Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, mengatakan bahwa Kementerian PPPA mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp392 miliar untuk tahun 2027.

"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran 2027, yang semula Rp136,293 miliar lebih menjadi Rp392,496 miliar," kata Arifah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dikutip Antara, Rabu (17/6/2026).

Usulan penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang mencakup penguatan program kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan pengawasan perlindungan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta penguatan tata kelola internal KemenPPPA.

"Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp336,311 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp56,185 miliar," tambahnya.

Sementara itu, pagu indikatif KemenPPPA tercatat sebesar Rp187 miliar.

Arifah menambahkan, untuk Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) tahun 2027 yang semula alokasi anggarannya adalah Rp118 miliar, pihaknya mengajukan usulan tambahan sebesar Rp94,801 miliar lagi.

DAK NF ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, khususnya bagi daerah yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun belum seluruhnya dapat terakomodasi sebagai penerima DAK NF PPA.

"Sehingga, seluruh UPTD PPA yang ada bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, tukas Arifah.

Menurut Arifah, penambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan mandat KemenPPPA dapat berjalan optimal, terutama dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang responsif gender dan hak anak, serta memperkuat tata kelola kelembagaan kementerian.

"Tanpa tambahan dukungan anggaran tersebut, pelaksanaan berbagai program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA berpotensi tidak dapat berjalan secara optimal, padahal isu perempuan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan respons cepat, layanan yang memadai, data yang kuat, pengawasan yang efektif, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan," kata Arifah Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), United Nations Population Fund (UNFPA), dan PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) bekerja sama menggelar program SHECURE Digital, sebagai gerakan inisiatif untuk melindungi perempuan di ruang digital. Jutaan smartphone perempuan berpotensi terproteksi aplikasi IntelliBroń.

SHECURE Digital dibangun melalui tiga pilar utama yang berfokus pada pencegahan, perlindungan serta pemberdayaan.

Salah satu bagian dari program tersebut adalah SHECURE SHIELD, dengan menghadirkan perlindungan teknis yang dirancang untuk membantu pengguna melindungi diri dari risiko digital secara aktif.

Pilar ini menekankan pendekatan privacy first dengan memastikan perlindungan dilakukan tanpa pengawasan berlebihan serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas digital mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia saat ini adalah Arifah Choiri Fauzi mengatakan perlindungan terhadap perempuan di ruang digital tidak cukup hanya dengan pendekatan regulasi, perlu ada sentuhan teknologi yang mumpuni.

Melalui program SHECURE Digital, pemerintah ingin memproteksi perempuan di Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan dinamis dengan membangun kesadaran bersama antara pemerintah dan swasta.

“Kalau ditanya targetnya [perempuan yang terproteksi SHECURE Digital] kami ingin sebanyak-banyaknya karena kecepatan teknologi dengan perlindungan yang kita berikan tidak seiring. Teknologi berkembang cepat,” kata Arifah kepada Bisnis dikutip Senin (2/3/2026).

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap dari 286 juta penduduk Indonesia pada semester I/2025, sebanyak 142 juta merupakan wanita. Artinya, sekitar 49% populasi Indonesia adalah perempuan.

Pada 2025, SAFEnet mencatat terdapat 2.382 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas (1.372 kasus) dialami oleh perempuan yang berusia 18-25 tahun.

SAFEnet mencatat insiden KBGO 2025 paling banyak terjadi di WhatsApp, disusul Telegram, Instagram, X, dan TikTok.

Dalam banyak kasus, perempuan menjadi target serangan siber yang bercampur dengan pelecehan seksual, pemerasan, dan ancaman publikasi data pribadi.

Sementara itu, Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan proteksi terhadap anak dan perempuan menjadi hal yang penting saat ini dengan ruang digital yang terbuka lebar.

Kerja sama yang terjalin dengan UNPFA, badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi serta kependudukan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) diharapkan dapat melindungi wanita Indonesia dari ancaman siber.

ITSEC Asia telah mengembangkan solusi keamanan siber bernama IntelliBroń yang mudah dipakai oleh semua orang, baik wanita maupun anak-anak. Solusi tersebut dapat diunduh di smartphone melalui toko aplikasi.

“Berapa target yang ingin kami jangkau dari program ini? sebanyak yang bisa kami lakukan. Target group ada 140 juta smartphone, pelan-pelan kami yakin bisa mencapai itu,” kata Patrick kepada Bisnis.

Patrick juga mengatakan pasar Indonesia sangat luas. Perusahaan, secara basis, berpotensi merangkul 280 juta penduduk Indonesia dengan solusi keamanan siber IntelliBroń. ITSEC Asia meyakini pelan-pelan dapat melindungi seluruh masyarakat dengan fitur keamanan siber.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menilai program Kebun Pangan Perempuan memiliki nilai strategis karena menyasar aspek hilir pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan untuk membahas Program Kebun Pangan Perempuan sebagai upaya terintegrasi memperkuat ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan desa berkelanjutan.

