JAKARTA - Wacana revisi UU No 28/2014 tentang Hak Cipta kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan yang selama ini berfokus pada tata kelola royalti musik kini berkembang lebih luas, termasuk potensi penerapan hak cipta terhadap karya jurnalistik dan karya kreatif lainnya. Beberapa pihak menyoroti masalah transparansi, tingginya biaya kepatuhan, dan potensi menghasilkan ketidakpastian baru.

Devi Syukri Azhari, akademisi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, menyoroti masalah meningkatnya biaya kepatuhan (compliance costs) bagi perusahaan, platform digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku industri kreatif .

“Pertama-tama, harus diakui bahwa niat di balik revisi UU Hak Cipta adalah sesuatu yang baik,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat. ”Padahal, sektor ekonomi kreatif terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan besaran PDB Rp1.611 triliun pada tahun 2024 dan mempekerjakan lebih dari 27 juta orang pada tahun 2025,” jelasnya.

Sementara itu, dalam berbagai diskusi publik terkait royalti di bidang musik, para musisi naional menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola royalti, khususnya terkait transparansi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN berperan untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu secara komersial, lalu berkoordinasi dengan LMK yang bertugas membagikan royalti kepada masing-masing musisi yang mereka naungi.

Dalam rilis kepada publik terkait pelantikan baru jajaran komisioner LMKN periode 2025-2028, kelompok penyanyi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) telah menyampaikan pernyataan publik dan meminta LMKN dan LMK untuk transparan terkait royalti musik. Penyanyi asal Yogyakarta, Kunto Aji, merupakan salah satu musisi yang menyuarakan perhatiannya mengenai hal ini.

Menurutnya, sebelum revisi UU Hak Cipta dilakukan, pemerintah dan DPR perlu memastikan mekanisme penghimpunan, pelaporan, audit, hingga distribusi royalti agar dapat dipahami dan dipercaya oleh seluruh pemegang hak, khususnya musisi pemilik karya. Sebagai konteks, sebelum usulan revisi UU Hak Cipta mencuat, telah terdapat beberapa regulasi terkait hak cipta di bidang musik.

Di antaranya PP No 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Permenhum No 27/2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 56/2021, dan Kepmenkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu. Kendati bermaksud melindungi hak para pemilik karya, revisi UU Hak Cipta yang terburu-buru dan tidak melewati konsultasi publik yang menyeluruh berpotensi melahirkan ketidakjelasan baru.

Hany Mahfuzah dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), lembaga yang bergerak dalam pengelolaan hak reproduksi karya tulis, mengatakan, PRCI secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk penulis, penerbit, akademisi, dan jurnalis. Menurutnya, perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dari keberlanjutan ekosistem kreatif digital Indonesia.

Pada prinsipnya, lanjut Hany, revisi UU Hak Cipta merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh kreator. Musisi berhak memperoleh royalti yang layak atas karya mereka.

”Di sisi lain, kami sepakat apabila jurnalis dan perusahaan media memperoleh kompensasi yang adil ketika karya jurnalistiknya dimanfaatkan secara komersial. Namun demikian, revisi regulasi tidak boleh melahirkan ketidakpastian hukum baru,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih terus mengumpulkan input dari para pemangku kepentingan meskipun draf revisi UU Hak Cipta belum dibuka untuk publik untuk kemudian didiskusikan dan diperdebatkan. Setidaknya, ada dua hal yang penting untuk ditilik dari revisi ini.

Pertama, apabila karya jurnalistik yang mengandung dimensi kepentingan publik yang tinggi menjadi objek pengelolaan hak ekonomi, bagaimana batasannya? Apakah seluruh artikel berita, hasil investigasi, foto jurnalistik, infografik, hingga cuplikan berita digital memiliki perlakuan yang sama?

Kedua, revisi UU Hak Cipta perlu menghindari lahirnya pasal-pasal yang berpotensi menjadi “pasal karet”. Rumusan yang terlalu luas berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi media, platform digital, pelaku usaha, institusi pendidikan, peneliti, maupun masyarakat yang memanfaatkan karya secara sah sesuai pengecualian dalam hukum hak cipta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan jutaan karya kreatif di ruang digital untuk melatih artificial intelligence (AI) berpotensi membuat para pencipta tidak memperoleh imbal hasil atas penggunaan karya mereka.

