Jakarta, CNBC Indonesia - Instagram memiliki aturan baru terkait paparan konten di platformnya bagi pengguna remaja. Mekanismenya serupa dengan label 'PG-13' di film, yang artinya konten tersebut tidak layak dikonsumsi anak di bawah 13 tahun.

Dengan panduan konten baru tersebut, Meta mengatakan platformnya akan menyembunyikan akun-akun tertentu dari pengguna remaja. Misalnya konten yang berunsur seksual atau terkait dengan narkoba dan alkohol.

Selain itu, pengguna remaja di Instagram tak akan direkomendasikan konten-konten bermuatan 'kata kasar'. Hanya saja, para pengguna remaja masih bisa mencari secara manual konten-konten tersebut.

Perubahan kebijakan tersebut ditetapkan setelah Meta dihantam gelombang kritik dari berbagai pihak terkait keamanan anak dan kesehatan mental secara umum.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, akun-akun Instagram dengan nama atau biografi yang memampang tautan ke situs bertema dewasa seperti OnlyFans atau toko minuman keras akan 'hilang' dari paparan pengguna remaja.

Para pengguna remaja tak bisa lagi mengikuti (follow) akun-akun tersebut. Jika sudah telanjur follow, mereka tak akan bisa melihat atau berinteraksi dengan konten-konten dewasa.

Dalam keterangan resminya, eksekutif Meta mengatakan perusahaan sebelumnya sudah punya panduan konten dengan standar PG-13. Namun, beberapa orang tua masih bingung terkait konten-konten apa saja yang bisa dilihat remaja di Instagram.

Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut, Meta memutuskan untuk memberikan standar yang lebih perinci untuk kebijakan konten yang layak bagi remaja.

"Kami memutuskan untuk lebih menyelaraskan kebijakan kami dengan standar independen yang dipahami orang tua, jadi kami meninjau pedoman usia kami untuk rating film PG-13 dan memperbaruinya," tulis perusahaan tersebut dalam sebuah postingan blog.

"Meskipun tentu saja ada perbedaan antara film dan media sosial, kami membuat perubahan ini agar pengalaman remaja di usia 13+ tahun terasa lebih dekat dengan pengalaman menonton film PG-13 di Instagram," perusahaan menambahkan.

Facebook mendapat kecaman pada 2021 lalu, ketika The Wall Street Journal menerbitkan laporan yang mengutip riset internal perusahaan yang menunjukkan betapa berbahayanya Instagram, khususnya bagi remaja perempuan.

Laporan lain juga menunjukkan betapa mudahnya remaja menggunakan Instagram untuk menemukan narkoba, termasuk melalui iklan yang dijalankan oleh perusahaan.

Selama setahun terakhir, Meta telah meluncurkan beberapa fitur yang bertujuan untuk memberikan transparansi lebih kepada orang tua tentang bagaimana anak remaja mereka menggunakan aplikasi-aplikasi buatan perusahaan.

Pada Juli 2025, Meta meluncurkan fitur keamanan baru yang bertujuan untuk memudahkan pengguna Instagram remaja memblokir dan melaporkan akun, serta menerima informasi lebih lanjut tentang siapa yang berinteraksi dengan mereka di platform tersebut.

Pada Agustus 2025, lembaga pengawas Tech Transparency Project merilis laporan yang menyatakan bahwa hubungan dan sponsor Meta terhadap National Parent Teacher Association "memberikan kesan persetujuan para ahli" atas "upayanya untuk menjaga keterlibatan pengguna remaja di platformnya."

National PTA menyatakan tidak mendukung platform media sosial apa pun, sementara Meta mengatakan pada saat itu bahwa mereka "bangga bermitra dengan organisasi ahli untuk mengedukasi orang tua tentang perangkat keamanan dan perlindungan kami untuk remaja, seperti yang dilakukan banyak perusahaan teknologi lainnya."

Meta mengatakan bahwa panduan konten Instagram barunya akan mulai diluncurkan pada hari Selasa di AS, Inggris, Australia, dan Kanada sebelum diperluas ke wilayah lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya tengah menanti proposal perbaikan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Jawa Timur.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan kemungkinan pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pubaya pun mengatakan penggunaan anggaran negara untuk memperbaiki satu pesantren bisa dilakukan karena biayanya tidak terlalu besar karena hanya satu pesantren saja.

"Nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa siapa yang mau ngasih segala macem tapi kalau masuk akal ya kita eksekusi," tegasnya di Jakarta, Selasa (14/10) malam seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

"Nanti kita diskusikan kan satu juga gak mahal kan kalau cuman satu pesantren," tambahnya.

Pemerintah membuka wacana membangun pondok pesantren dengan menggunakan dana APBN.

Wacana muncul usai musibah menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Gedung bertingkat milik pesantren itu ambruk pada 29 September 2025 lalu hingga menewaskan  67 orang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang melempar ide bahwa pembangunan ulang gedung bertingkat itu akan dibiayai uang negara. Ia menjelaskan opsi membangun ulang dipilih karena biaya renovasi lebih mahal.

"Kalau soal anggaran, insyaallah cukup, insyaallah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," klaim Dody usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).

"Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita (anggaran PU) yang masuk," tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencana membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny dengan dana APBN belum final. Ia menegaskan belum ada kesimpulan atau kesepakatan terkait ide tersebut.

"Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Dokumen perceraian antara penyanyi Sia dan suaminya yang dikeluarkan oleh pengadilan Amerika Serikat (AS), terkuak ke publik.

Terungkap bahwa Dan Bernad berusaha mempertahankan 'gaya hidup mewah dan kelas atas' dengan menuntut nafkah sebesar US$250.000 atau sekitar Rp4 miliar (kurs 16.583).

Penyanyi pop asal Australia bernama lengkap Sia Furler ini berpisah dari Daniel Bernad pada bulan Mei dan mengajukan gugatan cerai setelah tiga tahun menikah.

Setelah gugatan cerai tersebut, Bernad meminta ganti rugi sebesar US$300.000, ditambah US$300.000 untuk biaya hukum dan US$200.000 lagi untuk menutupi biaya akuntansi forensik.

Menurut dokumen pengadilan yang diajukan di Los Angeles, Bernad mengklaim ia tidak memiliki penghasilan setelah berhenti bekerja dari pekerjaan tetapnya pada tahun 2021 untuk membuka klinik perawatan ketamin bersama Sia.

Mantan pasangan ini membentuk perusahaan Modern Medicine pada tahun 2022, tetapi dokumen tersebut menyatakan Sia berhenti mendanai usaha tersebut pada bulan Maret.

Suaminya yang telah berpisah darinya tidak menerima gaji sejak saat itu, meskipun ada dugaan perjanjian yang mengizinkannya untuk terus menjalankan bisnis tersebut hingga bulan Juli.

"Kami tidak pernah perlu memantau biaya hidup kami. Saya meminta pengadilan memerintahkan Sia untuk membayar tunjangan pasangan sementara sebesar $250.856 per bulan," katanya dikutip dari The Guardian, Rabu (15/10/2025).

Bernard pun mengatakan bahwa tuntutan tersebut dilayangkannya karena ia bergantung secara finansial pada Sia, yang menjadi pencari nafkah dalam pernikahan mereka.

"Saya tidak memiliki penghasilan dan Sia telah menghentikan semua pendanaan untuk Modern Medicine. Sia mampu membayar tunjangan pasangan untuk mempertahankan kondisi keuangan kami," lanjutnya.

Ia pun menyatakan bahwa ia "perlu menyelesaikan beberapa tahun pelatihan dan lulus beberapa ujian yang ketat sebelum dapat memperbarui sertifikasi dan kembali berpraktik onkologi radiasi".

Selain itu, dirinya juga mengklaim permintaannya akan uang untuk menutupi biaya hukum dan akuntansi akan "menyamakan kedudukan" antara dirinya dan mantan istrinya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa ada beberapa pihak yang melobi dirinya untuk kembali membuka keran ekspor mineral mentah. Baginya, hal itu tak akan terjadi karena Indonesia akan terus menjalankan hilirisasi.

Bahlil menyatakan, bahwa Indonesia sudah masuk kepada jalur yang sudah direncanakan khususnya berkaitan dengan hilirisasi. Makanya, ada banyak pihak yang tidak nyaman dengan keberhasilan Indonesia atas hilirisasi, baik dari luar negeri maupun di dalam.

Namun, Bahlil menegaskan tidak akan mundur menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

"Banyak yang datang lobby ke saya, agar membuka ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang. Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, di bawa ke luar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri kayak kita," ungkap Bahlil dalam Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).

