Jakarta, CNBC Indonesia - Tragedi mengerikan terjadi di kedalaman hampir 200 meter tambang batu bara di Afrika Selatan, bernama Coalbrook. Bencana besar terjadi tanpa peringatan saat penambang masih bekerja.
Kejadian ini bahkan disebut tragedi terbesar dalam sepanjang sejarah pertambangan dunia. Ironisnya ini bermula dari keserakahan pihak pengelola tambang.
Kisah ini dimulai pada Kamis, 21 Januari 1960. Di pertambangan batu bara Coalbrook, ribuan pekerja berbondong-bondong masuk ke perut bumi. Tambang yang sudah beroperasi sejak 1905 itu memang tak pernah tidur. Batu bara adalah urat nadi energi Afrika Selatan.
Setiap hari ribuan ton hasil galian dikirim ke permukaan. Bahkan, sejak lima tahun sebelum kejadian, Coalbrook sudah memproduksi lebih dari dua juta ton batu bara per tahun.
Namun, tak ada yang mengira hari itu akan menjadi lembaran paling kelam dalam sejarah pertambangan dunia.
Sebagaimana diceritakan dalam riset "Powering Apartheid: The Coalbrook Mine Disaster of 1960" (2020), menjelang siang, desas-desus keresahan mulai terdengar di bawah tanah. Suara gemuruh menyusup lewat dinding batu. Udara di lorong-lorong sedalam hampir 200 meter terasa berbeda-berat dan menekan. Sebagian pekerja mencoba naik ke atas sebab khawatir sesuatu buruk akan terjadi.
Akan tetapi, mereka tetap bekerja seperti biasa untuk menghindari hukuman bos. Sampai akhirnya, pukul 16.30, malapetaka benar-benar datang. Dinding tambang runtuh disusul longsoran besar. Tanah bergetar, lorong-lorong menyempit, udara menipis. Ratusan pekerja berusaha menyelamatkan diri.
Namun, begitu sampai di permukaan, mereka justru dihadang bos. Para pekerja dipaksa turun kembali. Jika tetap nekat kabur, maka mereka akan dihukum penjara. Saat itu, Afrika Selatan masih menerapkan sistem apartheid atau pemisahan warga kulit hitam dengan kulit putih. Akibatnya, warga kulit hitam hidup menderita dan sulit melawan, termasuk mayoritas pekerja tambang.
Bos menganggap, jika mereka berhenti bekerja maka produksi bisa menurun. Keuntungan berkurang, sehingga ratusan pekerja tetap harus menggali tambang. Alhasil, mereka kembali masuk ke lorong tambang.
Tapi dua jam kemudian, aktivitas pertambangan benar-benar berakhir. Longsor terjadi kembali dan membuat ratusan pekerja di kedalaman 182 meter terjebak.
Evakuasi segera dilakukan. Tim menghitung ada 437 pekerja yang terjebak dan langsung melakukan penyelamatan. Caranya dengan mengebor dari atas berharap masih ada ruang bernapas yang tersisa. Namun, hasilnya nihil.
Mengutip situs Mining Journal, penyelidikan menunjukkan, para pekerja bukan sekadar terjebak. Mereka benar-benar tertimbun reruntuhan atau terkubur hidup-hidup. Bahkan jasad mereka pun tak bisa diangkat sebab di dalam tanah penuh gas metana dan karbon dioksida beracun.
Mengutip situs Mining Journal, penyelidikan menunjukkan, para pekerja bukan sekadar terjebak. Mereka benar-benar tertimbun reruntuhan atau terkubur hidup-hidup. Bahkan jasad mereka pun tak bisa diangkat sebab di dalam tanah penuh gas metana dan karbon dioksida beracun.
Belakangan terungkap, tambang Coalbrook seharusnya sudah ditutup karena strukturnya rapuh. Namun, karena harga batu bara melonjak, perusahaan memaksakan operasi kembali tanpa peralatan memadai. Ratusan pekerja yang dipaksa mempertaruhkan nyawa pun akhirnya benar-benar kehilangan hidupnya.
Ironisnya, pengadilan kala itu hanya menyebut tragedi ini sebagai "kecelakaan kerja" tanpa kompensasi bagi keluarga korban.
Sanggahan:
Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.
Ledakan besar menghancurkan pabrik amunisi di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat (AS). Insiden ini menyebabkan 18 orang hilang dan dikhawatirkan tewas. [162] url asal
Ledakan besar menghancurkan pabrik amunisi di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat (AS). Insiden ini menyebabkan 18 orang hilang dan dikhawatirkan tewas. (via REUTERS/ABC Affiliate WKRN)
AES dikenal sebagai produsen bahan peledak untuk pasar militer, kedirgantaraan, dan komersial. Fasilitas seluas 1.300 hektar itu memiliki delapan gedung produksi dan satu laboratorium pengujian mutu. (via REUTERS/ABC Affiliate WKRN)
IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) ingin menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). Penerbitan surat utang tersebut dilakukan untuk menutupi gap anggaran imbas pemotongan dana Rp15 triliun oleh pemerintah pusat.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menilai, pendanaan alternatif ini merupakan strategi Pemprov DKI untuk mengatasi kekurangan APBD. Pemprov DKI berharap rencana ini mendapatkan dukungan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
"Yang pertama sedang dikoordinasikan adalah penerbitan obligasi daerah atau municipal bond. Ini diharapkan dengan dukungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri bisa lebih cepat," katanya di Gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
"Karena (pemerintah) pusat pun berkepentingan daerah itu harus punya kapasitas dan kemampuan untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pembiayaan," ucapnya.
