tercatat mencapai Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan transaksi Rp184,02 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Budi mengatakan keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan, realisasi Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 tercatat mencapai
Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun," ujar Budi.

Program Belanja Nasional terdiri dari Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Friday Mubarak oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berhasil membukukan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 11 Februari-31 Maret 2026, yang diikuti sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, BINA Lebaran oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) turut menyumbang performa positif dengan total transaksi mencapai Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target.

Program ini dilaksanakan pada 6-30 Maret 2026, yang melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, serta 400 pusat perbelanjaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

"Capaian pada Triwulan I menjadi fondasi penting
untuk menjaga keberlanjutan konsumsi domestik sepanjang tahun 2026," katanya.

Sejalan dengan capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan tren positif.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat selama periode Ramadan dan libur Idul Fitri 1447 H/Lebaran 2026, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat hingga 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Konsumsi terpantau didominasi kategori makanan dan minuman, serta sektor hiburan.

"Pemerintah optimistis tren ini terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan pada Triwulan I-2026 yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan (year-on-year)," jelasnya.

Pemerintah memastikan terus mendorong kolaborasi dengan ritel modern; pusat perbelanjaan; serta pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk secara berkelanjutan memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari kenaikan harga plastik beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kenaikan harga plastik lebih dari dua kali lipat telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil dan berada dalam posisi dilematis karena tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.

"Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Politisi Dapil Jawa Tengah 1 itu mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret dari pemerintah.

Kementerian Perdagangan, kata dia, perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.

"Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal," ujarnya.

Kenaikan harga plastik dipicu oleh terganggunya pasokan global dan industri petrokimia.

Menurut dia, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan.

Dalam kondisi ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.

Firnando menambahkan pemerintah perlu segera melakukan stabilitas melalui beberapa langkah, seperti pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan global.

Dia juga menekankan dalam waktu dekat, langkah percepatan perdagangan bahan baku impor harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara penyedia utama bahan baku plastik, seperti pasokan dapat segera masuk ke dalam negeri dan tekanan harga bisa diredam dalam waktu singkat.

Selain itu, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha jika terdapat kasus tersendatnya bahan baku plastik, yakni nafta.

"Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar," ujar Firnando.

Dia mengingatkan jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global.

"Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga," ujarnya.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Kementerian Perdagangan secara transparan dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa fokus pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2025 mencakup sejumlah area strategis.

“Fokus pemeriksaan ini diarahkan pada sejumlah area strategis, antara lain implementasi dan risiko Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), keandalan saldo kas dan rekening, ketepatan penerimaan negara, serta kewajaran belanja barang dan belanja modal,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK Kemendag 2025, dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan juga menyoroti pengelolaan dan pengamanan aset tetap, akurasi pengenaan denda dan jaminan pekerjaan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dampak kebijakan efisiensi anggaran, serta efektivitas pengendalian internal dalam pelaporan kinerja.

Dia menerangkan bahwa pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Pemeriksaan ini berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan secara profesional," ucap Anggota II BPK.

Pemeriksaan tersebut mencakup akun-akun neraca per 31 Desember 2025, realisasi anggaran, laporan operasional, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan untuk menilai kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga akan menyusun laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Pada kesempatan itu, Daniel juga menegaskan bahwa seluruh pemeriksa wajib mematuhi kode etik BPK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, serta mengharapkan dukungan penuh dari jajaran Kementerian Perdagangan melalui penyediaan data dan dokumen yang diperlukan serta komunikasi dan koordinasi yang efektif agar proses pemeriksaan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai tujuan yang diharapkan.

“Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Kementerian Perdagangan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pelaksanaan Program Tol Laut masih banyak terdapat masalah. Salah satunya terkait dengan penerbitan pakta integritas oleh Dinas Perdagangan di sejumlah daerah.

Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan menilai ada diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut pada 2026. Kondisi ini membuat Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, (Kemendag) Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami meminta Kementerian Perdagangan mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktik diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan, Jumat (13/2/2026).

Pihaknya meminta Kemendag menunda penonaktifan akun consignee sampai pakta integritas consignee 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.

Lihat video: Keberlanjutan Program Tol Laut di Pemerintahan Prabowo - Gibran



“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan Program Tol Laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Program Tol Laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan sejak 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan 19.391 ballpress pakaian bekas (thrifting) impor ilegal yang sebelumnya disita pihaknya sudah selesai dimusnahkan.

"Yang 19 ribu sekian ballpress itu dimulai dari 14 Oktober. Selesai akhir November. Laporan pak Dirjen udah selesai kok," kata dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Mendag menekankan tidak ada celah barang ilegal masuk ke pasar domestik, termasuk permintaan pedagang thrifting yang mengusulkan agar diberikan kuota impor yang menurutnya tetap termasuk tindakan ilegal.