Dengan begitu, kata Bahlil, sudah tidak ada lagi pintu ekspor mineral mentah yang harus dibuka. Yang terang, pemerintah membuka kesempatan untuk tetap menjalankan kolaborasi.

Sebagai gambaran, dengan menutup keran ekspor mineral mentah, Indonesia sukses menjalankan hilirisasi. Contohnya nikel yang nilai ekspornya melesat dari yang sebelumnya di tahun 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar menjadi US$ 35- US$ 40 miliar di tahun 2023-2024.

"Naiknya 10 kali lipat lebih. Dan ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun road map pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi kembali membuka pasar kredit karbon untuk pembeli luar negeri melalui terbitnya Perpres No. 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Beleid yang berisi pembaruan Perpres No. 98 tahun 2021 ini pun mengakhiri ketidakpastian yang selama ini mengganjal perkembangan sektor ekonomi karbon Indonesia.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat oleh Bloomberg, aturan terbaru bakal memungkinkan kredit karbon yang berasal dari proyek penurunan emisi di Indonesia dijual ke pembeli internasional yang ingin secara sukarela menurunkan emisinya.

Carbon offset yang ditransaksikan dalam jual-beli tersebut harus diverifikasi oleh badan akreditasi dengan standar internasional, serta dapat berkontribusi pada target iklim Indonesia.

Kehadiran Perpres No. 110 tahun 2025 memberi kejelasan bagi investor global setelah ketidakpastian yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Indonesia sebelumnya menghentikan penjualan kredit karbon baru bagi pembeli internasional karena tengah meninjau peran penyerapan karbon dalam mencapai target iklim nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2024 juga tercatat sempat mencabut lisensi salah satu proyek offset karbon terbesar di dunia, PT Rimba Raya Conservation. Namun pencabutan ini kemudian dianulir di pengadilan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang resmi menjabat pada Oktober 2024 telah menyampaikan ambisinya untuk memanfaatkan kredit karbon sebagai sumber pemasukan negara.

Indonesia bahkan resmi membuka bursa karbonnya untuk pembeli internasional pada awal tahun ini. Meski demikian, transaksi cenderung terbatas dan para pengembang proyek offset tengah menantikan kejelasan regulasi sebelum melanjutkan aksi penawaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah lebih dari sebulan menjabat. Salah satu optimisme yang ia lontarkan adalah terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak lama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya meyakini ekonomi Indonesia bisa kembali cerah, bahkan dalam waktu tiga bulan, yang berarti pada Desember 2025.

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025), ia menegaskan perlambatan ekonomi bisa diatasi.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyiapkan skema penghargaan (reward system) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kinerja baik dan berintegritas.

“Ya Anda lihat nanti mungkin dua bulan, tiga bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi,” kata Purbaya di Istana Negara.

Di lain kesempatan, Menkeu Purbaya juga menyebut pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak sulit untuk diraih oleh Indonesia.

Bahkan, ia menyebut Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 hingga 5,7 persen pada kuartal IV 2025 sambil tidur. Hal ini diungkapkan saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya menjawab Kompas.com, saat rapat koordinat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Selasa (14/10/2025).

Ditugaskan pacu pertumbuhan ekonomi

Tak lama setelah dilantik, Purbaya mengaku Prabowo telah berpesan kepadanya untuk membalik arah ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin.

Hal ini sejalan dengan target Prabowo untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada akhir masa pemerintahannya tahun 2029.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

"Pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan," tuturnya.

Untuk merealisasikannya, Purbaya akan mengoptimalkan sistem dan instrumen fiskal yang sudah ada agar perekonoman bergerak lebih cepat. Dia tidak ingin transisi perubahan Menteri Keuangan menghambat proses yang telah berjalan di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya enggak akan seperti itu approach-nya. Saya approach-nya adalah saya lihat yang ada, saya optimalkan," ucapnya.

Namun demikian, Purbaya mengaku pula ia deg-degan saat diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Saya deg-degan, berat banget. Optimis, jadi masa depan kita sangat cerah, domestic demand kita kuat asal dikendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90 Persen domestic demand masak kita takut? Apalagi kalau baca nggak jelek-jelek amat sekarang," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi 8 persen itu bakal dicapai secara bertahap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat sulit mengejar target itu di tahun berjalan ini. Untuk tahap awal, dirinya berencana memperbaiki pertumbuhan ekonomi ke angka 6 persen.

Yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,5 persen pada kuartal IV 2025

Menkeu Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2025 ini mencapai 5,5 persen. Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi itu akan berdampak di berbagai sektor, mulai dari properti, saham, hingga makanan.

"Yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang. Dan nanti properti akan tumbuh bagus. Nanti sahamnya naik. Karena bank kan lagi bingung nyalurin uang ke mana. Bukan bingung, lagi nyari-nyari," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

KOMPAS.com/DIAN ERIKA Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal family office usulan Luhut didanai APBN.

"Saya pikir nanti pelan-pelan akan masuk ke sektor properti, di mana ketika orang pinjam kan jaminannya clear. Ini belum ke sana, saya pikir enggak lama lagi akan ke sana. Itu artinya semen akan naik kencang. Makanan minuman akan naik kencang," sambungnya.

Berdasarkan laporan yang ia sampaikan, arah pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa mulai terlihat di akhir kuartal III 2025, yakni dari 5,12 persen menjadi lebih dari 5,5 persen.

"Saya bilang kan, "Pak Presiden, mudah-mudahan akhir triwulan ini, kita bisa lihat arah pertumbuhan ekonomi yang berbalik daripada yang sebelumnya sebelumnya kan 4, (lalu) 5,12". Jadi arahnya sudah berbalik. 5,5 (persen) atau lebih lah," tegasnya.

Jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), melambat dibandingkan kuartal sebelumnya dan merupakan yang terendah sejak kuartal III-2021.

Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, penurunan investasi, dan kontraksi pada belanja pemerintah, meskipun sektor lain seperti pertanian dan jasa lainnya tetap tumbuh.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 disebabkan oleh kontraksi konsumsi pemerintah yang tercatat minus 1,38 persen. Hal ini berbeda dengan kuartal I tahun lalu yang dipengaruhi oleh tingginya belanja Pemilu.

“Saat triwulan pertama tahun lalu ada belanja pemerintah yang cukup besar terutama untuk pemilihan umum. Jadi di tahun lalu ada pemilu, di tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya,” ujar Amalia.

Kemudian, pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,12 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 didorong oleh pertumbuhan investasi dan sektor jasa lainnya. Sektor jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen, sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh signifikan sebesar 10,67 persen.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 oleh BPS tidak mencerminkan kondisi riil ekonomi.

“Ada beberapa data yang janggal, salah satunya soal pertumbuhan industri pengolahan. Selisih datanya terlalu berbeda antara BPS dan Purchasing Managers' Index Manufaktur,” tutur Bhima.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 persen untuk 2025 dan 2026.

Angka ini naik dari proyeksi sebelumnya dalam laporan World Economic Outlook July 2025, yang menempatkan pertumbuhan pada 4,8 persen.

"Proyeksi staf IMF didasarkan pada anggaran terbaru, dengan melakukan ekstrapolasi menggunakan PDB nominal yang diproyeksikan serta penerapan pertimbangan untuk mencerminkan kebijakan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam jangka menengah," tulis IMF dalam laporannya, Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8 persen, lebih tinggi dibanding estimasi sebelumnya sebesar 4,7 persen.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih tergolong tinggi.

Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah saat ini untuk menjaga pertumbuhan belum tentu cukup menopang ekspansi ekonomi jangka panjang.

Adapun Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4,9 persen dari sebelumnya 5 persen.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Media asing soroti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan itu, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 5 persen dari sebelumnya 5,1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

“Prospek pertumbuhan Indonesia sedikit dikurangi menjadi 4,9 persen pada tahun 2025 dan 5,0 persen pada tahun 2026 untuk mencerminkan permintaan global yang lebih lemah, meskipun permintaan domestik diperkirakan akan tetap kuat,” mengutip Laporan ADB Edisi September 2025, Selasa (30/9/2025).

Meski diproyeksikan di bawah target APBN 2025 dan 2026, ADB menyebut pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap tangguh, dengan perekonomian domestik diperkirakan akan mampu mengimbangi hambatan eksternal secara lebih efektif pada tahun 2026.