Menurut Prastowo, penerbitan obligasi daerah dapat membuat pemerintah daerah (pemda) lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Selain itu, daerah juga lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer daerah dari pusat.
"Kenapa? Dengan menerbitkan obligasi, daerah bisa lebih bertanggung jawab, karena tidak sekedar berharap pada transfer daerah, karena dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga, itu harus dengan kerja yang produktif sehingga menghasilkan sumber-sumber pembiayaan baru," katanya.
Selain pemda, Prastowo mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk menerbitkan obligasi korporasi.
"Kedua yang juga didorong adalah BUMD pun didorong oleh Pak Gubernur, untuk memikirkan penerbitan green bond atau obligasi hijau atau green sukuk," kata Prastowo.
Di samping obligasi, Pemprov DKI juga tengah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yang disebut Jakarta Collaboration Fund. Lembaga ini semacam dana abadi yang awalnya didanai APBD, kemudian diinvestasikan agar menghasilkan uang di masa depan.
"Tujuannya ini seperti INA Fund di pusat sebagai satu Sovereign Wealth Fund, yang memupuk dana abadi untuk dapat diinvestasikan kembali. Itu yang diharapkan. Saat ini sedang berproses secara kelembagaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan payung hukumnya bisa segera diselesaikan," katanya.
Soho Global Health (SOHO) memperoleh kredit Rp350 miliar dari HSBC untuk modal kerja dan operasional, mendukung pertumbuhan bisnis farmasi dan kesehatan. [339] url asal
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) memperoleh fasilitas kredit korporasi dari PT Bank HSBC Indonesia senilai maksimal Rp350 miliar untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional perusahaan serta anak usahanya.
Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), fasilitas tersebut ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh SOHO bersama dua anak usahanya, yakni PT Soho Industri Pharmasi dan PT Parit Padang Global, yang bertindak sebagai debitur.
Adapun fasilitas kredit dari HSBC mencakup beberapa instrumen, antara lain documentary credit (DC), deferred payment credit (DPC), clean import loan (post-shipment buyer loan), serta bank garansi atau stand-by letter of credit.
“Fasilitas ini diberikan tanpa agunan dan berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan perjanjian, dengan opsi perpanjangan otomatis setiap tahunnya,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (12/10/2025).
Perseroan menjelaskan, dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan keperluan umum korporasi, baik di tingkat induk maupun anak usaha. Transaksi ini disebut memberikan fleksibilitas keuangan tambahan bagi SOHO dalam menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan bisnis.
Lebih lanjut, perseroan menegaskan bahwa fasilitas kredit ini tidak termasuk transaksi material karena nilainya kurang dari 20% ekuitas perusahaan, serta tidak mengandung benturan kepentingan maupun transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020.
SOHO menilai dukungan perbankan dari HSBC akan memperkuat struktur pendanaan perusahaan di tengah peningkatan permintaan produk farmasi dan kesehatan.
Perseroan yang berdiri sejak 1956 ini membawahi sejumlah lini bisnis di bidang farmasi dan distribusi alat kesehatan melalui anak usahanya, seperti Soho Industri Pharmasi dan Parit Padang Global. Saham SOHO pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2020 dengan kode SOHO.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Jakarta, CNBC Indonesia - Saham gorengan merupakan praktik manipulasi pasar yang sering merugikan investor ritel. Ini juga sering disinggung oleh pejabat hingga menjadi sorotan orang nomor satu Indonesia.
Praktik ini merujuk pada saham yang pergerakan harganya diduga dikendalikan atau dimanipulasi oleh oknum tertentu yang sering disebut bandar. Tujuannya untuk menciptakan momentum kenaikan cepat agar investor ritel ikut masuk dan dijual ketika harga sudah tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat mengunjungi Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (9/10/2025), juga kembali menyinggung hal ini.
Purbaya menegur jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah mereka meminta insentif kepadanya. Teguran ini terkait dengan masih banyaknya saham gorengan di pasar modal.
Oleh karena itu, dia memberikan syarat kepada BEI untuk membereskan saham gorengan, sebelum dia memberikan insentif.
"Saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, dimana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang karena investor kecil jadi rugikan," ujar Purbaya, dikutip Minggu (12/10/2025).
Purbaya tidak mengatakan secara jelas insentif yang diminta BEI. Namun, dia mengatakan insentif yang diminta bermacam-macam, termasuk insentif pajak.
