NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bakal mengenakan tarif baru sebesar 100 persen atas impor dari China.

Trump menyebut, tarif impor baru itu akan berlaku mulai 1 November 2025.

Dikutip dari CNBC, Minggu (12/10/2025), Trump juga mengatakan AS, pada tanggal yang sama, juga akan mengenakan kontrol ekspor pada semua perangkat lunak penting.

iStockphoto/Fotonen Ilustrasi bendera China.

Pengumuman tersebut muncul beberapa jam setelah Trump mengancam akan mengenakan kenaikan tarif besar-besaran atas impor dari China.

Ini merupakan tindakan balasan atas kontrol baru yang diberlakukan China terhadap ekspor mineral tanah jarang dari negara tersebut.

Sekitar 70 persen pasokan mineral tanah jarang global berasal dari China. Mineral-mineral tersebut penting bagi industri teknologi tinggi, termasuk otomotif, pertahanan, dan semikonduktor.

Trump sebelumnya pada Jumat (10/10/2025) waktu setempat menyatakan ia akan membatalkan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan datang di Korea Selatan karena kontrol baru China.

Hampir setiap produk yang diimpor ke AS dari China sudah menghadapi tarif yang tinggi.

Meskipun terdapat berbagai tingkat bea masuk khusus untuk impor, mulai dari 50 persen untuk baja dan aluminium hingga 7,5 persen untuk barang konsumsi, tarif efektif untuk impor China saat ini adalah 40 persrn, menurut Wells Fargo Economics dan analis di Federal Reserve Bank of New York.

“Baru saja diketahui bahwa China telah mengambil posisi yang sangat agresif dalam perdagangan dengan mengirimkan surat yang sangat bermusuhan kepada dunia, yang menyatakan bahwa mereka akan, efektif 1 November 2025, memberlakukan Kontrol Ekspor skala besar pada hampir setiap produk yang mereka buat, dan beberapa bahkan bukan buatan mereka,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Jumat.

Dok. YouTube Sekretariat Presiden RI Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS pada Selasa (23/9/2025).

“Ini memengaruhi SEMUA Negara, tanpa terkecuali, dan jelas merupakan rencana yang dirancang oleh mereka bertahun-tahun yang lalu. Ini sama sekali tidak pernah terdengar dalam perdagangan internasional, dan merupakan aib moral dalam berurusan dengan negara lain,” tulis Trump.

"Berdasarkan fakta bahwa China telah mengambil posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan hanya berbicara atas nama AS, dan bukan negara lain yang terancam serupa, mulai 1 November 2025 (atau lebih cepat, tergantung pada tindakan atau perubahan lebih lanjut yang diambil oleh China), Amerika Serikat akan mengenakan Tarif sebesar 100 persen kepada China, di atas Tarif apa pun yang saat ini mereka bayarkan," kata Trump.

"Juga pada 1 November, kami akan memberlakukan Kontrol Ekspor pada semua perangkat lunak penting," imbuhnya.

Kementerian Perdagangan China pada Kamis (9/10/2025) menyatakan, mulai 1 Desember 2025, entitas asing harus memiliki lisensi untuk mengekspor produk yang mengandung lebih dari 0,1 persen logam tanah jarang yang bersumber dari negara tersebut, atau yang diproduksi menggunakan teknologi ekstraksi, pemurnian, pembuatan magnet, atau daur ulang China.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi koperasi, usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumur minyak rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Bahlil dalam konferensi pers, di Kantornya, Kamis (9/10/2025), mengatakan, sejatinya sumur rakyat tersebut bisa dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga UMKM.

Namun, tidak sembarang, koperasi hingga UMKM yang bisa mengelola sumur minyak rakyat harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah (Pemda).

"Jadi dari sini, karena UMKM-nya pun, koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun, direkomendasikan oleh Kepala Daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari Pusat," katanya Bahlil, dikutip Minggu (12/10/2025).

Bahlil menjelaskan UMKM atau koperasi yang mau mengelola sumur minyak rakyat itu pun harus harus berasal dari tempat sumur berada. Hal ini bertujuan agar masyarakat lokal bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

Dia juga meyakini kepala daerah tidak akan memberikan rekomendasi sembarangan dalam menilai kemampuan koperasi hingga UMKM lokal untuk mengelola sumur.

"Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh kooperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya," imbuhnya.

Kerja sama antara Pemda dan Kementerian Pusat pun dianggap penting dalam pelaksanaan program ini. "Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," tegas Bahlil.

Sebagai informasi, peluang bagi UMKM, koperasi, dan BUMD untuk mengelola sumur minyak rakyat ini dibuka melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Hingga saat ini, Kementerian ESDM telah mencatat sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang berpotensi untuk dikelola.

untuk sementara penyebab listrik padam diduga karena penurunan beban penyulang di terminal internasional Bandara Ngurah Rai

Jakarta (ANTARA) - Berikut sejumlah pemberitaan sektor ekonomi pada Sabtu (11/10), yang menarik untuk dibaca kembali pada Minggu ini, mulai dari pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga imbauan untuk mewaspadai kepadatan lalu lintas imbas perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek.

1. Menaker: Pembahasan kenaikan UMP masih dalam proses

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) masih berada dalam proses oleh para pihak terkait.

