JAKARTA, KOMPAS.com - Fasset Global meluncurkan Fasset Card, kartu pembayaran yang memungkinkan pengguna memanfaatkan stablecoin untuk bertransaksi secara langsung di berbagai merchant di seluruh dunia.

Fasset Global menyebut Fasset Card memberikan akses daya beli instan yang didukung stablecoin tanpa memerlukan rekening bank konvensional.

Di yurisdiksi tempat layanan tersedia, kartu tersebut didistribusikan oleh Fasset dan diterbitkan oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang memiliki lisensi penuh.

Melalui kartu tersebut, pengguna dapat mengisi saldo langsung dari wallet yang tersedia pada aplikasi Fasset Global dan menggunakannya untuk berbelanja secara daring, di gerai fisik, maupun melakukan transaksi lintas negara.

Perusahaan menyatakan kartu tersebut dapat digunakan di lebih dari 150 juta merchant di seluruh dunia yang menerima jaringan pembayaran Visa.

Peluncuran Fasset Card menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong pemanfaatan stablecoin dan aset digital yang ditokenisasi dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Fasset Global Mohammad Raafi Hossain mengatakan, kartu tersebut merupakan bentuk nyata dari pembangunan infrastruktur keuangan yang selama ini dikembangkan perusahaan di berbagai negara.

"Fasset Card adalah wajah konsumen dari pekerjaan yang telah kami lakukan di sepanjang koridor Maroko hingga Malaysia dan sekitarnya. Bertahun-tahun perizinan, kemitraan perbankan, dan pembangunan infrastruktur berada di balik satu kartu yang bisa Anda simpan di saku," kata Raafi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, tujuan utama perusahaan adalah menjadikan stablecoin dan aset yang ditokenisasi lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas.

"Tujuan kami sejak awal adalah agar stablecoin dan aset yang ditokenisasi menjadi bagian dari kehidupan finansial sehari-hari bagi semua orang, di mana pun mereka berada. Hari ini membawa kami satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan misi tersebut," ujarnya.

Didukung pengembangan infrastruktur keuangan

Fasset Global mengungkapkan telah memperoleh pendanaan sebesar 51 juta dollar AS dalam putaran pendanaan Seri B pada 2026.

Perusahaan menyebut pendanaan tersebut menjadi salah satu yang terbesar di sektor fintech global tahun ini.

Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan Fasset Own Network, yakni infrastruktur keuangan menyeluruh yang mencakup lebih dari 50 koridor perbankan.

Selain mendukung ekspansi global, pengembangan jaringan itu juga ditujukan untuk memperkuat solusi embedded trade finance bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai pasar berkembang.

Fasset menyebut Fasset Card merupakan salah satu produk konsumen yang lahir dari pembangunan jaringan tersebut.

Melalui kartu ini, infrastruktur keuangan yang dibangun perusahaan dapat dimanfaatkan langsung oleh pengguna untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

Soroti kerja sama ekonomi digital

Peluncuran Fasset Card juga menjadi momentum yang menyoroti hubungan ekonomi digital antara Uni Emirat Arab dan Indonesia.

Fasset Global menyatakan berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara pasar modal kawasan Teluk dan ekonomi digital Asia Tenggara yang terus berkembang.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Salem Aldaheri mengatakan peluncuran tersebut mencerminkan peran inovasi dan teknologi dalam memperkuat konektivitas ekonomi lintas negara.

"Hari ini, kita tidak hanya merayakan peluncuran sebuah produk keuangan baru, tetapi juga merayakan inovasi, konektivitas, dan kekuatan teknologi dalam menyatukan masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai peluang. Fasset merupakan contoh luar biasa dari jembatan ekonomi dan teknologi global antara Uni Emirat Arab dan Republik Indonesia," ujar Aldaheri.

Dalam acara yang sama, Fasset Global juga mengumumkan pencatatan (listing) dua token baru di platformnya, yakni $ZIG dan $MOVE.

Sebagai informasi, Fasset Global merupakan platform perbankan dan investasi yang didirikan di Amerika Serikat dengan fokus pada peningkatan inklusi keuangan di pasar berkembang.

Perusahaan menyatakan telah menghimpun pendanaan lebih dari 80 juta dollar AS sejak berdiri serta memperoleh perizinan atau persetujuan regulasi di sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, Labuan Malaysia, Bahrain, dan Pakistan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 19.01 WIB, kendaraan diduga milik Silmy diangkut menggunakan dua kendaraan towing. Penggeledahan berlangsung sekitar 5 jam sejak pukul 13.47 WIB.

