Bisnis.com, JAKARTA — PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) memiliki siasat yang berbeda dalam menghadapi pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor.

Kedua emiten ritel rumah tangga tersebut menghadapi tantangan dari tekanan biaya bahan baku, logistik, hingga nilai tukar. ACES melalui jaringan AZKO memilih menaikkan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP). Sementara itu, MDIY memilih mempertahankan harga melalui strategi everyday value.

Riset BRI Danareksa Sekuritas mencatat manajemen ACES mulai menyesuaikan harga sekitar 10% untuk 5.000 SKU sejak April 2026. Perseroan juga menjadwalkan penyesuaian harga untuk 5.000 SKU lainnya pada Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengimbangi kenaikan biaya input dan menjaga stabilitas margin. Dalam riset yang sama, margin kotor ACES pada kuartal I/2026 tertekan 170 bps secara tahunan akibat kenaikan biaya pengiriman dari China, kenaikan harga bahan baku 5–10%, serta pelemahan rupiah terhadap yuan.

Di sisi lain, MDIY mengambil pendekatan berbeda dengan mempertahankan strategi harga tetap terjangkau. Perseroan mengandalkan skala bisnis, efisiensi rantai pasok, jaringan toko yang luas, serta daya tawar kepada pemasok untuk menahan tekanan biaya.

Analis dari MNC Sekuritas, Catherine Florencia menilai perbedaan strategi tersebut menjadi menarik karena keduanya menyasar pasar ritel rumah tangga yang sensitif terhadap harga. Kenaikan harga dapat membantu menjaga margin dalam jangka pendek, tetapi tetap memiliki risiko terhadap volume penjualan.

“Dalam kondisi daya beli yang masih selektif, kenaikan harga bisa menggerus volume, terutama untuk produk mass market. Konsumen bisa menunda pembelian, menurunkan nilai belanja, atau beralih ke ritel yang menawarkan harga lebih kompetitif,” kata Catherine dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai strategi ACES cukup rasional dari sisi perlindungan margin. Namun, tantangannya adalah menjaga agar kenaikan harga tidak mengganggu frekuensi kunjungan dan basket size pelanggan.

Adapun, lanjutnya strategi MDIY yang menahan harga dinilai berpotensi lebih defensif terhadap volume penjualan. Dengan tetap menjaga persepsi harga terjangkau, MDIY berpeluang mempertahankan trafik toko dan bahkan mendorong kenaikan volume jika konsumen semakin mencari produk value-for-money.

Menurutnya, pengelola ritel yang mampu menahan harga biasanya punya peluang menjaga volume lebih baik. Bahkan dalam kondisi tekanan daya beli, konsumen bisa berpindah ke pemain yang dianggap lebih terjangkau, terutama jika produknya memang dibutuhkan secara reguler oleh masyarakat.

Dia berpendapat strategi MDIY juga berpotensi memperkuat positioning perseroan sebagai ritel kebutuhan rumah tangga yang relevan dengan konsumen harian. Hal ini menjadi penting karena konsumen saat ini tidak hanya mencari kelengkapan produk, tetapi juga kepastian harga.

Dari sisi kinerja, MDIY masih mencatat pertumbuhan kuat pada kuartal I/2026. Pendapatan perseroan mencapai Rp2,4 triliun atau tumbuh 31,0% secara tahunan, sementara laba bersih naik 35,5% menjadi Rp306,5 miliar.

Pertumbuhan tersebut turut didukung ekspansi toko dan penguatan konsep everyday value. Pada kuartal I/2026, MDIY membuka 56 toko baru sehingga total gerainya mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia.

Sementara itu, ACES melaporkan penjualan bersih sebesar Rp2,35 triliun per kuartal I/2026, meningkat 10,14% secara tahunan. ACES membukukan laba sebesar Rp163,52 miliar, naik 15,48% secara tahunan.

Catherine menilai investor akan mencermati efektivitas dua strategi emiten ritel tersebut dalam beberapa kuartal ke depan. ACES perlu membuktikan bahwa kenaikan harga tidak menekan permintaan secara signifikan, sementara MDIY perlu menunjukkan bahwa strategi menahan harga tetap mampu menjaga bottom line.

