Pekalongan, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, sepakat menandatangani kerja sama dengan investor Malaysia, Elenergy Capital Sdn Bhd dalam bidang investasi dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jateng, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama dalam upaya mengatasi darurat sampah tersebut.

"Alhamdulillah, investor dari Malaysia serius berinvestasi. Sekarang, tinggal komitmen bersama empat daerah untuk menentukan lahan yang tepat dan menindaklanjuti kerja sama ini," katanya.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan langkah strategis pemkot untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Proyek pengolahan sampah menjadi energi ini, kata dia, akan melibatkan empat daerah yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.

"Empat daerah ini akan bersinergi dalam penyediaan lahan serta pengelolaan fasilitas," katanya.

Afzan menegaskan bahwa isu sampah kini menjadi persoalan mendesak terutama untuk di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.

"Kalau wilayah kabupaten mungkin masih luas. Akan tetapi, untuk di wilayah kami sudah terasa sekali dampaknya sehingga dengan adanya teknologi waste to energy ini semoga masalah sampah bisa teratasi sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat," katanya.

Ia mengatakan rencananya lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi ini ditempatkan di wilayah Kabupaten Batang atau Kabupaten Pekalongan karena kebutuhan lahan mencapai sekitar 10 hektare.

"Kami berharap proyek ini menjadi model kerja sama regional lintas daerah dalam mengelola sampah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan tradisional berbasis stimulus luas, tetapi harus memastikan setiap insentif fiskal memiliki dampak ekonomi yang terukur dan berpihak pada penciptaan nilai tambah nasional

Jakarta (ANTARA) - Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menandai babak baru dalam tata kelola fiskal Indonesia yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.

Di tengah upaya menjaga stabilitas makro ekonomi dan mempercepat pertumbuhan nasional, pemerintah memperkuat pondasi reformasi di sektor perpajakan.

Salah satu langkah paling strategis adalah penerapan reformasi belanja perpajakan (tax expenditure) untuk menjadikan kebijakan yang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat pemberian insentif investasi, melainkan sebagai instrumen pengelolaan fiskal berbasis evaluasi, efektivitas, dan hasil ekonomi.

Pendekatan baru ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Perubahan arah kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dunia kini menghadapi tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi, perang dagang, serta transisi menuju ekonomi hijau yang menuntut investasi besar.

Banyak negara mulai dari Amerika Serikat hingga Uni Eropa tengah meninjau ulang insentif fiskal mereka untuk menutup defisit dan menjaga keberlanjutan anggaran.

Dalam konteks tersebut, Indonesia tak bisa tinggal diam. Sebagai negara dengan rasio pajak sekitar 10,1 persen dari PDB, Indonesia masih memiliki ruang terbatas untuk menanggung beban insentif yang tidak efisien.

Karena itu, reformasi belanja perpajakan dengan prinsip sunset clause menjadi penting agar setiap bentuk keringanan pajak dapat dievaluasi secara berkala dan tidak berubah menjadi “kebocoran fiskal” permanen yang justru melemahkan kapasitas pembangunan nasional.

Di sisi domestik, tekanan pembiayaan publik semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan untuk mendanai program prioritas nasional, seperti pangan, pendidikan, dan pertahanan.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga defisit agar tetap terkendali di bawah ambang batas 3 persen PDB. Tantangan ini menuntut disiplin fiskal yang lebih ketat, di mana setiap rupiah belanja, termasuk yang dikeluarkan dalam bentuk insentif pajak, harus mampu menghasilkan nilai ekonomi yang terukur.

Menurut Laporan Belanja Perpajakan 2023 dari Kementerian Keuangan, nilai belanja perpajakan Indonesia mencapai Rp362,5 triliun atau 1,73 persen dari PDB. Angka ini mencerminkan potensi penerimaan pajak yang dilepaskan oleh negara untuk mendukung kegiatan ekonomi, namun jika tidak diawasi secara tepat, dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan publik dan investasi produktif.

Karena itulah, penerapan sunset clause bukan hanya kebijakan administratif, tetapi sebuah langkah strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal nasional. Dengan mekanisme ini, setiap insentif pajak akan memiliki masa berlaku dan dievaluasi berdasarkan data empiris apakah benar mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda reformasi struktural yang lebih luas: memperbaiki basis perpajakan, menutup celah kebocoran, dan memastikan bahwa insentif fiskal menjadi alat pembangunan yang tepat sasaran.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian dan tekanan domestik terhadap keadilan sosial, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada ketahanan fiskal jangka panjang yang akan menopang visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Efektifitas belanja perpajakan

Menurut Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, total nilai belanja perpajakan Indonesia mencapai Rp362,5 triliun atau sekitar 1,73 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang dilepaskan melalui berbagai kebijakan insentif dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi.