Ketiadaan aturan mengenai perizinan dan kompensasi atas penggunaan karya untuk pengembangan AI mendorong isu tersebut masuk ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Anggota DPR RI sekaligus musisi Melly Goeslaw menilai pemanfaatan karya kreatif untuk pengembangan AI tanpa skema perizinan dan kompensasi yang jelas berpotensi menggerus hak ekonomi para pencipta.

Menurut dia, kondisi tersebut memungkinkan perusahaan teknologi memperoleh nilai ekonomi dari pemanfaatan karya kreatif tanpa memberikan imbal hasil yang memadai kepada para kreatornya.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dapat melemahkan insentif berkarya dan mengurangi daya saing industri kreatif nasional. Indonesia bahkan berisiko hanya menjadi pemasok data kreatif sekaligus pasar bagi layanan AI yang dikembangkan pihak lain.

Bagi Melly, AI seharusnya diposisikan sebagai alat yang mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan peran pencipta.

"Karya berbasis AI hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila tetap terdapat kontribusi intelektual manusia yang nyata dalam proses penciptaannya," katanya.

Melly menilai penguatan perlindungan hak ekonomi kreator juga perlu diikuti dengan pembentukan instrumen yang menjamin keberlanjutan kesejahteraan para pencipta. Salah satu usulan yang mengemuka ialah pembentukan Dana Abadi Royalti.

Menurut dia, dana tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas bagi pencipta, pelaku pertunjukan, dan pemegang hak terkait, terutama ketika pendapatan royalti bersifat fluktuatif dan tidak merata.

Melly mengatakan pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan berbasis data penggunaan karya serta diawasi secara independen dengan melibatkan perwakilan pencipta dan pelaku industri kreatif.

"Dana Abadi Royalti tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan ekosistem kreatif nasional," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang Hak Cipta berisiko menekan daya saing industri kreatif dan memperlambat inovasi digital apabila tidak dirumuskan secara hati-hati, di tengah potensi lonjakan biaya kepatuhan dan ketidakpastian hukum.

Sejumlah kalangan menilai perubahan regulasi tersebut dapat menambah beban pelaku usaha, terutama di era ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas dalam pemanfaatan konten.

Akademisi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari menilai penguatan perlindungan hak pencipta perlu diapresiasi. Namun, implementasi aturan yang terlalu ketat justru berisiko menghambat inovasi.

Menurutnya, pengaturan baru terkait lisensi, penggunaan konten, dan royalti dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi UMKM, startup, dan kreator independen yang memiliki keterbatasan sumber daya.

"Hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya, sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat," ujar Devi dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, kewajiban administratif tambahan berisiko menjadi hambatan masuk pasar sekaligus mempersempit ruang ekspansi usaha.

Di sisi lain, ketidakjelasan pengaturan hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan dinilai dapat memicu ketidakpastian hukum. Kondisi ini berisiko membuat investor dan perusahaan teknologi menahan ekspansi hingga terdapat kejelasan regulasi.

Devi juga mengingatkan pembatasan prinsip penggunaan wajar atau fair use dapat meningkatkan biaya produksi konten dan pengembangan produk digital.

"Apabila ruang penggunaan yang wajar atau fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan," katanya.

Dampak lanjutan diperkirakan menjalar ke sektor pendidikan dan riset. Akses terhadap materi berhak cipta yang lebih mahal berpotensi meningkatkan biaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperlambat transfer pengetahuan.

Selain itu, regulasi yang lebih ketat berisiko mendorong konsentrasi pasar pada perusahaan besar yang lebih mampu memenuhi ketentuan. Sementara itu, pelaku usaha kecil berpotensi semakin terpinggirkan.

Sementara itu, kalangan legislatif menilai revisi UU Hak Cipta justru diperlukan untuk menjawab tantangan baru di ruang digital.

