Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons tudingan market abuse atau penyalahgunaan pasar di industri e-commerce yang disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah rencana pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur biaya layanan platform digital bagi pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dari sisi industri, platform pada prinsipnya terbuka untuk komunikasi dan dialog dengan pemerintah.

“Karena ekosistem e-commerce ini cukup kompleks, jadi memang perlu dilihat secara utuh agar tidak muncul persepsi yang berbeda di lapangan,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Terkait tudingan market abuse, Budi menilai konteksnya perlu dilihat secara hati-hati. Menurutnya, saat ini seller makin bersifat hybrid dan omnichannel sehingga tidak hanya bergantung pada satu marketplace. Banyak penjual juga memanfaatkan social commerce, live commerce,website sendiri, chat commerce, hingga toko offline dan pameran.

“Konsumen juga sekarang hybrid, jadi dinamika kompetisinya sebenarnya cukup tinggi,” kata Budi.

Mengenai biaya layanan, Budi menjelaskan sebagian besar biaya di platform berbasis transaksi atau result based. Artinya, biaya baru muncul ketika seller mendapatkan penjualan, termasuk untuk layanan pembayaran, logistik, iklan, fulfillment, maupun subsidi promosi yang sebelumnya banyak ditanggung platform.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, industri bergerak ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Karena itu, sebagian skema cost sharing mulai disesuaikan antara platform dan seller, terutama di tengah kenaikan biaya logistik, operasional, teknologi, cloud, keamanan sistem, dan infrastruktur digital lainnya.

Meski demikian, pihaknya memahami kekhawatiran seller. Oleh sebab itu, transparansi, komunikasi, dan masa transisi yang baik dinilai penting agar seller dapat beradaptasi.

“Kami sendiri terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangan antara platform, seller, dan konsumen tetap terjaga,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu platform e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) akan terus mengoptimalkan local currency transaction (LCT) antar negara-negara mitra dagang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, LCT adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang negara mitra melalui bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).

Upaya diversifikasi eksposur mata uang ini diharapkan juga bisa mendorong efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal di regional serta pengembangan akses partisipasi pelaku pasar. Sebab, dengan mekanisme LCT, kedua negara yang melakukan transaksi tidak perlu lagi menggunakan dolar AS.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menjelaskan, urgensi penggunaan LCT semakin tinggi khususnya setelah pengumuman tarif impor oleh AS pada 2025 lalu. Volume transaksinya sudah mencapai setara US$22,61 miliar pada Januari-April 2026, atau meroket 309% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 sebesar US$7,33 miliar.

"Bukan kami menghindari dolar AS, karena kami tahu global itu masih [menggunakan dolar]. Tetapi untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan domestik, kenapa harus pakai dolar dulu, karena kalau muter sudah pasti ada middle-man, sudah pasti enggak efisien. Itu inti dari LCT sebenarnya," jelas Ruth pada acara pelatihan wartawan yang diselenggarakan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Adapun negara-negara yang paling banyak menerapkan LCT dengan Indonesia dalam transaksi ekonomi dan keuangan adalah China (89%), Jepang (6%) dan Malaysia (3%). Secara keseluruhan, volume transaksi ini terus meningkat dari awalnya hanya setara US$2,53 miliar pada 2021 menjadi US$25,72 miliar pada 2025.

Ruth menyatakan bahwa pihaknya optimistis tren LCT semakin meningkat. Sebab, volumenya pada Januari-April 2026 sudah mencapai US$22,61 miliar atau kurang US$3,1 miliar saja dari total sepanjang 2025.

Rata-rata bulanan pelaku LCT juga terus meningkat dari 497 pelaku usaha pada 2021, lalu meningkat hingga 9.720 pelaku usaha pada 2025. Adapun jumlah sepanjang Januari-April 2026 adalah 5.265 pelaku usaha rata-rata per bulan.

Mekanismenya, kerja sama LCT harus disepakati antara bank sentral. Sejak 2018, Bank Indonesia (BI) sudah menandatangani kerja sama LCT dengan bank sentral Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kemudian, importir maupun eksportir di masing-masing negara mitra LCT akan membuka rekening di bank ACCD. Dengan demikian, saat transaksi dilakukan, maka mata uang yang digunakan bakal disesuaikan dengan negara yang menjadi mitra transaksi.