“Dalam situasi seperti sekarang, strategi harga terjangkau bisa menjadi keunggulan kompetitif jika ditopang efisiensi dan skala bisnis,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce TikTok Shop memberlakukan kebijakan logistik baru yang mewajibkan penjual (seller) berkontribusi menanggung biaya pengiriman untuk pesanan gagal serta pengembalian barang akibat kesalahan pembeli dengan nilai total mencapai Rp10.000 per transaksi. Kebijakan ini hakikatnya berlaku per 1 Juni 2026. Namun TikTok memberi masa transisi selama 3 bulan.

Selama periode transisi tersebut, penjual dibebaskan dari biaya pengiriman gagal maupun retur yang disebabkan oleh pembeli sebelum akhirnya sistem pemotongan saldo diaktifkan secara penuh pada 1 September 2026. Ketentuan baru ini juga dipastikan tidak berlaku untuk pesanan instan.

Berdasarkan penyesuaian aturan platform, skema biaya baru ini menyasar dua kondisi utama dalam proses logistik e-commerce, yaitu kegagalan pengiriman ke alamat tujuan dan pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dilansir dari laman TikTok Shop, Minggu (31/5/2026), aturan tersebut menetapkan pengiriman yang gagal sampai ke tangan konsumen memicu biaya penalti bagi penjual hingga Rp5.000 per pengiriman.

Tidak berhenti di situ, tekanan finansial terhadap merchant kian besar karena platform juga membebankan biaya pengembalian barang atau dana (refund) sampai Rp5.000 per pengiriman jika konsumen memilih opsi pembatalan akibat alasan subjektif, seperti berubah pikiran.

Secara akumulatif, setiap produk yang mengalami kegagalan kirim sekaligus pembatalan sepihak oleh pembeli memicu konsekuensi biaya ganda. Penjual otomatis menanggung beban ongkos kirim awal menuju pembeli serta biaya logistik arus balik ke gudang asal, sehingga total kompensasi yang ditarik platform menyentuh angka Rp10.000 untuk setiap komoditas. Platform menetapkan biaya di atas Rp5.000 untuk masing-masing kondisi tersebut akan ditanggung oleh pihak e-commerce.

Sebagai langkah mitigasi, TikTok Shop by Tokopedia berencana meluncurkan Asuransi Pengiriman Retur Pembeli (BRSI) untuk membantu penjual mengimbangi lonjakan pengeluaran logistik tersebut.

Di sisi lain, aturan untuk pengembalian yang murni disebabkan kesalahan penjual, seperti produk cacat, salah kirim, atau kemasan buruk, tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant. Sementara itu, kerugian akibat kesalahan penyedia layanan logistik akan dibebankan kepada pihak kurir.

Seller mengeluh

Sementara itu, sejumlah seller menyuarakan keluhannya di media sosial TikTok dan Instagram. Salah satu seller TikTok Shop dengan akun @vivileonita menyampaikan kebijakan tersebut bakal berdampak pada margin usahanya.

“Kita tuh seller jualan mau untung, bukan mau rugi. Jadi seller semuanya siap-siap hitung margin. Ini memang tidak mudah buat kami, jadi semangat,” kata Vivileonita.

Akun @rekomendefi menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil. Pasalnya, seller harus menanggung beban yang bukan kesalahan mereka. Dia juga khawatir barang yang dikembalikan nantinya adalah barang yang berbeda, di mana ‘pembeli nakal’ sengaja menukar barang yang telah diberi dengan barang lain.

“Kalau yang kembali barangnya cacat atau sampah, kita seller itu sudah rugi bertubi-tubi, sudah tidak semangat dah,” kata Defi dalam akunnya TikToknya.

Kemudian seller dengan akun @riogandhi_ menilai kebijakan ini membuat seller menjadi kebingungan untuk menaikkan harga. Sebab, biaya pengiriman baru per kota berbeda-beda. Kemudian biaya retur yang ditanggung seller, menurutnya, tidak jelas dan merugikan.

“Seharusnya yang diatur oknum fiktif, yang tidak benar-benar ingin belanja,” kata Rio.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse atau penyalahgunaan pasar lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Dalam dunia e-commerce, istilah penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi pada Kamis (21/5/2026).

Maman meminta platform e-commerce yang memiliki potensi melakukan market abuse untuk mengingat bahwa Kementerian UMKM akan mengambil posisi membela kepentingan para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Dia mengatakan sudah banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait beban biaya yang dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di platform e-commerce.