Komposisinya cukup beragam mulai dari pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan yang melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, hingga pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan bagi sektor industri padat modal dan strategis seperti manufaktur, energi terbarukan, serta insentif riset dan pengembangan teknologi (R&D tax incentive) yang diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi.

Namun di balik besarnya nilai tersebut, evaluasi dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa distribusi manfaat belanja perpajakan masih belum merata. Lebih dari 60 persen nilai insentif dinikmati oleh korporasi besar yang memiliki kapasitas administrasi dan investasi tinggi, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal belum sepenuhnya mendapat manfaat yang sepadan.

Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Ketimpangan efektivitas inilah yang mendorong pemerintah memperkuat mekanisme evaluasi berbasis kinerja, agar belanja perpajakan tidak hanya besar secara nominal tetapi juga memiliki daya ungkit sosial-ekonomi yang lebih luas.

Penerapan sunset clause menjadi instrumen kunci dalam memastikan efektivitas tersebut. Setiap fasilitas pajak kini ditetapkan memiliki batas waktu dan target terukur yang akan dievaluasi secara periodik untuk menilai relevansi serta dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa insentif fiskal benar-benar berfungsi sebagai katalis bagi transformasi ekonomi, bukan sekadar “subsidi terselubung” yang memperpanjang ketergantungan dunia usaha terhadap keringanan pajak.

Pendekatan ini juga memperkuat prinsip value for money dalam kebijakan fiskal bahwa setiap rupiah yang dilepaskan negara harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata.

Selain itu, langkah reformasi ini sejalan dengan praktik global yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif pajak. Negara-negara seperti Korea Selatan, Kanada, dan Australia telah lama menerapkan evaluasi berkala terhadap kebijakan belanja perpajakan mereka untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sepadan dengan potensi penerimaan yang hilang.

Dengan mengikuti arah kebijakan tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat kepercayaan investor dan lembaga internasional terhadap tata kelola fiskalnya, tetapi juga membangun sistem insentif yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan ekonomi global, dan berpihak pada produktivitas nasional.

Memperkuat rasio pajak nasional

Reformasi belanja perpajakan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem fiskal yang transparan, efisien, dan berbasis kinerja.

Dengan diterapkannya mekanisme evaluasi periodik melalui sunset clause, pemerintah tidak hanya berupaya mengefisienkan penggunaan anggaran negara, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan insentif pajak.

Kebijakan ini menandai perubahan paradigma: dari pendekatan yang selama ini menitikberatkan pada stimulus jangka pendek, menuju sistem insentif fiskal yang adaptif, terukur, dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Reformasi ini juga sejalan dengan prinsip good fiscal governance yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama kebijakan fiskal.

Penerapan sunset clause kini tengah diuji di sejumlah sektor strategis, termasuk manufaktur, ekspor, dan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja besar.

Melalui mekanisme evaluasi tersebut, pemerintah dapat meninjau efektivitas insentif yang telah berjalan apakah benar-benar meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, atau sekadar memperpanjang keuntungan korporasi besar.

Jika tidak memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan, fasilitas pajak tersebut dapat dihentikan atau diarahkan ulang ke sektor yang memiliki multiplier effect lebih tinggi, seperti industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, ekonomi digital, dan energi terbarukan.

Pendekatan berbasis data ini juga membuka ruang bagi inovasi kebijakan baru, seperti insentif hijau (green tax incentive) dan insentif untuk digitalisasi industri, yang lebih relevan dengan arah transformasi ekonomi global menuju ekonomi rendah karbon dan berbasis teknologi.

Langkah ini juga menjadi bagian integral dari strategi memperkuat rasio pajak nasional (tax ratio), yang menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 10,1 persen terhadap PDB yang masih jauh di bawah rata-rata negara-negara G20 yang berkisar 15 hingga 18 persen, dan bahkan lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN seperti Thailand (16 persen) dan Malaysia (14 persen).