“Ini (UMP) sedang proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian (terkait kenaikan UMP) ini, ya,” kata Menaker Yassierli saat dijumpai di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jakarta, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. PLN ungkap penyebab listrik padam di Bandara Ngurah Rai Bali

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali mengungkap penyebab padamnya listrik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Jumat (10/10), pukul 18.13 Wita sampai dengan 19.18 Wita.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho dalam keterangannya di Denpasar, Sabtu, mengatakan untuk sementara penyebab listrik padam diduga karena adanya penurunan beban penyulang (feeder)di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. ASDP: Layanan penyeberangan aman di tengah erupsi Gunung Lewotobi

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh layanan penyeberangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan dengan aman dan terkendali, menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur.

"ASDP siap siaga memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan aman dan efisien. Dalam situasi bencana sekalipun, kami tetap berkomitmen menjaga konektivitas dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Jasamarga rekayasa akses GT Padalarang Timur selama rekonstruksi tol

Jasamarga melakukan rekayasa lalu lintas di akses keluar Gerbang Tol (GT) Padalarang Timur selama beberapa hari untuk mendukung pekerjaan rekonstruksi perkerasan di ruas Tol Padaleunyi, tepatnya di akses keluar GT Padalarang Timur.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna dalam keterangannya di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, menyampaikan pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan di ruas tol tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Jasamarga: Waspada kepadatan Tol Japek imbas perbaikan lima titik

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengimbau pengendara untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek imbas pekerjaan perbaikan pada lima titik ruas jalan tersebut dalam sepekan ke depan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama proses pekerjaan berlangsung," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Sabtu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

BERATUS-RATUS kilometer dari Jakarta, puluhan pasang mata perempuan tertuju pada sebuah papan tulis berisi catatan pengamatan perkembangan tanaman padi yang ditanam di sebuah lahan sawah di Desa Pojok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa lalu, 7 Oktober 2025. Lahan sawah yang akan menghasilkan padi yang kemudian diolah menjadi beras itu mempunyai luas sekitar delapan ribu hektare.

Pertemuan yang dinamai kelas lapangan tersebut dikomandoi sejumlah anggota Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI). Koperasi itu berperan memberikan penyuluhan terhadap sekitar 35 petani di Desa Pojok yang setahun belakangan mengadopsi standar pertanian berkelanjutan atau sustainable rice platform (SRP).

Selama 20 menit Ketua APPOLI Muhdi menjelaskan sejumlah rambu-rambu pengamatan padi kepada para petani. Muhdi kemudian meminta para petani terjun ke sawah melakukan pengamatan.

Satu per satu dari mereka memasuki lahan sawah dengan pola tanaman berjarak sekitar 20 sentimeter setiap dua baris. Kata Muhdi, pola tanam itu bernama jajar legowo.

Lima petani didampingi seorang penyuluh lalu mengerubungi sepetak sawah. Dari pinggir lahan, Muhdi mengeluarkan buku catatannya sambil mendikte pengamatan. Pertama-tama, Muhdi bertanya soal tinggi tanaman. “Seratus sentimeter,” jawab seorang petani setelah mengukur salah satu tinggi padi menggunakan sebuah meteran.

Usai mencatat tinggi tanaman dan jenis hama, Muhdi meminta petani menganalisis warna tanaman padi. Ada empat tingkatan warna dalam skala dua hingga lima. Semakin gelap warna hijau, semakin tinggi pula tingkat warnanya. Menurut Muhdi, warna ideal tanaman padi berada di tingkat tiga dan empat. “Sebisa mungkin di antara tiga dan empat ini,” kata Muhdi.

Sebab semakin gelap warna hijau menandakan kandungan pupuk pestisida yang tinggi sehingga rawan terhadap serangan penyakit. Jika terserang penyakit, Muhdi meminta petani menyemprotkan padi dengan fungisida nabati yang terbuat dari hasil fermentasi jahe, kunyit, dan lengkuas.

Muhdi menjelaskan metode pertanian berkelanjutan yang diterapkan para petani di desa itu pada dasarnya bertujuan melindungi lingkungan. Namun, praktik budidaya padi semi-organik itu justru mampu menggandakan hasil panen.

Anggota APPOLI, Munawar, bercerita dirinya pernah membandingkan jumlah panen padi terhadap lahan yang digarap dengan metode SRP dan konvensional. Munawar mengatakan. Sampel yang dipilih merupakan lahan dengan varietas bibit dan masa tanam yang sama. “Ternyata hasilnya ada selisih sekitar satu hingga satu setengah ton per hektare."

Menurut Munawar, surplus produksi padi dengan metode SRP tidak lain didorong oleh perubahan cara budi daya yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah pola tanam jajar legowo yang memberikan jarak bagi tanaman agar mendapatkan sinaran matahari langsung dan pengaliran air yang optimal.

Namun dalam realisasinya, Munawar mengatakan sejumlah petani masih kagok menerapkan pola tanam jajar legowo. Sebab jika menanam dengan metode konvensional, petani tidak pernah memberikan jarak tanam padi.