Ke depan, BI akan segera memperluas mekanisme LCT dengan negara-negara mitra lainnya. Dalam waktu dekat, Indonesia akan melakukan kerja sama LCT dengan Singapura, India, dan Arab Saudi.

"Ini to be implemented dalam waktu dekat adalah SGD, [Rupee] India dan [Riyal] Arab Saudi," pungkas Ruth.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede pun mengamini ihwal perlunya optimalisasi hingga perluasan kerja sama LCT. Terutama di tengah tren depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut catatan Josua, pelemahan nilai tukar saat secara tahun berjalan 2026 sudah mencapai lebih dari 5% (year-to-date/ytd). Beberapa mata uang negara mitra yang juga melemah di hadapan dolar AS termasuk Rupee India, Won Korea Selatan, Yen Jepang, Peso Filipina, Dolar Hong Kong, Bath Thailand, serta Dolar Taiwan.

Masalahnya, pada periode yang sama pula, nilai tukar Rupiah hanya menguat di hadapan rupee India. Apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, kurs mata uang Garuda melemah.

"Yang paling dalam kita melemah terhadap Ringgit Malaysia, lalu yang kedua terhadap Singapura dolar, yang berikutnya terhadap Hong Kong, terhadap Yuan," jelas Josua.

Akan tetapi, Josua menilai bahwa faktor yang mendorong depresiasi rupiah tidak hanya berasal dari kondisi global saja melainkan juga permasalahan domestik.

Di sisi lain, ada faktor musiman seperti permintaan dolar yang meningkat pada kuartal II/2026 seperti musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, Josua menilai penggunaan LCT perlu digalakkan. Seperti misalnya pada musim haji, permintaan konversi rupiah ke dolar AS yang tinggi turut menekan kurs. Padahal, harusnya LCT bisa diterapkan antara Indonesia dan Arab Saudi.

"Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku industri menyambut langkah Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX) yang memangkas biaya transaksi dalam rangka memperdalam ekosistem kripto di Tanah Air.

Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX) resmi memberlakukan penurunan biaya transaksi bursa sebesar 50%, dari 0,04% menjadi 0,02% mulai 1 Maret 2026. Penurunan biaya akan berlanjut lagi pada 1 Oktober 2026 menjadi 0,01%.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan efisiensi struktur biaya adalah kunci untuk keberlanjutan industri aset kripto secara jangka panjang.

Salah satu permasalahan di industri aset kripto adalah struktur biaya yang dinilai lebih mahal sehingga mengakibatkan konsumen bertransaksi aset kripto di platform luar negeri yang sebenarnya tidak berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Struktur biaya yang lebih efisien dan kompetitif merupakan angin segar bagi industri aset kripto karena dapat mendorong frekuensi transaksi yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dapat menarik kembali para konsumen yang selama ini bertransaksi di platform luar untuk kembali masuk ke dalam negeri. Jangka panjangnya, ini dapat memperdalam likuiditas pasar domestik serta membuat ekosistem kita menjadi lebih kompetitif dibanding pasar global,” jelas William, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) diketahui volume perdagangan oleh konsumen Indonesia yang dilakukan melalui platform luar negeri yang tidak berizin mencapai 2,6 kali lipat lebih besar dibandingkan platform berizin di Indonesia.

Direktur Utama PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib) Adrian Sudirgo menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika industri yang terus berkembang.

“Dalam ekosistem yang semakin kompetitif, penyesuaian struktur biaya merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pelaku industri. Pada akhirnya, perkembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen serta mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat,” ujar Adrian.

Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani mengungkapkan alasan penurunan biaya transaksi merupakan bagian dari upaya Bursa Kripto CFX dalam mendongkrak daya saing industri aset kripto nasional.

Keputusan tersebut diambil dari adanya ketimpangan biaya transaksi antara platform berizin OJK di Indonesia dengan platform yang tidak berizin telah memicu terjadinya capital outflow. Oleh sebab itu, diperlukan adanya insentif untuk menarik minat masyarakat kembali bertransaksi aset kripto di platform yang berizin.