Dengan memperkuat kebijakan belanja perpajakan berbasis evaluasi, pemerintah berupaya memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif. Pendekatan ini diyakini lebih berkelanjutan karena berfokus pada peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan sistem administrasi pajak melalui Coretax Administration System, serta optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor yang sebelumnya kurang tergarap akibat distorsi insentif.

Selain memperluas basis pajak, reformasi ini juga berpotensi memulihkan potensi penerimaan negara yang selama ini “hilang” karena pemberian insentif yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Pajak potensi kehilangan penerimaan akibat ketidakefisienan belanja perpajakan mencapai sekitar 0,4–0,5 persen dari PDB per tahun, atau setara dengan lebih dari Rp100 triliun.

Jika potensi tersebut dapat dikendalikan melalui sistem evaluasi berbasis sunset clause, maka rasio pajak Indonesia dapat meningkat secara bertahap menuju target jangka menengah 12 persen terhadap PDB pada 2027, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Dengan demikian, reformasi belanja perpajakan tidak hanya menjadi instrumen pengendalian fiskal, tetapi juga fondasi bagi kemandirian pembiayaan pembangunan nasional

Mewujudkan kokohnya fondasi fiskal

Memasuki tahun kedua pemerintahan, reformasi belanja perpajakan menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.

Setelah tahun pertama ditandai dengan stabilitas makro dan penguatan pondasi kebijakan, kini tantangannya bergeser pada bagaimana menjadikan kebijakan fiskal lebih produktif dan inklusif.

Pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan tradisional berbasis stimulus luas, tetapi harus memastikan setiap insentif fiskal memiliki dampak ekonomi yang terukur dan berpihak pada penciptaan nilai tambah nasional.

Dalam konteks ini, kebijakan sunset clause hadir bukan sekadar alat pengawasan, tetapi sebagai wujud tanggung jawab fiskal untuk memastikan setiap rupiah belanja perpajakan bekerja efektif bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.

Langkah-langkah akselerasi menuju keseimbangan fiskal dilakukan melalui kombinasi strategi yang cermat: memperkuat penerimaan melalui perluasan basis pajak, meningkatkan efisiensi belanja publik, serta memperbaiki tata kelola subsidi dan insentif.

Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak dari sekitar 10,1 persen terhadap PDB pada 2025 menjadi 12 persen pada 2027, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Target ini tidak akan dicapai melalui kenaikan tarif, melainkan lewat digitalisasi sistem perpajakan seperti Coretax Administration System, integrasi data lintas lembaga, dan peningkatan kepatuhan sukarela.

Upaya ini juga diiringi dengan penguatan kualitas belanja negara agar setiap rupiah APBN menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar sejalan dengan prinsip value for money yang kini menjadi roh baru pengelolaan fiskal Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan menjadi pilar utama visi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berfokus pada tiga prioritas transformasi: hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat industri manufaktur nasional, transisi energi hijau untuk menciptakan ketahanan energi jangka panjang, serta pengembangan ekonomi digital berbasis inovasi teknologi.

Menurut data Bappenas (2025), sektor industri pengolahan diproyeksikan tumbuh 6,2 persen per tahun, sementara sektor energi baru terbarukan dan digital ekonomi berpotensi menambah kontribusi hingga US$100 miliar terhadap PDB nasional pada 2030.

Sinergi lintas sektor — antara kebijakan fiskal, investasi, dan inovasi teknologi akan menentukan seberapa cepat Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi ekonomi berpendapatan tinggi.

Reformasi belanja perpajakan yang berbasis evaluasi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi jangka panjang ini.

Dengan kebijakan fiskal yang semakin efisien dan akuntabel, Indonesia sedang membangun fondasi kemandirian ekonomi yang lebih kuat: di mana penerimaan negara tumbuh tanpa menambah beban rakyat, dan insentif diarahkan untuk memperkuat daya saing sekaligus memperluas kesejahteraan.

Tahun-tahun mendatang akan menjadi momentum krusial bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pemerataan dan keberlanjutan.

Bila konsistensi kebijakan fiskal ini dijaga, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar wacana, tetapi menjadi realitas ekonomi yang berdiri di atas fondasi kemandirian fiskal dan keadilan sosial yang kokoh.

*) Dr M Lucky Akbar SSos MSi adalahKepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi - Ditjen Pajak Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji untuk menghadirkan akses listrik untuk seluruh warga Jabar di tahun 2026 mendatang, yang disebutnya demi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen.

