Bisnis.com, JAKARTA — Kejati DKI Jakarta telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi belanja rutin pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya KemenPU periode 2023-2025.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dua tersangka itu yakni SKN dan MT selaku pegawai pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya KemenPU.

Dapot menegaskan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penetapan tersangka terhadap SKN dan MT," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kemudian, Dapot menjelaskan keduanya diduga telah melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya pada 2023-2024.

"Peranan tersangka SKN dan MT secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya, SKN dan MT disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis.Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang.

Dapot menambahkan, penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta untuk membongkar kasus ini secara terang benderang.

"Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dari ruangan yang geledah terdapat ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan TA 2023-2024," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

Dalam penggeledahan itu, kata Dapot, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti seperti dokumen hingga perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," imbuhnya.

Adapun, Dapot menegaskan bahwa pihaknya bakal menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sudah menyerahkan mengusulkan sejumlah nama sebagai pengganti dua direktur jenderal (dirjen) yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Namun, Dody belum bisa membocorkan nama-nama calon dirjen PU tersebut. Ia menjelaskan keputusan siapa yang bakal terpilih merupakan kewenangan presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4) dikutip Detik Finance.

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

[Gambas:Youtube]

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap dugaan keterlibatan "nama-nama besar" dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU yang kini tengah diproses aparat penegak hukum.

Dody mengatakan kasus tersebut telah diserahkan ke aparat untuk ditindaklanjuti. Namun, ia menegaskan penanganan tidak lagi berhenti pada pengembalian kerugian negara seperti praktik sebelumnya.

"Kalau itu kan sudah kita lempar ke aparat ya untuk diproses lebih lanjut. Terserah aparat mau diapakan," kata Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3).

Ia menyebut dalam praktik sebelumnya, penyelesaian kerap dilakukan dengan pengembalian dana tanpa proses hukum lanjutan. Namun, ia memastikan pendekatan tersebut tidak lagi berlaku di era kepemimpinannya.

"Kalau dulu kan balikin dulu duitnya, sudah aman, tidak diteruskan. Di saya nggak ada begitu lagi. Balikin duitnya iya, tapi belum tentu tidak diproses," ujarnya.

Dody mengungkapkan hingga saat ini dana dalam kasus tersebut belum dikembalikan. Ia mengaku telah memberikan waktu sesuai ketentuan, namun karena tidak ada tindak lanjut, kasus tersebut akhirnya diteruskan ke aparat.

"Setahu saya belum dibalikin. Sudah dikasih waktu cukup, ya sudah, kita naikkan," katanya.

Ia juga menyinggung adanya pihak-pihak besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, meski enggan merinci identitasnya.

"Tapi karena ini menyangkut orang-orang besar, saya harus melaporkan," ucap Dody.

Lebih lanjut, Dody menegaskan komitmennya untuk menindak pelanggaran tanpa pandang jabatan, termasuk pejabat tinggi di internal kementerian.

"Kalau yang salah itu sudah Eselon I, Eselon II, yang di-framing di bawah. Jadi ya kasian itu yang di bawah sebetulnya. Saya nggak mau begitu lagi," tegasnya.

Dody menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola anggaran di Kementerian PU agar lebih transparan dan akuntabel, seiring besarnya anggaran kementerian yang mencapai lebih dari Rp118 triliun pada 2026.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, dua pejabat setingkat direktur jenderal di Kementerian PU juga telah mengundurkan diri setelah menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran.

Pemerintah, lanjut Dody, akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, sembari memastikan dukungan data dan temuan dari internal kementerian.

"Kalau sudah kita serahkan ke aparat, ya kita dukung. Prosesnya ada di mereka," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo angkat suara soal pengunduran diri dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya, yakni Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro.

Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Namun, Dody membantah bahwa pengunduran diri keduanya dilakukan secara mendadak. Sebab, proses internal telah dilakukan sebelumnya.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak, tidak bisa juga, karena sudah ada proses sebelumnya," ujar Dody saat meninjau jalur mudik di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3).

Semula, pihaknya menerima dua kali surat dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Surat itu diterima masing-masing pada Januari dan Agustus 2025.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.

"Kemudian, alhamdulilah saya dibantu Pak Jaksa Agung," ujar Dody.

Dia bilang, saat ini prosesnya masih berlanjut di Inspektorat Jenderal, dan tim adhoc yang dia pimpin. Namun, Dody mengaku masih berprasangka baik dan menjaga asas praduga tak bersalah.