ADB menambahkan, permintaan domestik, yang didukung oleh stimulus fiskal dan pelonggaran moneter, akan terus menopang pertumbuhan.

Sementara itu, aktivitas global yang melambat dan harga komoditas yang lebih rendah dapat membebani ekspor, tetapi perjanjian perdagangan yang berkelanjutan dan reformasi struktural akan memperkuat daya saing dan mendukung investasi.

Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional akan sebesar 5,1 persen untuk keseluruhan tahun 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini kondisi perekonomian dalam negeri masih cukup baik untuk bisa mencapai pertumbuhan di kisaran 5 persen. Hal ini didukung oleh kinerja ekspor dan upaya pemerintah menggenjot sektor riil.

"Kami perkirakan itu (pertumbuhan ekonomi) 5,1 persen, atau sedikit lebih tinggi dari yang secara keseluruhan untuk tahun 2025," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operator SPBU swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di seluruh SPBU mereka sudah habis.

Melalui akun Instagram resminya, @spbuvivo, manajemen Vivo menyampaikan bahwa seluruh varian bensin yakni Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95 tidak tersedia sementara waktu.

"Saat ini BBM jenis bensin (Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95) belum tersedia di seluruh lokasi SPBU Vivo," tulis manajemen Vivo dikutip Rabu (15/10/2025).

Namun, untuk produk solar yakni Diesel Primus Plus masih tersedia dan dapat dibeli di semua SPBU Vivo.

Manajemen Vivo pun tak memastikan kapan pasokan BBM akan kembali normal. Konsumen hanya diimbau untuk memantau informasi terbaru melalui laman resmi dan akun media sosial Vivo guna mengetahui ketersediaan stok BBM di setiap SPBU.

“Kami terus berupaya menyediakan produk BBM berkualitas agar dapat kembali melayani kamu secepatnya," tulis manajemen Vivo.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Rabu (1/10/2025), Direktur Vivo Leonard Mamahit mengungkapkan bahwa stok BBM Vivo hanya akan bertahan hingga pertengahan Oktober 2025.

Saat itu, varian Revvo 90 dan Revvo 95 sudah habis lebih dulu, sedangkan stok Revvo 92 diperkirakan habis pada pertengahan bulan ini.

"Saat ini tinggal Revvo 92 yang akan habis di pertengahan Oktober, yang Revvo 90 sama 95 sudah habis," ucap Leonard.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinergi pengawasan pemerintah pusat dan daerah baru menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp202 miliar, dari 2019 hingga kuartal II/2025.

Data tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tripartit Tahap VII secara daring pada Rabu (15/10/2025).

Bimo merincikan Rp202 miliar itu terbagi ke realisasi penerimaan pajak pusat hasil pengawasan yang mencapai Rp26,8 miliar dan realisasi penerimaan pajak daerah hasil pengawasan yang mencapai Rp175,98 miliar.

Padahal, Bimo mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025, telah diterbitkan 26 surat izin Menteri Keuangan untuk pembukaan data dan informasi kepada 280 Pemda, mencakup 13.985 wajib pajak dalam 533 daftar sasaran pengawasan bersama (DSPB).

Hanya saja, Bimo menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan agregat wajib pajak (WP) baru mencapai 44,3%, sedangkan tingkat kelengkapan data yang disampaikan Pemda sebesar 55,63% berdasarkan rekapitulasi 2019–2024.

"Tentu ini menjadi kerjaan rumah bersama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan maupun tingkat kelengkapan antara DJP, DJPK, dan para Pemda," kata Bimo.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya sinergi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah melalui PKS OP4D. Dia menjelaskan bahwa PKS yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, dan pemerintah daerah (Pemda) itu telah memasuki tahap ketujuh sejak dimulai sebagai proyek percontohan pada 2019.

Dari total 546 Pemda di Indonesia, sebanyak 493 atau 90% telah memiliki PKS Tripartit hingga Oktober 2025. Adapun pada tahap ketujuh ini, 32 Pemda bergabung sebagai peserta baru, sedangkan 77 Pemda memperpanjang kerja sama sebelumnya.

"Sehingga penandatanganan PKS Tahap VII OP4D tercatat mencapai 97% atau 527 dari 546 Pemda," ungkap Bimo.

