Bisnis.com, JAKARTA — Pada abad ke-19, ketika sebagian besar wilayah Nusantara masih dianggap misterius oleh dunia Barat, seorang ilmuwan bernama Alfred Russel Wallace datang menembus hutan tropis, lautan, dan pulau-pulau terpencil.

Dari perjalanan panjang itulah lahir konsep yang kemudian dikenal sebagai “Garis Wallace”. Garis ini menjadi penanda penting yang membedakan karakter fauna Asia dan Australia di wilayah kepulauan Indonesia.

Namun, perjalanan tersebut tidak hanya menghasilkan gagasan penting di bidang ilmu pengetahuan. Beragam sisi menarik dari ekspedisi itu kini dapat ditelusuri kembali melalui buku Kepulauan Nusantara Abad 19.

Karya ini tidak sekadar merekam kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menyoroti Nusantara sebagai ruang hidup dengan keberagaman budaya serta kehidupan masyarakat yang kaya untuk dipelajari.

Membaca karya Wallace seolah membawa pembaca melihat Indonesia dari sudut pandang seorang ilmuwan sekaligus penjelajah. Berbagai pengamatannya terhadap alam tropis Nusantara pada abad ke-19 hingga kini masih menjadi rujukan penting untuk memahami kekayaan hayati dan wajah Indonesia di masa lampau.

Selama melakukan ekspedisi di Nusantara, Wallace mendokumentasikan beragam flora dan fauna unik yang ditemuinya di berbagai wilayah. Tak hanya itu, dia juga membagikan kisah perjalanannya saat menghadapi medan berat, perjalanan panjang antarpulau, hingga pengalaman berinteraksi dengan masyarakat lokal.

Dengan gaya penulisan yang deskriptif dan hidup, Wallace menggambarkan bentang alam Nusantara secara rinci. Hutan tropis, pegunungan, sungai, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat dituliskan melalui sudut pandang seorang peneliti yang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap alam dan manusia.

Pengamatan Alfred Russel Wallace terhadap kekayaan flora dan fauna Nusantara turut melahirkan pemikiran penting mengenai variasi spesies serta keterkaitan makhluk hidup dengan lingkungannya. Gagasan-gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan teori evolusi pada abad ke-19.

Tak hanya memiliki nilai ilmiah, buku ini juga dikenal sebagai karya sastra perjalanan yang sarat refleksi. Wallace memadukan kisah penjelajahan, gambaran alam, budaya masyarakat lokal, hingga pemikiran filosofis tentang relasi manusia dan alam dalam satu narasi yang mendalam.

Hingga saat ini, karya Wallace masih dianggap sebagai salah satu literatur klasik penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Buku tersebut tidak hanya merekam kekayaan alam Nusantara pada masa lampau, tetapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia pernah menjadi pusat perhatian ilmuwan dunia melalui keanekaragaman hayatinya.

Bagi Indonesia, Wallace memiliki peran besar dalam menjelaskan pola persebaran fauna yang unik di kawasan kepulauan. Dia mengungkap bahwa perbedaan jenis hewan di Nusantara berkaitan dengan perubahan permukaan bumi pada masa lampau, termasuk menjelaskan mengapa fauna di Sulawesi memiliki karakter khas yang berbeda dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat maupun timur.

Lebih jauh, buku ini menjadi catatan menarik bagaimana Indonesia juga menjadi bagian penting dalam sejarah besar perkembangan teori evolusi. Sebelum gagasan tersebut dipublikasikan secara luas oleh Charles Darwin, Wallace pada tahun 1858 dari Ternate, Maluku Utara, mengirimkan naskah pemikirannya kepada Darwin.

Keduanya ternyata sampai pada kesimpulan yang serupa mengenai evolusi dan persebaran spesies. Setahun kemudian, Darwin menerbitkan The Origin of Species, setelah mempertimbangkan dan didorong oleh gagasan yang dikirim Wallace dari Nusantara tersebut.

Ada perdebatan yang rutin bergulir di ruang media sosial Indonesia. Perdebatan yang seolah-olah penting, seolah-olah menentukan arah peradaban bangsa ini. Katanya, Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM/ Saintek) lebih superior ketimbang Social, Humanities, Art for People, Religious Studies, Economics (SHARE/ Soshum).

Atau sebaliknya, SHARE lebih humanis dan bijak ketimbang STEM yang dingin dan mekanistik. Perdebatan ini berputar-putar seperti kincir angin di tengah badai yang salah arah, menghamburkan energi untuk pertanyaan yang sebenarnya keliru sejak awal.

Pertanyaan yang lebih mendasar seharusnya bukan mana yang lebih penting antara sains dan sastra, antara teknologi dan teologi, antara matematika dan musik. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah di negeri ini ada bidang ilmu yang benar-benar dihargai?

Kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa anak emas dan siapa anak tiri, padahal yang terjadi sesungguhnya adalah semua anak-anak itu terlantar. Mereka ditinggalkan di emperan rumah kekuasaan, hanya sesekali diangkat menjadi anak pungut ketika bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi tuan rumah. Ketika tidak lagi menguntungkan, mereka dikembalikan lagi ke jalanan, menunggu giliran berikutnya untuk dimanfaatkan.

Lihatlah bagaimana ilmu pertanian kita. Negeri agraris yang katanya gemah ripah loh jinawi ini, ternyata tidak benar-benar menghargai ilmu pertanian kecuali ketika ada krisis pangan yang mengancam stabilitas politik. Barulah para ahli pertanian dipanggil, didudukkan di meja bundar, diminta solusi instan. Setelah krisis mereda, mereka kembali dilupakan. Fakultas pertanian kembali sepi peminat, anggaran riset kembali dipangkas, dan petani kembali menjadi profesi yang dihindari anak-anak muda kita.