Sebelumnya, Presiden RI Ke 7 Joko Widodo juga sempat menyoroti aksi goreng menggoreng saham di BEI. Saat itu ramai dengan skandal yang dilakukan oleh konglomerat India Gautam Adani.
Dia tak ingin skandal Gautam Adani terjadi di pasar keuangan Indonesia. Untuk itu Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa secara detil kondisi makro dan mikro. Sehingga, apa yang terjadi di Indonesia tak sampai ke sini.
"India makronya maju, tapi mikronya ada masalah. Adani kehilangan US$ 120 miliar, kalau dirupiahkan Rp 1.800 triliun," tutur Jokowi dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023).
"Hati-hati mengenai ini, jangan sampai ada yang lolos seperti itu, karena (Rp 1.800 triliun) itu gorengan, akibatnya seperempat PDB India hilang," sambung Jokowi. Akibat satu perusahaan, kata Jokowi, capital outflow keluar, rupee jatuh.
Lantas bagaimana mengetahui ciri-ciri saham gorengan?
Praktik menggoreng saham bukanlah hal yang asing di pasar modal, termasuk di pasar saham RI. Kendati, seringkali sulit untuk bisa dibuktikan.
Aksi menggoreng saham atau dalam pasar modal biasa digunakan dengan istilah cornering alias pembentukan harga semu, selama ini sudah lazim terdengar tapi sulit dibuktikan.
'Menggoreng' saham atau melakukan manipulasi pasar berarti memanipulasi harga suatu saham baik dari segi harga yang melonjak di atas kewajaran maupun dari segi nilai transaksi yang sebenarnya tidak likuid (sepi transaksi) menjadi ramai.
Jadi, saham gorengan dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu.
Biasanya, pergerakan harga saham yang digoreng tidak wajar, ekuitas perusahaan jumlahnya kecil, dan biasanya frekuensi dan total transaksi lumayan besar untuk menarik para investor.
Dalam istilah pasar modal, ada banyak jenis manipulasi pasar atau aksi goreng saham, mulai daricornering the market,marking the close,painting the tape,pooling trading, hinggawash selling.
Undang-Undang (UU) No 8/1995 Tentang Pasar Modal, terutama pada Bab XI, menggunakan istilah penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.
Tiga pasal yang menjelaskan mengenai larangan upaya 'menggoreng' saham adalah Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 UU No 8/1995.
Tema ISF 2025 "Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World" menunjukkan keinginan Indonesia untuk menjadi regional hub dan berkontribusi terhadap agenda iklim global. [456] url asal
Indonesia International Sustainability Forum 2025 atau ISF 2025 yang digelar pada 10-11 Oktober 2025 berhasil memobilisasi 18 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), komitmen investasi, dan letter of intent senilai Rp 278,33 triliun atau US$ 17,4 miliar.
Komitmen investasi ini termasuk kerja sama pembangunan fasilitas Waste to Energy (WtE) di 33 kota dengan nilai Rp 90 triliun. MoU strategis lainnya terkait solusi biopackaging, geotermal, hidrogen hijau, dan dekarbonisasi di sektor maritim.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, dalam pidato penutupan ISF 2025, di Jakarta International Convention Center, Sabtu (11/10).
ISF yang memasuki penyelenggaraan tahun ketiga ini mengusung tema "Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World."
"Tema tahun ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk menjadi regional hub dan berkontribusi terhadap agenda iklim global. Sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, sustainability bukan lagi pilihan tapi fondasi untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif," ujar Nurul Ichwan.
Ia mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Pemerintah melaksanakan hilirisasi industri yang dikembangkan dari nikel hingga ke komoditas strategis, seperti tembaga, bauksit, hingga rumput laut, yang memiliki nilai ekspor dan daya saing.
Nurul Ichwan juga menyebut Indonesia memegang kunci solusi iklim dunia dengan carbon capture and storage (CCS) dengan potensi penyimpanan karbon tidak kurang dari 577 gigaton. "Ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan bisa menyimpan emisi karbon domestik maupun luar negeri hingga 200 tahun. Hal ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai hub untuk CCS di Asia," kata Nurul Ichwan.
Penyelenggaraan ISF 2025 ini melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kadin Indonesia.
Indonesia Penggerak Kolektif Pembangunan Berkelanjutan
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengatakan ISF 2025 menjadi bukti nyata Indonesia sebagai penggerak kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"ISF 2025 menjadi bukti nyata, Indonesia tidak hanya berperan sebagai tuan rumah forum global, tetapi juga sebagai pengggerak aksi kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memastikan, setiap komitmen yang lahir di forum ini bergerak menjadi tindakan nyata," ujar Rachmat.
Ia mengatakan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang konkret sangat penting. Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan menyatukan para pemimpin serta inovator untuk berinvestasi bagi kehidupan yang lebih baik.
ISF 2025 merupakan platform yang mengubah dialog menjadi komitmen dan visi serta aksi kolektif. Forum ini menarik lebih dari 10.000 partisipan, termasuk 129 pembicara ahli dari dalam dan luar negeri.
