Bisnis.com, BATUSANGKAR - Kabupaten Tanah Datar kembali mencatatkan prestasi gemilang setelah meraih TPID Award untuk kelima kalinya sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Regional Sumatra. Penghargaan yang diserahkan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (28/11), menegaskan posisi Tanah Datar sebagai salah satu daerah paling konsisten mengelola stabilitas harga melalui penguatan sektor pangan dan kebijakan hulu-hilir yang terukur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat, M. Abdul Majid Ikram, menyebut prestasi tersebut luar biasa, terlebih Tanah Datar bukan merupakan daerah pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang tepat di tingkat kabupaten mampu menciptakan dampak signifikan bagi stabilitas provinsi.

“Sumbar harus berbangga adanya capaian ini. Semoga daerah lainnya di Sumbar bisa belajar ke Tanah Datar, sehingga sebagian besar daerah di Sumbar memiliki cara untuk mengendalikan inflasi,” kata Majid.

Majid menyoroti bahwa empat daerah pemantauan IHK Padang, Bukittinggi, Dharmasraya, dan Pasaman Barat masih berupaya mencapai konsistensi seperti Tanah Datar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan empat daerah tersebut akan sangat menentukan stabilitas inflasi Sumatra Barat.

“Apabila 4 daerah yang menjadi pemantauan IHK ini bisa memiliki pengendalian inflasi yang baik, maka secara umum inflasi Sumbar akan terkendali dengan baik pula,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dari pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, hingga mitra strategis seperti Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa stabilitas harga hanya bisa dicapai jika produksi di hulu diperkuat dan rantai pasok dijaga.
“Pengendalian inflasi ini, bukan hanya soal upaya dari sisi harga di pasar. Tapi kami bantu dari sisi mulainya masa tanam. Jadi ada program Bajak Sawah Gratis, Insentif Petani, hingga program lainnya yang memberikan bantuan kepada petani yang ada di Tanah Datar,” jelas Eka.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Tanah Datar mengarahkan fokus kebijakan pada penguatan produktivitas. Kontur pertanian daerah yang memiliki lebih dari 50.000 hektare sawah dioptimalkan melalui program layanan bajak sawah gratis, subsidi pupuk, perbaikan jaringan irigasi, dan asuransi usaha tani. Skema tersebut dirancang untuk mengurangi beban produksi sekaligus mempercepat ritme tanam sehingga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

Eka menegaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, pemerintah bisa merespons lebih cepat ketika ada gangguan cuaca, fluktuasi harga, atau ancaman hama. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan OPD dalam konsistensi menjaga pasokan.

“Semoga bisa ditingkatkan lagi ke depannya, dan terima kasih atas dukungan dari Bank Indonesia dan kerja keras OPD serta dukungan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.

Selain itu, Tanah Datar ikut mengembangkan inovasi pascabencana melalui program pemulihan pertanian dan lumbung pangan masyarakat. Dengan struktur wilayah yang rawan bencana, seperti banjir bandang, pemerintah daerah memastikan rantai distribusi tetap berjalan dan petani bisa kembali berproduksi dalam waktu cepat. Pendekatan ini menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku pangan di lapangan, Tanah Datar berhasil menciptakan model pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan. Capaian lima kali berturut-turut TPID Award menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis penguatan petani dan data lapangan mampu memberikan dampak signifikan bagi stabilitas harga. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Sumatra Barat dalam membangun ketahanan pangan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economic (Core) Indonesia mengungkap infrastruktur logistik yang kurang siap menjadi penyebab harga beras di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk zona 3 sangat mahal. Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menjelaskan, kondisi infrastruktur logistik yang belum memadai menjadi penyebab utama harga beras di zona 3 yang relatif tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan jalur distribusi pangan seperti Perum Bulog atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah, mulai dari kapal laut, pesawat, dan mobil kecil untuk menjangkau daerah terpencil.

“Sebetulnya di zona 3T ini bisa dioptimalkan pangannya terutama pangan lokalnya, selama ini kan bergantung dari beras Jawa dan Sulawesi Selatan. Nah ini yang perlu diurai agar tidak terus berlanjut,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (27/10/2025).

Untuk itu, Eliza mendorong agar pemerintah memperkuat kemandirian pangan di level daerah. Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa kondisi tanah di daerah 3T kurang subur untuk ditanami padi. Meski begitu, masih ada potensi pengembangan komoditas pangan alternatif yang cocok ditanami di zona 3T.

Selain itu, Eliza menilai, pentingnya dukungan kebijakan yang menyeluruh, termasuk insentif, pendampingan, dan riset untuk memperkuat swasembada pangan daerah.

“Berikan insentif dan kejelasan pasar buat para petani di daerah sana, kemudian nanti pangannya didistribusikan, ini akan lebih efisien karena distribusinya tidak jauh-jauh,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut dia, sektor pertanian di daerah 3T bisa bergeliat sehingga para petani bisa sejahtera dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.

Pasalnya, selama ini belum ada program serius untuk mendorong swasembada level daerah dengan mendorong pangan lokal.

“Kalau mau dorong berarti kan perlu dana yang memadai, pendampingan intensif, Research and Development [Penelitian dan Pengembangan], dan sistem insentif yang berkeadilan dan menarik bagi para petani pangan lokal,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

Amran menuturkan, dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

“Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).