Dedi Mulyadi menjanjikan pihaknya akan menggunakan listrik tenaga surya untuk menghadirkan akses listrik di daerah-daerah terpencil dan sulit diakses. Langkah itu diambil agar pembangunan akses listrik tidak merusak ekosistem lingkungan.

"Yang tidak memiliki listrik itu, rumah-rumah, dan beberapa daerah di tengah hutan. Kita sudah rencanakan dengan listrik tenaga surya," kata Dedi di Bandung, Selasa.

Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, masih ada 450 ribu rumah yang belum tersambung listrik.

"Saya targetkan tahun depan. Tadinya mau tahun ini listrik selesai. Karena dulu pelaporan dari Dinas SDM itu kekurangannya 150.000 satuan sambungan. Ternyata kan 450.000 sekarang nambah lagi. Jadi ya harus tahun depan," katanya.

Selain menghadirkan akses listrik yang merata, Dedi juga mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar akan mengatasi desa-desa yang belum memiliki akses komunikasi (blank spot) tahun 2026.

Dan saat ini, Pemda Jabar masih melakukan inventarisasi desa yang belum memiliki akses komunikasi. Dengan inventarisasi yang baik, intervensi akan efektif dan efisiensi.

"Saya targetkan juga tahun depan terkoneksi internet. Ini yang kita menjadi target, belanja pembangunannya harus buat kepentingan masyarakat," tutur Dedi.

Janji ini, diungkapkan Dedi, menyikapi temuan Kementerian Koperasi yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang menjabarkan ada sejumlah kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah desa Jawa Barat.

Menurut Ferry, salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih banyak desa yang belum teraliri listrik dengan jumlah ribuan.

"Kami menemukan beberapa masalah karena ada ribuan lebih desa masih belum ada listriknya," ungkap Ferry saat Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Senin (20/10).

Begitu pun jaringan internet sehingga hal tersebut berdampak pada pendataan KMP oleh pengurus koperasi.

"Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet, yang belum terdukung secara maksimal dengan data-data akurat," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan Indonesia sangat terbuka dengan potensi kerja sama, investasi, hingga dan peluang pasar baru di negara Rusia.

“Karena (Rusia) ini adalah pasar nontradisional, saya kira sangat terbuka luas (potensi kerja sama dan investasi). Nilainya mungkin akan terus kita kembangkan (dengan detil lebih lanjut),” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Salah satu upaya untuk mendorong Rusia sebagai negara mitra dan pasar bagi perindustrian Indonesia, adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai negara mitra (partner country) INNOPROM, pameran industri kelas dunia yang telah menjadi platform penting bagi inovasi, kerja sama, dan investasi industri di Rusia pada tahun 2026.

Adapun INNOPROM 2026 yang bakal diselenggarakan di Ekaterinburg, Rusia, pada 6-9 Juli 2026, menjadi wadah bagi negara-negara partisipan untuk membahas perindustrian dengan berbagai bidang kerja sama.

“Tentu kita hadir di sana tidak hanya untuk kemudian hadir di pameran, tetapi juga punya target-target ekonomi yang luas, perdagangan, industri dan tentu investasi,” ujar Tri.

“Ada waktu persiapan yang cukup untuk kita membangun networking atau jejaring kerja antara para pebisnis dan juga pemerintah, sehingga nanti timbul kerja sama-kerja sama,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dibagikan Kemenperin, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2024 mencapai sekitar 3,98 miliar dolar AS.

Sementara, total investasi Rusia di Indonesia mencapai sekitar 262,8 juta dolar AS, dengan potensi yang kuat untuk ekspansi lebih lanjut terutama di bidang pangan dan pertanian, farmasi dan peralatan medis, galangan kapal, krisotil, pupuk, dan industri metalurgi.

Untuk meningkatkan akses pasar, Indonesia telah menetapkan atau sedang merundingkan sejumlah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan mitra-mitra utama, termasuk ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendukung komitmen untuk menyelesaikan negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (IEAEU-FTA) sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian kedua belah pihak negara.

Tonggak penting lain dalam diplomasi ekonomi Indonesia adalah keanggotaan di BRICS, yang dinilai memberikan peluang baru untuk memperkuat kerja sama industri dan teknologi, mendiversifikasi perdagangan, dan memperluas hubungan investasi dengan negara-negara anggota lainnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan bahwa hubungan perdagangan kedua negara telah menembus 5 miliar dolar AS atau setara Rp82,9 triliun.