Perhatikan juga nasib ilmu pendidikan. Di negeri yang mengklaim pendidikan sebagai prioritas, fakultas keguruan justru menjadi pilihan terakhir. Guru-guru kita yang notabene adalah produk dari ilmu pendidikan, diperlakukan seadanya. Gaji mereka pas-pasan, status sosial mereka biasa-biasa saja, dan riset-riset pendidikan diabaikan kecuali ketika ada kontroversi kurikulum atau skandal ujian nasional. Saat itulah para ahli pendidikan kembali menjadi anak pungut sementara, diminta berkomentar di televisi, sebelum kembali dilupakan ketika hiruk pikuk mereda.

Begitu pula dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sosiologi, antropologi, filsafat, sastra, semuanya dianggap indah dan mulia di retorika pidato kenegaraan, namun nyaris tidak ada ruang nyata bagi mereka dalam pengambilan kebijakan.

Para ahli sosiologi tidak dilibatkan ketika pemerintah membuat kebijakan yang menyangkut struktur masyarakat. Antropolog tidak ditanya ketika ada proyek pembangunan yang akan mengubah tatanan kehidupan komunitas adat. Filsuf tidak didengarkan ketika bangsa ini kehilangan arah dan makna. Mereka hanya dipanggil ketika sudah terjadi bencana sosial, diminta menjelaskan apa yang salah, lalu kembali dipinggirkan.

Sementara itu, bidang-bidang STEM yang katanya lebih diperhatikan, sesungguhnya juga mengalami nasib serupa. Ilmuwan kita yang brilian terpaksa mencari peluang di luar negeri karena di dalam negeri tidak ada ekosistem riset yang memadai. Laboratorium kampus kita kekurangan peralatan, anggaran riset dasar dipotong demi proyek-proyek yang lebih “aplikatif” dan “terukur hasilnya”. Fisikawan, kimiawan, biolog, insinyur, semuanya hanya mendapat perhatian ketika mereka bisa menghasilkan sesuatu yang segera bisa dijual atau yang bisa mengangkat prestise negara di mata internasional.

Bahkan bidang teknologi yang sedang jadi perhatian pun tidak luput dari pola yang sama. Kita pernah merayakan start-up dan unicorn, tapi tidak benar-benar berinvestasi dalam riset teknologi fundamental. Hal yang sebenarnya kita apresiasi adalah aplikasi yang menghasilkan uang, bukan penemuan teknologi yang mungkin baru akan berguna puluhan tahun kemudian. Kita ingin memetik buah, tapi enggan menyiram pohonnya secara teratur.

Inilah yang luput dari perdebatan STEM versus SHARE itu. Kedua kubu terlalu sibuk saling klaim superioritas, padahal mereka berdua sama-sama diabaikan oleh negara yang hanya peduli pada utilitas jangka pendek. Negara kita, atau lebih tepatnya elite penguasa ekonomi-politik kita, telah mereduksi seluruh bidang ilmu menjadi sekadar instrumen kekuasaan dan akumulasi kapital.

Ilmu pengetahuan di republik ini tidak dihargai sebagai pencarian kebenaran, bukan dihormati sebagai upaya memahami alam semesta dan kemanusiaan, melainkan hanya dilihat dari kacamata: bisa menghasilkan uang atau tidak? Bisa memperkuat kekuasaan atau tidak? Bisa mengangkat citra atau tidak?

Sekarang kita seperti seolah-olah meniru sistem pendidikan tinggi negara maju, tapi hanya kulitnya saja. Esensi tentang bagaimana negara-negara itu berinvestasi jangka panjang dalam riset dasar, bagaimana mereka melindungi kebebasan akademik, bagaimana mereka menghargai ilmu pengetahuan sebagai public good, semua itu tidak ikut ditiru. Yang ditiru hanya gemerlap permukaannya: gedung megah, ranking internasional, kerja sama dengan universitas luar negeri, seminar bertaraf internasional. Sementara substansinya, yaitu komitmen terhadap pencarian pengetahuan, sama sekali tidak ada.

Maka jangan heran jika anak-anak muda kita memilih jurusan bukan karena cinta pada ilmu, melainkan karena prospek gaji. Jangan heran jika mahasiswa kita lebih tertarik menjadi influencer ketimbang ilmuwan. Jangan heran jika para sarjana kita lebih memilih bekerja di korporasi multinasional ketimbang melanjutkan riset untuk bangsa sendiri. Karena memang negara ini tidak pernah memberi mereka alasan untuk mencintai ilmu.

Perdebatan STEM versus SHARE pada akhirnya hanya mengabadikan ilusi bahwa ada bidang ilmu yang diperhatikan di negeri ini. Padahal kenyataannya, tidak ada. Yang ada hanyalah eksploitasi sporadis terhadap berbagai bidang ilmu, tergantung kebutuhan sesaat penguasa dan pasar.

Jika kita benar-benar ingin membangun peradaban, perdebatan yang harus kita lakukan bukanlah mana yang lebih penting antara STEM dan SHARE. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah: bagaimana kita bisa membangun sebuah republik yang benar-benar menghargai ilmu pengetahuan, dalam segala bentuknya, bukan karena utilitas ekonomi atau politiknya, melainkan karena ilmu pengetahuan itu sendiri adalah bagian dari martabat kemanusiaan kita?

Hingga pertanyaan itu terjawab dengan tindakan nyata, semua anak-anak ilmu pengetahuan kita akan tetap terlantar di jalanan republik yang berpikiran jangka pendek ini. Dan perdebatan STEM versus SHARE akan tetap menjadi pertengkaran sia-sia di antara anak-anak terlantar yang seharusnya bersatu menuntut hak mereka untuk dihargai.

Ilmu pengetahuan sejak awal dipahami sebagai jalan pembebasan. Ia lahir dari hasrat manusia untuk memahami dunia, keluar dari ketidaktahuan, dan memperbaiki kualitas hidup. Melalui ilmu, manusia mampu menaklukkan jarak, mengurangi penderitaan, dan mengelola kehidupan bersama secara lebih rasional. Namun, di tengah kemajuan yang begitu pesat, muncul sebuah paradoks yang semakin nyata: semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin kabur batas rasa cukup.