Dia mencatat bahwa biaya transaksi maupun charging fee yang dibayarkan penjual sejatinya masih tergolong wajar. Namun, kenaikan tanpa jadwal dan kesepakatan dengan mitra penjual dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha.

“Tapi pada saat harganya yang terus naik, terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di Tanah Air,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce TikTok Shop memberlakukan kebijakan logistik baru mulai 1 Juni 2026 yang mewajibkan penjual (seller) berkontribusi menanggung biaya pengiriman untuk pesanan gagal serta pengembalian barang akibat kesalahan pembeli dengan nilai total mencapai Rp10.000 per transaksi.

Kebijakan ini dinilai menjadi beban operasional tambahan yang signifikan bagi para pelaku usaha (seller) digital di ekosistem tersebut.

Berdasarkan penyesuaian aturan platform, skema biaya baru ini menyasar dua kondisi utama dalam proses logistik e-commerce, yaitu kegagalan pengiriman ke alamat tujuan dan pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dilansir dari laman TikTok Shop, Minggu (31/5/2026), aturan tersebut menetapkan pengiriman yang gagal sampai ke tangan konsumen memicu biaya penalti bagi penjual hingga Rp5.000 per pengiriman.

Tidak berhenti di situ, tekanan finansial terhadap merchant kian besar karena platform juga membebankan biaya pengembalian barang atau dana (refund) sampai Rp5.000 per pengiriman jika konsumen memilih opsi pembatalan akibat alasan subjektif, seperti berubah pikiran.

Secara akumulatif, setiap produk yang mengalami kegagalan kirim sekaligus pembatalan sepihak oleh pembeli memicu konsekuensi biaya ganda. Penjual otomatis menanggung beban ongkos kirim awal menuju pembeli serta biaya logistik arus balik ke gudang asal, sehingga total kompensasi yang ditarik platform menyentuh angka Rp10.000 untuk setiap komoditas. Platform menetapkan biaya di atas Rp5.000 untuk masing-masing kondisi tersebut akan ditanggung oleh pihak e-commerce.

Guna membantu penjual menyesuaikan diri dengan perubahan skema ini, TikTok Shop memberikan masa tenggang selama 3 bulan. Selama periode transisi tersebut, penjual dibebaskan dari biaya pengiriman gagal maupun retur yang disebabkan oleh pembeli sebelum akhirnya sistem pemotongan saldo diaktifkan secara penuh. Ketentuan baru ini juga dipastikan tidak berlaku untuk pesanan instan.

Sebagai langkah mitigasi, TikTok Shop by Tokopedia berencana meluncurkan Asuransi Pengiriman Retur Pembeli (BRSI) untuk membantu penjual mengimbangi lonjakan pengeluaran logistik tersebut.

Di sisi lain, aturan untuk pengembalian yang murni disebabkan kesalahan penjual, seperti produk cacat, salah kirim, atau kemasan buruk, tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant. Sementara itu, kerugian akibat kesalahan penyedia layanan logistik akan dibebankan kepada pihak kurir.

Seller mengeluh

Sementara itu, sejumlah seller menyuarakan keluhannya di media sosial TikTok dan Instagram. Salah satu seller TikTok Shop dengan akun @vivileonita menyampaikan kebijakan tersebut bakal berdampak pada margin usahanya.

“Kita tuh seller jualan mau untung, bukan mau rugi. Jadi seller semuanya siap-siap hitung margin. Ini memang tidak mudah buat kami, jadi semangat,” kata Vivileonita.

Akun @rekomendefi menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil. Pasalnya, seller harus menanggung beban yang bukan kesalahan mereka. Dia juga khawatir barang yang dikembalikan nantinya adalah barang yang berbeda, di mana ‘pembeli nakal’ sengaja menukar barang yang telah diberi dengan barang lain.

“Kalau yang kembali barangnya cacat atau sampah, kita seller itu sudah rugi bertubi-tubi, sudah tidak semangat dah,” kata Defi dalam akunnya TikToknya.

Kemudian seller dengan akun @riogandhi_ menilai kebijakan ini membuat seller menjadi kebingungan untuk menaikkan harga. Sebab, biaya pengiriman baru per kota berbeda-beda. Kemudian biaya retur yang ditanggung seller, menurutnya, tidak jelas dan merugikan.

“Seharusnya yang diatur oknum fiktif, yang tidak benar-benar ingin belanja,” kata Rio.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse atau penyalahgunaan pasar lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Dalam dunia e-commerce, istilah penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi pada Kamis (21/5/2026).