“Sebagai pionir bursa aset kripto yang berizin di Indonesia, kami selalu mendengar apa yang menjadi perhatian utama bagi konsumen dan anggota kami. Penurunan biaya ini tidak semata-mata hanya untuk menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif, tapi juga untuk membangun pangsa pasar yang lebih besar. Harapannya, volume transaksi di dalam negeri dapat meningkat sehingga industri ini memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, melalui penambahan pendapatan negara termasuk pajak," kata Subani.

Sebagai informasi, data OJK mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp482,23 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, jumlah konsumen aset kripto berhasil mencapai 12,92 juta konsumen per akhir Desember 2025.

Laporan Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025 menempatkan Indonesia di posisi ke-7 dunia dalam adopsi aset kripto.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis anak usahanya, PT Central Finansial X (CFX), yang melakukan penyesuaian struktur biaya transaksi di bursa kripto.

Langkah tersebut dinilai selaras dengan visi jangka panjang perseroan untuk memperbesar pangsa pasar melalui peningkatan volume transaksi dan pendalaman likuiditas pasar, seiring upaya mengejar economies of scale di industri aset kripto nasional.

Tantangan likuiditas dan sensitivitas biaya

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), tantangan utama industri aset kripto domestik saat ini adalah menciptakan likuiditas yang dalam dan biaya transaksi yang kompetitif agar mampu bersaing dengan pasar global.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto. Aturan pajak kripto baru resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Riset tersebut juga menyoroti sensitivitas pengguna terhadap biaya transaksi. Sekitar 54,5 persen pengguna platform menyatakan akan berpindah platform apabila biaya transaksi dinilai mahal.

Data ini mengindikasikan adanya potensi capital outflow yang signifikan, sekaligus ruang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional.

Temuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi CFX untuk melakukan penyesuaian struktur biaya secara bertahap.

Penurunan bertahap biaya transaksi mulai Maret 2026

Sebagai respons atas situasi tersebut dan upaya meningkatkan daya saing industri, CFX akan menurunkan biaya transaksi bursa dari 0,04 persen menjadi 0,02 persen pada 1 Maret 2026.

SHUTTERSTOCK/CHINNAPONG Ilustrasi aset kripto.

Selanjutnya, biaya akan kembali diturunkan menjadi 0,01 persen mulai 1 Oktober 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbesar volume transaksi dan memperdalam likuiditas pasar, sekaligus menciptakan struktur biaya yang lebih efisien bagi pengguna.

Sebagai induk perusahaan, COIN menyatakan dukungan penuh atas keputusan tersebut.

Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) Ade Wahyu menjelaskan, penyesuaian struktur biaya secara terukur merupakan upaya untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang industri aset kripto.

“Bursa Kripto CFX selaku perusahaan anak dari COIN senantiasa mengikuti dinamika pasar dan melihat saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengeksekusi rencana tersebut guna meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional di kancah global. Biaya yang lebih kompetitif akan menarik kembali konsumen lokal untuk bertransaksi di dalam negeri dan pada akhirnya dapat memperbesar pangsa pasar,” jelas Ade dalam siaran pers, Rabu (4/2/2026).

Proyeksi multiplier effect

Ade meyakini perubahan struktur biaya ini akan menciptakan multiplier effect positif bagi ekosistem.

Menurut dia, ketika ekosistem menjadi lebih efisien dan menarik bagi konsumen, frekuensi dan volume transaksi diproyeksikan meningkat signifikan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mengkompensasi penyesuaian biaya yang dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, langkah ini juga dinilai mendorong perseroan untuk terus menggali dan menciptakan berbagai potensi sumber pendapatan baru di masa depan.

Strategi tersebut ditempuh di tengah kompetisi industri aset kripto yang semakin ketat, baik di tingkat domestik maupun global. Struktur biaya yang lebih rendah dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempertahankan dan menarik kembali aktivitas perdagangan ke dalam negeri.

DOK. Shutterstock. Ilustrasi Bitcoin.

Fokus diversifikasi dan inovasi produk

Seiring dengan upaya memperluas sumber pendapatan, COIN juga mendorong pengembangan inovasi produk, baik terhadap produk yang telah ada maupun pengembangan produk baru sebagai langkah diversifikasi.