Anggota DPR RI Once Mekel menyampaikan bahwa perubahan regulasi harus menjadi prioritas pemerintah, terutama terkait distribusi dan pemanfaatan karya. “Subjek utama pemegang hak cipta tetaplah manusia sebagai pencipta karya. Negara harus memastikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi para kreator,” ujar Once beberapa waktu lalu.

Senada, anggota DPR RI Melly Goeslaw menilai revisi UU Hak Cipta dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan.

Dia menambahkan, RUU tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang memuat sejumlah substansi baru, termasuk penyempurnaan definisi ciptaan dan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kreatif.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada pertengahan Maret 2026.

Sejumlah fraksi menilai revisi regulasi hak cipta merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan ekosistem industri kreatif yang semakin kompleks.

Dengan persetujuan mayoritas fraksi, RUU Perubahan UU Hak Cipta selanjutnya akan masuk tahap pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di DPR.

Pembahasan tersebut diperkirakan akan menyoroti sejumlah isu strategis. Mulai dari perlindungan kreator di era digital, pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial, reformasi sistem royalti, hingga perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di tengah arus digitalisasi global.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membahas Indonesian Proposal dalam pertemuan bilateral dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di sela Annual Meeting International Trademark Association (INTA) 2026 di ExCeL London. Pertemuan ini membahas penguatan pelindungan hak ekonomi kreator di tengah perkembangan ekosistem digital global.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, Elements Paper yang diajukan Indonesia telah diakui sebagai dokumen sesi formal dalam World Intellectual Property Organization Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48. Pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mendorong isu pelindungan hak cipta di tingkat internasional.

Hermansyah mengatakan, dukungan dan pengalaman Inggris penting untuk memperkuat substansi Indonesian Proposal, terutama dalam menghadapi praktik eksploitasi karya di platform digital. “Pandangan dan pengalaman Inggris sangat berharga bagi kami, khususnya dalam memperkuat Indonesian Proposal agar mampu menjawab tantangan eksploitasi karya di ekosistem digital modern,” kata Hermansyah di ExCeL, London pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menambahkan, Indonesia juga sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih responsif terhadap disrupsi digital. Revisi tersebut mencakup penguatan tanggung jawab perantara digital serta pembenahan tata kelola royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan tantangan pelindungan hak cipta saat ini berkaitan dengan pemanfaatan algoritma dan arus data lintas negara yang memengaruhi distribusi nilai ekonomi karya kreatif. Menurutnya, koordinasi internasional diperlukan untuk memastikan sistem remunerasi berjalan adil dan transparan. “Tujuan proposal Indonesia adalah memperkuat pemenuhan hak-hak yang telah diakui tanpa mengubah hukum substantif, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong remunerasi yang adil melalui transparansi algoritmik,” kata Andry.

Dalam pertemuan tersebut, UK IPO menyampaikan respons positif terhadap Indonesian Proposal dan membuka peluang kerja sama lanjutan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Pembahasan internal masih akan dilakukan oleh pihak Inggris seiring perubahan kepengurusan di lembaga tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan UK IPO di kawasan ASEAN untuk merumuskan kerja sama teknis yang lebih konkret. Pertemuan dengan tim Copyright UK IPO juga dijadwalkan guna membahas lebih lanjut pengembangan Indonesian Proposal serta progres revisi RUU Hak Cipta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbarui regulasi yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan ekosistem industri kreatif. Isu kecerdasan artifisial (AI) serta pembenahan tata kelola royalti menjadi fokus utama pembahasan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik RUU Hak Cipta yang digelar secara daring melalui Zoom, Senin (4/5/2026).

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk menjawab perubahan lanskap kreatif yang semakin terdigitalisasi. “Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial dan platform digital, telah menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kerangka hukum yang adaptif, antisipatif, dan berkeadilan,” kata Hermansyah dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026),

Ia menjelaskan RUU Hak Cipta memuat sejumlah perubahan mendasar, antara lain pengakuan karya berbasis AI dengan syarat adanya kontribusi intelektual manusia, penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, serta pengaturan hak jurnalistik, kebebasan panorama, dan penggunaan sekunder karya literasi. Pemerintah menilai perubahan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan pencipta dan akses publik terhadap karya.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menambahkan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar sistem royalti berjalan transparan dan akuntabel. Ia mengatakan distribusi royalti diharapkan lebih tepat sasaran melalui peningkatan fungsi pengawasan serta tata kelola lembaga manajemen kolektif.