"Namanya ilegal ya ilegal," kata Mendag lagi.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

Sebagai bentuk implementasi regulasi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Agustus 2025 telah menyita sebanyak 19.391 ballpres pakaian bekas senilai lebih dari Rp112,3 miliar di 11 gudang penyimpanan pakaian bekas impor atau thrifting di wilayah Jawa Barat.

Penyitaan dilakukan pada 14–15 Agustus 2025 bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rinciannya, tiga gudang di Kota Bandung dengan jumlah 5.130 bal senilai Rp24,75 miliar, lima gudang di Kabupaten Bandung sebanyak 8.061 bal senilai Rp44,2 miliar, serta tiga gudang di Kota Cimahi sebanyak 6.200 bal senilai Rp43,4 miliar.

Sebagai solusi agar pedagang thrifting ilegal tetap memiliki ruang usaha, Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyiapkan skema kemitraan antara pedagang thrifting dan pelaku UMKM yang sudah mapan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan membuka peluang baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Prinsipnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang mematikan. Justru kami ingin memberikan kemanfaatan lebih luas,” kata Helvi di Jakarta, Rabu (5/11).

Helvi menyebutkan terdapat sekitar 900 ribu pelaku usaha thrifting di Indonesia. Ia menyadari bahwa mereka memiliki jaringan dan keterampilan yang dapat diadaptasi ke sektor konveksi dan tekstil lokal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penguatan pengawasan penjualan kartu SIM harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap sistem identifikasi perangkat dan pelanggan seluler di Indonesia.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menekankan perlunya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membenahi sistem yang ada yang dinilai banyak kelemahan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi operator seluler, Komdigi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Semua kepentingan harus diakomodasi termasuk kepentingan konsumen dan industri perangkat. Sistem yang ada dikenal sebagai CEIR [Central Equipment Identity Register],” kata Sarwoto, Jumat (14/11/2025).

Menurut Sarwoto, sistem CEIR saat ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang, khususnya terkait keamanan pelanggan. Karena itu, dia menilai berbagai regulasi perlu ditinjau kembali.

Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

Sarwoto mengatakan berbagai peraturan tersebut harus disesuaikan untuk diterapkan dalam sistem CEIR baru di antaranya pemanfaatan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut termasuk penegak hukum.

“Opsel [operator seluler] akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mutakhir,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card. Dia menilai banyak data pelanggan tidak valid karena adanya kartu SIM yang dijual dalam kondisi sudah aktif atau akibat kebocoran data, sehingga nomor NIK dan KK milik orang lain kerap dipakai.

“Harus ada mekanisme pendaftaran ulang data di SIM card,” kata Heru saat dihubungi, Jumat (14/11/2025).

Selain itu, Heru menyebut penggunaan verifikasi biometrik sebagai kebutuhan masa depan, meskipun perlu penerapan bertahap. Menurutnya, biometrik akan menutup celah penyalahgunaan identitas.

“Sebab dengan biometrik data kita tidak bisa dipakai orang lain karena verifikasi ke Dukcapil menyesuaikan database biometrik kita,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang memperkuat pengawasan penjualan kartu SIM menyusul meningkatnya panggilan dan pesan penipuan digital.

Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Jumat (14/11/2025), pemerintah disebut telah memulai konsultasi publik untuk menyiapkan regulasi baru terkait distribusi SIM card.

“Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” kata Meutya dalam unggahan tersebut.

Dia juga mengungkapkan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas persoalan tersebut.

“Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

Setelah seluruh tahapan siap, pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan setiap pembelian SIM card sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Isu ini mencuat setelah sebuah akun Instagram mengeluhkan banjir panggilan spam dan penipuan hingga 15 kali dalam sehari yang hanya terjadi pada satu operator seluler.

“Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang turut disertakan Meutya.

Penipuan digital diketahui semakin marak. Komdigi mencatat sekitar 1,2 juta laporan masuk hingga pertengahan 2025. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga melaporkan 299.237 aduan pada Oktober 2025 dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti menerima lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan pakaian bekas impor banyak berasal dari China. Hal ini diungkapnya setelah bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewo.

"Setahu saya kebanyakan dari China," kata Budi Santoso saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (7/11/2025).

Pria yang akrab disapa Busan itu mengaku telah bertemu beberapa kali dengan Menkeu Purbaya dan membahas perihal masalah impor pakaian bekas.

"Saya seneng kalau seperti Pak Purbaya. Saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya Jadi, seneng kalau di Kemenkeu (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan luar. Saya juga beberapa kali bertemu beliau, dan kita obrolin mengenai impor barang-barang bekas, itu sih bagus menurut saya," tuturnya.