“Program ini juga berpotensi mendukung penyediaan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui penguatan pasokan pangan lokal berbasis komunitas,” katanya sebagaimana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pilot Program Kebun Pangan Perempuan telah dimulai di beberapa kabupaten melalui kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Yayasan Bambu Lestari, dan berbagai mitra. Program itu rencananya diperluas ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera Barat, dan Aceh, seiring penguatan integrasi kebijakan dan kelembagaan.

Program itu sejalan pula dengan agenda ketahanan iklim dan pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain melalui pemanfaatan bambu sebagai material ramah lingkungan, penguatan sistem pencatatan pangan lokal, serta pengelolaan lahan berbasis komunitas.

Ia menggarisbawahi target pengembangan 20 ribu titik Kebun Pangan Perempuan secara kumulatif dalam empat tahun ke depan.

Ia juga menegaskan komitmen memfasilitasi koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini ditujukan untuk memastikan Kebun Pangan Perempuan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan memberikan dampak berkelanjutan bagi perempuan, keluarga, dan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Bappenas turut menyampaikan bahwa KemenPPPA lebih banyak berperan pada aspek hilir.

“Ke depan, penguatan pendekatan mainstreaming isu pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga menjadi krusial, mengingat karakter isu tersebut yang bersifat lintas sektor (cross-cutting) dan berdampak luas terhadap pembangunan nasional,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Sisternet, ekosistem pemberdayaan perempuan dari PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui dua inisiatif utama.

Sisternet SheInspire di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Denpasar pada 18-19 Desember 2025, serta pembukaan pendaftaran Kompetisi Modal Pintar Sisternet 2026 (KMP 2026) yang mengusung tema Go Export untuk memperluas peluang womenpreneurs Indonesia menuju pasar internasional.

Perencana Ahli Muda, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Setiorini, menyampaikan, “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memandang program SheInspire Denpasar sebagai ruang aman yang penting bagi perempuan klien pemasyarakatan untuk memulai kembali hidupnya secara bermartabat. Upaya pemulihan pasca-lapas tidak cukup berhenti pada pendampingan psikososial, tetapi perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas, kepercayaan diri, serta akses terhadap keterampilan dan peluang ekonomi agar mereka dapat berdaya dan terlindungi dari berbagai risiko kerentanan.”

“Kami mengapresiasi kolaborasi Sisternet/XLSMART bersama Balai Pemasyarakatan Denpasar yang menghadirkan pembinaan praktis, mulai dari keterampilan, kewirausahaan, hingga literasi keuangan, sebagai bekal reintegrasi sosial yang lebih kuat.

KemenPPPA mendukung inisiatif lintas pihak seperti ini agar semakin banyak perempuan pasca-lapas memiliki jalan untuk bangkit, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi positif bagi keluarga serta komunitasnya”, jelas Setiorini lebih jauh.

Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, I Kadek Dedy Wirawan Arintama, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program She Inspire sebagai bentuk sinergi strategis dalam upaya pemberdayaan klien pemasyarakatan perempuan.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana penguatan kapasitas, kepercayaan diri, serta kemandirian klien melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar berkomitmen untuk terus mendukung program yang mendorong reintegrasi sosial klien secara produktif, mandiri, dan berdaya guna di tengah masyarakat.

Program Sisternet SheInspire merupakan respons atas tantangan reintegrasi sosial perempuan pasca-lapas, terutama terkait kepercayaan diri, akses ekonomi, dan keberlanjutan hidup mandiri.

Berlangsung secara offline pada 18–19 Desember 2025 di Balai Pemasyarakatan Denpasar, program ini menyasar sekitar 50 peserta klien pemasyarakatan perempuan yang telah atau akan selesai menjalani masa pembinaan. Peserta dipilih melalui kurasi dan rekomendasi Bapas.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan, “Melalui pendekatan yang menggabungkan peningkatan kapasitas, pendampingan, dan ekosistem dukungan, Sisternet menargetkan lahirnya lebih banyak perempuan pelaku usaha yang siap berkembang berkelanjutan, sekaligus membuka ruang aman dan produktif bagi perempuan yang sedang mempersiapkan reintegrasi sosial pasca-lapas agar mampu membangun hidup mandiri.”

Lebih lanjut, Merza Fachys mengatakan bahwa SheInspireDenpasar dilaksanakan melalui kolaborasi lintas pihak, yaitu Sisternet sebagai perancang program, penyusun kurikulum, fasilitator, serta pendukung literasi digital dan kewirausahaan.

Kemudian KemenPPPA RI yang memberikan dukungan kebijakan serta perspektif perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Sementara Balai Pemasyarakatan Denpasar yang memfasilitasi peserta, lokasi, serta pendampingan klien pemasyarakatan.

Rangkaian kegiatan mencakup opening ceremony, sesi kelas mental health, kelas keterampilan tangan (handcraft) dengan output produk sederhana bernilai jual, kelas baking untuk memperkuat pemahaman dasar produksi dan peluang usaha kuliner, serta kelas kewirausahaan yang membekali peserta dengan mindset usaha, pengelolaan keuangan dasar, dan rencana tindak lanjut.