Maman meminta platform e-commerce yang memiliki potensi melakukan market abuse untuk mengingat bahwa Kementerian UMKM akan mengambil posisi membela kepentingan para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Dia mengatakan sudah banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait beban biaya yang dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di platform e-commerce.

Dia mencatat bahwa biaya transaksi maupun charging fee yang dibayarkan penjual sejatinya masih tergolong wajar. Namun, kenaikan tanpa jadwal dan kesepakatan dengan mitra penjual dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha.

“Tapi pada saat harganya yang terus naik, terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di Tanah Air,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per hari ini (18/5/2026) dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Berbeda dengan komisi platform standar, Biaya Komisi Dinamis adalah potongan yang dikenakan kepada penjual atas setiap pesanan yang berhasil dikirim. Sebagai kompensasi dari potongan ini, penjual tidak lagi dibebankan biaya tambahan secara terpisah untuk program promosi dasar. Platform menggunakan dana ini untuk membiayai subsidi yang mendorong visibilitas produk dan konversi penjualan.

"Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim," tulis TikTok Shop dalam websitenya, dikutip Senin (18/5/2026).

Rumus perhitungan yang digunakan yakni tarif kategori dikalikan dengan harga produk setelah dikurangi diskon dari penjual. Perlu dicatat, biaya ini sudah termasuk PPN dan akan tetap dikenakan meskipun pesanan dikembalikan (refund) oleh pembeli setelah barang berhasil diterima.

Perubahan yang paling mencolok terletak pada kenaikan batas atas (capping) biaya per item. Sebelumnya, beban penjual "terlindungi" oleh batas maksimal yang cukup rendah (Rp40.000), namun kini batasan tersebut diperlebar hingga belasan kali lipat (Rp650,000).

Sebagai perbandingan, pada kategori Pakaian & Sepatu Wanita dengan harga produk sebesar Rp1 juta, skema sebelum 18 Mei 2026 mengenakan tarif komisi 5,50% dengan hasil hitung Rp55.000, namun biaya yang dipotong hanya sebesar Rp40.000 karena adanya batas maksimal (cap) lama.

Sementara itu, mulai 18 Mei 2026, tarif komisi naik menjadi 8,00% dengan hasil hitung Rp80.000, di mana seluruh nominal tersebut akan dipotong langsung dari penjual karena nilainya belum melampaui batas maksimal baru yang kini diperlonggar hingga Rp650.000.

Contoh lain, untuk kategori barang mahal seperti laptop seharga Rp20 juta, penerapan tarif komisi komputer sebesar 4,00% menghasilkan perhitungan biaya senilai Rp800.000. Namun, karena adanya kebijakan batas maksimal biaya terbaru, nominal yang dipotong tetap tertahan pada angka Rp650.000, bukan Rp800.000.

Meskipun angka ini tertahan pada Rp650.000, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan lama yang hanya membebankan biaya maksimal sebesar Rp40.000.

Keluhan Pelanggan

Menanggapi hal tersebut, pedagang TikTok Shop @rekomendafi mengaku kebijakan baru TikTok Shop akan membuatnya terbebani karena harga tarif naik signifikan pada 18 Mei nanti.

“Jadi para seller yang sudah naikkan harga, kamu harus naikkan harga lagi karena ada kebijakan ini, capek jualan di TikTok,” tulis seller dalam akun tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh seller TikTok lainnya yang bernama Koh Dennies. Dia mengatakan kenaikan biaya ini membuat UMKM Indonesia sulit bersaing. Selain Biaya Komisi Dinamis, kata Dennies, seller juga akan dibebankan dengan ⁠Biaya Pengiriman (Ongkir) untuk Pengembalian Barang.

Penjual dikenakan hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli karena pengiriman yang gagal. Selain itu, Penjual juga akan dikenakan biaya pengembalian barang/dana hingga Rp5.000 per pengiriman karena kesalahan pembeli. Alhasil, total beban baru yang dipikul bisa mencapai Rp10.000. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni 2026.

“Ini pertama kali saya lihat mungkin Rp65.000 per item, ternyata enggak Rp650.000,” kata Dennies.