Lebih lanjut, Bimo memuji kontribusi Pemda dalam kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang terbukti meningkatkan pendaftaran NPWP sebesar 13% serta kepatuhan penyampaian SPT sebesar 13% hingga akhir 2024.

Dia pun berharap sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pertukaran data dan informasi, memperluas edukasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan yang lebih baik ke depan.

"Semoga [kerja sama] ini bisa meningkat secara kualitas, tidak hanya kuantitas. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan dan diskusi yang saling membangun. Kami juga sangat terbuka untuk kembali meningkatkan kolaborasi-kolaborasi apabila di tahap-tahap sebelumnya, di enam tahap sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan," tutup Bimo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menambahkan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama.

Dia menggarisbawahi bahwa implementasi di lapangan menjadi kunci agar optimalisasi penerimaan benar-benar berdampak terhadap penguatan fiskal nasional.

Asko mencatat hingga 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp850 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp256 triliun atau 30% dari total pendapatan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi kebijakan pajak secara harmonis antara pusat dan daerah.

“Kita mungkin sama visinya, kita bukan berburu di kebun binatang. Ini selalu diingatkan oleh pimpinan dan juga Presiden, kita harusnya juga melihat peluang-peluang yang bisa juga menjadi potensi di luar kebun binatang,” katanya Asko.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menargetkan pameran perdagangan Trade Expo Indonesia ke-40 bisa meraup nilai transaksi sebesar US$ 16,5 miliar dalam lima hari penyelenggaraannya.

“Diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekspor daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Budi saat memberikan kata sambutan Trade Expo Indonesia, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

Budi mengatakan pameran ini bisa menjembatani pertemuan antara pembeli atau buyer dan produsen serta eksportir dalam negeri.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mencatat hingga saat ini terdapat sebanyak 1.619 pengusaha atau eksportir yang berpartisipasi dalam pameran yang digelar pada 15–19 Oktober ini. Adapun total pembeli yang tercatat saat ini adalah 8.045 buyer dari 130 negara.

Pameran ini, kata Budi, dirancang untuk memperkuat citra dan daya tarik produk Indonesia. Terdapat tiga produk utama yang diperdagangkan dalam pameran ini yakni makanan dan minuman, produk pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan produk gaya hidup.

Selain pameran, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan sejumlah program pendukung, yaitu business matching, business counseling, hingga business forum. Program tersebut diharapkan bisa memberikan informasi terkini seputar perdagangan dan investasi kepada pelaku usaha, asosiasi, buyer, dan stakeholder lainnya.

Budi menyampaikan hingga saat ini Indonesia masih menjaga tren surplus perdagangan. Budi mengatakan, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari—Agustus 2025 mencapai US$ 185,12 miliar atau meningkat meningkat 7,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Sementara itu surplus perdagangan kumulatif sebesar US$ 29,14 miliar atau meningkat 53,3 persen dibandingkan tahun lalu sebesar US$ 19,1 miliar. Dengan demikian, kata Budi, Indonesia konsisten mengalami surplus perdagangan sejak Mei 2020 hingga Agustus 2025.

Ia pun berharap kinerja ekspor bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Untuk memperluas jangkauan produk Indonesia di pasar global, Budi menyatakan pemerintah melakukan sejumlah perjanjian perdagangan dengan berbagai negara kawasan. Hingga saat ini Indonesia memiliki 20 perjanjian perdagangan berupa free trade agreement (FTA) dan comprehensive economic partnership agreement (CEPA) yang telah diimplementasikan.

Sementara itu, terdapat sebanyak 10 perjanjian perdagangan yang sedang dalam tahap penyelesaian proses ratifikasi. “Dengan demikian terbuka pintu ekspor ke seluruh dunia dan kami berharap akses pasar bagi produk Indonesia semakin terbuka luas,” kata dia.

Bisnis.com, GARUT - Dini Sri Wahyuni, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Garut, mengaku terlantar di Arab Saudi. Videonya tersebut viral di media sosial, memperlihatkan dirinya meminta pertolongan agar bisa segera pulang ke kampung halaman di Karangpawitan, Garut.

Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu, Dini tampak menahan tangis. Dengan suara parau, ia bercerita dirinya sudah berbulan-bulan berada di Arab Saudi tanpa kepastian pekerjaan maupun tempat tinggal yang layak.

Bekal yang dibawanya telah habis, dan untuk makan sehari-hari pun kini ia bergantung pada belas kasihan orang lain.