Selain belum terbiasa, Munawar mengungkapkan sejumlah petani merasa mubazir jika setiap jengkal lahan tidak ditanami padi. “Hasil panen banyak yang jajar legowo. Karena untuk memaksimalkan sirkulasi udara, sinar matahari, pencegahan penyakit,” tutur dia. Namun ia masih memaklumi petani yang masih menanam padi tanpa jarak. "Namanya juga masih belajar."

Selain mengatur jarak tanam, petani diimbau mengerem penggunaan pupuk kimiawi untuk menanam padi dan diganti dengan yang berbahan hayati. Ia menjelaskan, dulu petani bisa menggunakan satu setengah kwintal pupuk untuk 1.500 meter lahan padi.

Namun sekarang jumlahnya menyusut menjadi 40 kilogram untuk ukuran lahan yang sama. Walhasil, pengurangan penggunaan pupuk kimiawi berdampak terhadap penekanan biaya produksi petani.

Selain APPOLI, koperasi lainnya di daerah itu yang menyosialisasikan dan menyerap beras SRP adalah Asosiasi Petani Organik Boyolali (APOB). Ketua APOB Murboyo mengatakan beras SRP dijual melalui sistem pemesanan oleh pembeli. Kebanyakan pembeli datang dari Jakarta dan Jogja. Murboyo menyatakan jumlah penjualan beras SRP meningkat dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun ini, Murboyo mencatat bisa menjual beras SRP lebih dari 20 ton dalam sebulannya. Adapun harga beras SRP yang dijual adalah senilai Rp 14.000 per kilogram dengan merek jual Beras APOB.

Menurut Murboyo, konsumen beras SRP merupakan pembeli yang menginginkan beras organik dengan dana terbatas. Adapun harga beras organik varietas mentik wangi dibanderol hingga Rp 17.500 per kilogram.

Program budi daya padi semi organik ini sedang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah asing Rikolto dengan menggandeng sejumlah koperasi di Solo seperti APPOLI untuk mendorong petani beralih ke produksi yang berkelanjutan.

Rice Programme Manager in Indonesia Rikolto, Nana Suhartana, mengatakan metode SRP bisa meningkatkan produksi hingga tujuh ton padi per hektare. Peningkatan produksi terjadi seiring berkurangnya penggunaan pupuk kimia hingga 20 persen. Penggunaan pupuk kimiawi dinilai membuat tanaman padi rentan hama penyakit dan kerobohan.

Bergeser dari Boyolali, di Klaten, ada sebanyak 400 petani SRP yang diasuh oleh Koperasi Tani Pangan Lestari (KTPL). Manajer KTPL Muhammad Heri mengakui kewalahan karena mengalami permintaan penambahan sebagai anggota.

Keterbatasan modal menjadi salah satu alasan pembatasan penyerapan gabah. Kemudian jika memasuki panen raya, produksi gabah akan meningkat sehingga harga beras SRP di pasaran bisa turun. Untuk mengakali persoalan itu, Heri menganjurkan petani menanam bibit dengan varietas unggulan yakni srinuk yang memiliki kesamaan dengan rojolele.

Heri mengatakan beras SRP atau yang kerap disebut sebagai beras sehat oleh sejumlah konsumen, belum memiliki pasar khusus. Terlebih, beras SRP belum mengantongi sertifikat karena masih ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi.

Salah satu upaya yang dilakukan KTPL untuk memasarkan beras SRP adalah menjualnya untuk pengadaan beras aparatur sipil negara (ASN) di Klaten. Terbaru, Heri mengungkapkan KTPL telah meneken kontrak dengan Badan Gizi Nasional untuk memasok beras SRP sebagai untuk menu makan bergizi gratis. “Sebanyak 40 ton, kontraknya selama setahun. Untuk perubahan harga selama empat bulan,” ucapnya.

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan atau periode 6-10 September 2025 ditutup mayoritas di zona positif. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) indeks sepekan naik 1,72 persen.

IHSG pada Jumat, 10 Oktober ditutup pada level 8.257,8 atau naik dibandingkan dengan penutupan pada pekan sebelumnya yang tercatat 8.118,3. “Selain itu, IHSG pada penutupan pekan ini juga merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya yang dikutip Ahad, 12 Oktober 2025.

Kapitalisasi pasar bursa sepekan turut meningkat 3,19 persen dan kembali mencatat rekor tertinggi Rp 15.560 Triliun. Pada pekan sebelumnya tercatat dari Rp 15.079 triliun.

Rata-rata frekuensi dan nilai transaksi harian IHSG pekan ini kompak naik. Frekuensi transaksi harian bursa pada sepekan mencapai 2,93 juta kali transaksi. Naik 11,83 persen dari 2,62 juta kali transaksi pada pekan lalu. Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian BEI naik 12,48 persen menjadi Rp 28,15 triliun dari nilai Rp 25,02 triliun pada pekan sebelumnya.

Volume transaksi harian bursa pekan ini menurun. Tercatat 42,31 miliar lembar saham atau turun 14,88 persen dari pekan sebelumnya yakni 49,71 miliar lembar.

Investor asing pada penutupan perdagangan Jumat lalu mencatat nilai beli bersih Rp 728,91 miliar. Sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 53,49 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penulis buku finansial Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki kembali membuat pernyataan yang menarik perhatian publik. Menurutnya ada alasan utama orang tetap terjebak dalam kemiskinan meskipun sudah bekerja keras.

