Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya di sela-sela acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, dikutip Jumat (22/5/2026).

Eniya melanjutkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan bahwa bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri. Seiring dengan hal tersebut, hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi pemasok etanol sebanyak tiga perusahaan dengan total volume sebesar 26.000 kiloliter.

Adapun, rincian alokasi volume akan dicantumkan pada regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen).

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pihaknya juga akan mengurus izin dari etanol, dengan menarik status Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke Kementerian ESDM. Melalui KBLI baru untuk biofuel ini, nantinya perizinan untuk implementasi E5 tidak memerlukan Izin Usaha Industri (IUI).

"Kita masukkan KBLI baru untuk biofuel, itu sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI, yang di dalamnya ada rekomendasi gubernur, lokal. Jadi ini tidak ada lagi, IUN (Izin Usaha Niaga) bisa melakukan blending di tempat-tempat SPBU-nya itu,” ungkapnya.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) memperinci, pada 2026, implementasi E5 difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memperkuat rantai pasok industri etanol dalam negeri, sebelum menerapkan kebijakan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin di 2026 mendatang.

Peneliti Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri-Institut Teknologi Bandung (FTI-ITB) Prof. Ronny Purwadi mengatakan, jika pemerintah hanya memprioritaskan impor etanol, maka pelaku industri bioetanol dalam negeri akan terpukul, layaknya industri tekstil yang rontok digempur barang impor.

"Saya contohkan dengan pabrik tekstil. Ketika produk tekstil impor China masuk, maka terjadi PHK massal, pabrik tidak jalan dan mesin rusak. Lalu pada saat kemudian harga tekstilnya terguncang, tidak gampang untuk membangkitkannya lagi," ujar Ronny di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Alhasil, menurutnya pemerintah perlu memprioritaskan para pelaku industri etanol di Indonesia, sehingga akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang menguntungkan berbagai pihak, bahkan hingga ke petani tebu atau jagung yang memproduksi bahan baku etanol.

Perlu diketahui, etanol merupakan senyawa alkohol yang dibuat dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases (tetes tebu). Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna.

“Jadi ini juga mesti menjadi pelajaran buat pemerintah. Kalau impor etanol itu juga harus memperkuat industri etanol di Indonesia. Supaya pada saatnya nanti industri etanol di Indonesia bisa bersaing sama impor,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pabrik yang memproduksi etanol di dalam negeri juga perlu mengutamakan efisiensi biaya produksi agar tidak mengalami kerugian.

"Pabriknya juga mesti lebih efisien. Kita tahu lah kenapa pabrik gula di Indonesia itu boros atau rugi terus. Karena ongkos energinya lebih besar dari keuntungan. Nah itu kan harus dibenerin, baru nanti ke etanol,” pungkas Ronny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Alhasil, dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol pada 2026 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan simultan B50 dan E5 mulai Juli 2026 membuka peluang penurunan impor bbm nasional dan mendukung program ketahanan energi. Namun, kebijakan agresif biofuel tersebut juga memunculkan risiko baru terhadap subsidi energi dan pasokan bahan baku domestik.

Terbaru, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50.