Dini mengaku berangkat ke Arab Saudi pada Juni 2025 setelah mendapat tawaran dari seseorang yang mengaku sebagai penyalur kerja. Ia dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji besar, tempat tinggal nyaman, serta pelatihan Bahasa Arab sebelum keberangkatan. Namun, semua janji itu tidak pernah terealisasi.

“Saya dijanjikan gaji besar, tempat tinggal, dan pelatihan sebelum berangkat. Tapi ternyata saya ditelantarkan. Sekarang saya tidak punya uang, tidak tahu harus ke mana. Tolong sampaikan ke Bupati Garut agar saya bisa pulang,” ucap Dini dalam video tersebut.

Ia juga menyebut sejak tiba di Arab Saudi, tidak ada pihak yang mendampinginya secara resmi. Ia bekerja sebentar di rumah seorang majikan, namun kemudian ditinggalkan tanpa dokumen dan tanpa upah yang dijanjikan.

Kondisinya kini semakin memprihatinkan karena tidak memiliki paspor dan tidak bisa menghubungi keluarga di Garut.

Menanggapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) langsung melakukan penelusuran.

Kepala Disnakertrans Garut Muksin membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai Dini Sri Wahyuni, warga Kecamatan Karangpawitan, yang kini dikabarkan terlantar di Arab Saudi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk membantu proses pemulangannya. Saat ini sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan,” ujar Muksin, Rabu (15/10/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Dini diketahui berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Ia tidak tercatat dalam sistem resmi penempatan pekerja migran yang dikelola pemerintah.

Dugaan sementara, keberangkatannya difasilitasi oleh pihak sponsor yang menjanjikan pekerjaan dengan proses cepat dan iming-iming pendapatan tinggi.

Disnakertrans Garut juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP3MI untuk menelusuri keberadaan Dini serta memverifikasi dokumen dan kronologi keberangkatannya.

Selain itu, pihak keluarga di Karangpawitan telah dimintai keterangan untuk mengetahui siapa yang menyalurkan Dini hingga bisa berangkat tanpa prosedur resmi.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar Dini bisa segera dipulangkan dalam kondisi aman. Pemerintah daerah tidak membeda-bedakan apakah keberangkatan itu legal atau ilegal, karena yang utama sekarang adalah menyelamatkan warganya,” tegas Muksin.

Ia menambahkan, kasus yang menimpa Dini menjadi pengingat penting bagi masyarakat Garut agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih membatasi penempatan tenaga kerja ke sejumlah negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi.

“Kalau ada yang menjanjikan kerja ke Timur Tengah, sudah bisa dipastikan itu bukan jalur resmi. Kami minta warga lebih hati-hati, karena begitu bermasalah di luar negeri, penanganannya sangat sulit,” ujar Muksin.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp71 triliun untuk program tersebut, serta dana siaga Rp100 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya hanya mampu menyerap sebagian dari total anggaran yang disiapkan tahun ini.

“Kami hanya mampu menyerap Rp99 triliun untuk pelaksanaan program MBG tahun ini. Sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/10).

Ekonom Soroti Desain Program yang Belum Matang

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rendahnya penyerapan anggaran MBG terjadi karena desain program yang masih baru dan kesiapan eksekusi di lapangan belum optimal.

“Rendahnya penyerapan anggaran MBG karena desain programnya masih baru dan kesiapan eksekusi di lapangan belum optimal,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Rabu (15/10).

Meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih besar untuk tahun depan, yakni Rp335 triliun untuk 2026. Namun tantangan implementasi diperkirakan masih sama jika persoalan mendasar tidak segera dibenahi.

Kendala Utama: Dapur SPPG Belum Siap

Menurut Yusuf, lambatnya penyerapan anggaran MBG terutama disebabkan oleh belum rampungnya pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

“Pembangunan SPPG di setiap titik membutuhkan waktu dan dana yang besar. Tidak semua masyarakat atau pihak terkait bisa melakukannya,” ujarnya.

Karena dapur SPPG belum siap, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan operasional dapur tersebut menjadi tidak terserap.

Regulasi Teknis Belum Jelas

Selain infrastruktur, Yusuf menambahkan bahwa ketidakjelasan regulasi teknis juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan MBG.