Menurut Kyosaki orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan karena telah melanggar dua hukum uang.

"Apakah anda melanggar hukum? Kebanyakan orang miskin adalah orang miskin .... karena mereka melanggar 2 hukum uang yang paling penting," tulisnya dalam sebuah postingan, dikutip Minggu (12/10/2025).

Ia memaparkan, dua hukum tersebut yaitu, hukum Gresham dan hukum Metcalfs. Hukum Gresham melihat uang yang buruk masuk ke dalam sebuah sistem. Sementara uang yang baik akan bersembunyi.

"Dalam buku Rich Dad Poor Dad .... saya menyatakan 'Penabung adalah pecundang.' Di tahun 2025, orang miskin akan bekerja dan menabung uang palsu dan tidak menabung uang asli.... emas, perak, Bitcoin," sebutnya.

Sedangkan hukum Metcalfs, lanjutnya, adalah hukum jaringan. Seperti misalnya McDonald's yang merupakan jaringan kerja waralaba.

"Burger Mom Pop tidak. Itu sebabnya mereka miskin. FEDEX adalah sebuah jaringan. Pengiriman paket Joes 1 truk bukan," sebutnya.

Menurutnya, dalam hal investasi, Ia memilih untuk berinvestasi hanya pada Bitcoin karena dianggap sebuah jaringan. Sementara Sebagian besar kripto tidak.

"Jika Anda ingin menjadi kaya .... taati HUKUM. Kata-kata bijak orang kaya dari Michael Saylor adalah: "Hanya berinvestasi pada hal-hal .... yang akan dibeli oleh orang kaya dari Anda," ungkapnya.

Selain itu, Robert juga mengaku dirinya tidak menabung dolar Amerika Serinat (AS) karena dolar AS melanggar hukum Gresham.

"Saya tidak berinvestasi dalam koin-koin sampah tanpa jaringan, karena mereka melanggar Hukum METCALFS. Itulah mengapa saya menyimpan emas, perak, dan memperoleh Bitcoin. Mereka mematuhi hukum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akan fokus melakukan pengembangan 50 kota prioritas dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto tembus 8%.

Menteri PU, Dody Hanggodo menilai infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama.

"Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Minggu (12/10/2025).

Pada saat yang sama, dia menjelaskan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan akan dilaksanakan melalui visi PU608. Mencakup efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), penghapusan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

"Setiap instruksi [Presiden] dilandaskan pada martabat. Instruksi tersebut mencakup irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan untuk konektivitas, serta pengembangan zona untuk ketahanan pangan, energi, dan air," tambahnya.

Tak hanya akan fokus mengembangkan infrastruktur pendukung swasembada pangan, Pemerintah juga akan fokus mengembangkan infrastruktur pendidikan pada 50 pengembangan kota prioritas tersebut.

Dody menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan.

“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” jelasnya.

Sementara dalam jangka pendek, sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur pada 2026 masih akan difokuskan untuk mendukung target swasembada pangan, air, dan energi.

"Pada 2026, karena ketahanan paling kuat ketika berakar di masyarakat, kami berencana membangun 12.000 lokasi irigasi, 600 proyek sosial-ekonomi , 700 proyek air minum, dan 80 fasilitas pengelolaan limbah, dan lain-lain," kata Dody.

Dia menuturkan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga mengedepankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mencapai hasil hijau, nyata, dan berkeadilan bagi ekonomi berkelanjutan.

Meski demikian, Dody memberi catatan bahwa skema pembiayaan publik saja tidak cukup untuk menanggung beban pembangunan.

KOMPAS.com – Aplikasi dompet digital DANA kini menjadi salah satu sarana transaksi keuangan paling populer di Indonesia.

Selain untuk membayar tagihan, belanja online, dan membeli pulsa, pengguna juga bisa memanfaatkan DANA untuk mengirim uang ke rekening bank, termasuk ke Bank Central Asia (BCA).

Cara transfer DANA ke BCA bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur Kirim ke Bank yang tersedia di aplikasi.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim saldo DANA langsung ke rekening BCA tanpa perlu menarik tunai terlebih dahulu.

Cara transfer DANA ke BCA

Sebelum melakukan transfer dari DANA ke rekening BCA, pastikan status akun DANA sudah Premium sehingga dapat melakukan transfer ke rekening bank.

Proses verifikasi akun Premium dapat dilakukan dengan mengunggah KTP dan selfie melalui aplikasi DANA. Selain itu pastikan saldo DANA mencukupi serta koneksi lancar agar transaksi tidak terputus di tengah jalan.

Berikut langkah-langkah mudah cara transfer DANA ke BCA dengan mobile banking:

1. Buka aplikasi DANA.
2. Klik menu "Kirim".
3. Pilih "Kirim Ke Rekening Bank".
4. Masukkan Nama Bank.
5. Pilih "Bank BCA".
6. Masukkan "Nomor Rekening BCA" tujuan transfer.
7. Klik "Tambah Rekening Baru".
8. Isi nominal transfer minimum Rp 10.000 dan minimum Rp 50.000 agar bebas admin.
9. Klik "Kirim DANA".
10. Masukkan PIN DANA.
11. Tunggu proses transfer saldo DANA ke rekening BCA selesai.