Towing pertama mengangkut kendaraan, tetapi tidak terlihat jelas jenis kendaraan karena ditutup oleh kain hitam. Towing kedua mengangkut tiga motor, satu motor merek Ducati, dua merek Harley Davidson. Terdapat juga sejumlah sepeda yang diikat di bagian belakang towing.

Lalu, terdapat dua mobil merek Porsche berwarna merah dan abu-abu dikendarai oleh penyidik dan dijaga personel Brimob.

Selain itu, puluhan personel Brimob yang telah berjaga sejak awal penggeledahan juga sudah meninggalkan lokasi.

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direkturat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menyebut telah mencatatkan tonggak baru dengan melampaui 1 juta pembukaan rekening dan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp10 triliun. Capaian tersebut diklaim diraih secara organik melalui produk dan pengalaman nasabah yang ditawarkan perseroan.

Bank digital yang dikendalikan Kredivo itu sejak diluncurkan pada awal 2024 menyebut juga telah membayar bunga tabungan dan deposito sekitar Rp500 miliar di atas jika dana disimpan di bank konvensional.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan pencapaian 1 juta rekening dan DPK Rp10 triliun menjadi tanda kuatnya proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan kepada nasabah.

“Pencapaian 1 juta rekening dan Rp10 triliun simpanan secara organik, bahkan sebelum kami mengintegrasikan keuntungan dari ekosistem Kredivo membuktikan kekuatan nilai produk yang kami tawarkan. Ambisi kami adalah menjadi pusat layanan keuangan (financial home) bagi generasi muda Indonesia,” ujar Anton dalam keterangan tertulis Rabu (3/6/2026).

Sementara berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Krom Bank mencatat kinerja kuartal I/2026 dengan laba bersih mencapai Rp70,17 miliar, meningkat 98,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp35,34 miliar.

Kenaikan laba tersebut ditopang oleh lonjakan pendapatan bunga menjadi Rp812,88 miliar dari Rp405,13 miliar pada kuartal I 2025. Setelah dikurangi beban bunga sebesar Rp166,84 miliar, pendapatan bunga bersih tercatat Rp646,05 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan Rp331,45 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan operasional lainnya juga meningkat menjadi Rp16,66 miliar dari Rp6,07 miliar. Dengan demikian, total pendapatan operasional perseroan mencapai Rp662,71 miliar, naik 96,3% dibandingkan Rp337,52 miliar pada kuartal I 2025.

Di sisi lain, beban operasional meningkat menjadi Rp116,9 miliar dari Rp80,62 miliar. Perseroan juga mencatat beban kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp454,95 miliar, naik dari Rp211,58 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, laba operasional tetap tumbuh menjadi Rp90,86 miliar dari Rp45,31 miliar.

Setelah memperhitungkan pajak penghasilan sebesar Rp19,79 miliar, laba sebelum pajak tercatat Rp89,96 miliar dan laba bersih mencapai Rp70,17 miliar.

Dari sisi permodalan, total ekuitas Krom Bank meningkat menjadi Rp3,53 triliun per 31 Maret 2026 dari Rp3,36 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp738,10 miliar.

Sementara itu, posisi kas dan setara kas mencapai Rp1,2 triliun pada akhir Maret 2026, meningkat dari Rp823,87 miliar pada akhir Maret 2025. Peningkatan likuiditas tersebut didukung pertumbuhan simpanan nasabah yang mencapai Rp2,47 triliun selama periode berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online atau judol sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

Meutya mengemukakan langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui pemblokiran situs, tetapi juga menyasar jalur transaksi keuangan yang digunakan pelaku.

Meutya juga memberi peringatan kepada sejumlah penyedia layanan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik karena platform mereka kerap dimanfaatkan sebagai sarana transaksi kejahatan online.

Dia menyebut sejumlah layanan seperti DANA, DOKU, GoPay, iSaku, LinkAja, OVO, QRIS, Sakuku, ShopeePay, TMB, hingga operator seluler seperti Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat pengawasan.

Meutya mengatakan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengawasan terhadap sistem transfer keuangan dan pembayaran digital.

Selain judi online, Komdigi juga menerima banyak laporan terkait scam call atau panggilan penipuan. Salah satu modus yang dilaporkan ialah pelaku yang berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Meutya mengatakan sebanyak 3.000 nomor telepon terkait modus impersonation tersebut telah diblokir pemerintah.