Ade menyebutkan, CFX akan fokus mengembangkan produk derivatif kripto untuk memperbesar volume transaksi dan memperdalam likuiditas pasar.

Pengembangan instrumen turunan tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya tarik pasar.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar pada produk-produk aset kripto baru yang dinilai dapat menjadi gelombang inovasi berikutnya di industri.

“Kehadiran inovasi produk baru di industri aset kripto nasional akan menjadikan pasar kita kompetitif dan mendorong partisipasi investor lokal dan asing, baik perorangan maupun institusi menjadi lebih masif. COIN dan kedua anak perusahaan selalu terbuka untuk meluncurkan dan mendorong inovasi produk dan layanan baru guna mendongkrak kinerja perusahaan, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat perdagangan aset kripto di kawasan Asia Tenggara,” pungkas Ade.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) mendukung langkah strategis anak usahanya, Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX), yang menyesuaikan struktur biaya transaksi guna meningkatkan daya saing dan memperbesar pangsa pasar industri aset kripto nasional.

Penyesuaian biaya tersebut dinilai sejalan dengan strategi jangka panjang Perseroan untuk mengejar economies of scale melalui peningkatan volume transaksi serta pendalaman likuiditas pasar.

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), tantangan utama industri aset kripto domestik saat ini adalah menciptakan likuiditas yang dalam dengan biaya transaksi yang kompetitif agar mampu bersaing di tingkat global.

Riset itu juga mencatat tingginya sensitivitas pengguna terhadap biaya transaksi, dengan sekitar 54,5% responden menyatakan berpotensi berpindah platform apabila biaya dinilai terlalu mahal.

Menanggapi kondisi tersebut, CFX sebagai bursa aset kripto berizin akan menurunkan biaya transaksi bursa dari 0,04% menjadi 0,02% mulai 1 Maret 2026. Penurunan lanjutan menjadi 0,01% direncanakan berlaku pada 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Utama CFX dalam acara CFX Cryptalk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) di CFX Tower, Senin (2/2/2026).

Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk. Ade Wahyu mengatakan, sebagai induk usaha, COIN mendukung penuh kebijakan tersebut demi menciptakan struktur biaya yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi pengguna.

“CFX terus mengikuti dinamika pasar dan menilai saat ini sebagai momentum yang tepat untuk mengeksekusi penyesuaian biaya guna meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional di kancah global. Biaya yang lebih kompetitif diharapkan dapat menarik kembali konsumen lokal untuk bertransaksi di dalam negeri dan pada akhirnya memperbesar pangsa pasar,” ujar Ade dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Ade meyakini kebijakan ini akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) positif. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, frekuensi dan volume transaksi diproyeksikan meningkat sehingga dapat mengompensasi penurunan tarif transaksi. Di sisi lain, langkah ini juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan sumber pendapatan baru.

Sejalan dengan strategi tersebut, COIN juga mendorong pengembangan inovasi produk, baik yang telah ada maupun produk baru sebagai bagian dari diversifikasi bisnis. Ke depan, CFX akan memfokuskan pengembangan produk derivatif kripto guna meningkatkan volume transaksi dan memperdalam likuiditas pasar.

Selain itu, Perseroan juga melihat peluang pada peluncuran aset kripto baru sebagai potensi gelombang inovasi berikutnya di industri.

“Kami percaya kehadiran inovasi produk akan membuat pasar aset kripto nasional semakin kompetitif serta mendorong partisipasi investor lokal dan asing, baik ritel maupun institusi. COIN dan seluruh entitas anak akan terus terbuka terhadap pengembangan produk dan layanan baru untuk mendorong kinerja perusahaan sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai pusat perdagangan aset kripto di Asia Tenggara,” kata Ade.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) menyiapkan sejumlah strategi untuk memperbesar ekosistem pasar kripto pada 2026. Salah satunya melalui penyesuaian struktur biaya transaksi di anak usahanya, Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX).

Direktur Utama COIN Ade Wahyu menjelaskan, penyesuaian struktur biaya secara terukur adalah upaya untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang industri aset kripto. Bursa Kripto CFX selaku perusahaan anak dari COIN senantiasa mengikuti dinamika pasar dan melihat saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengeksekusi rencana tersebut.