Foto: Sentra pakaian thrifting atau impor bekas di Jakarta tak hanya ditemui di kawasan Pasar Senen saja, tetapi juga ada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang terpantau pada Senin (27/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Sentra pakaian thrifting atau impor bekas di Jakarta tak hanya ditemui di kawasan Pasar Senen saja, tetapi juga ada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang terpantau pada Senin (27/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Busan menegaskan bahwa impor baju bekas telah lama dilarang oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

"Kalau misalnya pakaian-pakaian bekas, kan sudah dilarang dari dulu. Ya berarti kalau ada yang masuk ya ilegal. Terus, kita kan juga terus melakukan pengawasan," lanjutnya.

Sebelumnya berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (24/10/2025), banyak pakaian impor yang dijual berasal dari Jepang dan Korea Selatan.

Namun, pengakuan dari Mendag Budi Santoso, pakaian bekas juga banyak dari China. Hal ini menandakan bahwa pakaian impor bekas yang ada di Indonesia berasal dari China, Jepang, dan Korea Selatan.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa perihal polemik impor baju bekas.

Dia mendukung kebijakan Purbaya dalam meningkatkan pengawasan terhadap impor baju bekas.

"Saya senang kalau seperti Pak Purbaya, saya sempat ngobrol juga sama Pak Purbaya. Jadi, senang kalau di Kemenkeu, (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu kan jadi bareng-bareng di dalam dan di luar. Saya bertemu waktu beberapa kali di ulang tahun TNI dan di mana lagi dan kita ngobrolin mengenai (impor) barang-barang (bekas), bagus saya kira," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, dikutip dari Detikcom, Jumat (7/11/2025).

Budi mengaku Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga melakukan pengawasan terhadap impor pakaian bekas. Pengawasan yang dilakukan Kemendag pada sisi post border atau di luar kawasan kepabeanan.

"Jadi, idealnya kan kalau sudah dibersihkan importirnya, bukan pedagangnya. Kami fokus ke importirnya, kalau dibersihkan kan idealnya nggak akan ada yang jualan melalui pedagang," kata Budi.

Budi menegaskan barang yang sudah masuk dan diperdagangkan oleh pedagang bukan lagi menjadi tanggung jawab Kemendag.

"Kalau kewenangan kami itu kan yang sudah masuk di post border," ujarnya. Sementara itu, sumber masuknya impor baju bekas diketahui banyak berasal dari China. "Setahu saya kebanyakan dari China," kata Budi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Tangerang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 untuk meningkatkan daya saing dan menekan harga produk lokal agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun global.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan di Tangerang, Banten, Selasa, bahwa efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur biaya produksi nasional.

Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di level 14,29 persen terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio di negara-negara maju yang berada pada kisaran 8–10 persen.

“Kami tuh baru mau akan menargetkan dari 14,29 persen menjadi 12 persen di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8 persen,” kata Iqbal Shoffan Shofwan.

Ia menyampaikan penurunan bertahap hingga 8 persen pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi.

Ia menilai tantangan utama Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India.

“Salah satu tantangan pemasaran produk buatan Indonesia adalah affordable cost (harga yang terjangkau), karena berbicara harga yang terjangkau tuh sangat kompleks, materialnya bagaimana, kemudian penggunaan teknologinya seperti apa, misalnya kita bandingkan dengan Vietnam, dengan India, itu kayaknya kita masih di bawah,” ujar Iqbal.

Untuk mencapai target efisiensi tersebut, Kemendag telah menempuh langkah-langkah konkret, salah satunya melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau.

Selain itu, pemerintah juga membangun digitalisasi sistem distribusi antarpulau yang memungkinkan pelaku usaha hanya melakukan satu kali input data untuk seluruh proses pengiriman barang, mulai dari manifes muatan hingga instruksi pengapalan.

“Setiap pelaku usaha itu cukup memasukkan satu input saja, kemudian itu bisa digunakan mulai dari masuk pelabuhan, (penerbitan) shipping instruction, dan segala macam. Jadi lebih efisien,” ucap Iqbal.

Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan integrasi sistem transportasi darat dan laut, serta pengumpulan data muatan yang lebih detail dan akurat.

“Kami menginginkan barang-barang yang dibawa, yang bergerak itu dari Sumatera ke Jawa misalnya, itu tidak hanya tercatat berat truknya berapa, tapi juga apa yang dibawa, jumlahnya berapa, dan ke mana (tujuan pengirimannya),” tuturnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menindak tegas para pelaku penyelundupan atau mafia impor barang-barang ilegal, termasuk di sektor tekstil, baja, hingga rokok.

Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, yang menegaskan pihaknya sejalan dengan upaya pemberantasan barang ilegal di seluruh lini.

Budi menegaskan, aturan terkait larangan impor barang ilegal sudah jelas dan akan ditegakkan tanpa kompromi. Salah satunya termasuk larangan impor pakaian bekas atau balpres.

"Sesuai aturan, impor pakaian bekas dilarang, sebagaimana diatur dalam Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) sejak tahun 2023," ujar Budi Santoso kepada CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

Ia memastikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menutup celah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri.

