Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali melaksanakan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air.

Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 purna PMI di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduliyang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha (business plan), manajemen usaha(produksi, pemasaran, dan keuangan), penguatan mental dan motivasi kewirausahaan, serta pendampingan bisnis pasca pelatihan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan bahwa program pemberdayaan purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi, baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan purna migran dalam mengembangkan usaha, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pendampingan bisnis secara intensif guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih optimal, berdaya saing serta berkelanjutan.

"Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus berkontribusi secara aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," jelas Dhanny.

Sebagai informasi, berdasarkan data penempatan PMI pada Desember2025 dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah asal PMI terbesar di Indonesia dengan proporsi sekitar 21,93 persen dari total nasional dan menunjukkan tren peningkatan.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima besar daerahasal PMI atau berkontribusi 4,02 persen, dengan peningkatan jumlah dari767 menjadi 886 orang atau naik 15,51 persen pada 2025.

"Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah prioritas dalam upaya pemberdayaan purna migran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta ketahanan ekonomi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif yang mereka kelola, serta membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan di dalam negeri," imbuh Dhanny.

Di lain pihak, Tanipa, salah satu purna PMI asal Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan BRI memberikan manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Sebelumnya, Tanipa bekerja di Hong Kong, Bahrain, dan Singapura.

Program pemberdayaan purna PMI bagi Tanipa tidak hanya membekali peserta dengan materi mengenai validasi bisnis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, termasuk cara mengelola keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan purna PMI dalam mengembangkan usaha. Saya berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan oleh BRI agar semakin banyak purna PMI yang merasakan manfaat positif dari program tersebut," kata Tanipa.

Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan setempat membuka lahan pertanian seluas 24 hektare pada tahun 2026 guna mendukung program kerja sama ekonomi antardaerah.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Papua Pegunungan Sem Kepno di Wamena, Selasa mengatakan untuk mendukung upaya kerja sama ekonomi antar daerah maka pihaknya mendorong pembukaan lahan pertanian seluas 24 hektare.

“Lahan pertanian 24 hektare ini tersebar di delapan kabupaten, tetapi lebih banyak luasan tanahnya di Jayawijaya. Pembukaan lahan pertanian ini sebagai bentuk dukungan program kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor,” katanya.

Menurut dia, sistem yang digunakan adalah binaan-binaan kelompok tani delapan kabupaten dari Distan Papua Pegunungan.

“Kami memiliki binaan-binaan kelompok tani, di mana kelompok tani itu diberikan bibit, bimbingan sehingga mereka dapat menanam berbagai sayuran sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan masa panen dari sayuran yang ditanam adalah tiga bulan, apabila di tanam pada bulan Juli maka panennya di bulan September.

“Kami akan menanam perdana di bulan Juli berbagai macam sayuran di antaranya kol, wortel, kentang serta beberapa sayuran lainnya. Ketika panen, kami akan mengundang bapak gubernur untuk datang memanen,” katanya.

Dia menambahkan hasil pertanian yang nantinya dipanen, kemudian akan ditampung oleh koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan.

“Sesuai arahan bapak gubernur, hasil pertanian yang akan dipanen kemudian ditampung di koperasi sebelum dikirim menggunakan pesawat ke Biak,” ujarnya.

Kerja sama ekonomi antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Biak Numfor telah dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama dinas peternakan se-Pulau Jawa memperkuat data perunggasan nasional untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, menjaga stabilitas usaha peternak serta menyeimbangkan pasokan dan harga unggas.

"Kami bersama dinas yang membidangi fungsi peternakan se-Pulau Jawa memperkuat langkah pengendalian penurunan harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras di tingkat peternak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir," kata Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hary Suhada dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan data perunggasan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan Kementan terus memantau perkembangan harga livebird di tingkat peternak. Berdasarkan hasil pemantauan, penurunan harga yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah berada di bawah biaya pokok produksi peternak.

Menurut Hary, kondisi tersebut memerlukan penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan efektif. Kementan kemudian melakukan koordinasi bersama dinas terkait yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (25/6).

"Maka kami sudah mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk bersama-sama mencari solusi," ujarnya.

Menurut dia, persoalan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan kolaborasi, koordinasi dan rasa tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah agar kondisi peternak dapat segera membaik.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk membantu peternak dan menjaga stabilitas usaha perunggasan.