Beragam sesi diskusi dan dialog tematik di ISF 2025 membahas isu strategis seperti ketahanan air, produktivitas pertanian, ekonomi biru, nol emisi karbon, iklim dan perdagangan global, pengelolaan sampah, transisi energi baru, serta udara bersih.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan target penerimaan bea masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Target bea masuk tahun depan sebesar Rp 49,9 triliun atau turun 5,7 persen dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 52,96 triliun pada APBN 2025.
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Muhammad Aflah Farobi mengatakan, penurunan target bea masuk pada 2026 disebabkan oleh mulai diterapkannya tarif bea masuk 0 persen untuk produk impor dari Uni Eropa.
SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.
Kebijakan pembebasan tarif impor terjadi seiring dengan selesainya perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
"Bea masuk ini turun sekitar 5,7 persen dari proyeksi kita di tahun 2025, ini karena dampak perdagangan internasional yang kira-kira antara AS (Amerika Serikat) dan I-EU CEPA kemungkinan besar tahun depan akan kita finalkan bea masuknya," ujarnya saat media briefing di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Kendati demikian, dengan adanya berbagai perjanjian perdagangan luar negeri itu, dia memperkirakan nilai impor Indonesia akan meningkat pada 2026.
Sebab dengan diimplementasikannya perjanjian perdagangan I-EU CEPA akan memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke Eropa.
"Diproyeksikan nilai impor ini juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita," imbuhnya.
Aflah melanjutkan, meski nilai impor diramal akan naik namun terkadang tarif efektif bea masuk justru menurun sehingga menyebabkan realisasi penerimaan bea masuk menjadi terkontraksi.
Contohnya, saat ini Indonesia banyak mengimpor kendaraan bermotor listrik sehingga nilai impor komoditas tersebut naik.
SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.
Namun karena adanya kebijakan insentif tarif bea masuk nol persen untuk kendaraan listrik, maka penerimaan bea masuk menjadi berkurang.
"Seperti kendaraan bermotor itu karena sekarang yang diimpor banyak bermotor listrik sehingga bea masuk kita menurun proyeksinya," ucapnya.
Sebagai informasi, proses negosiasi I-EU CEPA dimulai sejak Juli 2016 dan selama sembilan tahun ini prosesnya sudah mencakup 19 putaran utama serta dialog intensif dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintah menargetkan I-EU CEPA mulai diimplementasikan paling cepat pada Kuartal IV 2026 dan paling lambat Kuartal I 2027.
I-EU CEPA dilakukan untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja.
Salah satu manfaat utama dari implementasi I-EU CEPA yakni penghapusan tarif impor secara signifikan.
Dalam satu hingga dua tahun setelah perjanjian berlaku, sebanyak 80 persen ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif nol persen.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
KOMPAS.com - Pemerintah sedang merancang peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10 persen (E10).
Pemerintah melalui Kementerian ESDM, bakal menerbitkan regulasi yang mewajibkan kandungan etanol dalam BBM hingga 10 persen, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Selain itu, penggunaan etanol 10 persen dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung upaya peningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.
Menanggapi soal rencana penerapan E10 itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, mengklaim bahwa produk kendaraan pabrikannya tak masalah dengan penambahan kandungan etanol.
“Kalau brand Toyota itu (sudah kompatibel dengan campuran) E20. Mungkin brand yang lain (sudah kompatibel dengan) E10. Jadi aman,” kata Bob ditemui di Karawang sebagaimana dilansir dari Antara, Minggu (12/10/2025).
Menurut Bob, penggunaan BBM E10 memang sebaiknya segera direalisasikan untuk mendukung upaya pengurangan emisi. Para produsen mobil juga akan selalu beradaptasi dengan regulasi BBM di Tanah Air.
Bahkan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, kandungan etanol dalam BBM sudah mencapai 20 persen.
“Jadi jangan teknologi yang menyesuaikan sama mobil tua di jalan, (nanti) kita ketinggalan teknologi (yang lebih baru). Justru kita harus berevolusi menjadi kendaraan-kendaraan yang adaptif terhadap future bahan bakar,” ujar Bob.
Ia bilang, penerapan E10 pada BBM bensin juga akan menciptakan multiplier effect (dampak berantai) pada ekonomi di Indonesia, misalnya bisa mendorong peningkatan pendapatan petani.
Dengan meningkatnya permintaan (demand) etanol dari bahan baku utama Indonesia seperti tebu hingga jagung, maka petani diharapkan bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat pula.
“Karena etanolnya itu dari petani. Jadi kalau misalnya demand-nya naik, income petani juga naik. Cuma mungkin kita belum begitu banyak petaninya (yang fokus ke pembuatan etanol),” kata Bob.
“Ke depan, kalau misalnya banyak petani yang sudah berubah hasil petaninya menjadi etanol ini justru bisa menjadi positive cycle,” ujarnya menambahkan.
Bahlil mau wajibkan E10
Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah banyak negara sudah lebih dulu memakai campuran etanol dengan bensin. Antara lain Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina.
"Sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu enggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (9/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah sedang mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk mencapai kemandirian energi. Salah satunya lewat pengembangan etanol sebagai campuran bensin.
Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan impor BBM. Etanol bisa diproduksi dari hasil pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung.
Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5, atau campuran etanol 5 persen, yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95.
Bahlil menyampaikan, pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10 persen atau E10. Meski begitu, tingkat ini masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain.
Ia menyebut Amerika Serikat sudah menerapkan mandatori E10, dan di beberapa negara bagian sudah mencapai E85. India sudah menerapkan E20, Thailand E20, Argentina E12, sementara Brasil mencapai mandatori E27.
"Tetapi di beberapa negara bagian, di beberapa provinsi mereka yang produksi etanolnya bagus, itu sampai sudah ada E100. Itu di Brazil," kata Bahlil.
Menurutnya, pengembangan etanol meniru pola keberhasilan program biodiesel. Program ini mewajibkan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit yang berjalan bertahap sejak 2015, dari B15 hingga B40 pada 2025. Pemerintah menargetkan penerapan B50 pada 2026.
"Berangkat dari keberhasilan biodiesel, yakni harga sawit di petani naik, penciptaan lapangan pekerjaan, devisa kita keluarkan secara baik, maka itu kita mulai berpikir untuk bensin, kita campur lagi dengan hasil pertanian kita, hasil perkebunan kita," ucapnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan potensi industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Wakil... | Halaman Lengkap [384] url asal
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan potensi industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah keterbatasan sumber daya alam di sejumlah daerah. Ia menilai, sektor ini memiliki prospek besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
"Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth, tidak semua punya tambang, sawit. Karena itu, dunia industri kreatif sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ujar dia dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025, di Jakarta.
Bima menyoroti tiga kendala utama yang masih menghambat pertumbuhan industri kreatif, yakni sistem perizinan yang belum baku, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta prosedur administrasi yang masih manual. Ia merekomendasikan penyederhanaan pelayanan perizinan melalui peraturan terpadu dan pembentukan kota percontohan sebagai pilot project pengembangan ekosistem kreatif di daerah.
Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menegaskan musik nasional sebagai pilar penting dalam ekonomi kreatif. Ia menyebut sektor musik sebagai new engine of growth yang mampu menimbulkan efek berganda terhadap industri alat musik, festival budaya, film, gim, hingga konten digital. "Kegiatan musik dapat berdampak lebih luas dan signifikan pada sektor pariwisata, teknologi digital, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
Rizal juga merekomendasikan kebijakan strategis seperti integrasi pertunjukan musik dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi sistem perizinan, peluncuran sistem OSS yang lebih efisien, serta percepatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di sektor kreatif. "Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri seperti President Director Java Jazz Production, Dewi Gontha, dan Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, turut menegaskan besarnya dampak ekonomi dari kegiatan musik terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM.
"Pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat," kata Dewi. Sementara, Ucup menambahkan, negara perlu hadir dalam penyediaan infrastruktur agar industri musik lebih berdaya saing.
Tak berhenti di situ, Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, infrastruktur, serta pemetaan indikator ekosistem musik.
"Kita punya aset yang dapat dioptimalisasikan, kita olah jadi cultural center, namun yang paling penting, kita harus maju bersama, guyub," ujar Giring.
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebesar 10% (E10) tengah menjadi sorotan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq membeberkan keuntungan penerapan mandatori ini.
Menurut Dia, salah satu keuntungannya adalah dapat mengurangi kandungan sulfur yang tinggi pada BBM. "Bilamana dikonversi sebagaian dengan (bahan bakar) alami tentu mengurangi sulfur," kata Hanif, di Kota Mataram, NTB, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya kandungan sulfur yang tinggi pada BBM berpengaruh terhadap tingkat polusi sektor transportasi. Saat ini mayoritas produk BBM di Indonesia memiliki sulfur 1.500 ppm (Parts Per Milion). Padahal, standar Euro V hanya memperbolehkan kandungan sulfur sebesar 50 ppm.
Namun Hanif, enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan E10 ini, pada situasi saat ini. "Saya tidak menyikapi dulu, takut ada polemik, tapi intinya BBM kita sulfurnya masih tinggi," kata Hanif.
Pakar Bahan Bakar ITB Tri Yuswidjajanto juga menyampaikan r 40 MJ/kg sehingga penambahan etanol 3,5% menurunkan kandungan energi pada campuran bensin + etanol sebanyak 1%," kata Yus kepada CNBC Indonesia, Senin (6/10/2025).
Di sisi lain, etanol bisa menurunkan emisi CO2 hingga 3,5%, karena berasal dari bahan nabati yang dianggap carbon neutral. Etanol juga mengandung oksigen sehingga meningkatkan Air Fuel Ratio (AFR) yang dapat mengakibatkan mesin panas.
"Higroskopis atau menyerap uap air sehingga meningkatkan kadar air dalam bensin. Jika bensin tercampur air, kadar etanol akan turun, sehingga RON akan ikut turun," ujarnya.