Rasa cukup, dalam pengertian etis, bukanlah penolakan terhadap kemajuan atau pencapaian. Ia adalah kesadaran akan batas—tentang kapan kebutuhan berubah menjadi keinginan, dan kapan keinginan menjelma keserakahan. Ironisnya, justru di masyarakat yang paling terdidik dan paling rasional, rasa cukup kerap kehilangan tempat.

Rasionalitas yang Kehilangan Arah

Ilmu pengetahuan modern berkembang terutama melalui rasionalitas instrumental: kemampuan menentukan cara paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan “bagaimana” menjadi pusat perhatian, sementara pertanyaan “untuk apa” perlahan tersingkir. Keberhasilan diukur melalui indikator kuantitatif—pertumbuhan, produktivitas, dan akumulasi—bukan melalui kualitas kehidupan bersama.

Dalam tradisi filsafat klasik, khususnya Aristoteles, rasionalitas tidak pernah dilepaskan dari tujuan etis. Pengetahuan, baginya, seharusnya mengarah pada eudaimonia—kehidupan yang baik dan bermakna. Namun, ketika rasionalitas modern terlepas dari horizon etika, ilmu berubah menjadi alat tanpa arah. Ia meningkatkan kemampuan manusia untuk menguasai, tetapi tidak selalu membantunya menentukan kapan harus menahan diri (Robert Heinaman, 1993).

Rasionalitas semacam ini tidak bermasalah pada dirinya. Ia menjadi persoalan ketika dilepaskan dari dimensi etika. Ketika ilmu hanya dipahami sebagai alat, pengetahuan kehilangan fungsi menuntunnya. Ia tidak lagi membentuk kebijaksanaan, melainkan sekadar meningkatkan kapasitas untuk memperoleh lebih banyak: lebih cepat, lebih efisien, dan lebih luas.

Dalam konteks inilah rasa cukup mulai tergerus. Ilmu memberi kemampuan untuk melampaui batas, tetapi tidak selalu menyediakan alasan untuk berhenti. Ketika segala sesuatu dapat dioptimalkan, batasan dipersepsikan sebagai kegagalan, bukan sebagai pilihan moral.

Pendidikan Tinggi dan Ilusi Kemajuan

Pendidikan tinggi sering diasosiasikan dengan kedewasaan berpikir dan kepekaan etis. Namun, realitas sosial menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Tidak sedikit penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya justru dilakukan oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Hal ini bukanlah kritik terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan terhadap cara ilmu diposisikan dalam sistem sosial. Ketika pendidikan lebih menekankan kompetisi daripada refleksi, prestasi individual daripada tanggung jawab sosial, maka ilmu kehilangan daya pembentuk wataknya. Gelar akademik menjadi simbol keberhasilan personal, bukan penanda komitmen terhadap kepentingan bersama.

Dalam situasi seperti ini, rasa cukup tidak dipandang sebagai kebajikan, melainkan sebagai keterbatasan. Mereka yang memilih berhenti dianggap kurang ambisius, sementara mereka yang terus menumpuk pencapaian dipuji sebagai teladan sukses. Logika ini perlahan menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan manusia menjadi produksi keunggulan sempit.

Pengetahuan selalu memiliki relasi erat dengan kekuasaan. Mereka yang menguasai ilmu memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan legitimasi sosial. Dalam masyarakat modern, keahlian sering kali menjadi dasar otoritas.

Masalah muncul ketika otoritas berbasis ilmu ini digunakan bukan untuk melayani kepentingan publik, melainkan untuk memperkuat posisi pribadi atau kelompok. Ilmu, dalam konteks ini, tidak lagi berdiri netral. Ia menjadi instrumen akumulasi—baik ekonomi, politik, maupun simbolik.

Bahasa teknokratis yang rumit kerap menjauhkan publik dari proses pengambilan keputusan. Kebijakan disajikan sebagai keniscayaan ilmiah, seolah bebas nilai, padahal di baliknya terdapat pilihan-pilihan politik dan kepentingan tertentu. Ketika efisiensi dan pertumbuhan dijadikan tujuan utama, pertimbangan keadilan dan keberlanjutan sering kali terpinggirkan. Di titik ini, rasa cukup kembali kehilangan ruang.

Krisis Rasa Cukup sebagai Gejala Sosial

Hilangnya rasa cukup bukan sekadar persoalan moral individu. Ia adalah gejala sosial yang diproduksi secara kolektif. Dalam masyarakat yang terus menaikkan standar keberhasilan, individu didorong untuk selalu merasa kurang. Kebutuhan didefinisikan ulang oleh pasar, teknologi, dan kompetisi sosial yang tak pernah usai.

Dalam filsafat Stoik, rasa cukup dipahami sebagai kemampuan mengendalikan hasrat, bukan meniadakannya. Namun, logika modern justru mendorong ekspansi hasrat tanpa batas. Ilmu pengetahuan memainkan peran ganda: membantu memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus menciptakan kebutuhan baru yang tak pernah usai (Tad Brennan, 2005).

Ilmu pengetahuan memainkan peran ganda dalam proses ini. Di satu sisi, ia membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sisi lain, ia turut menciptakan kebutuhan baru yang tak berujung. Tanpa kerangka etika yang memadai, kemajuan justru memperlebar ketimpangan dan melemahkan solidaritas sosial.

Kepercayaan publik pun tergerus ketika masyarakat menyaksikan bahwa kecanggihan ilmu dan kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Ketika kaum terdidik gagal menunjukkan keteladanan dalam kesederhanaan dan tanggung jawab, ilmu kehilangan wibawa moralnya.

Mengembalikan Ilmu pada Kebijaksanaan

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukanlah apakah kemajuan ilmu harus dihentikan, melainkan bagaimana ia ditempatkan dalam horizon etika yang lebih luas. Ilmu pengetahuan perlu kembali dipertautkan dengan kebijaksanaan—dengan kesadaran akan dampak, batas, dan tujuan hidup bersama.