"Tetapi karena eselon satu itu yang mengangkat dan memberhentikan Pak Presiden, apapun yang saya kerjakan, harus mendapat arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Namun, dia mengaku telah melaporkan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dia enggan mengungkap arahan tersebut.

"Menurut saya sih, karena masih ada proses di Itjen, kan proses auditnya belum selesai. Tapi pada saat mulai, kita sudah punya data awal," ujar Dody.

Sejak pertengahan Desember, saya sudah menginstruksikan semua pekerjaan Kementerian PU di daerah bencana harus melibatkan masyarakat,

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan oleh Kementerian PU di daerah bencana menerapkan sistem padat karya atau melibatkan masyarakat sebagai pekerja.

"Sejak pertengahan Desember, saya sudah menginstruksikan semua pekerjaan Kementerian PU di daerah bencana harus melibatkan masyarakat," kata Dody Hanggodo, di Aceh Tengah, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Dody Hanggodo menjawab pertanyaan wartawan terkait dibukanya pendaftaran program padat karya tunai di wilayah Aceh, di sela-sela peninjauan longsoran di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

Dirinya menjelaskan, penerapan sistem padat karya pada pekerjaan Kementerian PU ini karena ingin masyarakat yang terkena musibah memiliki pendapatan, mengingat mata pencaharian mereka banyak yang hilang akibat bencana.

"Sehingga mata pencaharian tidak putus lagi, itu ada uang harian yang mereka terima, karena mereka kemudian bekerja," tegas Dody Hanggodo.

Program padat karya tunai merupakan salah satu bentuk pelibatan/pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PU sebagai tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pembayaran upah sebagai pekerja sesuai skema yang telah ditentukan.

Untuk diketahui, Kementerian PU telah membuka pendaftaran program padat karya tunai untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor, terutama di Aceh.

Berdasarkan informasi yang diupload lewat akun Instagram PU_Cipta Karya Aceh, pendaftaran telah dibuka sejak 4 Februari 2026, ditutup sampai kebutuhan terpenuhi.

Adapun persyaratan yakni tenaga kerja lapangan (pria), sehat jasmani dan rohani, sertakan KTP/KK atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa (Keuchik), dan diutamakan warga sekitar.

Kemudian, untuk ruang lingkup pekerjaannya yakni pembersihan dan fungsionalisasi jalan lingkungan, drainase, persampahan, limbah, serta air bersih.

Adapun lokasi pendaftarannya yaitu, Kabupaten Aceh Tamiang, di Kantor Bupati, Kota Langsa di Dinas Ketenagakerjaan, Aceh Timur di Kantor Camat Idi, Aceh Utara di Kantor Camat Langkahan, Bireuen di Kantor Keuchik Desa Kubu.

Kemudian untuk Kabupaten Pidie Jaya di Kantor Dinas PU, Bener Meriah di Direksi Keet Waskita (Perumahan Muyang Bensu), Aceh Tengah di Kantor DLH, Gayo Lues di Bale Musara (Seberang Pendopo Bupati), Aceh Tenggara di Kantor DLH, dan Aceh Selatan di Kantor DLH.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya dan Senen Jakarta dapat selesai pada November tahun ini.

"Kalau JPO akan selesai di November ini harus selesai. JPO yang di Sudirman (Polda Metro Jaya) dengan JPO yang di Senen," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, Kementerian PU melakukan pemesanan lift untuk perbaikan kedua JPO tersebut dan itu membutuhkan waktu.

"Kita sekarang yang paling lama pemesanan lift, karena lift itu harus dipesan dengan pembuatan rumah liftnya. Itu mungkin membutuhkan waktu," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang rusak dampak unjuk rasa pada Agustus 2025.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menyampaikan saat ini pihaknya telah memperbaiki kerusakan ringan meliputi lantai, atap, serta hand railing (pegangan tangan) sehingga JPO tersebut kini dapat kembali difungsikan untuk masyarakat.

Kementerian PU menegaskan perbaikan itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PU Dody Hanggodo agar sarana publik terdampak aksi demonstrasi segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Selain JPO Polda Metro Jaya, perbaikan juga dilakukan pada JPO Senen yang mengalami kerusakan lebih parah, terutama pada struktur utama. Untuk anggaran perbaikan JPO Senen, Kementerian PU saat ini masih melakukan penghitungan.

Meski dalam tahap perbaikan, Kementerian PU menyebut bahwa JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen sudah dapat digunakan masyarakat. Sedangkan perbaikan menyeluruh pada struktur dan fasilitas utama terus berlangsung bertahap.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025