Selain itu, komponen karet dan seal pada kendaraan lama berpotensi tidak kompatibel terhadap campuran etanol. Adapun, kendaraan modern bisa menerima bensin dengan kadar etanol sampai dengan 20%.
"Kebutuhan aditif pengendali deposit meningkat jika bensin mengandung etanol," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa rencana penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin 10% (E10) sudah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor BBM bensin.
Di balik nyala listrik yang stabil dan bersih dari PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat, tersimpan kisah tentang tangan-tangan kecil yang bekerja dalam senyap. ... [1,557] url asal
Bengkayang (ANTARA) - Di balik nyala listrik yang stabil dan bersih dari PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat, tersimpan kisah tentang tangan-tangan kecil yang bekerja dalam senyap. Mereka bukan teknisi, bukan insinyur, melainkan ibu rumah tangga.
Mereka adalah sosok-sosok tangguh yang mengumpulkan limbah serbuk gergaji, menopang program cofiring biomassa dari akar rumput menuju energi bersih yang jarang tersorot.
PLTU Bengkayang menerapkan teknologi cofiring, yaitu mencampurkan biomassa berupa sisa-sisa olahan kayu ke dalam pembakaran batubara, sejak Juli 2024.
Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Selawati, ibu muda berusia 21 tahun warga Desa Duri 2, kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah sudah bersiap. Dengan satu anak yang ditinggal sebentar di rumah, ia dan sang suami mulai memasukkan serbuk kayu sisa-sisa kayu yang digergaji dari tempat penggergajian kayu dekat rumahnya.
Kegiatan itu telah menjadi rutinitas harian, menggantikan pekerjaan lamanya yang jauh lebih berat dan berisiko.
"Dulu saya cari kayu cerocok ke hutan, satu jam naik perahu. Sekarang tinggal kumpulkan sawdust (serbuk kayu) depan rumah," ujar Selawati sambil tersenyum dan tangannya tetap sibuk memasukkan serbuk kayu ke karung.
Dalam sehari, mereka bisa mengumpulkan 50–60 karung. Setiap karung dihargai Rp4.000 oleh PT Senator Karya Manages (SKM), mitra PLN dalam penyediaan bahan cofiring untuk PLTU.
Selawati tinggal di sebuah desa yang letaknya strategis, tak jauh dari dua proyek raksasa negara: Smelter PT BAI dan Pelabuhan Internasional Kijing. Namun, meski berada di jantung pembangunan nasional, denyut kehidupan warga di sini tetap berpijak pada alam.
Desa Sungai Duri 2 merupakan desa mandiri, jalan-jalannya sudah mulus, memudahkan akses ke kota dan pelabuhan. Namun, sumber penghasilan utama warganya belum banyak berubah, sebagian warga bekerja sebagai pencari kayu di hutan, sebagai nelayan dan pedagang kecil.
Mereka tetap hidup bersahaja, menggantungkan harapan dari hutan dan laut, bahkan ketika proyek-proyek besar terus tumbuh di sekeliling mereka.
Bagi Selawati, keberadaan smelter dan pelabuhan internasional belum sepenuhnya mengubah kesehariannya. Dia bukan satu-satunya. Ada puluhan ibu rumah tangga di kampung itu yang kini menggantungkan hidup dari limbah serbuk kayu.
Satu demi satu karung yang dikumpulkan berarti satu demi satu kebutuhan rumah tangga yang terpenuhi. Di tengah keterbatasan, program ini menjelma jadi harapan.
Program cofiring biomassa tidak hanya mengubah arah pengelolaan energi nasional menuju energi bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja informal bagi masyarakat sekitar, terutama kaum perempuan yang sebelumnya hanya menjadi buruh kasar atau pengangguran tak berpenghasilan.
Sementara itu, di sudut lain Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Megatimur, Sungai Ambawang, Kubu Raya, seorang ibu rumah tangga lain turut merasakan dampak nyata program cofiring. Namanya Baiti (25), ibu dua anak yang kini bekerja di fasilitas produksi biomassa milik CV Rezeki Insan Lestari (RIL), mitra PLN yang menyuplai wood chip ke PLTU Bengkayang.
Setiap pagi, Baiti bersama rekan kerjanya, Apung, mendorong gerobak kecil berisi potongan kayu menuju mesin pencacah. Jaraknya hanya lima meter, namun langkah mereka membawa lebih dari sekadar kayu, mereka menggerakkan roda ekonomi rumah tangga mereka sendiri.
"Saya dibayar Rp75 ribu per hari. Dulu cuma dapat Rp50 ribu per hari sebagai buruh cuci," kenang Baiti.
Kini, ia bahkan bisa menabung dan ikut arisan mingguan. Penghasilan tetap yang sebelumnya hanya impian, kini jadi kenyataan.
Dengan jam kerja yang relatif manusiawi, pukul 08.00 hingga 11.00, istirahat, lalu lanjut pukul 13.00 sampai 17.00, Baiti bisa tetap mengurus rumah dan anak-anaknya. Program ini bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk tetap menjalankan peran ganda mereka tanpa terpinggirkan.