Foto: Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra) Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)

"Kemendag selalu, dan pasti mendukung pemberantasan barang ilegal. Seluruh kementerian dan lembaga bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," tegasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan yang selama ini bermain di berbagai komoditas. Ia mengaku sudah mengantongi daftar nama-nama pelaku yang terlibat dalam praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor di bawah harga sebenarnya.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Purbaya untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sebagai bagian dari upaya itu, Purbaya juga telah membuka kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" melalui WhatsApp untuk menampung laporan terkait pajak dan bea cukai.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan menilai surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif dari Januari–Agustus 2025 sebesar 29,14 miliar dolar AS, menjadi bukti resiliensi atau ketangguhan pelaku usaha Indonesia di tengah dinamika perekonomian global.

“Angka ini menunjukkan resiliensi pelaku usaha Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mampu dan terus bertahan, serta berkembang di tengah dinamika global,” ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan pada acara hari ulang tahun Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis.

UMKM, kata dia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Iqbal menyampaikan sektor UMKM berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, menyerap 120,59 juta pekerjaan atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja.

“Dengan jumlah usaha mikro mencapai 99,62 persen dari total bisnis di Indonesia, diperkirakan potensi bisnis UMKM pada tahun 2025 mencapai 135 miliar dolar AS,” ucapnya.

Untuk mendukung UMKM, Kementerian Perdagangan akan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya bagi para pengusaha UMKM yang berorientasi kepada ekspor. Iqbal juga berencana memberdayakan pengusaha kecil dan mikro (UKM) yang berorientasi ekspor.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan akan mengintegrasikan informasi perdagangan internasional dan optimalisasi pemanfaatan e-commerce (perdagangan digital) dalam mendukung ekspor.

“Kami semua menyadari betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta lembaga dan organisasi terus membangun sinergi dan kolaborasi,” ujar Iqbal.

Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi dalam program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BISA Ekspor mencapai 108,82 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun.

Total transaksi UMKM BISA Ekspor tersebut mencakup 55,95 juta dolar AS purchase order atau pembelian, serta 52,86 juta dolar AS transaksi potensial berdasarkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding.

Iqbal mencatat, dalam periode Januari–September 2025 telah berlangsung 501 business matching, yang mencakup lebih dari 312 pitching dan 150 pertemuan dengan buyer atau pembeli.

Kementerian Perdagangan melibatkan 1.013 UMKM dalam 501 kegiatan business matching tersebut.

Selain melalui program UMKM BISA Ekspor, Kemendag juga mengupayakan penyerapan produk dalam negeri melalui perluasan akses pemasaran, peningkatan brand awareness melalui kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia, Belanja di Indonesia Saja, hingga Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi dalam program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BISA Ekspor mencapai 108,82 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun.

“Nilai transaksi yang dihasilkan mencapai 108,82 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,8 triliun,” ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dalam acara hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI (HIPKA) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Total transaksi UMKM BISA Ekspor tersebut mencakup 55,95 juta dolar AS purchase order atau pembelian, serta 52,86 juta dolar AS transaksi potensial berdasarkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding.

Iqbal mencatat, dalam periode Januari–September 2025 telah berlangsung 501 business matching, yang mencakup lebih dari 312 pitching dan 150 pertemuan dengan buyer atau pembeli.

Kementerian Perdagangan melibatkan 1.013 UMKM dalam 501 kegiatan business matching tersebut.

Adapun kategori produk UMKM yang dicari meliputi produk kayu, makanan dan minuman, kakao, kopi, perawatan tubuh, rempah-rempah, fashion muslim, pertanian, furnitur, perikanan, snack energy, kulit, produk kesehatan, serta produk kelapa.

“Program UMKM Bisa Ekspor juga menunjukkan dampak yang sangat nyata. Melalui program tersebut, diharapkan mampu mempertahankan stabilitas ekonomi domestik, sekaligus memperkuat posisi di pasar internasional, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

Selain melalui program UMKM BISA Ekspor, Kemendag juga mengupayakan penyerapan produk dalam negeri melalui perluasan akses pemasaran, peningkatan brand awareness melalui kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia, Belanja di Indonesia Saja, hingga Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol).

“Gerakan ini kami tujukan untuk menyerap produk UMKM. Menyerap ini artinya tidak hanya bangga, tetapi juga membeli produk UMKM Indonesia,” kata Iqbal.

Kementerian Perdagangan juga mengupayakan perluasan pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain untuk memperluas pasar produk dalam negeri.

“Tahun ini, Kementerian Perdagangan menargetkan penyelesaian perundingan dengan Uni Eropa, Eurasia, seperti Rusia, Tajikistan, Kazakhstan, dan negara di Asia Tengah lainnya, beserta Tunisia,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025