“Tujuannya meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional di kancah global. Biaya yang lebih kompetitif akan menarik kembali konsumen lokal untuk bertransaksi di dalam negeri dan pada akhirnya dapat memperbesar pangsa pasar,” jelas Ade dalam siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Ade meyakini perubahan ini akan menciptakan multiplier effect positif. Ketika ekosistem menjadi lebih efisien dan menarik bagi konsumen, frekuensi dan volume transaksi diproyeksikan akan mengalami kenaikan signifikan yang pada akhirnya mengkompensasi penyesuaian tersebut.

Di sisi lain, langkah ini juga memacu COIN untuk terus menggali dan menciptakan berbagai potensi sumber pendapatan baru di masa depan.

COIN terus mendorong pengembangan inovasi produk, baik yang sudah ada maupun produk baru sebagai langkah diversifikasi. Ade menyebut, Bursa Kripto CFX akan fokus mengembangkan produk derivatif kripto untuk memperbesar volume transaksi dan memperdalam likuiditas pasar.

Sementara untuk produk baru, dia juga menyoroti potensi besar pada produk-produk aset kripto baru yang dapat menjadi gelombang inovasi berikutnya di industri.

“Kehadiran inovasi produk baru di industri aset kripto nasional akan menjadikan pasar kita kompetitif dan mendorong partisipasi investor lokal dan asing, baik perorangan maupun institusi menjadi lebih masif. COIN dan kedua anak perusahaan selalu terbuka untuk meluncurkan dan mendorong inovasi produk dan layanan baru guna mendongkrak kinerja perusahaan, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat perdagangan aset kripto di kawasan Asia Tenggara,” ujar Ade.

BIAYA TRANSAKSI

Sebagai induk perusahaan dari Bursa Kripto CFX, COIN mendukung penuh keputusan pemangkasan biaya transaksi agar investor mendapatkan biaya yang lebih efisien. Langkah ini dinilai selaras dengan visi jangka panjang perseroan untuk memperbesar pangsa pasar melalui peningkatan volume transaksi dan pendalaman likuiditas pasar.

Berdasarkan Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), tantangan utama industri aset kripto domestik saat ini adalah menciptakan likuiditas yang dalam dan biaya transaksi yang kompetitif agar mampu bersaing dengan pasar global.

Riset juga menyoroti sensitivitas pengguna terhadap biaya transaksi di mana sekitar 54,5% pengguna platform menyatakan akan berpindah platform jika biaya transaksi dinilai mahal. Data ini mengindikasikan besarnya potensi capital outflow dan adanya ruang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional.

Sebagai respons konkret atas situasi tersebut, sekaligus upaya meningkatkan daya saing industri aset kripto nasional, PT Central Finansial X (CFX) selaku bursa aset kripto akan menurunkan biaya transaksi bursa dari 0,04% menjadi 0,02% pada 1 Maret 2026.

Kemudian akan diikuti penurunan selanjutnya menjadi 0,01% pada 1 Oktober 2026. Kebijakan strategis ini diumumkan oleh Direktur Utama Bursa Kripto CFX dalam acara CFX Cryptalk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) pada Senin (2/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) menekankan perlunya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan industri aset kripto global.

Dukungan tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan jumlah konsumen, yang pada gilirannya berdampak terhadap perekonomian nasional.

Dalam diskusi , CFX menyampaikan bahwa penguatan daya saing industri kripto domestik membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, bursa, pedagang aset keuangan digital (PAKD), hingga asosiasi industri.

PEXELS/RDNE STOCK PROJECT Ilustrasi aset kripto. Aturan pajak kripto baru resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah struktur biaya transaksi yang dinilai kurang kompetitif dibandingkan platform global.

Kondisi ini dikhawatirkan memicu peralihan konsumen Indonesia ke platform offshore tidak berizin yang menawarkan biaya lebih rendah.

Berdasarkan studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), volume perdagangan oleh konsumen Indonesia yang dilakukan melalui platform offshore tidak berizin mencapai 2,6 kali lipat lebih besar dibandingkan platform berizin di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan agar industri aset kripto nasional memiliki daya saing yang lebih kuat.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djoko Kurnijanto, menyatakan aspek regulasi dan pengawasan menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

“Aspek regulasi dan pengawasan oleh otoritas, serta dukungan ekosistem perdagangan aset keuangan digital yang telah terbentuk, dapat menjadi pondasi penting dalam meningkatkan daya saing sektor aset keuangan digital Indonesia di tingkat global,” ujar Djoko dalam diskusi CFX Cryptalk.