Setelah proses selesai, Anda akan menerima notifikasi bahwa transfer berhasil. Dana biasanya langsung masuk ke rekening BCA penerima secara real-time.

Biaya admin transfer DANA ke BCA

DANA menetapkan batas minimum transfer ke rekening bank, termasuk BCA, sebesar Rp 10.000 per transaksi. Artinya, jika saldo DANA Anda di bawah Rp 10.000, Anda tidak dapat melakukan pengiriman ke rekening bank.

Untuk saat ini, DANA memberikan 5 kali transfer gratis ke rekening bank per bulan bagi pengguna DANA Premium.

Setelah kuota transfer gratis habis, setiap transaksi akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Contohnya jika pengguna mentransfer Rp 100.000 ke rekening BCA setelah kuota gratis habis, maka saldo DANA Anda akan berkurang sebesar Rp 102.500.

Proses transfer DANA ke BCA biasanya berlangsung secara instan. Dalam hitungan detik, dana akan langsung masuk ke rekening penerima.

Untuk memastikan transaksi berhasil, Anda bisa memeriksa status transfer melalui aplikasi DANA dengan langkah berikut:

1. Buka aplikasi DANA.
2. Pilih menu Riwayat (History) di bagian bawah layar.
3. Cari transaksi yang baru saja Anda lakukan.
4. Jika statusnya Berhasil, dana sudah masuk ke rekening tujuan.

Selain transfer dari DANA ke BCA, Anda juga bisa melakukan sebaliknya, yaitu mengisi saldo DANA melalui BCA Mobile menggunakan kode virtual account 3901 + nomor HP DANA.

Fitur ini sering digunakan jika Anda ingin menambah saldo e-wallet DANA langsung dari rekening BCA tanpa keluar rumah.

SELAMA lebih dari delapan dekade, PT Sepatu Bata Tbk menjadi simbol keandalan dan kualitas alas kaki di Indonesia.

Dengan warisan merek global dari Bata Shoe Organization yang berdiri sejak 1894 di Cekoslowakia, perusahaan ini berhasil menanamkan citra sebagai sepatu pilihan keluarga Indonesia.

Namun, memasuki dua dekade terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19, posisi Bata di pasar domestik mengalami kemunduran signifikan.

PT Sepatu Bata Tbk merek yang dahulu menjadi ikon alas kaki di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan perilaku konsumen, disrupsi digital, serta persaingan ketat dari merek lokal dan global pemain baru di industri alas kaki yang lebih adaptif terhadap tren membuat dominasi Bata mulai luntur.

Bata dan Fenomena “Kuda Mati”

Fenomena ini dapat dipahami dengan baik melalui konsep yang dikemukakan oleh Oscar Berg (2023) dalam bukunya The Dead Horse Theory Illustrated, di mana organisasi sering kali terjebak dalam mempertahankan sistem, strategi, atau kebijakan lama yang sudah “mati”, yaitu tidak lagi relevan dengan konteks baru, tetapi tetap dijalankan karena alasan kebiasaan, ketakutan terhadap perubahan, atau nostalgia terhadap kejayaan masa lalu.

Oscar Berg menggunakan metafora “menunggangi kuda mati” untuk menjelaskan perilaku organisasi yang enggan beradaptasi, meskipun tanda-tanda kegagalan strategi sudah jelas terlihat.

Berg menggambarkan bahwa ketika organisasi sadar kudanya telah mati, mereka sering kali tidak segera turun, tetapi justru membuat langkah-langkah tidak produktif seperti membentuk tim atau komite untuk mempelajari mengapa kudanya mati, membandingkan kuda mati dengan kuda hidup yang lain, mengganti joki dengan harapan hasilnya berbeda, atau bahkan mengadakan pelatihan baru untuk belajar “menunggangi kuda mati dengan lebih baik”. Intinya, organisasi terjebak dalam siklus mempertahankan model bisnis usang.

Dalam konteks ini, PT Sepatu Bata Tbk menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan besar dapat kehilangan relevansinya karena gagal mengenali kapan “kuda” yang ditungganginya telah mati.

Selama bertahun-tahun, strategi utama Bata di Indonesia berfokus pada kekuatan jaringan toko fisik yang luas serta reputasi merek yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Pada masa sebelum era digital, strategi ini sangat efektif. Konsumen datang langsung ke gerai Bata karena percaya pada kualitas dan daya tahan produknya.

Namun, seiring dengan perubahan perilaku konsumen di era digital di mana pembelian dilakukan melalui platform daring e-commerce yang lebih mudah di akses, tren mode berubah dengan cepat, dan preferensi konsumen bergeser ke produk yang lebih bergaya dan terjangkau sehingga strategi lama ini menjadi tidak lagi memadai.

Pesaing lokal seperti Compass, Brodo, dan Ventela mampu memanfaatkan kekuatan media sosial, storytelling merek lokal, serta desain yang sesuai selera anak muda. Sementara Bata tampak lamban dalam beradaptasi.

Bata masih bertumpu pada kekuatan lama tanpa inovasi signifikan, seperti mengandalkan gerai tradisional tanpa penguatan di level pengalaman pelanggan (customer experience) maupun strategi brand rejuvenation, dan produk konservatif yang tidak lagi menarik bagi generasi muda urban.

