Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah memperluas batasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga 14 juta per bulan memicu pro dan kontra dari sejumlah pihak. Beberapa di antaranya khawatir keputusan tersebut akan mengaburkan hak akses terhadap perumahan bagi masyarakat desil bawah.

Sejumlah pengamat perumahan menilai pergeseran batas MBR tidaklah menyelesaikan persoalan. Justru, keputusan itu dipandang berisiko mengalihkan alokasi subsidi negara ke kelompok masyarakat menengah yang secara ekonomi lebih mampu menanggung skema komersial.

Akibatnya, kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan riil Rp3 juta—Rp5 juta dikhawatirkan makin cekak dan tersisih dari kuota bantuan perumahan yang tersedia.

Penggiat Koperasi Perumahan, Alfred Condo menekankan ketidakyakinannya bahwa keputusan perluasan tersebut bakal mendorong serapan rumah subsidi. Pasalnya, dia menjelaskan bahwa minimnya serapan tersebut akibat dari lemahnya daya beli masyarakat saat ini.

“Jadi, FLPP anjlok bukan karena orang berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp14 juta terhalang membeli. FLPP anjlok karena masyarakat berpenghasilan Rp3 hingga 5 juta yang memang penghuni terbesar backlog perumahan tidak mampu membayar,” jelasnya dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6/202).

Alfred melanjutkan, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Susenas 2025, saat ini ketimpangan pemilikan rumah terkonsentrasi pada desil 3 hingga desil 5 dengan rentang pendapatan di angka Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per bulan.

Alfred berpandangan, masyarakat dengan pendapatan hingga Rp14 juta dinilai telah mampu membeli hunian komersial.

“Sehingga, menaikkan batas MBR ke Rp14 juta bukan memperluas akses bagi yang membutuhkan, itu justru menggeser subsidi ke kelompok yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu menanggung pembiayaan komersial,” tambahnya.

Senada, Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menilai langkah ini justru berpotensi memicu masalah baru dalam ketepatan sasaran distribusi rumah subsidi.

Dia menyebut, golongan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dikhawatirkan makin terpinggirkan dari persaingan pasar.

“Kebijakan tersebut justru semakin membuat penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berpenghasilan Rp8 juta kebawah, semakin tidak mampu mengakses rumah subsidi atau FLPP dari negara. Sehingga saya merasa kebijakan ini tidak ada pengaruhnya,” ujar Zulfi.

Ketimbang melonggarkan batas atas pendapatan, pemerintah disarankan perlu menelurkan skema atau instrumen baru bagi masyarakat berpenghasilan tanggung. Beberapa opsi solutif yang bisa diambil mencakup program subsidi untuk rumah sewa ataupun metode sewa-beli (rent to own).

Zulfi menekankan agar pemerintah tidak semata mengejar kuantitas serapan angka seremonial. Hal ini penting diperhatikan agar kelompok miskin ekstrem tetap mendapatkan prioritas utama dalam memiliki hunian bersubsidi.

Pemerintah Pastikan Akses Bantuan MBR Desil Bawah

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut akan senantiasa memastikan akses bantuan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya desil bawah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa keputusan memperluas akses MBR tersebut sejatinya dilakukan dalam rangka memberikan insentif pada masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang sebelumnya juga terhimpit.

“Awalnya kan 8 juta ke bawah yang dapat. Sekarang kita naikin jadi 14 juta. Jadi yang pendapatan 8 juta ke bawah pun dapat. Jadi bukan menghilangkan yang 8 juta,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (25/6/2026).

Fitrah menjelaskan, pihaknya akan memastikan akses pembiayaan baik FLPP maupun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat tersalurkan secara tepat ke MBR.

“Di aturan kita, keswadayaan itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu juga enggak apa-apa, tetap dikasih bantuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori MBR akan mendapat manfaat bebas biaya BPHTB hingga PBG.

Selain itu, salah satu manfaat utamanya yakni hak untuk mengakses rumah subsidi dengan skema pembiayaan bersubsidi yang beban bunga KPR-nya ditetapkan flat di level 5%.

Bahkan, di tengah lonjakan suku bunga acuan Kementerian PKP memastikan tarif KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar.

Terbaru, pemerintah juga akan mengguyur MBR dengan skema cicilan rumah subsidi hingga 40 tahun. Dengan demikian, kewajiban bayar bulanan KPR Subsidi dapat ditekan makin terjangkau.