UNSPLASH/ART RACHEN Ilustrasi aset kripto, kripto.

Direktur Utama CFX Subani menyebutkan tingginya biaya transaksi antara platform pedagang berizin resmi dari OJK dibandingkan dengan platform offshore tidak berizin telah memicu capital outflow yang signifikan.

Untuk menarik kembali pasar tersebut, Indonesia dinilai memerlukan insentif yang lebih kompetitif.

“Saat ini masih ada ketimpangan biaya transaksi yang cukup terasa antara platform dalam negeri dan global, inilah yang sering kali membuat pengguna kita menoleh ke luar. Kunci untuk menarik kembali minat konsumen lokal adalah dengan menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif,” jelas Subani.

Ia menambahkan, penyesuaian biaya transaksi menjadi salah satu langkah konkret yang diambil CFX. Saat ini, biaya transaksi bursa ditetapkan sebesar 0,04 persen per transaksi.

CFX berencana menurunkan biaya tersebut secara bertahap menjadi 0,02 persen pada 1 Maret 2026, lalu kembali turun menjadi 0,01 persen pada 1 Oktober 2026.

Menurut Subani, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari pelaku industri dan konsumen.

“Bursa mendengar apa yang menjadi perhatian bagi konsumen dan PAKD. Dengan biaya transaksi yang lebih kompetitif, kita sedang membangun pangsa pasar yang lebih besar," terang Subani.

"Bila biaya transaksi di PAKD lokal semakin kompetitif, kita optimistis menarik kembali konsumen yang bertransaksi di platform offshore tidak berizin sehingga dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, melalui penambahan pendapatan negara termasuk pajak,” ujar Subani.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby menegaskan pentingnya strategi untuk menahan minat konsumen agar tidak beralih ke platform asing.

Menurutnya, penurunan biaya transaksi dapat menjadi insentif langsung bagi konsumen dan pedagang untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di dalam negeri.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi aset kripto.

“Biaya transaksi yang lebih kompetitif dibutuhkan pedagang untuk meningkatkan volume transaksinya. Penurunan biaya menjadi insentif bagi para konsumen di Indonesia, sehingga mereka lebih aktif bertransaksi di PAKD dan tidak lagi bertransaksi di luar negeri,” kata Robby.

Menanggapi rencana penurunan biaya transaksi bursa, Robby menyebutkan kebijakan tersebut akan memberikan efek positif bagi konsumen domestik.

“Biaya yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih aktif bertransaksi, sehingga mereka tidak lagi menggunakan platform offshore tidak berizin. Saya mewakili asosiasi berterima kasih kepada Bursa Kripto CFX, karena dengan hadirnya biaya bursa yang lebih kompetitif bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk bertransaksi,” tutur Robby.

CFX menyampaikan, langkah penyesuaian biaya transaksi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan pasar domestik lebih atraktif dan mampu bersaing dengan industri aset kripto global, khususnya dalam aspek efisiensi biaya dan likuiditas.

Dengan struktur biaya yang lebih kompetitif, CFX berharap ekosistem perdagangan aset kripto nasional dapat semakin efisien dan likuid, serta memiliki integritas yang kuat.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar aset kripto yang berkembang di kawasan, dengan tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan otoritas.

Bisnis.com, JAKARTA—Bursa aset kripto PT Central Finansial X (CFX) berencana memangkas biaya transaksi secara bertahap untuk pengembangan ekosistem industri di Tanah Air.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani, menyebutkan tingginya biaya transaksi antara platform pedagang yang berizin resmi dari OJK dibandingkan dengan platform offshore tidak berizin telah memicu capital outflow yang signifikan. Untuk menarik pasar ini, Indonesia memerlukan insentif yang lebih kompetitif.