Al Dhaheri, seusai berdialog dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, menyebut angka tersebut terakumulasi sejak 2021.

"Jika kita melihat hubungan dagang antara PEA dan Indonesia, pada tahun 2021 nilainya sekitar 1,9 miliar dolar AS. Kini, per hari ini, nilainya telah meningkat menjadi sedikit di atas 5 miliar dolar AS," katanya.

Menurutnya, hubungan bilateral PEA-RI saat ini terus menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya di sektor energi dan investasi.

Salah satu bentuk kerja sama yang cukup kuat adalah kehadiran Mubadala Energy, perusahaan energi asal UEA, yang kini beroperasi di perairan Laut Andaman, Provinsi Aceh.

Perusahaan itu berhasil menemukan cadangan gas alam berskala besar, sebagai yang terbesar di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

“Ini merupakan kisah sukses bagi Mubadala Energy,” ujarnya.

Dubes PEA menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperluas peluang kemitraan di berbagai sektor yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Selain memperkuat kerja sama ekonomi, PEA juga berkomitmen untuk mendorong investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tanah air.

"Kami akan terus mencari bidang kerja sama yang dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto berdialog secara tertutup sekitar 2,5 jam bersama Dubes PEA dan para pengusaha dari EDGE Group, perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan pertahanan PEA.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal Advanced Technology Research Council juga Ketua Dewan Direksi EDGE Group Faisal Al Bannai dan Presiden Dukungan Perdagangan dan Misi Edge Group Omar Al Zaabi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

ANTAM berharap masyarakat dapat kembali memperoleh akses yang lebih mudah terhadap produk emas Logam Mulia dengan cara yang aman, transparan, dan nyaman.

Luwu Timur, Sulawesi Selatan (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menyatakan memperkuat mekanisme beli kembali (buyback) dari masyarakat dan menjalin kolaborasi dengan perusahaan tambang untuk mengatasi ketersediaan Logam Mulia ANTAM yang relatif terbatas di pasaran.

“Melalui langkah-langkah ini, ANTAM berharap masyarakat dapat kembali memperoleh akses yang lebih mudah terhadap produk emas Logam Mulia dengan cara yang aman, transparan, dan nyaman,” ujar Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi dihubungi dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa.

Dia menyampaikan, salah satu penyebab stok Logam Mulia ANTAM relatif terbatas di pasaran, yaitu karena sedang adanya penyesuaian yang dilakukan perusahaan dalam rangka penyempurnaan tata kelola sourcing untuk memastikan kelancaran administrasi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.

“Sebagai bagian dari strategi tersebut, ANTAM terus memperkuat mekanisme buyback bagi masyarakat yang ingin menjual emasnya untuk kebutuhan lain. Di sisi hulu, ANTAM juga secara aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang emas dalam negeri untuk menjual hasil produksinya ke ANTAM,” katanya lagi.

Menurut dia, saat ini sudah semakin banyak perusahaan tambang emas yang memilih menjual ke ANTAM dibanding mengekspor, karena kerja sama dengan perusahaan milik negara itu memberikan nilai tambah bagi ketahanan ekonomi nasional, serta mendukung ketersediaan emas di dalam negeri.

Adapun pada hari ini, Selasa, harga Logam Mulia ANTAM melonjak Rp72.000 dari semula Rp2.415.000 menjadi Rp2.487.000 per gram.

Sebelumnya, pihaknya berharap kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk komoditas emas diatur secara adil, agar penambang maupun pengolah dapat memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

“Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” ujar Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto dalam keterangannya yang diterima di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu (18/10).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan terkait DMO emas. Rencana pengembangan regulasi tersebut juga telah mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan ANTAM pada akhir September lalu.

ANTAM, yang merupakan anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, mengalami kekurangan pasokan emas karena meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan akibat longsornya tambang emas PT Freeport, yang menjadi salah satu pemasok emas dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pertanian ini ekspornya meningkat tajam 38,25 persen. Artinya, ini mengindikasikan bahwa swasembada pangan ada.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut ekspor pertanian Indonesia meningkat 38,25 persen pada periode Januari-Agustus 2025, tercatat 4,57 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor pertanian mencatatkan nilai sebesar 3,30 miliar dolar AS. Menurut Budi, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mengalami swasembada pangan.