Program cofiring biomassa di PLTU Bengkayang nyatanya bukan sekadar inovasi energi. Ia adalah jembatan antara limbah dan keberdayaan, antara rumah tangga sederhana dan ekonomi sirkular. Dan di tengahnya berdiri para perempuan yang selama ini tak terlihat: ibu rumah tangga yang menjadi pahlawan energi.
Dalam tumpukan serbuk kayu dan kayu cacah, tersimpan kisah perjuangan. Kisah bahwa perubahan bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari tangan-tangan ibu yang penuh ketekunan.
Peluang ekonomi baru
Sejak pertengahan 2024, PT Senator Karya Manages (SKM) mulai mengembangkan biomassa berbasis limbah kayu di Kabupaten Bengkayang dan Mempawah, Kalimantan Barat. Mengandalkan bahan baku dari masyarakat lokal, perusahaan ini memproduksi woodchip dan sawdust (serbuk gergaji) untuk cofiring biomassa kebutuhan energi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bengkayang.
PT SKM telah menjadi mitra strategis PLN dalam penyediaan bahan baku cofiring di PLTU Bengkayang. Program cofiring biomassa telah membawa dampak positif bagi warga Kalimantan Barat, terutama ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pengumpul sawdust. Program ini telah memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Penanggung jawab PT SKM Nur Jaman mengatakan program energi terbarukan (EBT) melalui pemakaian biomassa untuk bahan bakar pencampur atau cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bengkayang ditujukan agar mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
PT SKM berharap upaya itu dapat meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sawmill berupa sawdust yang selama ini terabaikan.
"Selama ini sawdust itu dibiarkan begitu saja. Daripada terbengkalai, sekarang dimanfaatkan sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan pastinya menambah penghasilan bagi masyarakat," katanya.
Dia mengatakan rata-rata pengumpulan sawdust dari warga mencapai 790 ton per bulan. Pekerjanya kebanyakan ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya masih menganggur.
"Siapapun masyarakat bisa menjualnya ke kami, kami siap terima. Karena kebutuhan kami itu setiap bulannya mencapai 790 ton untuk menyuplai ke PLTU. Sawdust ini juga ada yang diambil dari luar lokasi perusahaan," ujarnya.
“Awalnya kami memanfaatkan sawdust yang sebelumnya tidak terpakai. Setelah itu kami mulai produksi woodchip. Setiap hari kami bisa hasilkan sekitar 20 ton woodchip, atau sekitar lima mobil pengangkut per hari,” kata dia.
Dalam prosesnya, perusahaan ini menyerap empat orang tenaga kerja lokal dengan gaji bulanan antara Rp3 juta untuk tenaga bantu dan Rp3,5juta-Rp4,5juta untuk operator mesin.
“Kami terbuka untuk siapa pun masyarakat yang ingin menjual kayunya, baik kayu karet, rambutan, maupun durian. Bahkan, kami beli per karung serbuk kayu seharga Rp4ribu, ujarnya.
PT SKM menyuplai biomassa woodchip untuk kebutuhan PLTU dengan kapasitas hingga 390 ton per bulan dan 790 ton untuk sawdust per bulan.
Tumpukan Woodchip milik PT SKM yang siap dikirim ke PLTU Bengkayang. ANTARA/Narwati/am.
Untuk menjamin keberlanjutan pasokan, SKM mulai merintis penanaman pohon jangka panjang di Mempawah dengan luas lahan sekitar 5 hektare, sekaligus melakukan pembibitan pohon penghasil kayu biomassa.
Meski memiliki potensi besar, Nur Jaman mengungkapkan bahwa operasional tidak lepas dari kendala.
“Bahan baku dari Bengkayang melimpah, tapi terkendala akses dari hulu yang jauh. Selain itu, kapasitas mesin produksi yang kecil seringkali mengganggu kelancaran suplai,” ujarnya.
Saat ini sistem kerja sama dengan penyedia bahan baku masih berbasis Memorandum of Understanding (MoU) dan belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik pemanfaatan limbah kayu oleh masyarakat.
“Yang jelas, keberadaan kami memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat lewat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dari hasil menjual kayu,” ujarnya.
Dengan memasok limbah sawdust secara konsisten, PT SKM turut mendukung keberhasilan program cofiring yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Sementara itu, pemilik CV RIL, Supriyadi, memastikan seluruh tenaga kerja difasilitas produksinya berasal dari masyarakat lokal di sekitar lokasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam memberdayakan ekonomi warga setempat.
“Seluruh pekerja saya adalah warga sekitar. Saya senang karena keberadaan fasilitas ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Supriyadi.
Supriyadi menjelaskan bahwa upah pekerja yang ia berikan berkisar antara Rp75 ribu hingga Rp120 ribu per hari, tergantung beban kerja dan jam kerja. Jika terjadi lembur, upah pun ditambahkan.
Tak hanya menyerap tenaga kerja lokal, CV RIL juga memanfaatkan limbah kayu karet sebagai bahan baku utama produksi biomassa. Limbah tersebut umumnya berasal dari kebun-kebun karet milik warga yang kini mulai diganti dengan tanaman kelapa sawit.