Menteri UMKM Larang Tarif Naik

Sebelumnya, Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang platform e-commerce untuk mengerek biaya bagi seller atau pedagang. Adapun hingga pertengahan 2026, Shopee dan TikTok Shop telah melakukan hal tersebut. Tetapi, siapa yang paling sering?

Berdasarkan catatan Bisnis, Shopee telah melakukan penyesuaian atau menaikkan biaya seller sebanyak 2 kali hingga pertengahan 2026. Sementara TikTok Shop tercatat sebanyak 3 kali.

TikTok Shop:

Biaya Layanan Logistik TikTok Shop (1 Mei 2026)

TikTok Shop menerapkan biaya baru kepada penjual yang besarannya tergantung pada asal dan tujuan pengiriman serta berat paket. Besaran biaya ini bervariasi mulai dari Rp690 hingga Rp5.060. Kebijakan ini menuai protes dari seller. Menurut mereka, awalnya TikTok menginformasikan bahwa besarannya maks. Rp3.000 tapi saat mendekati tanggal live biaya maks. berubah hingga mencapai Rp5.060

Biaya Komisi Dinamis (18 Mei 2026)

Biaya ini dikenakan TikTok Shop kepada semua penjual di Indonesia berdasarkan harga produk. Biaya komisi dinamis berlaku bagi seluruh pesanan yang berhasil dikirim. Biaya komisi dinamis dengan pesanan yang telah berhasil dikirim namun pesanan dikembalikan (retur) atau dana dikembalikan (refund), tidak akan dikembalikan ke seller.

Besaran biaya awalnya maksimal Rp40.000 per item (berlaku sebelum 18 Mei 2026). Namun, mulai 18 Mei 2026, biaya maksimal naik 15 kali lipat menjadi menjadi maksimal Rp650.000 per item.

Sebagai perbandingan, pada kategori Pakaian & Sepatu Wanita dengan harga produk sebesar Rp1 juta, skema sebelum 18 Mei 2026 mengenakan tarif komisi 5,50% dengan hasil hitung Rp55.000, namun biaya yang dipotong hanya sebesar Rp40.000 karena adanya batas maksimal (cap) lama.

Sementara itu, mulai 18 Mei 2026, tarif komisi naik menjadi 8,00% dengan hasil hitung Rp80.000, di mana seluruh nominal tersebut akan dipotong langsung dari penjual karena nilainya belum melampaui batas maksimal baru yang kini diperlonggar hingga Rp650.000.

3. Biaya Pengiriman (Ongkir) untuk Pengembalian Barang (1 Juni 2026)

Terakhir, TikTok Shop menerapkan kebijakan baru di mana penjual dikenakan hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli karena pengiriman yang gagal. Selain itu, Penjual juga akan dikenakan biaya pengembalian barang/dana hingga Rp5.000 per pengiriman karena kesalahan pembeli . Alhasil, total besaran biaya yang dipikul bisa mencapai Rp5.000 x 2 = Rp10.000.

Shopee:

Sementara itu Shopee tercatat melakukan dua kali penyesuaian harga hingga pertengahan tahun ini.

1. Biaya Admin ( Januari 2026)

Platform e-commerce Shopee akan menaikkan biaya administrasi bagi seller mulai 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Seller Shopee. “Mulai Januari 2026, struktur biaya untuk setiap kategori produk akan mengalami penyesuaian,” tulis Shopee

Dalam pengumuman tersebut, Shopee merinci penyesuaian biaya administrasi dan biaya layanan terbaru untuk setiap kategori produk. Untuk kategori fast-moving consumer goods (FMCG), barang kebutuhan sehari-hari, serta sejumlah produk fesyen tertentu seperti pakaian muslim, tas duffel, kaus kaki, perlengkapan bayi inflatable, hand sanitizer, snack ringan, hingga bahan makanan kering, biaya administrasi dikenakan pada level tertinggi, yakni 10% dari harga jual. Sementara itu, kategori perlengkapan bayi termasuk susu formula, makanan bayi non-vitamin, produk bayi dan anak, serta vitamin atau suplemen bayi akan dikenakan biaya administrasi yang lebih ringan, yakni berkisar 6,5%–6,75%. Ada pula kelompok produk dengan tarif menengah, seperti aksesori fesyen, jam tangan, tas pria/wanita, produk perawatan diri dan kulit, popok, hingga fesyen bayi-anak.