Berdasarkan laporan Kementerian PKP, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

Pasar Kian Lebar, Pasokan Tetap Tegar?

Untuk diketahui, alokasi kuota rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini ditetapkan sebanyak 350.000 unit dengan total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp35 triliun.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kuota tersebut masih aman untuk memenuhi permintaan hunian subsidi masyarakat.

Adapun 24 Juni 2026, penyaluran FLPP dilaporkan baru mencapai 81.600 unit atau setara 23,22% dari target tahun ini. Selanjutnya, terdapat 21.000 unit yang saat ini dalam proses akad berjalan.

Apabila diakumulasikan, Heru menyebut total rumah subsidi FLPP yang tersalur baru ada di kisaran 103.000 unit. Posisinya jauh lebih rendah sekitar 8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya mencapai 112.000 unit.

Saat dikonfirmasi mengenai pelemahan tersebut, Heru menjelaskan hal itu terjadi lantaran adanya dinamika kuota rusun subsidi.

“Tahun lalu itu kenapa ada kenaikan? Ya, karena tahun lalu itu kan ada semacam carry over, kuota di 2024 hanya 200.000 sementara outstanding yang sudah mengajukan kredit itu lebih dari itu ada 14.000-an, yang kemudian ditagihkan di 2025," ujarnya.

Karena itu, Heru menjelaskan pergerakan pasar pada tahun 2026 diproyeksi akan berjalan jauh lebih natural mengingat besarnya pagu kuota yang disediakan hingga 350.000 unit.

Selain itu, mempersiapkan lonjakan permintaan hunian subsidi di tengah keterbatasan area lahan, pemerintah juga tengah mengembangan skema pembiayaan FLPP untuk satuan rumah susun subsidi.

Dalam laporannya, pemerintah bahkan membuka peluang konsep peminatan KPR Rusun Inden, yaitu mekanisme pendaftaran calon pembeli rumah susun yang belum selesai dibangun melalui fasilitas pembiayaan kredit perbankan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah membuka opsi memperpanjang masa cicilan rumah subsidi dari maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar cicilan rumah menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu memiliki rumah.

“Selama puluhan tahun cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun. Sekarang kita naikkan menjadi 30 tahun supaya cicilan rakyat lebih ringan,” ujar Maruarar dalam acara Dukungan Program Prioritas Presiden 3 Juta Rumah di Cikarang, Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026).

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah.

Maruarar menjelaskan, dengan tenor kredit yang lebih panjang, beban cicilan bulanan masyarakat diharapkan dapat lebih terjangkau dibandingkan skema sebelumnya.

Selain memperpanjang tenor kredit, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak.

Ia menyebut pembangunan rumah rakyat akan didukung oleh ketersediaan lahan dari berbagai sumber, mulai dari lahan negara, badan usaha, hingga kerja sama dengan sektor swasta.

“Kalau lahannya ada, pembiayaannya ada, dan semua pihak bekerja sama, maka pembangunan rumah rakyat bisa bergerak jauh lebih cepat,” kata Maruarar.

Program pembangunan 3 juta rumah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun sebagai strategi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan meringankan beban cicilan bulanan.

Purbaya menilai, tenor yang lebih panjang akan membuat cicilan rumah menjadi lebih terjangkau, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kredit perumahan.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Selain menyasar MBR, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional, yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi domestik.

Bisnis.com, BOGOR - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui partisipasi aktif pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Kabupaten Bogor. Acara berlangsung di Aula Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin, 3 November 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seperti Kabupaten Bogor.

bank bjb hadir sebagai salah satu panelis utama dan booth informasi. Partisipasi tersebut menjadi langkah konkret bankbjbdalam memperkenalkan berbagai produk perbankan yang mendukung sektor perumahan, termasuk pembiayaan rumah bersubsidi dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Ayi Subarna serta perwakilan berbagai lembaga keuangan dan BP Tapera. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi kuat dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas tingginya penyerapan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia. “Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi itu di Jawa Barat, dan acara sosialisasi dari segi jumlah juga terbanyak di Kabupaten Bogor,” ujar Menteri Maruarar.

Lebih lanjut, Menteri Ara menegaskan pentingnya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi tertinggi. Hal ini mengingat Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 234.709 jiwa per Maret 2024 berdasarkan data BPS. “Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di Kabupaten Bogor, karena angka kemiskinan terbesar masih ada di sini,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb memaparkan berbagai informasi terkait produk unggulan di sektor pembiayaan rumah, di antaranya bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema cicilan yang ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.

Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan permintaan hunian yang tinggi. Letaknya yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta peranannya sebagai penyangga Ibu Kota menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb tidak hanya memperkenalkan produk pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi keuangan bagi masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar calon debitur memahami manfaat program Kredit Program Perumahan (KPP) dan dapat memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Sosialisasi KPP di Kabupaten Bogor ini juga melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk pengembang, kontraktor, UMKM, serta pedagang bahan bangunan. Kolaborasi antar pelaku sektor ini mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling menguatkan di tingkat daerah.

bank bjb menilai, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap pembangunan rumah akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan permintaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap program KPP juga sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil. Melalui program pembiayaan rumah, bank bjb ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Kegiatan sosialisasi KPP menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan perumahan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan target penyediaan rumah layak huni nasional dapat tercapai dengan optimal.

bank bjb percaya bahwa akses perumahan yang merata merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung program pemerintah seperti KPP, bank bjb berperan aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan produktif di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Partisipasi bank bjb dalam kegiatan di Kabupaten Bogor juga menjadi tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk terus memperkuat kontribusi terhadap program satu juta rumah. Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

Melalui kegiatan sosialisasi di Kabupaten Bogor, bank bjb kembali menegaskan posisinya sebagai mitra terpercaya pemerintah dan masyarakat. Sinergi yang terjalin ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat.

Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat, bank bjb akan terus berinovasi untuk menghadirkan solusi keuangan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap program KPP di Kabupaten Bogor menjadi bukti nyata komitmen tersebut.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/KUR.

Bisnis.com, CIREBON--Bank bjb berkomitmen dalam mendukung akses terhadap perumahan layak dan terjangkau salah satunya melalui kredit program perumahan (KPP) yang digagas pemerintah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar perusahaan dalam memperkuat sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus memperluas inklusi keuangan di tingkat masyarakat bawah.

Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin menyebutkan melalui KPP, bank bjb menawarkan skema pembiayaan ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Produk ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perumahan konvensional.

"Fasilitas tersebut tidak hanya menekankan pada kemudahan syarat administrasi, tetapi juga pada transparansi dan fleksibilitas tenor cicilan, agar masyarakat dapat memiliki rumah tanpa tekanan finansial berlebih," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Minggu (2/11/2025).

Yusuf menambahkan salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan program pembiayaan perumahan adalah Cirebon. Menurut dia, Cirebon memiliki potensi ekonomi yang terus tumbuh.

Posisi geografisnya yang strategis di jalur utama antara Jakarta dan Jawa Tengah, ditambah infrastruktur yang terus berkembang seperti jalan tol, rel ganda, dan bandara di wilayah sekitar, menjadikan kota ini kawasan prospektif untuk sektor properti.

"Kondisi tersebut mendorong meningkatnya permintaan terhadap hunian, terutama dari kalangan masyarakat produktif yang mencari rumah di sekitar pusat aktivitas ekonomi dan transportasi," kata Yusuf.

Bank bjb, kata Yusuf, melihat sektor properti bukan sekadar bisnis hunian, tetapi juga instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap pembangunan rumah memiliki efek berantai terhadap industri bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja lokal, hingga sektor UMKM.

Aktivitas ekonomi di sekitar proyek perumahan biasanya meningkat signifikan, menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas peredaran uang di wilayah tersebut.

Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni. Ia menilai, sektor perumahan tidak hanya menyentuh aspek fisik, melainkan juga sosial, sebab kepemilikan rumah berperan besar dalam menciptakan stabilitas keluarga dan produktivitas masyarakat.

Dukungan pembiayaan perumahan menjadi wujud tanggung jawab moral lembaga keuangan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan warganya.

"Bank bjb terus memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat kini dapat mengajukan pembiayaan rumah melalui platform digital yang dikembangkan bank, sehingga proses verifikasi dan persetujuan kredit dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," katanya.

Yusuf menjelaskan transformasi itu membuka peluang bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk mengakses pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

Selain menyediakan fasilitas kredit, bank bjb juga aktif memberikan edukasi keuangan agar calon debitur memahami mekanisme dan risiko pembiayaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun literasi finansial masyarakat sekaligus mendorong budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang sehat.