"Pertanian ini ekspornya meningkat tajam 38,25 persen. Artinya, ini mengindikasikan bahwa swasembada pangan ada. Karena kita tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, tapi ekspor kita cukup bagus," ujar Budi, di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada periode Januari-Agustus 2025, ekspor kakao dan olahan kakao tercatat sebesar 2,52 miliar dolar AS; binatang hidup 6,15 juta dolar AS; kopi, teh, mate, dan rempah-rempah 2,22 miliar dolar AS; olahan dari daging, olahan dari ikan, olahan dari krustasea, moluska atau invertebrata air, atau dari serangga 993,36 juta dolar AS.

Selanjutnya, ikan dan krustasea, moluska serta invertebrata air lainnya 2,67 miliar dolar AS; bermacam-macam olahan yang dapat dimakan 1,25 miliar dolar AS; nabati 23,02 miliar dolar AS; serta buah dan buah tempurung yang dapat dimakan, kulit dari buah jeruk atau melon 954 juta dolar AS.

Pada Januari-Agustus 2025, pertumbuhan ekspor Indonesia mencapai 7,7 persen. Pertumbuhan ekspor ini sejalan dengan neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak 2020.

Surplus perdagangan meningkat 53,3 persen, dari 19 miliar dolar AS pada Januari-Agustus 2024, menjadi 29 miliar dolar AS pada periode yang sama di tahun ini.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor, pemerintah telah melakukan berbagai perjanjian datang. Saat ini Indonesia telah melakukan 24 perjanjian dagang, yang terdiri dari Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan 30 negara.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Saya pikir Insya Allah dan saya yakin bank-bank juga setuju Insya Allah 2026 kita akan targetkan di 62 persen untuk KUR sektor produksi.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi mampu menembus angka 62 persen untuk tahun depan.

“Saya pikir Insya Allah dan saya yakin bank-bank juga setuju Insya Allah 2026 kita akan targetkan di 62 persen untuk KUR sektor produksi,” katanya dalam Akad Massal KUR, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Maman mengaku optimistis terhadap target itu seiring dengan penyaluran KUR sektor produksi untuk tahun 2025 telah mampu mencetak sejarah yakni mencapai Rp32,5 triliun atau 60,5 persen melampaui target sebesar 60 persen.

Secara rinci, penyaluran KUR sektor produksi pada 2020 sebesar 57,04 persen, sebesar 55,18 persen pada 2021, 56,42 persen pada 2022, sebesar 56,15 persen pada 2023, sebesar 57,82 persen pada 2025, dan tertinggi sebesar 60,5 persen pada 2025.

Menurut Maman, hal itu menunjukkan manajemen usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin baik dan produktif hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas.

Ia pun mengapresiasi seluruh bank penyalur, pemerintah provinsi, dan seluruh jajaran yang telah mendorong pencapaian KUR sektor produksi tahun ini.

Sementara itu secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun dengan target debitur 2,24 juta debitur baru dan 1,7 juta debitur graduasi pada 2025.

Dari angka itu, KUR telah tersalur Rp218 triliun per 20 Oktober 2025 dengan jumlah debitur graduasi penerima 1,08 juta dan debitur baru 1,05 juta.

Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

Penyaluran KUR itu meliputi Rp366,5 miliar bagi 36.857 debitur super mikro, Rp149,7 triliun bagi 3,39 juta debitur mikro, Rp68,4 triliun bagi 278.716 debitur kecil, Rp42,7 miliar bagi 24 debitur khusus, serta Rp60,08 miliar bagi 2.011 debitur Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan BRIN, KUR berdampak pada beberapa aspek seperti penyerapan tenaga kerja rata-rata dua sampai tiga orang serta mendorong kesetaraan ekonomi yaitu 51,34 persen penerima adalah perempuan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kalau memang bisa, kita akan sampaikan pada Menteri Keuangan, dan tentunya juga akan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor siap mengkaji usulan cukai rokok dapat melingkupi (cover) asuransi untuk pekerja perusahaan rokok.

"Memang selama ini pekerja perusahaan rokok hanya mendapatkan asuransi dari potongan yang disiapkan oleh perusahaan. Tadi ada usulan dari forum diskusi publik soal bagaimana kalau cukai rokok itu bisa melingkupi asuransi buat pekerja, nanti kita coba pelajari regulasinya apakah bisa," ujar Afriansyah Noor atau disapa Ferry dalam forum diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, usulan tersebut juga nantinya perlu dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Kalau memang bisa, kita akan sampaikan pada Menteri Keuangan, dan tentunya juga akan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Ferry mengapresiasi usulan tersebut karena hal itu tidak membebani pengusaha, pekerja, dan bahkan pemerintah.