Beberapa di antaranya adalah mendorong penyerapan livebird dan telur, melakukan pengendalian produksi bibit ayam/day old chick(DOC) final stock (FS) broiler, imbauan untuk melakukan afkir ayam ras petelur yang telah memasuki umur lebih dari 90 minggu.

"Serta berbagai penyesuaian kebijakan guna menciptakan rantai usaha perunggasan yang lebih sehat dan berkelanjutan," jelasnya.

Kementan juga menyoroti pentingnya ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang holistik dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat," ujar Hary.

Ia mengungkapkan koordinasi tahap awal difokuskan pada Pulau Jawa karena wilayah tersebut menjadi sentra utama produksi unggas nasional.

"Kita memulai dari Jawa terlebih dahulu karena sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari Pulau Jawa," kata dia.

Ke depan, koordinasi serupa juga akan diperluas ke provinsi-provinsi di luar Jawa sehingga sistem data dan kebijakan yang dibangun dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir menyampaikan dukungan terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten juga terus memperkuat pengawasan dan pelaksanaan regulasi di sektor perunggasan.

"Kami berkomitmen menegakkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk sementara, kami tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Selain itu, Gubernur Banten juga telah mengundang para pelaku usaha dan peternak untuk berdiskusi mencari solusi atas kondisi pasar yang sedang terjadi," ujar Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani menilai persoalan yang dihadapi peternak saat ini membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikannya.

"Permasalahan perunggasan saat ini cukup kompleks. Peternak tidak hanya menghadapi penurunan harga jual ayam dan telur, tetapi juga masih harus menanggung kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi, termasuk pakan, juga mengalami kenaikan," kata Indyah.

Menurut dia, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu penyerapan hasil produksi peternak. Meski demikian, kondisi pasar masih memerlukan dukungan langkah-langkah lanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti mengimbau ASN untuk meningkatkan konsumsi telur dan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur dari peternak," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang melakukan perombakan birokrasi besar-besaran. Sebanyak 127 pejabat dari berbagai tingkatan jabatan dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota Palembang Ratu Dewa di Rumah Dinas Walikota, Jumat (26/6/2026).

Pelantikan tersebut mencakup pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, pejabat administrator eselon III, pejabat pengawas eselon IV, hingga tujuh kepala puskesmas.

Ratu Dewa menegaskan bahwa pelantikan dan mutasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

“Pelantikan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal,” kata dia.

Dia juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala puskesmas yang baru dilantik. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat sehingga kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan.

“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan Palembang yang sehat,” ujar Dewa.

Selain itu, Ratu Dewa meminta para camat untuk lebih aktif turun ke lapangan dan tidak hanya bekerja dari balik meja. Dia menekankan pentingnya pendekatan jemput bola guna mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

“Para camat harus sering turun ke lapangan. Lakukan sistem jemput bola agar kita mengetahui persoalan dan kebutuhan warga secara langsung,” tegasnya.

Sorotan utama dalam mutasi kali ini adalah pergeseran enam pejabat eselon II yang menempati posisi strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Jamiah Haryanti yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat kinidipercaya memimpin Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Sementara itu, Yanurpan Yany bergeser dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Posisi Kepala BKPSDM kini ditempati Adi Zahri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Adapun jabatan Kepala Diskominfo dipercayakan kepada Kemas Haikal yang sebelumnya memimpin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rotasi juga terjadi pada posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang kini dijabat Dr Korlena, sebelumnya Kepala Bappeda. Sementara Sulaiman Amin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan kini dipercaya sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palembang.

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga (Sudis BM) Jakarta Barat berhasil memutus dan menurunkan kabel udara sepanjang 11.065 meter atau sekitar 11 kilometer sejak 2023 hingga pertengahan 2026. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudis Bina Marga Jakarta Barat Abdul Jabbar mengatakan pemutusan kabel udara merupakan bagian dari program relokasi utilitas yang dilakukan secara bertahap.

Dalam program tersebut, utilitas dipindahkan ke dalam box culvert sebelum kabel udara diturunkan. “Pelaksanaannya dilakukan bertahap. Selain soal volumenya yang panjang, pemutusan juga mempertimbangkan beberapa aspek," kata Jabbar, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pada 2023 kegiatan relokasi utilitas dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Srengseng Raya, Kelapa Dua Raya, Raya Pos Pengumben, Joglo Raya, dan Swadarma Raya. Dari kegiatan tersebut, kabel udara yang direlokasi dan diputus mencapai 5.744 meter.