“Kemudian yang dilaporkan penipuan dan 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan blokir, investasi online fiktif, judi online, jual beli online, dan lain-lain dengan total 13.000 lebih,” kata Meutya.

Dia menilai jumlah pemblokiran nomor telepon penipuan seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat lebih aktif melaporkan nomor-nomor yang digunakan untuk tindak penipuan.

“Supaya bisa kami lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dian masih ingat ketika dia harus memiliki banyak rekening bank untuk mengatur keuangan keluarganya.

Satu rekening dipakai menerima gaji, rekening lain untuk kebutuhan rumah tangga, sementara tabungan anak dan investasi dipisahkan lagi di rekening bank berbeda.

"Dulu lumayan banyak rekening, tapi jujur banyak juga yang akhirnya nggak kepakai, jadi cuma numpuk saja," ujar Dian (35 tahun), ibu rumah tangga sekaligus karyawan swasta, kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Kini kebiasaan itu berubah. Setelah dia beralih menggunakan bank digital yang memiliki fitur kantong di aplikasi mobile bankingnya.

Dengan fitur kantong digital itu, Dian mengaku, tidak lagi membutuhkan banyak rekening untuk memisahkan berbagai pos pengeluarannya.

"Lumayan berkurang. Sekarang cukup satu aplikasi saja, tapi tetap bisa misahin uang sesuai kebutuhan," ucapnya.

Fenomena yang dialami Dian mulai banyak terjadi seiring berkembangnya layanan bank digital di Indonesia. Memiliki banyak rekening di bank berbeda menjadi tak relevan lagi.

Masyarakat perlahan tidak lagi melihat rekening bank hanya sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga alat mengatur arus keuangan sehari-hari.

President International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia Aidil Akbar menilai fitur kantong digital membantu masyarakat membuat budgeting tanpa harus membuka banyak rekening.

Dia menyebut, fitur tersebut sebenarnya bukan hal baru. Konsep pemisahan uang secara digital sudah lebih dulu diperkenalkan sejumlah bank digital beberapa tahun terakhir dan mulai dipakai masyarakat yang ingin lebih disiplin mengatur keuangan.

"Memang kantong digital itu bisa membantu orang membuat budgeting. Saya tahu ada beberapa orang yang saya kenal yang menggunakan atau memanfaatkan fitur tersebut, terutama untuk mereka yang memang kesulitan dalam mengelola keuangan atau males membuat budgeting pakai kertas. Jadi kantong-kantong itu bisa dipakai lah, baik itu mau dipakai buat ditabung, mau dipakai buat investasi, itu kepakai sama mereka," jelas Aidil kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Meski demikian, Aidil menilai masyarakat belum tentu sepenuhnya meninggalkan kebiasaan memiliki banyak rekening. Alasannya, tidak semua bank digital menyediakan layanan keuangan yang lengkap dalam satu aplikasi.

"Tapi kalau memang ternyata layanannya ada atau produknya ada, itu sangat-sangat membantu banget. Jadi nggak perlu capek-capek buka akun di tempat lain," ucapnya.

Di level industri, tren tersebut mulai terlihat dari pertumbuhan bank digital dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Seto Wardono mengatakan, simpanan di perbankan konvensional dan digital sama-sama tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, simpanan di bank digital mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yakni rata-rata dua digit per tahun sepanjang 2022-2026.

Demikian juga dengan pangsa simpanan bank digital yang juga meningkat, yaitu dari 0,8 persen pada Maret 2022 menjadi 1,8 persen pada Maret 2026.

"Ini menunjukkan bahwa preferensi menabung masyarakat di bank digital meningkat, namun tidak signifikan," kata Seto kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2026).

Tak hanya itu, jumlah rekening bank digital juga melonjak signifikan. Pada Maret 2022, rekening bank digital hanya sekitar 4 persen dari total rekening bank umum. Namun pada Maret 2026, porsinya sudah mencapai sekitar 22 persen.

Menurutnya, pertumbuhan itu dipicu kemudahan pembukaan rekening secara digital dan integrasi bank dengan berbagai ekosistem digital, seperti marketplace, transportasi online, hingga kantong digital

"Beberapa bank digital juga berada dalam ekosistem digital misalnya marketplace, transportasi, e-wallet, sehingga meningkatkan engagement nasabah penyimpan dengan bank," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu bank digital nasional melihat perubahan perilaku nasabah sebagai sinyal bahwa masyarakat kini membutuhkan layanan keuangan yang lebih praktis dan personal.