"Menurut saya bagus, dan tidak membebankan pengusaha dan pemerintah, serta pekerja. Jadi cukainya yang diambil itu yang diberikan kepada pekerja untuk lebih meningkatkan jaminan sosial mereka," katanya.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun pada tahun 2024 dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara serta penyerapan tenaga kerja.

Menurut Faisol, ekosistem industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia masih menjadi penopang kehidupan jutaan masyarakat.

Mulai dari petani tembakau, perajang, petani cengkeh, buruh pabrik rokok, pedagang, hingga eksportir, semuanya merupakan bagian dari rantai nilai IHT yang harus dijaga keberlanjutannya.

Di sisi lain, Wamenperin mengingatkan bahwa produk IHT juga memiliki eksternalitas negatif, khususnya terkait risiko kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal maupun non-fiskal yang tepat dan berimbang.

Faisol menambahkan, sejak 2020 hingga 2024 tarif cukai naik berturut-turut sebesar 23 persen, 12,5 persen, 12 persen, 10 persen, dan 10 persen, serta diikuti kenaikan harga jual eceran.

“Akibatnya, rokok ilegal kini semakin masif beredar di masyarakat dan merugikan industri yang patuh membayar cukai,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan non-fiskal seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan juga menjadi sorotan karena sejumlah ketentuannya akan berlaku penuh mulai Juli 2026.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) memastikan perannya dalam memperkuat fondasi kedaulatan energi, serta mengawal transisi menuju energi bersih.

Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi menjadi dorongan kuat bagi PGE untuk terus memperluas dan memperdalam pengelolaan potensi panas bumi di seluruh wilayah Indonesia.

“PGE adalah tulang punggung transisi energi Indonesia. Dengan potensi panas bumi mencapai 24 gigawatt atau sekitar 40 persen dari cadangan dunia. Kami memiliki mandat besar untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan nyata bangsa. Melalui pengelolaan yang bertanggung jawab, kami ingin memastikan energi bersih menjadi fondasi kedaulatan dan masa depan hijau Indonesia,” ujar Julfi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selama satu tahun terakhir, PGE mencatat sejumlah pencapaian penting.

Salah satunya beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2 (55 MW) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menjadi simbol kemajuan teknologi efisien dan ramah lingkungan di sektor panas bumi nasional.

Selain itu, PGE juga telah memulai pembangunan PLTP Gunung Tiga 55 MW di Ulubelu, Lampung, pada Agustus 2025.

Proyek ini akan memperkuat sistem kelistrikan Sumatera sekaligus menjadi tonggak penting bagi pencapaian target PGE untuk mencapai 1 gigawatt (GW) kapasitas terpasang mandiri dalam 2-3 tahun ke depan, serta 1,8 GW pada 2033.

PGE juga terus memperkuat inovasi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan Hidrogen Hijau (Green Hydrogen) di Pilot Project Green Hydrogen Ulubelu.

Proyek ini membangun rantai nilai hidrogen hijau dari produksi, distribusi, hingga pemanfaatan, sebagai langkah awal menuju industri rendah karbon dan pencapaian emisi nol karbon (Net Zero Emission) 2060.

Dari sisi sosial dan lingkungan, PGE menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan masuk ke dalam daftar Top 50 ESG Global versi Sustainalytics, yang mana PGE meraih skor risiko ESG 7,1 dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan (negligible risk).

Hingga kini, PGE telah meraih 18 penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk 14 kali berturut-turut oleh PGE Area Kamojang, rekor tertinggi di sektor panas bumi Indonesia.

Di samping itu, PGE juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan langsung panas bumi (Direct Use Geothermal).

Program ini mencakup pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan pertanian seperti pengeringan kopi dengan inovasi Geothermal Dry House, budidaya melon geothermal, hingga pupuk Geo-fert yang dikeringkan oleh sisa uap panas bumi.

Inisiatif ini tidak hanya menumbuhkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam ekosistem transisi energi berkelanjutan.

Hingga kini, PGE mengelola total kapasitas panas bumi sebesar 1.932 megawatt (MW), terdiri atas 727 MW dioperasikan langsung oleh PGE dan 1.205 MW melalui skema Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract/JOC) bersama mitra strategis.