Kemudian pada 2024, relokasi dilakukan di Jalan Syahdan, Tanjung Duren Barat, Kemanggisan Raya, Thaisir, dan Sulaiman. Total kabel yang direlokasi dan diputus sepanjang 3.800 meter.

Sementara itu, pada 2025 program relokasi menyasar enam segmen yang mencakup 12 ruas jalan dengan total panjang utilitas kabel mencapai 11.460 meter. Segmen 1 meliputi Jalan Pilar Raya dan Kedoya Pesing sepanjang 1.250 meter.

Segmen 2 mencakup Jalan Peta Barat, Peta Utara, Utan Jati, dan Peta Selatan sepanjang sekitar 6.087 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 1.521 meter kabel telah direlokasi dan diturunkan.

Adapun segmen 3 meliputi Jalan Kembangan Raya, Puri Kembangan, dan Kembangan Baru dengan panjang sekitar 4.729 meter. Sementara segmen 4, 5, dan 6 masing-masing berada di Jalan Brigjen Katamso sepanjang 1.658 meter, Jalan Meruya Selatan sepanjang 1.057 meter, serta Jalan Kusuma sepanjang 1.550 meter.

Untuk 2026, Sudis Bina Marga Jakarta Barat menargetkan relokasi utilitas dilakukan di empat segmen dengan total panjang 7.960 meter. Segmen tersebut berada di Jalan Benda Raya sepanjang 2.500 meter, Jalan Tomang Raya sepanjang 2.300 meter, Jalan KS Tubun sepanjang 860 meter, serta Jalan Joglo Raya dan Jalan H Muchtar Raya sepanjang 2.300 meter.

Jabbar menambahkan, pemutusan kabel udara pada 2026 juga akan dilanjutkan terhadap utilitas yang telah direlokasi pada 2025 dengan total panjang mencapai 11.460 meter.

"Kalau yang relokasi 2023 dan 2024 sudah seluruhnya kabel udara diputus. Untuk yang tahun 2025 baru di segmen dua sepanjang sekitar 25 persen dan sisanya akan kita lakukan bertahap," pungkasnya.

Jakarta: Mastercard dan CrescentRating hari ini merilis edisi ke-11 Global Muslim Travel Index 2026 (GMTI 2026), yang menyoroti peran kecerdasan buatan (AI), kepercayaan digital, mobilitas regional, dan kesiapan destinasi dalam membentuk fase berikutnya dari perjalanan ramah Muslim.

Laporan tersebut mencatat 80 persen wisatawan kini menggunakan alat berbasis kecerdasan buatan untuk keperluan perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan besar dalam cara mereka mencari informasi, menilai pilihan, dan merencanakan perjalanan. Seiring pergeseran dari pencarian manual ke pengambilan keputusan berbasis AI, destinasi perlu memastikan layanan yang ramah Muslim tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah ditemukan secara digital.

Indonesia terus berkembang sebagai destinasi multikultural terdepan dengan memadukan pengalaman spiritual yang kaya, pesona alam yang memukau, dan teknologi smart tourism generasi baru. Didukung berbagai inisiatif pemangku kepentingan serta upaya komunitas berbasis digital, destinasi ini juga telah meningkatkan sektor wisata halalnya secara signifikan dengan memanfaatkan platform canggih agar perjalanan berbasis nilai keIslaman lebih mudah diakses dan lebih personal.

Melalui pendekatan berbasis teknologi ini, Indonesia memadukan kebutuhan perjalanan berbasis nilai keIslaman dengan beragam penawaran rekreasi yang menarik, sekaligus menghadirkan pengalaman yang aman, nyaman, dan modern bagi seluruh wisatawan Muslim.
GMTI 2026 mengevaluasi 150 destinasi yang mewakili lebih dari 98 persen kedatangan wisatawan Muslim global, berdasarkan kerangka ACES: Access (Akses), Communications (Komunikasi), Environment (Lingkungan), and Services (Layanan). Edisi terbaru ini juga memperkenalkan focus yang lebih kuat pada kesiapan teknologi AI, visibilitas digital, infrastruktur destinasi pintar, kepercayaan wisatawan, serta perencanaan ketahanan di tengah lingkungan global yang semakin volatil.