Rasa cukup bukanlah sikap anti-ilmu. Ia justru merupakan prasyarat agar ilmu benar-benar melayani kehidupan. Tanpa rasa cukup, pengetahuan akan terus mendorong manusia melampaui batas tanpa arah yang jelas.

Di tengah dunia yang semakin kompleks, tantangan terbesar kita mungkin bukan kekurangan pengetahuan, melainkan kekurangan kebijaksanaan untuk menggunakannya. Di sanalah ilmu pengetahuan diuji: apakah ia mampu membantu manusia hidup lebih adil dan bermakna, atau justru membuatnya lupa kapan harus berhenti.

Sekitar 700 profesor serta ribuan tenaga ahli dan tenaga medis UI terlibat aktif dalam riset inovasi, pengabdian masyarakat, konsultansi, pelatihan, hingga pengujian laboratorium yang memberikan solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan,

Depok (ANTARA) - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menyatakan, mendukung penuh pembangunan infrastruktur nasional berbasis ilmu pengetahuan dan riset.

"Komitmen UI untuk berperan lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui kolaborasi riset dan inovasi yang berdampak bagi pembangunan nasional," kata Heri Hermansyah di Depok, Jumat.

Menurutnya, UI terus mengoptimalkan sumber daya manusia dan aset universitas untuk mendukung peran tersebut.

“Sekitar 700 profesor serta ribuan tenaga ahli dan tenaga medis UI terlibat aktif dalam riset inovasi, pengabdian masyarakat, konsultansi, pelatihan, hingga pengujian laboratorium yang memberikan solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi pengelolaan aset dan infrastruktur, UI mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.

Sejumlah inisiatif yang disampaikan antara lain pembukaan aksesexit tolkawasan UI, pengembangan kawasan sekitar Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI, pembangunaninternational housing, serta pengembanganconnectivity hubyang terintegrasi dengan transportasi publik dan layanan bus listrik di lingkungan kampus.

Sementara itu,Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan fisik, tetapi harus ditopang oleh riset, pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan Universitas Indonesia (UI) di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/1).

“Kita sepakat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Tanpa infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang kuat, kita tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia, khususnya di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), diperlukan sebagai fondasi utama pembangunan infrastruktur di masa depan,” kata AHY.

AHY menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan UI.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Saya selalu menggunakan istilahpentahelix, yaitu pemerintah bersama dunia akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Saya rasa itulah sinyal kolaborasi yang dibayangkan dalam sebuahsuper teambernama Indonesia.”

Ia menyampaikan harapannya agar UI, sebagaibenchmarkperguruan tinggi di Indonesia, dapat terus berkembang di bawah kepemimpinan Rektor UI beserta jajarannya.

Ia berharap UI semakin unggul, maju, danimpactful, dengan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Biopeptida dari organisme laut terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, sehingga berpotensi mencegah penuaan dini, penyakit kardiovaskular, hingga kanker,

Ambon (ANTARA) - Guru Besar bidang perikanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Prof Max Robinson Wenno menyatakan, biopeptida yang berasal dari sumber daya laut memiliki potensi besar sebagai penangkal radikal bebas, agen kesehatan preventif, hingga bahan pengawet alami pangan.

Hal tersebut disampaikan usai pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Bioteknologi Hasil Perikanan di Ambon, Selasa.

“Biopeptida dari organisme laut terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, sehingga berpotensi mencegah penuaan dini, penyakit kardiovaskular, hingga kanker,” kata dia.

Menurutnya, biopeptida merupakan fragmen protein berukuran pendek yang dihasilkan melalui proses hidrolisis enzimatis atau fermentasi, namun memiliki aktivitas biologis tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Ia menjelaskan, selain sebagai antioksidan, berbagai penelitian juga menunjukkan biopeptida laut memiliki sifat antihipertensi melalui mekanisme penghambatan enzim angiotensin converting enzyme (ACE), serta berperan sebagai antimikroba dan imunomodulator alami.

Dalam bidang pangan, dirinya menyebut biopeptida dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan alami untuk memperpanjang umur simpan produk makanan.

Aktivitas antimikroba pada biopeptida memungkinkan penggunaannya sebagai pengawet alami yang sejalan dengan tren global pangan sehat dan berlabel bersih (clean label).

“Pemanfaatan biopeptida sebagai pengawet alami menjadi solusi alternatif pengganti bahan kimia sintetis, sekaligus memberikan nilai tambah kesehatan bagi konsumen,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Maluku memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan biopeptida laut karena berada di kawasan Coral Triangle dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi.

Berbagai komoditas perikanan, termasuk ikan pelagis, teripang, rumput laut, hingga limbah hasil perikanan, dapat diolah menjadi sumber biopeptida bernilai tinggi.

Ia juga menyoroti kearifan lokal masyarakat Maluku, seperti produk fermentasi tradisional bakasang, yang secara ilmiah terbukti mengandung peptida bioaktif dengan aktivitas antihipertensi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional memiliki relevansi kuat dengan pengembangan bioteknologi modern.

“Biopeptida bukan hanya objek riset laboratorium, tetapi solusi nyata untuk menjawab tantangan global di bidang kesehatan, pangan, dan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan biopeptida laut sejalan dengan konsep ekonomi biru dan pemanfaatan limbah perikanan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kemandirian farmasi nasional.