Energi bersih yang dihasilkan PGE mampu menyuplai listrik bagi lebih dari dua juta rumah tangga dan berpotensi menurunkan emisi karbon sekitar 10 juta ton CO₂ per tahun, memperkuat langkah Indonesia menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura, Papua (ANTARA) - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura, Papua, menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan angkutan lintas batas negara (ALBN) antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.

Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih di Jayapura, Papua, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung ALBN, mulai dari gedung pelayanan, area parkir kendaraan, hingga kesiapan petugas di lapangan.

"Dengan masuknya ALBN merupakan angin segar bagi PLBN Skouw, di mana aktivitas perekonomian menjadi lebih ramai," katanya.

Menurut Puspa, secara keseluruhan fasilitas PLBN Skouw sudah siap baik gedung, area kendaraan, maupun petugas, dan kini tinggal menunggu penyelesaian dokumen yang diperlukan.

"Saat ini, kami di PLBN Skouw tinggal menunggu jadwal pelaksanaan ALBN serta kelengkapan beberapa dokumen pengemudi yang bersifat internasional," ujarnya.

Dia menjelaskan rute angkutan akan dimulai dari kawasan Entrop, Kota Jayapura, menuju PLBN Skouw, lalu dilanjutkan ke wilayah perbatasan Papua Nugini.

"Dengan terbukanya ALBN, kami berharap aktivitas lintas batas ini mampu memperkuat hubungan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah perbatasan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya berharap keberadaan ALBN dapat meningkatkan kunjungan masyarakat PNG ke Skouw untuk berbelanja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kehadiran ALBN di perbatasan Skouw juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses ekspor-impor serta memperlancar arus logistik antara Indonesia dan Papua Nugini," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka (ANTARA) - Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jabar, terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas dan operasionalnya guna mendukung pembukaan kembali penerbangan reguler umrah dari fasilitas tersebut pada 2025.

Executive General Manager (EGM) BIJB Kertajati Nuril Huda mengatakan seluruh pihak tengah berupaya agar rute umrah kembali aktif, setelah sebelumnya bandara itu sukses melayani keberangkatan haji selama tiga tahun berturut-turut.

“Tahun ini kami berupaya agar ada penerbangan umrah dari Bandara Kertajati. Semua instansi sudah bersinergi untuk mewujudkan hal itu,” kata Nuril di Majalengka, Selasa.

Ia menjelaskan langkah optimalisasi mencakup peningkatan performa fasilitas, kesiapan terminal internasional, serta koordinasi dengan berbagai maskapai yang berpotensi membuka rute penerbangan umrah.

“Semua usaha akan kami lakukan supaya ada rute umrah dari Kertajati, baik untuk penerbangan wisata maupun reguler,” ujarnya.

Nuril menyampaikan langkah itu juga sejalan, dengan hasil verifikasi dari tim perhubungan Arab Saudi yang telah menyatakan Bandara Kertajati memenuhi standar untuk melayani penerbangan umrah serta haji.

Selain fokus pada pembukaan rute umrah, kata dia, BIJB Kertajati juga tetap mempertahankan peran sebagai embarkasi haji bagi jamaah asal Jabar.

Ia menuturkan Wakil Menteri Umrah dan Haji pun telah meninjau kondisi fasilitas di BIJB Kertajati, dengan hasil kalau bandara tersebut memang sangat layak untuk melaksanakan penerbangan pada sektor tersebut.

Pihaknya mencatat kapasitas pelayanan haji di BIJB Kertajati selama ini cukup besar, mencapai sekitar 18 ribu hingga 20 ribu orang per musim.

“Tahun depan kami juga siap kembali melayani penerbangan haji. Harapan kami kloternya bisa bertambah dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, Nuril mengemukakan BIJB Kertajati sedang menjajaki kerja sama dengan salah satu maskapai untuk membuka layanan penerbangan kargo.

Untuk penerbangan reguler, ia menyebutkan saat ini BIJB Kertajati masih melayani rute internasional ke Singapura dengan jadwal dua kali seminggu, yakni setiap Selasa dan Sabtu.

“Untuk penerbangan domestik memang belum ada sejak Juni 2025 kemarin. Namun untuk tahun depan kami upayakan agar rute domestik bisa kembali dibuka,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025