Kecerdasan Buatan dan Kepercayaan Digital Mengubah Perencanaan Perjalanan Wisata Muslim
Perencanaan perjalanan kini memasuki era baru, di mana perangkat digital tidak lagi sekadar hadir untuk memudahkan, melainkan menjadi bagian dari sumber tepercaya bagi wisatawan. Platform berbasis AI kini dapat membantu wisatawan untuk mengidentifikasi pilihan tempat makan halal, lokasi ruang Salat, membandingkan rute transportasi, menerima rekomendasi yang dapat dipersonalisasi, serta menelusuri destinasi dengan lebih yakin.

Perubahan ini sangat penting bagi wisatawan Muslim yang kerap perlu memastikan sejumlah kebutuhan berbasis nilai keIslaman sebelum dan selama perjalanan. GMTI 2026 menyoroti bahwa destinasi yang tidak mendigitalisasi dan menata penawaran ramah Muslim berpotensi luput dari sistem rekomendasi berbasis AI, meski memiliki infrastruktur fisik yang memadai.
Indonesia merupakan salah satu negara yang merespons perkembangan tersebut dengan cepat. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara resmi memperkenalkan Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia (MaiA).

Teknologi ini merupakan asisten digital berbasis AI yang berguna untuk membantu wisatawan menyusun itinerary perjalanan. MaiA tersedia di situs Indonesia.Travel dan hadir dengan fitur chatbox yang memudahkan pembuatan rencana perjalanan yang lebih personal. Melalui integrasi AI ke dalam platform pariwisata resmi, Indonesia memperkuat kendali atas kualitas informasi, meningkatkan personalisasi, dan memastikan penawaran ramah Muslim menjadi lebih mudah ditemukan serta diakses sejak awal proses perencanaan perjalanan.

Dalam lanskap baru ini, persaingan bergeser dari sekadar ketersediaan layanan menjadi visibilitas algoritmik. Destinasi yang menjadikan informasi mudah dibaca mesin, mutakhir, dan tersedia sesuai konteks akan lebih berpeluang mengubah niat perjalanan menjadi kunjungan nyata.

“Perjalanan wisata Muslim kini mengalami pergeseran yang ditopang oleh kepercayaan digital, kemudahan akses, serta kebutuhan akan kepastian yang lebih besar di setiap tahap perjalanan,” ujar Aisha Islam, Senior Vice President, Customer Solutions Center, Asia Tenggara, Mastercard.

“Ketika AI semakin terintegrasi dengan perencanaan perjalanan, destinasi dan pelaku bisnis perlu memastikan informasi terpercaya, sistem pembayaran yang aman, serta layanan ramah Muslim semakin lebih mudah ditemukan dan dimanfaatkan. Bagi Asia Tenggara, ini menjadi peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai koridor perjalanan yang terhubung, inklusif, dan didukung teknologi digital.

Ketidakpastian Global Mendorong Permintaan untuk Perjalanan yang Lebih Aman dan Lebih Dekat

Di tengah volatilitas global, permintaan terhadap perjalanan wisata Muslim tetap tangguh,namun perilaku wisatawan mulai berubah. Kenaikan biaya bahan bakar, ketegangan geopolitik, gangguan airspace, dan kekhawatiran keamanan mendorong lebih banyak wisatawan memilih destinasi yang lebih dekat, lebih aman, dan lebih dapat diprediksi.

GMTI 2026 mengidentifikasi pergeseran ini sebagai mobilitas “satu benua”, di mana ketika wisatawan menyesuaikan rencana perjalanan alih-alih membatalkannya sepenuhnya. Daripada bergantung pada rute jarak jauh yang harus melewati pusat transit yang kompleks, banyak wisatawan kini memilih tujuan regional yang menawarkan stabilitas lebih tinggi, hambatan lebih rendah, dan tingkat kepercayaan yang lebih kuat.

Bagi wisatawan Muslim Asia, Asia Tenggara muncul sebagai koridor operasional utama untuk tahun 2026, didukung oleh kedekatan dengan pasar utama, konektivitas udara yang kuat, ekosistem halal yang sudah terbangun, serta daya tarik budaya yang kuat.This momentum is also reflected in this year’s GMTI Awards, where Mindanao in the Philippines was recognized as the Most Promising Muslim-friendly Region (Non-OIC), while Jawa Barat in Indonesia was highlighted as the Most Promising Muslim-friendly Region (OIC), underscoring the region’s growing depth beyond traditional hubs.