Ia berharap Universitas Pattimura dapat terus memperkuat perannya sebagai pusat unggulan bioteknologi laut tropis melalui riset terpadu, hilirisasi inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga potensi biopeptida laut Maluku dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang baru sedang tumbuh di dunia digital. Mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang haus akan pengetahuan. Di tengah derasnya konten hiburan di internet, konten-konten pencerahan rupanya tetap punya nilai jual yang tinggi.
Laporan Populix bertajuk How People Enjoy Podcasts in Daily Life 2025 mengungkap bahwapodcastEdukasi (69%) dan Motivasi & Inspirasi (64%) kini menjadi favorit publik. Di bawahnya, ada genre Komedi (55%), Pengembangan Diri (55%), serta Bisnis (47%). Dari variasi konten lima besar tersebut, empat di antaranya masuk dalam kategori edukatif.
Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menilai trenpodcastedukatif yang belakangan muncul terjadi karena beberapa faktor. Firman menilai masyarakat belakangan mulai merasa jenuh dengan isu-isu politik dan pernyataan para pejabat yang tidak sering kali tak berdasar, sehingga bukannya menambah wawasan, justru lebih sering menyesakkan hati.
Oleh karena itu, publik pun meresponsnya membekali diri dengan memilih konten yang lebih bermakna, yang memberi tambahan wawasan dan sudut pandang baru. Hal ini kemudian membuatpodcastbertema ilmu pengetahuan, motivasi, dan pengembangan diri menempati posisi teratas.
Namun, di luar itu, secara umum dunia digital Indonesia memang tengah berada di fenomena yang menarik. Sebab, topik apapun bisa menemukan audiens yang luas ketika dikaitkan dengan budaya gaya hidup. Ketika suatu hal sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup, orang cenderung ingin menjadi bagian darinya, bahkan tanpa dorongan eksternal.
Firman mencontohkan dahulu olahraga lari tidak tidak sepopuler saat ini. Namun, belakangan muncul istilah 'pelari culture', yang mendorong orang-orang mencoba dan pada akhirnya menekuni olahraga ini. Hal yang sama juga terjadi ketika tren olahraga paddle yang menggantikan tenis yang sempat populer lebih dahulu. Meski keduanya sama-sama sehat, orang lebih memilih satu dari yang lain karena ada perubahan persepsi terhadap gaya hidup yang dianggap lebih relevan dan trendi.
"Jangan-jangan, sekarang juga ada semacam education culture," ungkap Firman.
Pendidikan kini tak hanya soal belajar, tapi juga soal citra diri. Banyak orang ingin terlihat pintar dan berwawasan luas, tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar mendalam. Maka, mereka mencari cara untuk tetap bisa terhubung dengan budaya pengetahuan ini, salah satunya lewatpodcast. Terlebih,podcastmampu mengubah konten edukatif yang dulunya dianggap berat kini hadir dalam format yang ringan dan mudah dicerna.
Jika dulu orang harus mengikuti workshop atau kelas formal untuk belajar sesuatu, kini cukup dengan mendengarkan obrolan dipodcast. Menariknya, meningkatnya popularitaspodcastedukatif juga mendorong perubahan perilaku anak muda, khususnya Gen Z, dalam mengonsumsi informasi.
Banyak riset menunjukkan bahwa Gen Z kini menunjukkan minat baca yang meningkat, sebuah perkembangan positif di era digital yang serba cepat. Survei Kebiasaan Membaca Buku Fisik vs Buku Digital juga menguatkan tren tersebut. Sebanyak 84,7% responden Gen Z mengaku gemar membaca buku. Dari total responden, 27,1% membaca setiap hari, 47,3% membaca beberapa kali dalam seminggu, 10,3% membaca beberapa kali sebulan, dan 15,3% membaca sesuai suasana hati.
"Podcast, dengan formatnya yang lebih reflektif dan mendalam, bisa jadi telah menjadi jembatan bagi generasi muda untuk kembali menghargai proses belajar yang utuh," imbuhnya.

Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia telah menganugerahkan Hadiah Nobel 2025 dalam bidang fisika, kimia, dan kedokteran pada pertengahan Oktober 2025. Inilah momen saat dunia memberi penghargaan kepada riset yang tak hanya canggih, tapi juga menyentuh persoalan.

Bak sudah menjadi ciri khas, Hadiah Nobel selalu jatuh pada kerja sains yang membumi. Bagi Indonesia, pengumuman penerima Hadiah Nobel 2025 seharusnya tidak hanya menjadi seremoni penghargaan tahunan, tetapi juga perlu dijadikan cermin besar.

Memang tidak mudah untuk memprediksi kapan orang Indonesia akan menerima Hadiah Nobel. Meski demikian, prediksi yang sulit tersebut bisa menjadi alasan untuk membenahi banyak hal agar prediksi kian mudah dibuat.

Ekosistem Sains

Ketika dunia memberi penghargaan pada temuan riset jangka panjang yang lahir dari ekosistem riset yang stabil, Indonesia masih berkutat pada tantangan pendanaan, birokrasi, hingga evaluasi yang lebih kuantitatif daripada substantif.

Secara kuantitas, Indonesia sebenarnya tak kekurangan geliat akademik. Menurut Nature Index, Indonesia ada di posisi ke-53 dunia dan ke-11 Asia Pasifik untuk output riset. Scimago Journal Rank juga mencatat Indonesia masuk 40 besar negara dengan produktivitas ilmiah tertinggi.

Namun, produktivitas itu belum selaras dengan data lainnya. Studi bertajuk Ranking Researchers: Evidence from Indonesia (2023) menyebutkan bahwa 62% peningkatan publikasi dihasilkan dari prosiding konferensi, bukan dari jurnal internasional bereputasi.

Di tambah lagi, dalam Global Innovation Index 2022, Indonesia masih bertengger di posisi 75 dari 132 negara. Data tersebut sedikit memberi indikasi bahwa riset yang dilakukan di Indonesia tak selalu berdampak pada inovasi.

Perlu diakui, sebagian riset ada yang berupa riset dasar, tidak selalu berujung pada inovasi, produk, atau hal konkrit lainnya. Namun, pesan pentingnya adalah riset diharap tidak dilakukan untuk menyelesaikan target administratif, namun untuk mendukung eksplorasi ilmiah.

Sains yang diakui dunia lahir dari ekosistem yang stabil, kolaboratif, dan berani gagal. Nobel 2025 memberi bukti bahwa riset-riset besar sering lahir dari kerja ilmiah lintas dekade. Tanpa kesabaran jangka panjang, tidak mungkin sains Indonesia melahirkan lompatan.