“Saat ini masih ada ketimpangan biaya transaksi yang cukup terasa antara platform dalam negeri dan global, inilah yang sering kali membuat pengguna kita menoleh ke luar. Kunci untuk menarik kembali minat konsumen lokal adalah dengan menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif," jelas Subani dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Sebagai upaya Bursa Kripto CFX membuat pasar Indonesia lebih kompetitif, Subani menyatakan pihaknya berinisiatif untuk mengurangi biaya transaksi bursa yang berlaku secara bertahap.

Saat ini biaya transaksi bursa adalah 0,04% per transaksi. Subani mengatakan biaya tersebut akan turun menjadi 0,02% pada 1 Maret 2026, lalu berlanjut menjadi 0,01% pada 1 Oktober 2026 .

"Bursa mendengar apa yang menjadi perhatian bagi konsumen dan PAKD. Dengan biaya transaksi yang lebih kompetitif, kita sedang membangun pangsa pasar yang lebih besar. Bila biaya transaksi di PAKD lokal semakin kompetitif, kita optimistis menarik kembali konsumen yang bertransaksi di platform offshore tidak berizin sehingga dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, melalui penambahan pendapatan negara termasuk pajak," ujar Subani.

CFX juga menekankan perlunya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia di persaingan industri aset kripto global. Dukungan ini menjadi krusial untuk meningkatkan jumlah konsumen yang pada gilirannya juga akan berdampak pada ekonomi nasional. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, struktur biaya transaksi yang kurang kompetitif saat ini memicu kekhawatiran karena konsumen Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga cenderung beralih ke platform offshore tidak berizin demi biaya yang lebih rendah.

Berdasarkan studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), volume perdagangan oleh konsumen Indonesia yang dilakukan melalui platform offshore tidak berizin mencapai 2,6 kali lipat lebih besar dibandingkan platform berizin di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan agar industri aset kripto nasional memiliki daya saing.

Bursa Kripto CFX menyelenggarakan CFX Cryptalk di CFX Tower pada Selasa (2/2/2026), sebagai upaya meningkatkan daya saing ekosistem aset kripto nasional terhadap industri aset kripto global, khususnya pada aspek struktur biaya transaksi, serta mengeksplorasi potensi solusi untuk menjadikan pasar domestik semakin atraktif.

Dalam CFX Cryptalk edisi perdana tersebut, turut hadir Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Bursa Kripto CFX Hoesen, Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani, dan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby.
Robby turut menegaskan pentingnya strategi untuk menahan minat konsumen agar tidak beralih ke platform asing. Biaya transaksi yang lebih kompetitif dibutuhkan pedagang untuk meningkatkan volume transaksinya.

Penurunan biaya menjadi insentif bagi para konsumen di Indonesia, sehingga mereka lebih aktif bertransaksi di PAKD dan tidak lagi bertransaksi di luar negeri.

Menanggapi penurunan biaya transaksi bursa, Robby menyebutkan penurunan akan memiliki efek yang positif untuk konsumen di Indonesia.

“Biaya yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih aktif bertransaksi, sehingga mereka tidak lagi menggunakan platform offshore tidak berizin. Kami berterima kasih kepada Bursa Kripto CFX, karena dengan hadirnya biaya bursa yang lebih kompetitif bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk bertransaksi,” tutup Robby.

Ke depannya, CFX Cryptalk diharapkan bisa menjadi forum yang mempertemukan perspektif regulator dan bursa untuk membahas arah penguatan daya saing industri aset kripto nasional secara komprehensif. Forum ini sekaligus merumuskan pandangan bersama dalam membangun ekosistem perdagangan yang efisien, likuid, berintegritas, dan semakin menarik bagi investor global.

Jakarta, CNBC Indonesia — Setiap bank memiliki aturan saldo minimum masing-masing. Lazimnya berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000.

Adapun saldo minimum yang mengendap di rekening akan digunakan bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi sesuai ketentuan.

Akan tetapi ada pula beberapa produk tabungan perbankan yang memiliki saldo minimum Rp 5.000 atau bahkan tidak menerapkan aturan saldo mengendap.

Bila tidak ada aturan mengenai saldo mengendap, artinya nasabah bisa menarik uang yang tersimpan di tabungan hingga Rp 0.