Head of Retail Banking Brand and Marketing Bank Jago Michael Hartawan mengatakan, fitur Kantong Jago dikembangkan dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang sejak lama memisahkan uang berdasarkan kebutuhan tertentu.

Fitur ini terinspirasi fitur tersebut berasal dari kebiasaan tradisional masyarakat menyimpan uang di amplop, toples, atau wadah berbeda sesuai pos kebutuhan. Sehingga Bank jago melestarikan kebiasaan itu dalam bentuk digital.

"Kami percaya bahwa setiap uang punya tempat dan tujuan, maka kami mengembangkan fitur Kantong (pocket) di Aplikasi Jago, yang dapat dipersonalisasi hingga 60 Kantong," ucap Michael kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Michael mengatakan saat ini nasabah semakin mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan pengalaman keuangan yang seamless. Jika sebelumnya masyarakat membuka beberapa rekening untuk kebutuhan berbeda, kini pemisahan dana cukup dilakukan lewat satu aplikasi.

“Nasabah tampaknya semakin terbiasa mengatur keuangan mereka secara aktif, sehingga fitur yang memberikan kontrol, visibilitas, dan personalisasi menjadi semakin penting,” ujarnya.

Hingga Maret 2026, Bank Jago mencatat terdapat sekitar 43,2 juta kantong yang digunakan oleh 15,2 juta pengguna aplikasi. Rata-rata setiap pengguna memiliki hampir tiga kantong berbeda.

Kantong Pengeluaran menjadi fitur yang paling banyak digunakan, terutama untuk kebutuhan harian seperti makan, tagihan rutin, hingga alokasi dana musiman seperti THR dan kurban. Namun fitur tersebut juga mulai dimanfaatkan untuk investasi dan kebutuhan bisnis.

Perubahan ini menunjukkan bahwa fungsi rekening bank kini mulai bergeser. Rekening tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan uang, melainkan pusat pengelolaan keuangan dalam satu aplikasi mulai dari budgeting, pembayaran, investasi, hingga akses pinjaman.

Di tengah perkembangan itu, kebiasaan menabung masyarakat pun ikut berubah. Menabung kini bukan lagi hanya soal menyisihkan uang, tetapi juga tentang bagaimana mengatur tujuan finansial secara lebih fleksibel, praktis, dan terukur dalam ekosistem digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan masih ada 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan angka tersebut memang menurun dibanding tahun lalu. Namun, ini masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional.

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank, menurun 3 juta pada tahun 2025," kata Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut dia, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memperkuat program literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat mengakses layanan perbankan.

Dalam kesempatan sama, Anggito juga memastikan kondisi sektor perbankan nasional masih stabil. Ia menyebut pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Maret 2026 mencapai 13,57 persen, sedangkan kredit tumbuh 9,6 persen.

Dari sisi penjaminan simpanan, LPS mencatat cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen, baik untuk bank umum maupun BPR/BPRS.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, porsi simpanan bank yang berada di atas tingkat bunga penjaminan tercatat sebesar 30 persen per Maret 2026.

Anggito mengatakan LPS bersama anggota KSSK juga terus memperkuat keamanan siber di sektor keuangan, terutama bagi bank dan lembaga jasa keuangan kecil.

"Kami bersama dengan anggota KSSK memperkuat infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi terutama di bank dan lembaga jasa keuangan kecil yang selama ini belum optimal dalam mengelola aspek keamanan cyber," ujarnya.

PT TASPEN (Persero) mengajak seluruh peserta pensiun untuk melakukan autentikasi secara rutin setiap awal bulan sebelum tanggal 15 agar manfaat pensiun dapat diterima secara lancar, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Ajakan ini disampaikan seiring penguatan kolaborasi TASPEN bersama mitra bayar dalam sistem penyaluran manfaat melalui rekening bank, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra bayar di Auditorium Kantor TASPEN Pusat, Jakarta pada Rabu (06/05).

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menegaskan bahwa kelancaran penyaluran manfaat pensiun didorong dengan partisipasi aktif peserta dalam proses autentikasi.

"Autentikasi di awal bulan menjadi kunci penting untuk memastikan data peserta tetap valid sehingga proses penyaluran manfaat dapat diterima oleh yang berhak. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara TASPEN, mitra bayar, dan peserta," kata Henra.