Bukan berarti peluang itu tidak ada. Ilmuwan Indonesia perlahan sudah mulai mendapat tempat di panggung dunia, hingga masuk dalam daftar 2% ilmuwan top global. Ini perlu dipelihara agar tidak padam di tengah jalan.

Strategi Pembenahan

Siapapun akan setuju bahwa Nobel bukanlah satu-satunya ukuran kemajuan sains. Meski begitu, Nobel dapat menjadi indikator petunjuk untuk melihat di mana posisi ekosistem riset saat ini dan hal apa saja yang perlu diperbaiki.

Selain itu, Nobel menjadi refleksi mengenai riset jangka panjang yang tumbuh dalam kultur ilmiah yang sehat. Sebab, sains sejatinya bukan sekadar produk publikasi dan output kuantitatif lainnya, melainkan hasil dari keberanian berpikir jauh ke depan.

Memberikan otonomi akademik lebih besar kepada pelaku riset dapat dipertimbangkan agar arah riset selaras dengan kekuatan keilmuan. Pelaku riset dapat lebih leluasa merancang pertanyaan riset yang relevan dan berdampak nyata jika mendapat ruang gerak yang memadai.

Riset tanpa urusan administrasi? Ini juga tidak mungkin. Hal administratif tetap akan selalu ada dan harus dikerjakan pelaku riset, namun pemisahan proporsional antara substansi dan administrasi diharapkan mampu menjaga agar porsinya tetap wajar dan riset tetap menjadi prioritas.

Di samping dukungan pendanaan, keberpihakan kebijakan terhadap ilmu pengetahuan juga tak kalah penting. Negara harus menunjukkan komitmen pada riset dengan memberi ruang tumbuh bagi pemikiran independen dan keberanian ilmiah.

Membenahi ekosistem sains artinya memulihkan makna dari kegiatan ilmiah itu sendiri. Artinya, para pelaku riset juga perlu berbenah, tidak hanya dengan meningkatkan kapasitas keilmuan, tetapi juga dengan membangun budaya kolaboratif dan keterbukaan.

Bagi para pelaku riset, kejujuran intelektual dan semangat pelaksanaan etika ilmiah harus jadi napas keseharian. Keduanya bukan sekadar wacana normatif, tetapi fondasi kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan.

Integritas pelaku riset dalam mengolah data, menyusun argumen, hingga mempublikasikan hasil riset adalah syarat mutlak agar sains tetap menjadi pemandu, bukan sekadar penumpang dalam arah penyusunan kebijakan atau keputusan strategis.

Keteladanan semacam ini tercermin dari trio penerima Nobel 2025 di masing-masing bidang sains yang menunjukkan ketekunan jangka panjang, kolaborasi keilmuan, dan integritas tanpa kompromi.

Melakukan riset seharusnya bukan sekadar memenuhi kewajiban kerja, melainkan menyumbang pada pengetahuan kolektif. Jika itu saja bisa kita rawat, Nobel mungkin tetap terasa jauh, namun jarak itu akan mengecil seiring tumbuhnya mutu integritas riset dan pelakunya.

“Don’t switch off the light, even at night,” begitu kata Susumu Kitagawa, penerima Nobel Kimia 2025. Peneliti tidak boleh takut menjelajahi hal-hal tak terduga atau melewatkan peluang, bahkan di masa-masa paling gelap. Sebab sains sejatinya terus menyala, bahkan dalam gelap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ilmuwan mengukur jarak antara Bumi dan Bulan, dan ternyata jarak antara keduanya tidak tetap tapi berubah seiring waktu. Hasil pengukuran para ahli menunjukkan bahwa Bulan perlahan-lahan bergerak makin jauh dari Bumi.

Orbit kedua Bulan ternyata terus mengalami pergeseran, membuat satelit alami Bumi itu makin menjauh dari planet kita.

Jarak yang menjauh ini diketahui berkat Lunar Laser Ranging Experiment. Misi Apollo tahun 1960 dan 1970 telah menempatkan reflektor di permukaan Bulan dan kita bisa mengetahui jarak dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk bisa dipantulkan kembali.

Pengukuran berulang yang dilakukan menemukan Bulan menjauh dari Bumi dengan kecepatan 3,8 cm (1,5 inci) per tahun, dikutip dari IFL Science, Rabu (5/11/2025).

Lalu apa yang akan terjadi dengan fakta ini? IFL Science menuliskan salah satunya adalah menghilangnya Gerhana Matahari Total.

"Seiring berjalannya waktu, jumlah dan frekuensi Gerhana Matahari Total berkurang. Sekitar 600 juta tahun lagi, Bumi akan melihat keindahan Gerhana Matahari Total untuk terakhir kalinya," kata ilmuwan NASA, Richard Vondrak pada 2017.

Kemungkinan itu terjadi karena Bulan akan tampak lebih kecil. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, Matahari dan Bulan berukuran hampir sama.

Karena jarak dengan pusat Tata Surya mencapai 400 kali lebih jauh Bumi dan Bulan dengan diameter 400 kali lebih besar.

Begitu juga empat miliar tahun lalu saat belum bergeser ke orbitnya sekarang, Bulan tampak tiga kali lebih besar dari saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan langkah konkret untuk memperkuat perhatian negara terhadap dunia pesantren di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri 2025 atas nama Presiden dan pemerintah.

“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah ingin mengucapkan selamat Hari Santri 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa salah satu lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Dari kejadian itu, pemerintah menilai perlunya perhatian lebih terhadap keamanan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan pesantren.

“Saat ini ada sekitar 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Presiden sangat konsen terhadap keamanan bangunan, karena banyak yang belum memenuhi prosedur keamanan teknis. Beliau memberi arahan kepada Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan pesantren,” jelasnya.

Selain keamanan fisik, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren.

Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin para santri mendapat bekal keilmuan yang lebih luas.

“Presiden menghendaki agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tapi juga dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Harapannya, para santri bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak,” tambahnya.

Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pondok Pesantren juga bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Presiden memberi petunjuk agar ada program pelatihan bagi santri, yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR. Mereka akan mendapat pembekalan dasar di bidang bangunan, konstruksi, dan sipil. Jadi kalau ada pembangunan di pesantren, ada santri yang paham aspek teknisnya,” tutur Prasetyo.

Skema Pendanaan dan Dukungan Pemerintah

Terkait pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara cermat kemampuan APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur pesantren.

“Nanti akan dihitung dan diinventarisasi bersama, melihat status dan kemampuan keuangan negara. Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dibebankan ke APBN,” katanya.

Meski masih dalam tahap perencanaan, pemerintah juga akan memverifikasi daerah dan pondok pesantren mana saja yang akan menjadi prioritas penerima manfaat program.

“Kita identifikasi dulu datanya. Tapi para santri juga sudah masuk dalam program pemerintah lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Lebih jauh, Prasetyo menyoroti keberhasilan sejumlah pesantren yang telah mengembangkan ekonomi mandiri di lingkungannya.

“Banyak pesantren yang sukses menggerakkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Itu bisa jadi role model untuk pesantren lain,” katanya.

Dia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren bukan hanya pada aspek spiritual dan pendidikan, tapi juga pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial.

“Bangunannya harus aman, pendidikannya adaptif terhadap zaman, dan SDM-nya sehat serta produktif. Itu arah kebijakan Presiden,” tandas Prasetyo.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

The Royal Swedish Academy of Sciences memberikan penghargaan prestisius Sveriges Riksbank tahun 2025 dalam bidang ilmu ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel kepada tiga ekonom, yaitu Joel Mokyr dari Northwestern University, Evanston, USA, Philippe Aghion dari The London School of Economics and Political Science, UK dan Peter Howitt dari Brown University, Providence, USA.

Penghargaan yang diumumkan pada Senin (13/10/2025) pukul 16.45 WIB diberikan kepada ketiga ekonom di atas karena kontribusinya dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi (innovation-driven economic growth).

Teorinya yang memiliki pengaruh sangat kuat adalah The Theory of Sustained Growth Throught Creative Destruction (teori pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui destruksi kreatif). Teori ini didasarkan pada paradigma pertumbuhan Austrian Economist, Joseph Schumpeter.

Schumpeterian growth paradigm menekankan pada inovasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Intensitas inovasi tinggi karena didukung oleh kebijakan dan institusi ekonomi berupa rule of law memberikan insentif kepada entrepreneur melakukan research and development (R&D). Terjadi proses destruksi kreatif, yaitu inovasi baru menggantikan teknologi lama.

Paradigma Baru
Ekonom Philippe Aghion dan Peter Howitt (1992) yang berbagi hadiah Sveriges Riksbank memperkenalkan paradigma baru pertumbuhan berbasis pada Schumpeterian growth pardigm. Keduanya menyatakan terdapat dua input utama dalam mendorong pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), yaitu akumulasi modal dan inovasi.

Di mana, inovasi baru yang menggantikan teknologi lama meningkatkan akumulasi modal dan marginal product of capital (tambahan output akibat tambahan satu unit barang modal/ MPK). Peningkatan MPK mencerminkan perubahan GDP yang besar akibat peningkatan investasi (perubahan barang modal).

Seperti sebuah siklus, mula-mula inovasi meningkatkan akumulasi modal dalam perekonomian. Pada tahap kedua, peningkatan akumulasi modal kembali mendorong inovasi lebih lanjut dan seterusnya.

Implikasinya, perusahaan memperoleh keuntungan karena efisiensi sebagai hasil dari inovasi baru. Dus, terdapat keuntungan lebih yang dapat digunakan untuk inovasi berkesinambungan melalui R&D.

Sementara ekonom Joel Mokyr dalam The Institutional Origins of the Industrial Revolution (2008) menyatakan bahwa prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah adanya aliran ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan ke dalam perekonomian. Tidak hanya itu, secara institusional juga harus didukung oleh kultur masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan ide-ide baru.

Sejarah mencatat, Inggris yang memimpin kemajuan teknologi pada periode 1760-1850 mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi karena didukung oleh angkatan kerja berkualitas. Terdapat lapisan pekerja profesional berpendidikan dan berketerampilan tinggi serta adaptif terhadap perubahan teknologi sebagai penggerak inovasi.

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh ketiga ekonom di atas menggantikan paradigma lama pertumbuhan neoclassic dari Robert Solow. Di mana, menurut Solow growth model, pertumbuhan GDP tergantung pada akumulasi modal yang dibiayai dari tabungan (saving).

Paradigma lama menekankan pada akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan GDP. Di mana, tabungan dinyatakan sebagai persentase tertentu yang konstan terhadap GDP. Tabungan (sama dengan investasi, S = I) meningkat seiring dengan peningkatan GDP.

Hingga pada titik tertentu, pertumbuhan terhenti karena depresiasi modal lebih tinggi dibandingkan penambahan tabungan. Sehingga dalam pandangan Solow, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terjadi jika didukung oleh kemajuan teknologi.

Meskipun demikian, Solow tidak menjelaskan mengenai sumber dari kemajuan teknologi dan fenomena konvergensi antara peningkatan GDP per kapita di negara berkembang dengan negara maju. Teori pertumbuhan Solow juga tidak menjelaskan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Prabowonomics
Penghargaan Sveriges Riksbank 2025 kepada tiga ekonom Joel Mokyr, Philippe Agion dan Peter Howitt sangat relevan dengan Prabowonomics, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5,0 persen menjadi 6,0 - 8,0 persen hingga tahun 2029.

Sejalan dengan ketiga ekonom di atas, terdapat empat agenda utama yang menjadi pekerjaan rumah Presiden Prabowo, yaitu: pertama, mengadopsi prinsip Mokyr, Agion dan Howitt bahwa more innovation, more capital accumulation (lebih banyak inovasi, lebih besar akumulasi modal) dan more competition, more innovation (semakin tinggi persaingan, semakin intensif inovasi).