Indikasi kegagalan adaptasi

Kondisi tersebut menggambarkan dengan jelas salah satu indikator dari Dead Horse Syndrome yang disebut Oscar Berg sebagai “organizational inertia”, yaitu ketidakmampuan organisasi untuk berubah karena terjebak dalam struktur dan budaya yang sudah mapan serta dianggap telah sukses.

Bata tampaknya masih percaya bahwa kekuatan merek legendaris akan cukup untuk mempertahankan pasar.

Padahal kenyataannya konsumen masa kini tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga mencari pengalaman emosional dan gaya hidup yang relevan dengan identitas mereka.

Bata juga menunjukkan kecenderungan yang disebut Berg sebagai “fetish terhadap masa lalu sukses”, yakni meyakini bahwa strategi lama yang dulu berhasil pasti akan kembali membawa keberhasilan.

Akibatnya, perusahaan terus meniru formula lama seperti promosi diskon di toko fisik atau peluncuran produk serupa tanpa menyesuaikan dengan selera generasi muda.

Selain itu, dalam perspektif Dead Horse Theory, Bata juga terjebak dalam pengambilan keputusan yang berbasis emosi ketimbang data.

Banyak keputusan strategis yang tampaknya masih didasarkan pada persepsi internal perusahaan tentang kekuatan historis merek, bukan pada hasil analisis mendalam mengenai kebutuhan konsumen digital saat ini.

Padahal, pesaing baru justru menggunakan data-driven marketing untuk memahami perilaku konsumen dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan secara lebih efektif.

Inilah perbedaan mendasar antara perusahaan yang sadar kudanya sudah mati dengan yang terus berpura-pura bahwa kudanya masih bisa berlari.

Dalam kasus Bata Indonesia, ketiga hal tersebut tercermin dari keengganan perusahaan untuk melakukan reposisi merek ke segmen anak muda, keterlambatan masuk ke platform social commerce, serta minimnya inovasi produk berbasis gaya hidup digital (lifestyle footwear).

Sementara itu, pesaing seperti Compass, Brodo, dan Ventela berhasil menangkap momentum pasar dengan menggabungkan narasi lokal, desain modern, dan strategi pemasaran digital berbasis komunitas.

Mengganti Kuda Mati

Oscar Berg (2023) menegaskan bahwa ketika organisasi menyadari kudanya sudah mati, tindakan terbaik bukanlah berusaha menghidupkannya kembali, tetapi menurunkan diri dari kuda tersebut dan mencari tunggangan baru.

Dalam konteks Bata Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai keharusan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam model bisnis dan budaya organisasinya.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan reinvensi merek (brand reinvention), di mana Bata perlu melakukan reposisi dari sekadar produsen sepatu menjadi lifestyle brand yang dekat dengan nilai-nilai komunitas anak muda, kreativitas, dan keberlanjutan.

Kedua, melakukan transformasi digital dengan memperkuat kehadiran di media sosial, platform e-commerce, dan sistem penjualan berbasis omnichannel yang mampu mengintegrasikan pengalaman online dan offline.

Ketiga, melakukan kolaborasi dengan desainer atau influencer lokal untuk menghadirkan desain baru yang mencerminkan semangat zaman.

Dan yang tidak kalah penting, melakukan reset budaya organisasi (cultural reset) agar seluruh karyawan dan manajemen memiliki pola pikir adaptif terhadap perubahan.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Bata dapat keluar dari perangkap Dead Horse Theory dan menemukan “kuda baru” yang mampu membawanya berlari kembali di pasar yang sangat dinamis.

Dalam pandangan Oscar Berg, keberanian untuk meninggalkan cara lama merupakan indikator utama organisasi yang sehat dan visioner.

Ia menulis, “The real wisdom is not in trying to make the dead horse run again, but in finding the courage to dismount and choose a better ride.”

Kalimat ini menggambarkan pentingnya kesadaran strategis dan keberanian manajerial untuk mengakui bahwa masa lalu yang sukses tidak bisa dijadikan dasar untuk masa depan yang berkelanjutan.

Kasus Sepatu Bata di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana sebuah merek besar dapat terjebak dalam Dead Horse Syndrome ketika gagal beradaptasi dengan perubahan pasar.

Melalui lensa teori Oscar Berg, pengelolaan Bata menunjukkan pentingnya kesadaran organisasi untuk mengenali kapan strategi sudah “mati” dan kapan saatnya berpindah ke pendekatan baru.

Secara keseluruhan, pengelolaan Sepatu Bata di Indonesia memberikan gambaran bagaimana teori Dead Horse dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis modern.

Ia menunjukkan bahwa reputasi dan sejarah panjang tidak menjamin keberlanjutan jika tidak disertai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Bata masih memiliki potensi besar untuk bangkit karena kekuatan mereknya yang sudah mengakar kuat di benak konsumen Indonesia.

Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika perusahaan berani menurunkan diri dari “kuda mati” yang selama ini ditungganginya dan memilih kuda baru berupa inovasi, digitalisasi, dan pembaruan budaya organisasi yang progresif.

Seperti yang dikatakan Berg (2023), “The real wisdom is not in trying to make the dead horse run again, but in finding the courage to dismount and choose a better ride.”