Seluruh mitra bayar TASPEN secara berkelanjutan diwajibkan melakukan pembaruan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan kepada peserta. Proses ini dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penandatanganan di tingkat pusat maupun melalui kantor cabang, khususnya untuk mitra Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang memastikan standar layanan yang konsisten di seluruh wilayah.

Seiring dengan penguatan itu, TASPEN terus mendorong optimalisasi sistem verifikasi berbasis digital yang terintegrasi melalui dukungan 46 mitra bayar. Ekosistem ini dirancang untuk memastikan setiap proses penyaluran manfaat berjalan secara akurat dan menjaga validitas data peserta.

Sebagai wujud dukungan, TASPEN menghadirkan kemudahan autentikasi melalui aplikasi Andal by TASPEN yang hanya membutuhkan swafoto (selfie). Fitur ini memungkinkan peserta melakukan autentikasi di mana saja, sehingga memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis, cepat, dan aman.

Peserta pensiun baru perlu melakukan perekaman wajah (enrollment) terlebih dahulu saat awal memasuki masa pensiun. Setelah proses enrollment selesai, autentikasi selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa perlu login ke aplikasi.

Melalui kemudahan ini, peserta diimbau untuk rutin melakukan autentikasi di awal bulan sebelum tanggal 15 untuk memastikan manfaat pensiun tetap diterima secara lancar dan tepat waktu.

Hingga saat ini, ekosistem pembayaran TASPEN telah diperkuat oleh 46 Mitra Bayar yang terdiri dari 1 mitra POS, 14 Bank Nasional, 28 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan dukungan 17.136 titik layanan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Jaringan ini mempertegas komitmen TASPEN dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan mudah diakses bagi seluruh peserta.

Ke depan, TASPEN terus mendorong kolaborasi aktif dengan seluruh mitra bayar, serta meningkatkan literasi peserta terkait pentingnya autentikasi rutin di awal bulan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen TASPEN menghadirkan layanan yang adaptif dan terpercaya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai Center Of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN, serta mendukung implementasi Asta Cita terkiat kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan minat masyarakat untuk menabung di bank belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari kelompok umur berstatus angkatan kerja, yang sampai kini tak kunjung memiliki rekening bank .

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank," kata Ketua LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Belasan juta usia produktif yang belum memiliki rekening bank ini disebut Anggito tersebut menurun dari tahun sebelumnya secara akumulasi sebesar tiga juta orang dibandingkan pada 2025. Meski begitu, LPS bakal menggencarkan literasi keuangan.

Jual Beli Rekening Tindakan Ilegal, PPATK Ungkap Banyak Cara Menjebak Korban



"(Kepemilikan rekening) guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan berbagai program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif," ujarnya.

Anggito menambahkan LPS terus menjaga kepercayaan nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien.

"Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS," kata dia.

Sampai dengan posisi Maret 2026, dia merincikan, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 50% atau tidak turun signifikan. Meskipun demikian suku bunga yang diberikan suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank.

"LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sumsel Babel (BSB) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam layanan keuangan dengan menjalin kerja sama bersama PT Taspen (Persero). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian melalui rekening bank.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Senin (4/5/2026) menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan keuangan yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Taspen di wilayah Sumatera Selatan.

Kerja sama ini mencerminkan sinergi yang semakin erat antara Bank Sumsel Babel dan PT Taspen dalam menghadirkan layanan yang aman, tepat, dan terpercaya. Melalui integrasi layanan perbankan, diharapkan proses pembayaran hak peserta dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan mitra. “Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kepada masyarakat, khususnya para peserta Taspen. Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, mudah diakses, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dari pihak PT Taspen (Persero), kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta melalui dukungan mitra perbankan yang memiliki jaringan kuat dan pelayanan yang optimal. Bank Sumsel Babel selama ini dikenal sebagai salah satu mitra bayar terbaik PT Taspen, dengan kinerja layanan yang konsisten dan terpercaya.

Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para peserta dalam menerima manfaat program secara tepat waktu dan akurat, sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan di daerah.

JAKARTA - Patriot Anti Narkoba (Patron) memandang serius maraknya praktik pembuatan rekening bank atas nama pribadi yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan, tetapi juga berpotensi besar digunakan sebagai sarana kejahatan, khususnya dalam peredaran narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur kesengajaan (dolus/opzet). ”Yaitu sikap batin pelaku yang mengetahui (weten) dan menghendaki (willen) perbuatannya atau akibat dari perbuatannya,” kata Ketua Umum Patron, Muannas Alaidid dalam siaran tertulis, Senin (20/4/2026).