Hal ini sama dengan temuan World Bank (WB) di negara maju dan berkembang bahwa setiap kenaikan 10 persen pengeluaran R&D meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen dalam jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, kenaikan belanja R&D sebesar 10 persen meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9 persen.

Temuan ini juga sejalan dengan strategi pemerintah China yang sedang meningkatkan pertumbuhan belanja R&D menjadi 7,0 persen per tahun. Targetnya, China menjadi pusat inovasi teknologi tinggi global pada tahun 2050.

Berdasarkan prinsip more competition, more innovation, pemerintah China melakukan liberalisasi ekonominya sejak 50 tahun lalu. Menggeser perekonomian China dari yang dikendalikan negara menjadi market ouriented. Sehingga dengan persaingan dan inovasi tinggi membuat pertumbuhan ekonomi China lebih dari 10 persen selama 33 tahun, sejak 1977 - 2010.

Kedua, memperbesar porsi tenaga kerja terampil dalam perekonomian nasional. Berdasarkan laporan WB, akibat perbedaan ketersediaan angkatan kerja terampil, hanya beberapa dari 33 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen dalam kurung waktu 50 tahun pada beberapa dekade lalu yang berhasil naik status menjadi negara maju.

Sebagai contoh, Jepang dan Brasil yang sama-sama tumbuh double digit selama sembilan tahun, yaitu dari 1960-1969 untuk Jepang dan Brazil tahun 1966 - 1975. Perbedaan keduanya, Jepang mengandalkan tenaga kerja terampil berpendidikan tinggi, adopsi dan adaptasi teknologi dari luar. Sementara Brazil, fokus pada reformasi keuangan dan modernisasi ekonomi.

Demikian juga dengan Korea Selatan (Korea) yang sukses bertransformasi menjadi negara maju dalam jangka waktu 50 - 60 tahun. Kisah sukses Korea karena didukung oleh konsistensi pemerintahnya menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya (APBN) sejak tahun 1980-an hingga saat ini.

Pemerintah Korea mendirikan researchuniversity (universitas riset) sebagai fondasi untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi baru dari negara maju. Kebijakan pendidikan Korea menciptakan keterkaitan antara sektor pendidikan, ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Besarnya proporsi tenaga kerja terampil Korea membuat tingginya persentase kelas menengahnya sejak tahun 1990-an hingga saat ini, yaitu lebih dari 53 persen populasi. Lapisan kelas menengah Korea adalah pekerja profesional berpendidikan tinggi sebagai basis kegiatan inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Kondisi ini kontras dengan Indonesia yang jumlah kelas menengahnya hanya 21,45 persen dari populasi pada tahun 2019, menjadi 19,82 persen tahun 2021, dan 17,13 persen tahun 2024. Di mana, Hukum Engel mengatakan bahwa semakin rendah pendapatan maka porsi pengeluaran untuk makanan dan minuman semakin tinggi, sementara untuk pendidikan semakin rendah.

Ketiga, meningkatkan pembiayaan R&D dalam rangka mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Faktanya, dari 33 negara yang mampu mencapai pertumbuhan double digit lebih dari 10 tahun dalam beberapa dekade lalu, hanya Jepang, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan Singapura yang berhasil naik kelas menjadi negara maju.

Perekonomian kelima negara di atas digerakkan oleh inovasi dengan anggaran R&D besar. Sementara, negara lainnya gagal karena pertumbuhan ekonominya hanya bertumpu pada ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), seperti Botswana, Azerbaijan, Iran, Nigeria dan lainnya.

Sementara, negara-negara yang mencapai status sebagai negara maju memiliki pengeluaran R&D lebih dari 2,0 persen GDP-nya. Sebagai contoh, Jepang sekitar 3,3 persen, Korea bahkan sebesar 4,93 persen, Jerman 3,14 persen, Perancis 2,22 persen, dan AS 3,46 persen pada tahun 2021.

Selanjutnya, negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) memiliki pengeluaran R&D lebih kecil. Sebagai contoh, Indonesia hanya 0,42 persen tahun 2024, Vietnam 0,43 persen tahun 2021, Afrika Selatan 0,60 persen tahun 2020, India 0,65 persen tahun 2020, dan Rusia 0,94 persen tahun 2022.

Keempat, melakukan reformasi kelembagaan (institutional change) untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, berupa rule of law, seperti penegakan hukum paten. Lemahnya penegakan hukum paten di negara berkembang menyebabkan kesenjangan pendaftaran paten antara negara maju dengan negara berkembang.

Sebagai contoh, penegakan hukum paten di China yang kuat berdampak pada jumlah pendaftaran paten oleh penduduk negara bersangkutan meningkat dari 4.305 tahun 1990 menjadi 127.042 tahun 2024. Hal ini kontras dengan Indonesia yang hanya 34 tahun 1990 menjadi 1.397 tahun 2024.

Kurangnya insentif kelembagaan (institutional insentive) bagi penduduk Indonesia untuk meneliti membuat pekerja sektor R&D sangat kecil, yaitu hanya 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korea 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang tahun 2024

Hal ini berdampak pada mandegnya inovasi teknologi di Indonesia. Di mana skor penguasaan teknologi Indonesia hanya 5,5, jauh lebih rendah dibandingkan China 70,1, Jepang 47,4 dan AS 93,8 tahun 2024. Skor Indonesia juga lebih rendah dari Pilipina sebesar 10,9 dan Thailand 13,8 dari skor tertinggi 100 pada tahun 2024.

Akhir kata, untuk menghindari kesenjangan inovasi, rendahnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi rendah, pemerintah harus fokus pada empat agenda di atas sekaligus memberikan insentif pajak berupa tax credit dan bahkan subsidi kepada pelaku usaha yang melakukan R&D, serta mendorong penegakan hukum Paten untuk melindungi para peneliti (inovator).