Bata kini berada di persimpangan antara terus menunggangi “kuda mati” atau mulai menyiapkan “kuda baru” yang mampu membawa merek legendaris itu ke masa depan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Hanya dengan cara itu, Bata dapat kembali menjadi pemain utama di industri alas kaki nasional dan global di era modern ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor air dan limbah di Indonesia mulai dilirik sebagai ladang investasi hijau, dengan kebutuhan pembiayaan yang besar namun peluang imbal hasil jangka panjang yang semakin menjanjikan.

Dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Standard Chartered Indonesia dan International Finance Corporation (IFC), mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kesenjangan permodalan yang selama ini membatasi laju pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Lewat forum bertajuk Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors, kedua institusi menghadirkan perwakilan pemerintah, investor, dan pelaku industri untuk membahas bagaimana pembiayaan campuran (blended finance), obligasi hijau, dan mekanisme transisi dapat menjembatani kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi di sektor ini.

SHUTTERSTOCK/U-STUDIOGRAPHY DD59 Ilustrasi ekonomi hijau.

"Perjalanan menuju ekonomi rendah karbon dan tangguh membutuhkan skala, inovasi, dan kolaborasi,” kata Donny Donosepoetro, CEO Standard Chartered Indonesia dalam siaran pers, Minggu (12/10/2025).

“Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kita dapat memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata," imbuhnya.

Kesenjangan investasi jadi peluang kolaboratif

Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai 625 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10.000 triliun. Namun hanya sekitar 60% dari jumlah tersebut yang bisa ditanggung APBN dan APBD.

Sisanya, atau lebih dari Rp 4.000 triliun, menjadi potensi besar bagi sektor swasta untuk masuk, termasuk melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) dan instrumen pembiayaan hijau.

“Investasi sektor air dan limbah bukan hanya soal pembangunan fisik. Ini tentang menciptakan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, perbankan, investor, dan masyarakat,” ungkap Rizki Hasan, CEO Indonesia Infrastructure Finance.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi ekonomi hijau.

Potensi ekonomi hijau 50 Miliar dollar AS per tahun

Berdasarkan laporan bertajuk Southeast Asia Green Economy 2025, yang merupakan hasil kolaborasi Bain & Company, Standard Chartered, Temasek, GenZero, dan Google, Asia Tenggara diprediksi memiliki potensi investasi hijau hingga 50 miliar dollar AS per tahun hingga 2030, dengan kontribusi ekonomi mencapai 120 miliar dollar AS terhadap PDB kawasan dan penciptaan 900.000 lapangan kerja baru.

Untuk Indonesia, laporan menekankan bahwa sektor air, limbah, dan ekonomi sirkular menjadi fokus strategis.

Modernisasi jaringan infrastruktur dan mobilisasi modal swasta dipandang sebagai katalis utama menuju pertumbuhan hijau.

Jaclyn Dove, Managing Director Sustainable Finance Standard Chartered, menegaskan integrasi pembiayaan hijau dan inklusif dapat membuat proyek-proyek yang semula dianggap tidak bankable menjadi layak.

“Blended finance dan pembiayaan transisi bisa menurunkan risiko awal yang biasanya menjadi penghambat utama bagi investor institusional,” jelasnya.

Menata ulang strategi pembiayaan

Kolaborasi IFC dan Standard Chartered bukan sekadar forum diskusi, tetapi bagian dari strategi mendorong proyek konkret agar lebih siap didanai.

IFC telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek infrastruktur dasar di Indonesia, dan terus menjajaki peluang kemitraan baru di sektor-sektor yang belum banyak tersentuh.

Euan Marshall, Country Manager IFC untuk Indonesia dan Timor Leste, menyampaikan bahwa pembiayaan sektor air dan limbah membutuhkan kejelasan regulasi dan kesiapan proyek di tahap awal.

“Kita perlu menghindari pendekatan top-down semata. Kolaborasi sejak tahap desain proyek akan menentukan kelayakan dan keberlanjutannya,” ujarnya.

SHUTTERSTOCK/VITALIY KYRYCHUK Ilustrasi limbah tekstil, limbah fesyen.

Infrastruktur air dan limbah: dari beban jadi aset

Selama ini sektor pengelolaan air dan limbah kerap dianggap sebagai beban fiskal. Namun dengan pendekatan kolaboratif dan strategi permodalan yang inovatif, sektor ini berpotensi menjadi aset ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Standard Chartered dan IFC menunjukkan bahwa mendorong modal swasta masuk ke sektor ini bukan lagi wacana, tetapi keharusan.

Itu hanya bisa terwujud jika semua pihak, yakni pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swast, mau duduk bersama, mengidentifikasi risiko secara terbuka, dan menyusun solusi yang pragmatis.

“Ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan,” pungkas Donny.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net foreign sell) jumbo di pasar saham Indonesia, dengan saham-saham perbankan berkapitalisasi jumbo menjadi target pelepasan sepanjang pekan ini yaitu 6 Oktober 2025 sampai 10 Oktober 2025.

Berdasarkan data perdagangan, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi yang paling banyak dilepas asing dengan nilai jual bersih mencapai Rp1,5 triliun. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) senilai Rp1,4 triliun.

Tidak hanya dua raksasa perbankan tersebut, aksi jual asing juga menekan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan nilai net sell Rp475,8 miliar, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sebesar Rp238 miliar.