“Banyak kebun karet yang ditinggalkan karena diganti sawit. Kayunya tidak dimanfaatkan, jadi kami olah jadi sesuatu yang bernilai,” ujarnya.
Menariknya, warga juga turut menyuplai kayu yang hanyut terbawa arus sungai. Limbah kayu yang dikumpulkan kemudian disetorkan ke fasilitas produksi CV RIL.
“Selain sungai jadi bersih, warga juga dapat penghasilan tambahan dari hasil mengumpulkan kayu limbah,” ujarnya.
Meski demikian, Supriyadi menyadari bahwa ketergantungan pada limbah kayu bukan solusi jangka panjang. Karena itu, ia mulai mempersiapkan langkah keberlanjutan dengan menyediakan bibit pohon akasia di depan fasilitas produksinya, yang bisa ditanam oleh warga yang berminat.
Dalam sehari, CV RIL mampu mengirimkan antara 20 hingga 25 ton biomassa ke PLTU Bengkayang. Ia berharap, program co-firing biomassa yang dijalankan PLN dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.
Dorong keterlibatan masyarakat
PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencatat kebutuhan biomassa untuk mendukung program energi terbarukan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkayang masih terbuka lebar. Hingga kini, tercatat lebih dari 17 ribu ton biomassa telah dikirimkan ke PLTU Bengkayang melalui mitra PLN. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan Tahun 2024.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa peluang besar masih tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan biomassa sebagai bagian dari komitmen terhadap energi berbasis kerakyatan.
“Kami harap lebih banyak lagi masyarakat yang dapat terlibat dalam ekosistem biomassa ini,” ujarnya.
PLTU Bengkayang telah menerapkan teknologi cofiring dengan mencampurkan biomassa sawdust sebagai substitusi batu bara sejak Juli 2024.
Sawdust yang digunakan berasal dari limbah kilang kayu (sawmill) yang sebelumnya menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan berpotensi memicu kebakaran lahan. Kini, limbah tersebut justru menjadi sumber energi alternatif yang dimanfaatkan dengan komposisi hingga maksimal di 10 persen dari total bahan bakar harian.
Selain mendukung transisi energi, program cofiring ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Pengusaha sawmill mendapat peluang usaha baru, sementara masyarakat sekitar memperoleh lapangan kerja.
“Adanya program cofiring di PLTU Bengkayang dirasa dapat memberikan nilai ekonomi, meningkatkan penghasilan, serta menyerap tenaga kerja baru,” katanya.
Pembiayaan emas oleh industri multifinance dinilai prospektif karena tren investasi emas meningkat, meski terkendala stok terbatas dan sosialisasi. [315] url asal
Bisnis.com, JAKARTA — Industri pembiayaan atau multifinance dinilai memiliki peluang yang cukup prospektif bila ingin menyediakan produk pembiayaan emas.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat hal itu didorong oleh tren kelas menengah yang menjadikan emas sebagai aset investasi jangka panjang.
Selain itu, menurutnya harga emas yang juga naik 62,7% dalam satu tahun terakhir dan mengalahkan instrumen investasi lain seperti pasar saham dan SBN turut membuat pembiayaan emas di multifinance prospektif.
“Dengan demikian, fasilitas multifinance membantu sekali masyarakat yang mau mencicil emas batangan secara aman,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/10/2025).
Meski begitu, Bhima tak menampik akan ada permasalahan yang dihadapi multifinance dalam menggarap produk pembiayaan emas, selain persaingan ketat di antara perusahaan.
“Permasalahan utama ada pada stok emas yang terbatas dan sosialisasi soal fasilitas cicilan emas sudah diasosiasikan dengan Pegadaian dan bank emas,” ungkap dia.
Selain hal tersebut, dia pun menyoroti bahwa dalam mengecek background calon peminjam bisa menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Meskipun di satu sisi Bhima menilai sebenarnya soal risiko kecil, bahkan bisa lebih rendah dari kredit konsumsi.
Kendati demikian, ekonom lulusan UGM mengemukakan pembiayaan emas memiliki kans untuk menjadi andalan lain multifinance di tengah lesunya kredit kendaraan bermotor.
“Asalkan sosialisasi dan bunganya kompetitif. Selama bunganya lebih kecil jauh dibandingkan return emas tahunan, masyarakat pasti tertarik,” pungkasnya.
Sependapat, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yakin bahwa seiring berjalannya waktu jumlah pemain industri yang memiliki pembiayaan emas bisa bertambah.
Semula, dia membenarkan memang saat ini masih segelintir perusahaan multifinance yang sudah memiliki pembiayaan emas. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran belum semua perusahaan aware atau menangkap potensi seperti ini.
“Mungkin belum semuanya aware, belum semuanya paham bahwa ada satu kesempatan seperti ini. Nanti perlahan-lahan bisa jadi bukit, kayak tongkat estafet ya, lihat yang ini, oh mulai main, oh bagus nih main [di pembiayaan emas],” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (9/10/2025).