 persen," jelasnya.

Ia menyampaikan, forum rembuk tani menjadi ruang strategis bagi petani untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan BUMN pupuk, sekaligus memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan, menentukan jatuh bangunnya peradaban.

“Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban. Kita dapat belajar dari peradaban kuno seperti mereka yang membangun sistem irigasi kuno di Dujiangyan, China, pada 150 sebelum masehi, secara intuitif memahami hubungan penting dalam menyeimbangkan air, tanah, pangan, dan energi bahan bakar,” ucapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Water, Energy, Food Nexus Indonesia di Jakarta, Rabu.

Di era industri saat ini, terjadi peningkatan hubungan air-pangan-energi secara global. Produksi pangan dan energi saling membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya Indonesia yang terbatas.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengintegrasikan manajemen hubungan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk bebas kelaparan, serta mampu menghasilkan air dan energi bersih.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah disahkan mandat melalui AstaCita untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dalam hal ini memandang kemandirian pangan, energi, serta air sebagai pilar vital kemerdekaan bangsa.

Untuk menginterpretasikan tujuan AstaCita tersebut, lanjutnya, Indonesia menerapkan trisula pembangunan, yaitu pembangunan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, peristiwa hari ini krusial, namun membutuhkan kolaborasi dan partisipasi kita semua. Dalam peristiwa krusial ini, saya juga ingin menggaungkan pentingnya air-energi-pangan yang saling bergantung (nexus) bagi kehidupan kita,” ungkap Menteri PPN.

Melalui kerja sama antara pemerintah Inggris dan United Nations Development Programme (UNDP), Bappenas meluncurkan Peta Jalan Water, Energy, Food (WEF) Nexus untuk kepentingan nasional maupun global.

Peta jalan ini juga dilengkapi digital decision support yang dapat membantu alokasi sumber daya yang optimal dengan berbasis data.

Semua ini dianggap menjadi mercusuar kuat bagi negara-negara lain, menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengatasi tantangan sumber daya yang saling terkait, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperjuangkan pendekatan terpadu ini, Indonesia mengamankan masa depannya sendiri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan global,” ujar Kepala Bappenas.

United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy for Water Retno Marsudi menganggap peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak penting tentang perubahan pemahaman tentang pembangunan.

Sebelumnya, kemajuan seringkali dikejar sektor demi sektor, tetapi pendekatan sektoral seperti itu tak bisa digunakan lagi, mengingat realitas yang dihadapi ialah pentingnya mengaitkan antara air-energi-pangan.

“Kompleksitas yang dihadapi menuntut kita untuk fokus pada integrasi dan koherensi. Ketika kita gagal menghubungkan, masyarakat-lah yang menanggung akibatnya. Itulah mengapa keterkaitan air, energi, dan pangan sangat penting,” kata Retno.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi, CNBC Indonesia — PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menyiapkan investasi hingga US$1,5 miliar atau sekitar Rp25,05 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengembangkan proyek tambang tembaga bawah tanah di Tujuh Bukit Operation, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini digadang bakal menjadikan MDKA sebagai tambang tembaga terbesar ketiga di Indonesia.

General Manager Communications Merdeka Copper Gold Tom Malik menjelaskan, tambang tersebut ditargetkan memproduksi sekitar 115.000 hingga 120.000 ton tembaga per tahun. Dengan kapasitas itu, kontribusinya dapat bertambah sekitar 10%-15% terhadap total produksi tembaga nasional.

Sebagai perbandingan, tambang Freeport saat ini memproduksi sekitar 800.000 ton tembaga per tahun. Sementara tambang Batu Hijau milik Amman Mineral memproduksi sekitar 300.000 ton.

"Kalau proyek ini mulai beroperasi, kami akan menjadi tambang tembaga terbesar ketiga di Indonesia," kata Tom ditemui wartawan di Banyuwangi, Jumat, (7/11/2025).

Sejak 2018, MDKA telah membangun terowongan bawah tanah hingga mencapai kedalaman hampir 100 meter di bawah permukaan laut untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Dari aktivitas itu, perusahaan telah menghabiskan sekitar US$200

"Jadi, tambang yang sangat potensial. Tapi juga tidak simple dan butuh investasi yang besar. Dari hasil feasibility study, perkiraan buat pengembangan tambang bawah tanahnya dan processing sampai ke konsentrat saja diperkirakan antara US$1 miliar sampai US$1,5 miliar," kata Tom.

Manager Area Tambang Bawah Tanah Tujuh Bukit BSI, Toddy Samuel, menjelaskan pengembangan proyek saat ini telah mencapai pembangunan terowongan sepanjang 1,8 kilometer dengan kedalaman hampir 100 meter di bawah permukaan laut. Tambang tembaga ini pun diharap bisa memulai konstruksi tahun depan.