Berikut perincian saldo minimum terbaru di Bank Mandiri, BRI, dan BNI per November 2025, dikutip dari masing-masing situs resmi perusahaan:

Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan Simpanan Pelajar: Rp 5.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan Valas: US$100

BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 50.000

BNI

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 5.000.000

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

Nah, itu dia daftar saldo minimum di 3 bank besar di Tanah Air per November 2025. Semoga bermanfaat!

Jakarta, CNBC Indonesia - Biaya transaksi BI FAST adalah yang termurah di dunia. Hal ini diutarakan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan sambutan pada pembukaan FEKDI dan IFSE di JICC, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

"BI FAST Rp2.500 per transaksi, Rp2.500 itu dalam bentuk dolar itu one of the cheapest," ucap Perry.

"Murah banget dari the cheapest transaksi di dunia karena kalau dipikirkan hampir paling 25 sen atau 30 sen per transaksi. One of the most efficient transaksi BI FAST di dunia," katanya.

Perry pun mengatakan bahwa dengan biaya paling murah, BI FAST menjadi transaksi paling efisien di dunia karena nilainya jika dikonversi menjadi dolar masih seharga beberapa sen saja.

Perry mengatakan bahwa BI FAST bersama QRIS adalah merupakan blueprint sistem pembayaran Indonesia.

"Semuanya ini adalah blueprint sistem pembayaran Indonesia yang menyatukan satu visi, satu strategi, dan juga program. Visinya satu Nusa, satu bangsa, satu negara Indonesia."

Sebagaimana diketahui, perkembangan pemanfaatan BI Fast di Indonesia juga terus mengalami peningkatan yang besar dari tahun ke tahunnya.

Volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.223,82 juta atau tumbuh 32,34% (yoy) dengan nilai transaksi menyentuh Rp3.024,08 triliun pada triwulan III 2025.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Sistem BI-RTGS tercatat sebanyak 2,76 juta transaksi, dengan nilai sebesar Rp56.422,87 triliun pada triwulan III 2025.

Secara total, volume transaksi pembayaran digital saat ini di Indonesia telah mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08% (yoy) pada triwulan III 2025 didukung oleh perluasan akseptasi dan kanal pembayaran digital.

Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 13,11% (yoy) dan 17,80% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 147,65% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim, layanan sistem transaksi BI Fast menjadi yang termurah dan tercepat di dunia saat ini.

Biaya layanan transaksi digital yang disediakan oleh BI itu ia sebut hanya senilai Rp 2.500 per transaksi. Selain itu, layanan itu juga cepat karena beroperasi 24 jam selama 7 hari.

"Dan itu murah banget cheapest di dunia," kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Sebagaimana diketahui, perkembangan pemanfaatan BI Fast di Indonesia juga terus mengalami peningkatan yang besar dari tahun ke tahunnya.

Volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.223,82 juta atau tumbuh 32,34% (yoy) dengan nilai transaksi menyentuh Rp3.024,08 triliun pada triwulan III 2025.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Sistem BI-RTGS tercatat sebanyak 2,76 juta transaksi, dengan nilai sebesar Rp56.422,87 triliun pada triwulan III 2025.

Secara total, volume transaksi pembayaran digital saat ini di Indonesia telah mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08% (yoy) pada triwulan III 2025 didukung oleh perluasan akseptasi dan kanal pembayaran digital.

Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 13,11% (yoy) dan 17,80% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 147,65% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbankan memiliki kebijakan yang berbeda satu dengan yang lainnya terkait dengan saldo minimum yang mengendap di rekening nasabah.

Maka, sebelum membuka rekening suatu bank, sebaiknya nasabah lebih dulu memahami ketentuan ini, supaya tidak menjadi beban pikiran dan keuangan ketika ada kebutuhan mendesak.

Saldo minimum berfungsi sebagai pengaman bagi bank jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening. Saldo minimum yang mengendap di rekening akan digunakan bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi sesuai ketentuan.

Setiap jenis tabungan memiliki ketentuan yang berbeda, tergantung segmentasi nasabah dan tujuan produk. Berikut rincian saldo minimum terbaru di 3 bank besar di Indonesia per Oktober 2025:

Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan TKI: Rp 10.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 20.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000

BNI Taplus Pegawai: Sesuai PKS

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

Itu lah daftar saldo minimum di 3 bank besar di Tanah Air per Oktober 2025. Semoga bermanfaat!