Dalam ilustrasinya, pembeli memesan produk pre-order A dengan harga asli Rp50.000. Penjual memberikan diskon Rp5.000 dan voucher diskon Rp5.000. Dengan demikian, total pembayaran pembeli menjadi Rp40.000. Biaya layanan dihitung dengan rumus 3% × Rp40.000, sehingga penjual dikenakan biaya layanan sebesar Rp1.200. Penjual dapat mengecek biaya layanan Pre-order yang dikenakan melalui fitur pengunduhan Catatan Transaksi Penghasilan di Seller Centre. Biaya layanan ini akan dipotong otomatis oleh sistem setelah pesanan selesai. Shopee menegaskan biaya layanan produk Pre-order tidak termasuk biaya administrasi, biaya pembayaran, biaya layanan lain, biaya pemrosesan pesanan, atau biaya tambahan lain yang mungkin berlaku. Biaya layanan produk Pre-order sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

2. Gratis Ongkir Ekstra (2 Mei 2026)

Shopee menetapkan ketentuan baru dalam program Gratis Ongkir Ekstra yang mulai berlaku pada 2 Mei 2026. Perubahan ini mencakup skema biaya layanan berbasis klasifikasi ukuran produk serta pengaturan insentif bagi seller.

Berdasarkan informasi resmi pada pusat edukasi penjual Shopee, produk kini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni ukuran biasa dan ukuran khusus. Produk ukuran biasa adalah barang dengan berat di bawah 5 kilogram, dimensi maksimal 60 cm, serta volume tidak melebihi 20.000 cm³.

Sementara itu, produk ukuran khusus mencakup barang dengan berat minimal 5 kilogram atau memiliki dimensi/volume di atas batas tersebut. Klasifikasi ini menjadi dasar pengenaan biaya layanan dalam program Gratis Ongkir Ekstra. Layanan ini sifatnya opsional.

Sebelumnya, biaya layanan ditetapkan sebesar 6% dengan maksimum Rp40.000 per produk. Setelah pembaruan, tarif untuk produk ukuran biasa naik menjadi 8% dengan maksimum tetap Rp40.000. Sementara itu, untuk produk ukuran khusus, tarif menjadi 9,5% dengan maksimum Rp60.000 per produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana kenaikan biaya layanan di TikTok Shop menjadi sorotan di tengah keluhan sellermarketplace terhadap meningkatnya beban operasional di platform digital.

TikTok Shop diketahui akan memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Berbeda dengan komisi platform standar, Biaya Komisi Dinamis adalah potongan yang dikenakan kepada penjual atas setiap pesanan yang berhasil dikirim. Sebagai kompensasi dari potongan ini, penjual tidak lagi dibebankan biaya tambahan secara terpisah untuk program promosi dasar. Platform menggunakan dana ini untuk membiayai subsidi yang mendorong visibilitas produk dan konversi penjualan.

"Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim," tulis TikTok Shop dalam websitenya, dikutip Jumat (15/5/2026).

Rumus perhitungan yang digunakan yakni tarif kategori dikalikan dengan harga produk setelah dikurangi diskon dari penjual. Perlu dicatat, biaya ini sudah termasuk PPN dan akan tetap dikenakan meskipun pesanan dikembalikan (refund) oleh pembeli setelah barang berhasil diterima.

Perubahan yang paling mencolok terletak pada kenaikan batas atas (capping) biaya per item. Sebelumnya, beban penjual "terlindungi" oleh batas maksimal yang cukup rendah (Rp40.000), namun kini batasan tersebut diperlebar hingga belasan kali lipat (Rp650,000).

Sebagai perbandingan, pada kategori Pakaian & Sepatu Wanita dengan harga produk sebesar Rp1 juta, skema sebelum 18 Mei 2026 mengenakan tarif komisi 5,50% dengan hasil hitung Rp55.000, namun biaya yang dipotong hanya sebesar Rp40.000 karena adanya batas maksimal (cap) lama.

Sementara itu, mulai 18 Mei 2026, tarif komisi naik menjadi 8,00% dengan hasil hitung Rp80.000, di mana seluruh nominal tersebut akan dipotong langsung dari penjual karena nilainya belum melampaui batas maksimal baru yang kini diperlonggar hingga Rp650.000.

Contoh lain, untuk kategori barang mahal seperti laptop seharga Rp20 juta, penerapan tarif komisi komputer sebesar 4,00% menghasilkan perhitungan biaya senilai Rp800.000. Namun, karena adanya kebijakan batas maksimal biaya terbaru, nominal yang dipotong tetap tertahan pada angka Rp650.000, bukan Rp800.000.