"Memang kita rencanakan harusnya bisa tahun depannya gitu. Tapi situasinya kita lihat nanti, apakah dari ekonomi atau dari mana kita lihat," kata Toddy ditemui di site, Sabtu, (8/11/2025).

Sebagai informasi saja, Indonesia mengambil peran besar di industri tembaga di dunia. Harga tembaga atau copper kontrak 3 bulan di London Metal Exchange (LME) melambung hingga menembus level psikologisnya US$10.000/ton. Lonjakan harga disebabkan oleh gangguan pasokan di Indonesia.

Melansir dari data LME, pada penutupan perdagangan Rabu (24/9/2025), harga kontrak berjangka tembaga 3 bulan tercatat terbang hingga 3,63% ke US$10.336/ton atau sekitar Rp 173 juta (US$1=Rp 16.735) , sekaligus menjadikannya level tertinggi sejak Juli 2025

Bila dihitung per pon, merujuk Refinitiv, harga tembaga menembus US$4,82 per pon pada hari ini Kamis (25/9/2025) atau setara dengan US$10.629 per ton.

Dikutip Tadingeconomic, kenaikan harga melanjutkan reli sesi sebelumnya setelah Freeport-McMoRan menyatakan force majeure atas produksi dari tambang Grasberg di Indonesia, sumber tembaga terbesar kedua di dunia.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menanam 2.000 pohon mangrove di Perairan Tanjung Pakis Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai upaya mendorong aksi lingkungan dan ekonomi lokal.

“Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan,” kata POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kegiatan penanaman mangrove itu turut berkolaborasi dengan CarbonEthics.

Selain berfungsi sebagai penahan abrasi dan tempat hidup biota laut, ekosistem mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dengan penanaman 2.000 pohon tersebut, Peruri membidik kontribusi pada penyerapan ratusan ton karbon selama masa hidup pohon-pohon tersebut.

Langkah itu, kata Yahdi, merupakan komitmen perusahaan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Nomor 14 (Ekosistem Lautan).

Di samping penanaman, Peruri juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui edukasi konservasi serta pengembangan ekonomi lokal berbasis produk tanaman mangrove.

Perusahaan berharap aksi-aksi berkelanjutan seperti ini dapat menunjukkan peran perusahaan dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan Indonesia.

Sebelumnya, Peruri juga berkolaborasi bersama 28 badan usaha milik negara (BUMN) dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Olah Sampah di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Program Kolaborasi Olah Sampah merupakan inisiatif Kementerian BUMN (kini Badan Pengaturan BUMN) sejak tahun 2022 yang bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendorong ekonomi sirkular di daerah wisata prioritas nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

nanti saya teken untuk ditetapkan sehingga nanti Danantara mengumumkan pelaksanaan pembangunannya di tujuh wilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pembangunan program Waste To Energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) siap di tujuh wilayah Indonesia.

"Setelah diverifikasi kita putuskan hari ini, nanti Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan bersurat, mungkin nanti saya teken untuk ditetapkan sehingga nanti Danantara mengumumkan pelaksanaan pembangunannya atau groundbreaking di tujuh wilayah," ujar Zulhas setelah Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Jakarta, Jumat.

Tujuh wilayah yang dinyatakan siap untuk pembangunan PSEL tersebut antara lain wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya, wilayah Bogor Raya artinya Kota Bogor dan sekitarnya serta Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Kemudian wilayah berikutnya yakni wilayah Tangerang Raya, wilayah Bekasi Raya, wilayah Medan Raya dan Kota Semarang.

Menurut Zulhas, Indonesia sudah ketinggalan lama terkait PSEL sehingga pemerintahan Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengubahnya menjadi energi listrik.

Pembangunan PSEL ini juga dapat menciptakan lapangan kerja serta menjadi sumber energi baru terbarukan menuju transisi energi.

Zulhas berharap jumlah wilayah yang ditetapkan untuk pembangunan PSEL atau Waste To Energy dapat terus bertambah ke depannya.

"Kita sebetulnya ketinggalan 20 tahun, kita biasa bakar sampah. Kalau sampah dibakar begitu saja malah racunnya itu bisa menyebabkan kanker lebih berbahaya. Dan teknologi sudah ada. Perpres Nomor 109 Tahun 2025 diterbitkan untuk mempercepat hal ini," katanya.

Zulhas juga menyampaikan bahwa sejumlah tempat sudah darurat sampah seperti Jakarta yang sudah menimbulkan mikroplastik dan masuk ke dalam tanah.

"Mikroplastik masuk ke dalam tanah itu sudah berbahaya sekali," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025