Menurut data perdagangan saham terakhir, saham BRI turun 3,37% atau 130 poin ke level Rp3.730 per saham. Selama year to date, saham BRI anjlok 8,58%.

Selanjutnya saham BCA lesu 1,99% atau 150 poin ke Rp7.400 per saham. Menurut catatan bisnis pada Kamis (9/10/2025), saham BCA menyentuh level terendahnya Rp7.300 per saham.

Secara tahunan, performa BBCA terus menunjukkan tren melemah. Sejak awal tahun, saham bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia ini sudah terperosok 23,51% year to date.

Sama seperti BRI dan BCA, saham Bank Mandiri terkoreksi 3,19% atau 140 poin ke Rp4.250 per saham. Adapun, pergerakan saham Bank Mandiri year to date terjerembab 25,44%.

Saham bank jumbo terakhir yakni BNI, melemah 3,17% atau 130 poin ke Rp3.970 per saham. Jika dibandingkan dengan BRI, BCA, Bank Mandiri, pergerakan saham BNI secara year to date terkoreksi lebih kecil yakni hanya 8,74%.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kementerian Keuangan sudah menempatkan uang negara total Rp 200 triliun di perbankan sebagai deposito. Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melarang dana ini dipakai untuk membeli dolar AS.

Ia menegaskan akan menindak bank, jika ada yang ketahuan membeli dolar AS menggunakan dana yang ditempatkan pemerintah.

“Nanti kalau ada yang ketahuan, saya akan periksa underlying-nya. Saya kan pengawas Danantara. Itu (kalau dipakai untuk membeli dolar AS) jelas sabotase ke kebijakan pemerintah,” kata Purbaya melalui zoom meeting kepada Media di Bogor, Jumat (10/10).

Pemerintah menempatkan masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan Bank Negara Indonesia alias BNI. Selain itu, menempatkan Rp 25 triliun di Bank Tabungan Negara atau BTN.

Pemerintah juga menyalurkan likuiditas di bank syariah yakni Bank Syariah Indonesia atau BSI Rp 10 triliun.

Alasan ia melarang karena pemerintah tidak ingin rugi jika dana yang diambil dari kas negara yang disimpan di Bank Indonesia itu untuk membeli dolar AS. “Untuk saya rugi karena saya akan membiayai pelemahan nilai tukar,” kata Purbaya melalui Zoom Meeting kepada Media di Bogor, Jumat (10/10).

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan dirinya sudah meminta semua bank untuk tidak membeli dolar AS. Namun, Purbaya mengatakan, jika melihat dari kondisi uang primer atau base money (M0), ia optimistis stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga.

Posisi uang primer per 30 September tumbuh 13,2%. Purbaya menilai hal ini menunjukkan pertumbuhan uang primer terkendali.

“Waktu zaman krisis dulu 1998, pertumbuhannya 100% lebih M0-nya, base money dan bunga tinggi sekali, sehingga perusahaan tidak ada yang bisa pinjam karena mahal. Uangnya ya cari penyalurannya, mereka beli dolar AS. Hancur rupiah kita pada waktu itu,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kondisi uang primer masih aman jika berada di level 20%-30%. Dengan posisi saat ini di level 13,2%, Purbaya menilai penempatan uang negara di perbankan masih kecil risikonya untuk membuat rupiah melemah.

Uang Pemerintah Laku untuk Kredit

Kemenkeu mengungkapkan guyuran uang negara yang ditempatkan di bank-bank milik negara alias Himbara hingga Rp 200 triliun banyak terserap untuk kredit. Padahal Kemenkeu baru menyalurkannya pada 12 September 2025.

“Ini sudah cukup menggembirakan realisasinya karena yang terjadi adalah bukan hanya kita tambah likuiditas dari perpindahan cash tersebut tapi juga dana yang lebih murah dibandingkan cost of fund mereka,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut dia, bunga penempatan dana pemerintah di perbankan mengacu pada skema remunerasi pemerintah di Bank Indonesia yakni 80% dari suku bunga kebijakan bank sentral. Dengan suku bunga acuan saat ini sebesar 4,75%, maka bunga penempatan dana pemerintah berada di kisaran 3,8% per tahun.

Rata-rata cost of fund bank-bank besar nasional saat ini berada di kisaran 4,5% - 5,5% menyesuaikan struktur pendanaan masing-masing. Dengan begitu, dana pemerintah menjadi sumber likuiditas yang efisien dan menurunkan tekanan biaya bunga di sektor perbankan.

Febrio mengungkapkan realisasi penyaluran likuiditas tersebut juga positif. “Ini perkembangannya cukup menarik, sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi,” ujar Febrio.

Berikut realisasi penyerapan uang pemerintah di perbankan:

• Bank Mandiri (Rp 55 triliun): Terserap 74%
• Bank Rakyat Indonesia (Rp 55 triliun): Terserap 62%
• Bank Negara Indonesia (Rp 55 triliun): Terserap 50%
• Bank Tabungan Negara (Rp 25 triliun): Terserap 19%
• Bank Syariah Indonesia (Rp 10 triliun): Terserap 55%

Febrio mengungkapkan, total dana yang telah disalurkan ke sektor riil diperkirakan mencapai sekitar Rp 118 triliun. Ini terutama untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.