“Regulasi pengawasan yang belum jelas membuat daerah dan pelaksana di lapangan cenderung berhati-hati agar tidak salah administrasi,” katanya.

Ia memperingatkan, dengan kapasitas serapan yang masih rendah, peningkatan alokasi anggaran justru dapat memperlebar kesenjangan antara pagu dan realisasi.

“Peningkatan alokasi justru bisa memperlebar gap antara anggaran dan realisasi apabila tidak dibarengi penyederhanaan prosedur dan penguatan kapasitas birokrasi di bawah,” ujar Yusuf.

Ambisi Politik vs Kapasitas Teknis

Sementara itu, Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai, pelaksanaan MBG mencerminkan ketidakselarasan antara ambisi politik dan kapasitas teknokratik di lapangan.

“Skala target yang melonjak bertemu realitas mesin eksekusi yang belum siap. Jaringan penyedia tidak tumbuh secepat kebutuhan, sementara prosedur pengadaan dan verifikasi masih berbasis dokumen dengan biaya transaksi tinggi,” ujar Rizal.

Ia menambahkan, pengetatan standar gizi dan keamanan pangan memang langkah yang tepat secara prinsip. Namun tanpa sistem yang traceable dan berbasis risiko, hal itu justru menurunkan efisiensi layanan.

“Asimetri kapasitas antar daerah dan fragmentasi kewenangan pusat-daerah juga menambah kompleksitas. Apalagi insentif birokrasi lebih menghargai kepatuhan administratif ketimbang kinerja output,” kata Rizal.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan hambatan distribusi (bottleneck) dan membuka peluang penyimpangan (rent seeking) dalam rantai pasok.

Butuh Reformasi Tata Kelola

Rizal menegaskan, peningkatan pagu anggaran menjadi Rp335 triliun pada 2026 tidak otomatis menjamin keberhasilan program jika tata kelola belum dibenahi. “Tanpa rekayasa dan perbaikan tata kelola, risiko rendahnya penyerapan anggaran bisa terulang,” ujarnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan bukan pada besaran anggaran, melainkan kemampuan sistem untuk mengontrak vendor secara cepat dan bersih, memastikan pasokan stabil, pembayaran tepat waktu, serta pelacakan layanan secara real-time.

“Dalam bahasa fiskal, pagu 2026 harus diperlakukan sebagai opsi bergulir, bukan blank check yang hanya dibuka seiring dengan bukti capaian output dan kualitas,” kata Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa kenaikan tarif cukai rokok tetap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan utama kebijakan cukai.

Tujuan yang dimaksud adalah mengendalikan konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

“Bagi saya, tujuan kebijakan cukai adalah mengendalikan konsumsi barang kena cukai seperti rokok. Penerimaan negara itu dampak turunan dari kebijakan cukai,” ujar Nailul kepada Kompas.com, Rabu (15/10/2025).

Ia melihat, selama konsumsi rokok belum terkendali, pemerintah harus terus menyesuaikan tarif cukai.

Produk yang secara kesehatan terbukti merugikan masyarakat tidak layak diberi kemudahan regulasi.

Sebaliknya, negara harus tegas memastikan kebijakan cukai berjalan sesuai mandatnya.

"Barang yang memang secara kesehatan merugikan tidak layak untuk diberikan karpet merah," tegasnya.

Ia menjelaskan, berbagai instrumen tersebut bisa dijalankan secara bersamaan tanpa harus menurunkan semangat pengendalian konsumsi.

“Kalau kita setuju bahwa cukai adalah instrumen pengendalian konsumsi, maka logika kebijakan harus konsisten ke arah sana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026.

Tidak menaikkan harga rokok maupun cukai rokok menjadi cara Purbaya memerangi produk rokok ilegal.

Menurut Purbaya, menjaga kestabilan harga rokok menjadi langkah penting dalam menekan peredaran rokok ilegal di pasar.

Ia menilai, selama ini persoalan rokok ilegal menjadi tantangan serius yang berimbas langsung terhadap penerimaan negara.

Dengan menahan kenaikan harga, pemerintah berharap konsumen tidak beralih ke produk tanpa cukai.

"Belum ada kebijakan seperti itu (HJE naik), saya enggak tahu. Harusnya sih enggak usah," ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu kenaikan harga rokok tahun depan, Selasa (14/10/2025).