Secara doktrin, terdapat tiga bentuk kesengajaan yang relevan dalam konteks ini. Pertama, kesengajaan sebagai maksud. Dalam kondisi ini, akibat dari perbuatan memang menjadi tujuan utama pelaku. Dalam situasi ini, pelaku jelas memenuhi unsur kesengajaan penuh karena mengetahui sekaligus menginginkan akibat tersebut terjadi.

Kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dalam bentuk ini, pelaku mungkin tidak menjadikan akibat sebagai tujuan utama, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Maka unsur kesengajaan tetap terpenuhi.

Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Dalam situasi ini, pelaku mengetahui secara pasti untuk apa rekening tersebut digunakan, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, sikap ini tetap dikategorikan sebagai kesengajaan karena pelaku dianggap mengetahui dan menerima risiko (willful blindness).

Dengan demikian, dalih ketidaktahuan tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. ”Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan ini bisa untuk menjerat pihak-pihak yang menyediakan rekening bagi aktivitas ilegal,” lanjutnya.

Secara normatif, perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8/2010 tentang TPPU terkait upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Selain itu, dapat pula dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

Patron juga menegaskan dalam sistem perbankan, rekening melekat pada identitas hukum pemiliknya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang terjadi dalam rekening tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemilik sah, meskipun tidak dioperasikan secara langsung.

Kasus yang diungkap aparat penegak hukum, termasuk penangkapan pemilik rekening yang digunakan sebagai penampung dana jaringan narkoba milik bandar Erwin Iskandar (Ko Erwin), menjadi bukti nyata bahwa praktik ini memiliki konsekuensi hukum serius. Untuk itu, Patron mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pembuatan dan penjualan rekening dalam bentuk apa pun.

”Jangan pernah meminjamkan atau menjual rekening kepada siapa pun dengan alasan apa pun. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemilik sah, meskipun bukan dia yang mengoperasikan. Jika ada pihak yang menawarkan untuk membuat rekening lalu dibeli, maka patut diduga ada potensi digunakan untuk kejahatan,” tandasnya.

Total aset per 2025 Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang proses audit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pihaknya mencatatkan surplus setelah pajak (unaudited) sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Total aset per 2025 adalah Rp276 triliun (naik 13,6 persen yoy), kemudian kami membukukan surplus Rp31,3 triliun yang sekarang sedang dalam proses audit,” ujar Anggito Abimanyu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Selain aset dan surplus, kinerja positif LPS juga terlihat dari konsistensi peningkatan cadangan penjaminan dalam 5 tahun terakhir.

Ia menuturkan nilai cadangan penjaminan tumbuh dari Rp188,3 triliun pada 2024 menjadi Rp213,4 triliun pada 2025, setara dengan 2,1 persen dari target fund. LPS diamanatkan untuk mencapai nilai cadangan penjaminan sebesar 2,5 persen dari target fund.

“Nanti kalau keadaan tetap berjalan seperti sekarang, kurang lebih 2028 kami sudah (bisa) mencapai target fund yang dimandatkan dalam undang-undang,” kata Anggito.

Ia mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kontribusi LPS terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,0 triliun pada tahun lalu, meningkat dari Rp2,6 triliun pada 2024.

LPS juga memberikan kontribusi lainnya terhadap keuangan negara berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp51,4 triliun pada tahun lalu.

Terkait implementasi program penjaminan, Anggito menuturkan terdapat 1.594 bank yang terdaftar sebagai peserta program tersebut per Desember 2025.

Angka tersebut terdiri dari 105 bank umum dan 1.489 Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan jumlah rekening kelolaan mencapai 650 juta rekening.

Meskipun total rekening kelolaan cukup besar, pihaknya mencatat masih terdapat 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening.

Kelompok penduduk yang paling banyak tidak memiliki rekening adalah penduduk usia 5-14 tahun sebesar 33,6 juta orang, diikuti penduduk usia 15-69 tahun sebanyak 15,3 juta orang, dan penduduk usia 70-74 tahun sejumlah 799 ribu orang.

“Kami menaruh perhatian pada yang usia produktif yang seharusnya sudah memiliki rekening sendiri, nah itu ada 15,3 juta penduduk (usia produktif) yang belum memiliki rekening yang akan menjadi sasaran (sosialisasi) kami bersama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ucap Anggito.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026