Momentum ini juga tercermin dalam GMTI Awards 2026, ketika Mindanao di Filipina dinobatkan sebagai Most Promising Muslim-friendly Region (Non-OIC), sementara Jawa Barat di Indonesia mendapat sorotan sebagai Most Promising Muslim-friendly Region (OIC), menegaskan makin kuatnya kedalaman potensi kawasan ini di luar pusat-pusat destinasi tradisional.

Seiring perjalanan intra-ASEAN terus meningkat, destinasi-destinasi regional memiliki peluang untuk memenuhi preferensi wisatawan yang terus berkembang melalui penguatan infrastruktur digital, layanan ramah Muslim yang lebih mudah ditemukan, serta pengalaman pembayaran yang lancar.

Asia dan Asia Tenggara Tetap Menjadi Pusat Pertumbuhan Wisata Muslim

Asia tetap menjadi pusat perjalanan wisata Muslim yang didatangi hampir 128 juta wisatawan Muslim dan mengalami penetrasi pasar sebesar 20,8 persen. Bagi wisatawan Muslim Asia, Asia Tenggara muncul sebagai koridor utama pada 2026, didukung oleh kedekatan dengan pasar sumber utama, konektivitas regional yang kuat, serta infrastruktur ramah Muslim yang telah mapan.

Malaysia mempertahankan posisinya sebagai Top Muslim-friendly Destination of the Year untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dengan skor 83, sekaligus memperkuat posisinya di sektor wisata halal, layanan ramah Muslim, destination marketing dan agenda Visit Malaysia 2026.

Indonesia naik tiga peringkat ke posisi kedua bersama Türkiye dan Arab Saudi, masing-masing dengan skor 79, didukung oleh upaya pemerintah yang diperkuat, penyelenggaraan berbagai ajang halal berskala besar, serta investasi berkelanjutan dalam kesiapan destinasi yang inklusif.
Di antara destinasi non-OIC, Singapura tetap menempati posisi pertama dan berada di peringkat ke-11 secara global dengan skor 73, didukung oleh ekosistem kuliner halal, standar keamanan yang kuat, lingkungan multikultural, dan infrastruktur smart destination. Hong Kong naik ke posisi kedua di antara destinasi non-OIC, sementara Taiwan dan Britania Raya berbagi posisi ketiga.

Thailand, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan juga menunjukkan perkembangan positif, mencerminkan investasi yang lebih luas dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih inklusif di Asia.

Laporan tersebut juga menyoroti meningkatnya destinasi yang semakin terdigitalisasi dengan teknologi seperti e-visa, biometric border systems, chatbot berbasis AI, asisten perjalanan digital, real-time translation, dan pengelolaan smart destination yang membantu mempermudah perjalanan serta mengurangi ketidakpastian sepanjang perjalanan.

GMTI 2026 juga memperkenalkan Destination Activation Stack, sebuah model strategis yang mengintegrasikan tiga kerangka: yakni ACES, yang mengukur kesiapan dasar sebuah destinasi. RIDA, yang menilai pengalaman perjalanan yang bertanggung jawab, imersif, digital, dan terjamin; serta TRUST yang mengevaluasi sinyal-sinyal yang mampu mengubah minat menjadi pemesanan.

Secara keseluruhan, kerangka-kerangka ini mencerminkan bagaimana pariwisata ramah Muslim terus berevolusi. Destinasi kini tidak lagi dinilai hanya dari ada atau tidaknya layanan dasar seperti makanan halal dan fasilitas ibadah. Lebih dari itu, destinasi juga harus menunjukkan bahwa layanan tersebut mudah diakses, terlihat dengan jelas, dapat diandalkan, mudah ditemukan secara digital, serta selaras dengan ekspektasi wisatawan terhadap keamanan, keberlanjutan, inklusivitas, dan kualitas pengalaman wisata.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah Muslim paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan di Bandung, Kamis (25/6), mengatakan penghargaan itu adalah Most Promising Muslim-Friendly Region of The Year dalam ajang Halal In Travel - Global Summit 2026.

Penghargaan berbasis skor Global Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard-Crescent Rating ini diraih Jabar setelah lolos serangkaian penilaian ketat, meliputi ketersediaan fasilitas ramah Muslim, kesiapan industri (hotel, restoran, destinasi), dukungan regulasi pemerintah, inovasi program, hingga masifnya promosi ke pasar global.

"Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Penghargaan ini juga sekaligus untuk memotivasi peningkatan dan pengembangan pariwisata Muslim di Jawa Barat, dan tentu saja untuk mendukung penilaian tingkat nasional. Silakan datang ke Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak," ujar Iendra.

Iendra turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku bisnis pariwisata, masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata RI, serta CrescentRating selaku inisiator acara.

Penghargaan yang dibawa pulang oleh delegasi Jawa Barat ini merupakan bagian dari GMTI Awards, yang di dalamnya juga mengurasi kategori destinasi teratas, kota ramah Muslim, destinasi berkelanjutan, hingga destinasi ramah perempuan Muslim.

Selain kategori GMTI Awards yang berlangsung di Singapura, Kamis (18/6), perhelatan Halal In Travel - Global Summit 2026 tahun ini juga menganugerahkan tiga kategori penghargaan internasional lainnya, yaitu Muslim-friendly Service Provider Awards, HalalTrip Travelers Choice Awards, serta Halal Travel Personalities of The Year.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

Bisnis.com, PALEMBANG — Industri perhotelan di Sumatra Selatan (Sumsel) masih menghadapi tekanan berat akibat gelombang efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan rapat, seminar, dan perjalanan dinas.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Sholahuddin Arsyad menilai kondisi saat ini lebih berat dibandingkan 2025 ketika kebijakan pemangkasan anggaran mulai diterapkan.

Menurutnya, jumlah kegiatan pemerintah yang sebelumnya sudah menurun kini kembali menyusut secara signifikan.

"Kalau dulu kegiatan mungkin ada 15, kemudian karena pemangkasan menjadi 10. Sekarang bisa jadi tinggal tujuh, bahkan lima atau tiga kegiatan. Dan itu diperebutkan seluruh hotel," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Di tengah lesunya pasar pemerintah, Sholahuddin mengatakan sektor swasta juga belum dapat menjadi penopang utama karena pelaku usaha masih cenderung menahan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Jadi hotel sekarang berpikir bagaimana bertahan hidup. Jangan berharap yang bagaimana-bagaimana seperti investasi, sekarang lebih ke bertahan hidup," katanya.

Dia menjelaskan bisnis hotel selama ini sangat bergantung pada momentum musim ramai yang biasanya berlangsung pada Juni hingga Oktober, serta periode libur akhir tahun dan Lebaran. Pendapatan pada masa tersebut menjadi penopang operasional hotel saat memasuki periode sepi tamu.

Oleh karena itu, PHRI mendorong pemerintah daerah lebih agresif memburu pasar Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) guna menggerakkan okupansi hotel di Sumsel, khususnya Palembang.

Menurut Sholahuddin, Sumsel memiliki fasilitas olahraga berstandar nasional yang dapat dimanfaatkan untuk menarik berbagai kejuaraan maupun agenda berskala nasional. Selain itu, Palembang juga dinilai berpotensi menjadi tuan rumah seminar, kongres, dan pertemuan organisasi profesi.

"Kalau pemerintah jeli, kita punya fasilitas olahraga terbaik. Seandainya kita bisa mendapatkan event-event besar, hotel pasti ramai. Begitu juga seminar atau pertemuan organisasi profesi yang bisa didatangkan ke Palembang," tegasnya.

Selain menggarap pasar MICE domestik, PHRI juga berharap adanya pengembangan wisata mancanegara melalui kerja sama dengan maskapai internasional. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah memanfaatkan penerbangan dari Arab Saudi yang mengangkut jemaah haji untuk membawa wisatawan ke Sumsel pada penerbangan menuju Indonesia.

Destinasi seperti Pagaralam dan Danau Ranau dinilai memiliki daya tarik yang berpotensi menarik wisatawan mancanegara. Dampaknya tidak hanya dirasakan hotel dan restoran, tetapi juga sektor transportasi serta pelaku usaha pendukung lainnya.

"Ayo duduk bersama mencari solusi. Jangan hanya euforia seremoni saja. Yang dibutuhkan bagaimana mendatangkan orang ke Sumsel sehingga ekonomi bergerak," tutupnya.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menjadikan inovasi tembakau tanpa nikotin yang terbuat dari bahan daun talas beneng sebagai produk unggulan pada ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, di Serang, Rabu, mengatakan inovasi olahan daun talas sebagai pengganti daun tembakau tersebut akan dipamerkan pada ajang nasional guna membangun jejaring kemitraan, terlebih produk ini telah berhasil menembus pasar ekspor.