"Melalui penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola, diharapkan distribusi royalti dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna,” kata Agung.

Dalam pandangan akademik, Ahmad M Ramli menilai AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan subjek hukum pencipta. Ia menegaskan pelindungan hak cipta tetap bergantung pada kontribusi kreatif manusia, termasuk proses kurasi, penyuntingan, dan pengambilan keputusan kreatif.

"Penggunaan AI dalam penciptaan karya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya intervensi manusia yang signifikan,” kata Ramli.

Komisioner LMKN Hak Terkait Marcell Siahaan menilai rekonstruksi lembaga royalti perlu disertai penguatan pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang cepat dan mengikat. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem nasional agar tata kelola royalti tidak terfragmentasi.

"Tanpa sistem nasional tunggal yang terintegrasi dan dapat diaudit, tata kelola royalti akan tetap terfragmentasi dan berpotensi merugikan pencipta,” kata Marcell.

Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia Untuk Profesi Musisi Candra Darusman menyoroti kebutuhan transformasi kelembagaan menuju konsep LMKN 2.0 yang berbasis integrasi data nasional. Ia menjelaskan sistem tersebut mencakup konsolidasi lembaga manajemen kolektif, penerapan standar metadata global, serta pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan blockchain guna meningkatkan akurasi distribusi royalti.

"Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat distribusi royalti, dan memastikan pencipta memperoleh haknya secara optimal,” kata Candra.

Melalui uji publik ini, pemerintah menegaskan pelindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penguatan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA— Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pembayaran royalti musik musik dalam pertunjukan komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara telah memberikan kejelasan bagi industri hiburan.

Namun demikian, bagi pemilik restoran, kafe, dan pelaku usaha lainnya seperti ritel, masih ada pertanyaan penting masih menggantung. Misalnya, bagaimana aturan pemutaran musik di ruang komersial sehari-hari.

Revisi UU Hak Cipta, termasuk mengenai pemutaran musik di tempat usaha seperti restoran, kafe, dan ritel lainnya masih belum kunjung selesai. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha masih berada di area abu-abu.

Padahal, di periode akhir tahun, pemutaran musik berperan penting dalam membangun atmosfer yang selaras dengan dekorasi dan promosi musiman untuk menciptakan suasana hangat, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung pengalaman pelanggan di tengah lonjakan kunjungan.

“Musik di ruang komersil bukan sekadar pengiring atau pelengkap saja. Jika dimaksimalkan kehadirannya, musik bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan. Namun ketika ada ketidakpastian soal aturan royalti, banyak pelaku usaha akhirnya berada di posisi serba salah,” ujar Jerry Chen, CEO dari USEA Global.

USEA Global merupakan penyedia solusi in-store music dan audio branding untuk ruang komersial, termasuk layanan kurasi musik, legal compliance, hingga manajemen pemutaran musik lintas cabang. Di Indonesia. USEA Global menyediakan layanannya bagi 100 lebih pusat belanja, restoran, minimarket, serta toko ritel lainnya.

Menurut Jerry, kekhawatiran pebisnis akan memutar musik semakin terasa menjelang musim liburan, ketika musik justru menjadi elemen penting untuk mendukung momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Tanpa pengelolaan yang jelas dan aman, penggunaan musik di ruang komersial berisiko tidak konsisten dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hak cipta.

Untuk membantu pelaku usaha tetap dapat memanfaatkan musik secara legal dan terkelola, USEA Global menggratiskan platformnya selama satu bulan bagi pelaku usaha berbagai sektor di Indonesia, termasuk F&B, hospitality, dan ritel. Dengan ini, pemilik bisnis dapat mengakses lebih dari 300.000 musik berlisensi dari berbagai genre, tanpa perlu lagi khawatir mengenai pembayaran royalti.