Meskipun angka ini tertahan pada Rp650.000, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan lama yang hanya membebankan biaya maksimal sebesar Rp40.000.

Keluhan Pelanggan

Menanggapi hal tersebut, pedagang TikTok Shop @rekomendafi mengaku kebijakan baru TikTok Shop akan membuatnya terbebani karena harga tarif naik signifikan pada 18 Mei nanti.

“Jadi para seller yang sudah naikkan harga, kamu harus naikkan harga lagi karena ada kebijakan ini, capek jualan di TikTok,” tulis seller dalam akun tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh seller TikTok lainnya yang bernama Koh Dennies. Dia mengatakan kenaikan biaya ini membuat UMKM Indonesia sulit bersaing. Selain Biaya Komisi Dinamis, kata Dennies, seller juga akan dibebankan dengan ⁠Biaya Pengiriman (Ongkir) untuk Pengembalian Barang.

Penjual dikenakan hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli karena pengiriman yang gagal. Selain itu, Penjual juga akan dikenakan biaya pengembalian barang/dana hingga Rp5.000 per pengiriman karena kesalahan pembeli. Alhasil, total beban baru yang dipikul bisa mencapai Rp10.000. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni 2026.

“Ini pertama kali saya lihat mungkin Rp65.000 per item, ternyata enggak Rp650.000, yakin TikTok untuk UMKM?” kata Dennies.

Menteri UMKM Larang Tarif Naik

Sebelumnya, Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan jasa pengiriman global asal Amerika Serikat (AS), FedEx, tengah mengkaji dampak kenaikan harga avtur terhadap struktur biaya logistik perusahaan.

Senior Manager Operations FedEx, Ida Ayu Eka Restini mengatakan, hingga saat ini perseroan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan meskipun terjadi lonjakan harga bahan bakar pesawat.

“Kenaikan biaya pengiriman sampai saat ini belum ada. Tetapi kami memonitor dan masih kami lihat apakah nanti memang harus dinaikkan,” ujar Ayu di Jakarta, dikutip Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini FedEx memang sudah mengenakan tarif fuel surcharge, atau biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mengimbangi fluktuasi harga bahan bakar.

Meski demikian, perseroan belum melakukan penyesuaian terhadap fuel surcharge tersebut karena masih mencermati dinamika harga avtur di pasar global. Apabila terdapat perubahan kebijakan, perusahaan akan terlebih dahulu menyampaikan kepada pelanggan.

“Kami akan terus monitor kondisinya, karena kan terus berubah, ya. Mungkin nanti itu tidak bisa dihindari, kami harus menaikkan, tapi pasti kami akan kabari konsumen kami terlebih dahulu,” jelasnya.

Ayu menjelaskan, saat ini FedEx memiliki armada pesawat sendiri. Alhasil, hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi FedEx dalam mengelola biaya operasional sekaligus memperkirakan potensi dampak kenaikan harga energi ke depan

Di Indonesia, basis pelanggan FedEx didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktif melakukan ekspor berbagai komoditas, mulai dari produk tekstil, furnitur, kerajinan tangan, hingga hasil peternakan.

Sebagai informasi, kenaikan harga avtur terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi global. Harga avtur tercatat melonjak signifikan hingga sekitar 70% per 1 April 2026.

Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), misalnya, harga avtur domestik pada periode 1–31 Maret 2026 berada di level Rp13.656,51 per liter, kemudian meningkat menjadi Rp23.551,08 per liter pada periode 1–30 April 2026 atau naik 72,45% secara bulanan.

Sementara itu, secara global, data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan harga rata-rata avtur mingguan di kawasan Asia per 27 Maret 2026 mencapai US$208,79 per barel, atau melonjak 134,1% secara bulanan dan 140,5% secara tahunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kargo udara global menghadapi tekanan seiring eskalasi konflik geopolitik dan disrupsi rantai pasok komoditas energi global yang terus berlanjut sejak awal 2026. Kenaikan tarif pengiriman, penerapan fuel surcharge, serta keterbatasan kapasitas menjadi indikator bahwa pasar kargo udara saat ini berada dalam fase biaya tinggi, kapasitas terbatas, dan volatil.

Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha global menyesuaikan strategi operasional logistik. Moda kargo udara yang selama ini menjadi andalan untuk pengiriman bernilai tinggi dan sensitif terhadap waktu kini tidak selalu menjadi pilihan utama. Sejumlah perusahaan mulai mengkaji ulang struktur biaya dan beralih ke alternatif yang lebih efisien, termasuk transportasi laut dan skema multimoda.

Senior Vice President FIATA dan Dewan Penasihat CILT, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tekanan pada industri kargo udara global dipicu kenaikan harga komoditas energi sebagai dampak eskalasi geopolitik.

“Kenaikan harga avtur global secara historis berada pada kisaran 75–87 dolar AS per barel, namun saat ini mencapai 175–200 dolar AS per barel. Hal ini menyebabkan permintaan kargo udara global turun sekitar 22 persen, dengan rute Asia–Eropa tertekan hingga 39 persen,” ujar Yukki dalam keterangan, Selasa (14/4/2026).

Yukki menambahkan, dinamika global tersebut berdampak langsung pada sektor logistik nasional. Struktur logistik Indonesia yang masih didominasi transportasi darat hingga sekitar 90 persen membuat sistem distribusi domestik rentan terhadap tekanan eksternal.

Ketika biaya kargo udara meningkat, sebagian arus barang berpotensi bergeser ke moda darat dan laut. Kondisi ini dapat meningkatkan beban infrastruktur yang telah menghadapi tantangan kapasitas dan efisiensi.

“Pergeseran arus kargo udara ini menjadi peluang bagi pelaku usaha logistik laut dan darat dalam menjaga kelancaran distribusi. Namun, peluang ini hanya optimal jika diiringi peningkatan efisiensi operasional dan penguatan konektivitas pelabuhan dengan wilayah hinterland,” kata Yukki.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan penangguhan aturan pengiriman yang telah berlaku sejak lama dalam upaya menstabilkan harga minyak di tengah perang Iran.

Dilansir CNBC pada Rabu (18/3/2026), penangguhan sementara Undang-Undang Jones (Jones Act) akan memungkinkan sumber daya vital seperti minyak, gas alam, pupuk, dan batu bara secara bebas masuk ke Pelabuhan AS selama 60 hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt melalui sebuah pernyataan resmi. "Pemerintahan Trump tetap berkomitmen untuk terus memperkuat rantai pasokan penting,” kata Leavitt.

Sebagai informasi, Undang-Undang Jones, yang disahkan pada 1920 oleh Presiden Woodrow Wilson, mensyaratkan bahwa pengangkutan barang antar pelabuhan AS harus dilakukan oleh kapal-kapal AS.

Undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan industri pelayaran domestik setelah Perang Dunia I. Undang-undang ini telah dikritik sebagai bentuk proteksionisme, dan beberapa ekonom baru-baru ini berpendapat bahwa undang-undang ini menghambat perdagangan domestik.

Sementara, dikutip dari Bloomberg, berdasarkan prediksi JPMorgan Chase & Co pada 2022, penghapusan UU Jones dapat menghemat sekitar 10 sen per galon bagi para pengendara kendaraan di East Coast.

James Lucier, Direktur Pelaksana Kelompok Riset Capital Alpha Partners, mengatakan UU Jones mencegah pengiriman bensin melalui kapal dari Houston Ship Channel ke Pelabuhan New York dan tujuan di daerah East Coast lainnya karena pengiriman menjadi sangat mahal.

"Karena Undang-Undang Jones, bensin murah dari minyak mentah Amerika yang seharusnya dikirim dari Houston ke New York malah dikirim ke Meksiko," jelasnya.

Pengecualian ini diprediksi juga dapat menurunkan biaya pupuk nitrogen yang diangkut ke hulu Sungai Mississippi, meskipun beberapa analis memperkirakan pengecualian ini mungkin datang terlambat untuk secara signifikan menurunkan biaya untuk periode tanam utama musim semi ini.

Adapun, Trump menghadapi tekanan politik untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar, yang memiliki peran besar dalam sikap masyarakat Amerika terhadap inflasi dan kondisi ekonomi.

Lonjakan harga minyak menimbulkan risiko khusus bagi Trump dan partainya, Partai Republik, menjelang pemilihan paruh waktu November yang akan menentukan kendali Kongres dan kemungkinan besar akan bergantung pada pandangan publik tentang biaya hidup.