"Tembakau dari daun talas kita pamerkan di sana karena sudah ekspor. Selain itu, ubi talasnya juga bisa diolah menjadi tepung untuk aneka kue. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas serta produktivitas para nelayan dan petani kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo, menjelaskan komoditas talas beneng tersebut dikembangkan dan diolah oleh para petani di wilayah Kecamatan Pabuaran.

"Daunnya dibikin alternatif tembakau tanpa nikotin. Kemudian umbi talas nya dijadikan tepung yang bisa dibikin kue, baik brownies, roti, dan sebagainya," jelas Suhardjo.

Untuk memamerkan inovasi tersebut sekaligus menggali ilmu pertanian, Bupati Rachmatuzakiyah telah melepas 42 orang kontingen asal Kabupaten Serang. Jumlah delegasi yang terdiri atas 32 petani, lima pendamping, dan lima petugas Dinas Perikanan tersebut merupakan yang terbanyak di antara kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Mengingat Serang merupakan juara umum pada Pekan Daerah (Peda) Provinsi Banten 2025, Pemkab kembali menargetkan predikat juara umum pada Penas tahun ini. Sebagai bentuk motivasi, pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi peserta yang berprestasi, yaitu berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.

Meski demikian, Suhardjo mengingatkan bahwa substansi utama keberangkatan kontingen bukanlah sekadar mengejar piala perlombaan, melainkan mencari inovasi baru dari daerah lain untuk diterapkan di Serang.

"Makanya kita minta para peserta untuk memprioritaskan ikut seminar, kunjungan ke lapangan, serta praktik-praktik pelatihan tentang teknologi pertanian terbarukan," tegasnya.

Penas KTNA XVII rencananya akan dibuka oleh Menteri Pertanian dan ditutup langsung oleh Presiden RI. Pemerintah Kabupaten Serang berharap partisipasi aktif di ajang ini dapat menjembatani masuknya berbagai program dukungan pertanian nasional ke wilayah Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan golongan masyarakat yang dapat menikmati fasilitas transportasi umum secara gratis di Jakarta. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari skema subsidi silang di tengah rencana penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek.

Pramono mengatakan, rencana penyesuaian tarif tidak akan berlaku sama untuk seluruh rute layanan Transjabodetabek. Menurutnya, kenaikan tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki rute panjang, seperti rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor.

"Memang akan mengalami penyesuaian harga terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada tiga tempat parkir. Setiap parkir kan nggak ada gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan kemudian juga yang ke Bogor. Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menentukan besaran tarif baru.

"Pemerintah DKI Jakarta terus akan mengampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan dan kemungkinan akan kita tambah golongannya akan kita gratiskan. Karena supaya cross subsidinya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu gratis bagi yang mampu ya bayarnya lebih tinggi sedikit," ujarnya.

Lihat video: Penumpang Transportasi Umum Meningkat, Macet Berkurang?

Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan besaran tarif yang akan diberlakukan. Ia menyebut keputusan terkait angka penyesuaian tarif akan diumumkan dalam waktu dekat. "Nah mengenai angkanya berapa nanti pada saatnya dalam waktu dekat ini kami umumkan," katanya.

Pramono juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan transportasi publik menjadi salah satu fokus Pemprov DKI. Menurut dia, konektivitas antarmoda saat ini telah mencapai sekitar 93 persen dan perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah pengguna.

Karena itu, perhitungan penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Maka kenapa dalam memperhitungkan rencana kenaikan tarif betul-betul supaya masyarakat tetap dengan kemampuannya untuk bisa membayar atau membeli ini," ujar Pramono.

Ia menambahkan, tarif transportasi publik di Jakarta sudah lebih dari dua dekade tidak mengalami penyesuaian. Bahkan, jika dibandingkan dengan daerah lain, tarif per kilometer di Jakarta masih relatif lebih murah.

"Dan perlu diketahui ini sudah 20 tahun lebih nggak pernah ada penyesuaian. Bahkan sekarang ini di Jakarta boleh dicek dibandingkan dengan daerah manapun per mil-nya atau per kilometer-nya jauh lebih murah dari semuanya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.