Selain aspek legalitas, layanan USEA juga memungkinkan pelaku usaha mengelola pemutaran musik secara terpusat, terutama untuk bisnis dengan banyak cabang. Hal ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan selaras dengan karakter brand, khususnya di periode sibuk seperti musim liburan.

Dengan pengelolaan musik yang tepat, pebisnis dapat menghadirkan suasana liburan tanpa dibayangi ketidakpastian soal penggunaan musik, sekaligus mendukung pencapaian tujuan bisnis mereka, baik itu memperpanjang waktu kunjungan hingga meningkatkan potensi transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Revisi Undang-undang Hak Cipta diproyeksi akan mengakhiri polemik penggunaan lagu secara komersial.

Perubahan aturan ini diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan royalti yang selama ini menimbulkan polemik di kalangan musisi dan pelaku industri musik dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Adapun, berdasarkan ketentuan hak cipta, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan lagu secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN.

Pembentukan LMKN oleh pemerintah sebagai badan resmi yang mengelola lisensi musik dan penarikan royalti secara terpusat bertujuan untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan.

Lisensi musik adalah izin resmi untuk menggunakan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta, yang diberikan oleh pemegang hak cipta (pencipta, komposer, penerbit musik, atau label) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan karya baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial.

Untuk mempermudah pelaku usaha, LMKN telah menyediakan sistem lisensi online yang memungkinkan proses pengurusan izin musik dilakukan secara cepat dan transparan.

Sektor yang Wajib Memiliki Lisensi Musik

LMKN menetapkan bahwa setiap pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial harus memiliki lisensi. Berikut daftarnya:

1. Hotel dan fasilitas penginapan
2. Restoran, kafe, bar, pub, dan klub malam
3. Pusat perbelanjaan (mal, ritel, toko)
4. Transportasi umum (pesawat, bus, kereta api, kapal laut)
5. Bioskop dan pusat hiburan
6. Lembaga penyiaran televisi
7. Lembaga penyiaran radio
8. Pusat rekreasi
9. Usaha karaoke
10. Perkantoran, bank
11. nada tunggu telepon perusahaan

Cara Mengurus Lisensi Musik Secara Online

LMKN menyediakan platform digital untuk memproses lisensi dengan mudah. Berikut alurnya:

1. Registrasi di portal lisensi LMKN

Pelaku usaha mendaftar melalui situs resmi LMKN (lmkn.id) dan memilih jenis lisensi yang sesuai, seperti Live Event untuk konser atau Public Performance untuk penggunaan di tempat usaha.

2. Mengisi data usaha dan penggunaan musik

Formulir mencakup identitas usaha, jenis kegiatan, lokasi, dan daftar lagu/musik yang digunakan.

3. Verifikasi data oleh LMKN

Tim LMKN akan memeriksa kesesuaian data dan menentukan kategori tarif yang berlaku.

4. Pembayaran royalti

Setelah disetujui, pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tarif resmi yang ditetapkan LMKN.

5. Menerima sertifikat lisensi

Setelah pembayaran diverifikasi, LMKN menerbitkan sertifikat resmi sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah berlisensi dan sah memutar musik secara publik.

LMKN juga memperkenalkan sistem digital terintegrasi bernama INSPIRATION (Integrated System for Royalty Information and Licensing Application Nation), yang berfungsi sebagai gerbang tunggal untuk pengajuan lisensi musik secara nasional.

Syarat Mengurus Lisensi Musik

Dilansir dari laman LMKN, berikut ini beberapa syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mengurus lisensi musik antara lain:

1. Data identitas usaha (nama, alamat, bidang usaha, kapasitas tempat, dan NIB bila ada).
2. Data penggunaan musik (jenis lagu, format pemutaran, durasi, serta media yang digunakan).
3. Pembayaran royalti sesuai kategori tarif yang telah diatur LMKN dan disahkan oleh pemerintah.
4. Bukti verifikasi dari LMKN bahwa data dan dokumen telah valid.

Berdasarkan catatan Bisnis, LMKN menyediakan skema keringanan tarif royalti bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Tujuannya adalah untuk mendukung pelaku UMK tetap patuh hukum tanpa terbebani biaya besar.