Bank bjb menilai percepatan program perumahan akan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penyediaan rumah layak huni tidak hanya menciptakan aset produktif, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap lingkungan.

Dalam jangka panjang, keberadaan perumahan terjangkau menjadi fondasi penting bagi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui komitmen ini, bank bjb memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menghasilkan sistem pembiayaan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat.

"Dengan sinergi tersebut, sektor perumahan tidak lagi menjadi beban, melainkan motor penggerak kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mencatat telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan total nilai mencapai Rp17 triliun hingga September 2025.

Hal ini sejalan dengan komitmen bank pelat merah itu dalam mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

KPR Subsidi BNI menawarkan suku bunga tetap sebesar 5%, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.

Menurut Okki, pada 2025 BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.

Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit, yang menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.

"Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Okki.

Dengan dukungan 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock), BNI optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025.

Okki menegaskan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Okki.

Bisnis.com, KARAWANG - bank bjb terus mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan akses perumahan yang layak bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah sebagai bagian dari agenda nasional pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, bank bjb bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, serta berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Karawang. Selain itu, turut hadir asosiasi pengembang perumahan, lembaga pembiayaan, pelaku usaha jasa konstruksi, perwakilan perbankan dan BUMD, serta komunitas UMKM.

bank bjb menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. Pembangunan rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memicu pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, program ini menjadi katalisator penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya saing industri properti di Jawa Barat.

Kabupaten Karawang bertransformasi dari daerah lumbung padi menjadi salah satu pusat industri di Indonesia, sehingga Karawang dipilih menjadi lokasi strategis pelaksanaan sosialisasi karena wilayah ini dikenal sebagai pusat industri nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Permintaan terhadap perumahan layak dan terjangkau di Karawang meningkat seiring perkembangan kawasan industri yang menarik tenaga kerja dalam jumlah besar dari berbagai daerah.

Kredit Program Perumahan yang disalurkan melalui bank bjb dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian, termasuk bagi mereka yang belum terlayani sistem perbankan konvensional.

Program ini mencakup skema pembiayaan Kredit Program Perumahan, yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian dengan skema kredit yang lebih terjangkau.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pembiayaan dan manfaat program tersebut.

Pendekatan ini diharapkan mempercepat proses realisasi penyaluran kredit dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang, serta lembaga pembiayaan.

Program ini juga menjadi bukti nyata kontribusi bank bjb dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan. Dengan pendekatan inklusif, bank bjb ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Selain fokus pada pembiayaan rumah, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mempertemukan para pelaku industri properti dan pihak perbankan guna membangun jejaring kerja sama jangka panjang. Hal ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan program dan memperkuat ekosistem perumahan di tingkat daerah.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, hingga komunitas UMKM, mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi kunci keberhasilan program. Bank bjb memandang sinergi tersebut sebagai fondasi utama dalam memperluas jangkauan layanan keuangan produktif di sektor properti.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan lembaga keuangan daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang adaptif dan mampu menjawab tantangan kebutuhan hunian di tengah pertumbuhan penduduk.

Dalam acara tersebut, peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat menerima paparan mengenai kebijakan pembiayaan perumahan nasional, prosedur akses kredit, serta langkah-langkah percepatan pembangunan rumah rakyat di Karawang dan wilayah sekitarnya. Sosialisasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman teknis yang mempermudah realisasi di lapangan.

bank bjb melihat program ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga peluang strategis dalam memperkuat portofolio pembiayaan produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Dengan jaringan kantor yang luas di seluruh Jawa Barat, bank bjb berada pada posisi ideal untuk menjadi motor penggerak utama akses perumahan inklusif di daerah.

Melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan, bank bjb juga terus berupaya mempermudah proses pengajuan dan pencairan kredit perumahan. Kemudahan akses permodalan diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meminimalkan hambatan administratif yang sering dihadapi masyarakat.

Melalui kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang, bank bjb optimistis bahwa target pembangunan tiga juta rumah dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi ini menjadi bukti bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat, bank bjb akan terus menghadirkan solusi pembiayaan yang menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari sisi kemudahan akses, keberlanjutan, maupun dukungan terhadap kesejahteraan sosial.

Dukungan terhadap program pembangunan perumahan menjadi bukti nyata peran bank bjb dalam mendukung program nasional menuju masyarakat sejahtera dan mandiri. Bank bjb percaya bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/KUR.