Dengan kombinasi praktik dan materi pembinaan, peserta diharapkan memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan praktis, rencana usaha sederhana, serta kesiapan untuk mandiri. Total penerima manfaat program SheInspire sebanyak lebih dari 1.000 perempuan Indonesia, yang sudah berjalan dari Desember 2024 – Desember 2025 dan pendampingan kan lanjut Kembali di tahun 2026 dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi.

KMP 2026: Program Inkubasi untuk menyiapkan UMKM Perempuan siap go export, pendaftaran melalui Aplikasi Sisternet terbaru.

Saat ini Aplikasi Sisternet hadir dengan fitur baru, tampilan lebih nyaman, dan mudah di akses. Perempuan Indonesia mendapatkan ribuan konten digital melalui fitur DigiHer; Ai Assistant untuk mendapatkan beragam informasi; Acara Sister untuk dapat mengikuti event seru secara gratis; dan fitur Kompetisi, salah satunya untuk mengikuti Kompetisi Modal Pintar Sisternet 2026 (KMP 2026) yang merupakan program kompetisi sekaligus inkubasi bisnis bagi womenpreneurs Indonesia yang telah menjalankan usaha dan ingin naik kelas. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas bisnis perempuan melalui pendampingan, literasi keuangan, strategi pemasaran, serta akses modal agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan dan siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.

Tahun 2026, KMP menghadirkan sejumlah penguatan dibanding periode sebelumnya. Salah satu pembeda utama adalah pendekatan yang lebih komprehensif melalui sesi advisory intensif bersama mentor dan praktisi bisnis untuk finalis.

Selain itu, tema Go Export ditekankan untuk mendorong kesiapan usaha perempuan menuju pasar internasional, sekaligus memperkuat fondasi bisnis melalui kurikulum yang lebih aplikatif, mulai dari strategi finansial, legalitas, hingga market expansion.

Merza Fachys menambahkan bahwa KMP 2026 juga memberikan perhatian pada aspek keberlanjutan dan dampak sosial, sehingga pertumbuhan bisnis diharapkan berjalan seiring dengan kontribusi positif bagi lingkungan dan komunitas.

KMP 2026 diselenggarakan oleh Sisternet bekerja sama dengan FUZZ sebagai mitra komunikasi dan aktivasi digital. Sebagai bagian dari mekanisme publikasi, transparansi informasi, dan engagement komunitas, peserta diwajibkan menjadi member di aplikasi Sisternetdan terdaftar menjadi anggota FUZZ.

Pada KMP 2026, total hadiah modal usaha yang diperebutkan sebesar Rp200.000.000. Hadiah akan dibagikan kepada beberapa pemenang terpilih, sementara jumlah pemenang serta pembagian nominal per pemenang akan diumumkan secara resmi pada tahap final.

Pendaftaran KMP 2026 dibuka hingga Februari2026. Rangkaian program direncanakan berlangsung sebagai berikut:

• Pendaftaran dan submitprofil bisnis: hingga 15 Februari2026
• Seleksi administrasi dan kurasi awal: Februari 2026
• Pembinaan dan mentoringfinalis:Maret 2026
• Pitching & grand final: April 2026

Timeline dapat disesuaikan dengan kebutuhan program dan akan diinformasikan melalui kanal resmi Sisternet.

KMP 2026 menetapkan syarat utama untuk memastikan peserta sudah operasional dan siap dikembangkan secara profesional, sehingga modal dan pendampingan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Persyaratan tersebut meliputi perempuan WNI dan memiliki e-KTP, usaha telah berjalan minimal 1 tahun serta aktif di akun bisnis Instagram, memiliki NPWP dan NIB/P-IRT sesuai jenis usaha, dan memiliki omzet aktif.

Untuk mengikuti KMP 2026, peserta perlu mengunduh dan registrasi di aplikasi Sisternet, mengisi form pendaftaran resmi KMP 2026, mengunggah konten partisipasi (twibbon/fitur kompetisi), serta membagikan IG Story dengan menandai akun resmi Sisternet dan FUZZ. Tautan pendaftaran akan dirilis melalui aplikasi Sisternet dan media sosial Sisternet.

Dalam proses seleksi, peserta akan dinilai berdasarkan sejumlah aspek, antara lain model bisnis dan keberlanjutan, inovasi produk/jasa, manajemen finansial, strategi pemasaran, dampak sosial, serta kemampuan presentasi/pitching. Kurasi dan penilaian dilakukan oleh juri independen yang terdiri dari praktisi bisnis, akademisi, dan perwakilan ekosistem kewirausahaan.

Sebagai ketentuan transparansi, keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Materi yang dikirimkan menjadi tanggung jawab peserta, sementara penyelenggara berhak menggunakan materi untuk kepentingan publikasi program. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan karyawan penyelenggara serta mitra tidak diperkenankan mengikuti kompetisi.

Sisternet juga menegaskan bahwa seluruh materi komunikasi akan diseragamkan menggunakan penamaan “Kompetisi Modal Pintar Sisternet 2026” dan hashtag #KMP2026.