Lebak (ANTARA) - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan produksi beras daerah ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasok berbagai wilayah di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan petani di daerah tersebut mampu mendukung produksi beras nasional melalui pola tanam dua kali dalam setahun.

"Kita minta petani jika musim panen maka kembali melakukan percepatan tanam guna keberlanjutan produksi pangan," kata Rahmat di Lebak, Minggu.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengapresiasi kerja keras para petani yang menjadikan daerah tersebut masuk dalam kategori lumbung pangan di Provinsi Banten. Produksi beras Kabupaten Lebak selama ini juga dipasok ke berbagai daerah di luar wilayahnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabotabek.

Petani di Kabupaten Lebak mengelola lahan sawah dengan luas tambah tanam (LTT) mencapai 100 ribu hektare per tahun dan menerapkan indeks pertanaman (IP) dua kali tanam dalam setahun.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, Kabupaten Lebak bersama Kabupaten Serang masuk dalam 10 kabupaten pemasok beras nasional untuk kebutuhan masyarakat Jabotabek.

"Kami mendorong produksi pangan di Lebak terus meningkat dan terbukti pada 2025 sebanyak 725.813 ton gabah kering pungut (GKP) dan jika dikonversikan beras mencapai 380.000 ton," katanya.

Menurut Rahmat, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lebak yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa mencapai 140 ribu ton per tahun. Dengan total produksi beras mencapai 380 ribu ton, daerah tersebut memiliki surplus sekitar 240 ribu ton yang dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Karena itu, sisa produksinya beras sekitar 240 ribu ton surplus dan bisa menyumbangkan pangan nasional.

Ia menambahkan bahwa sektor padi sawah masih menjadi sumber pendapatan utama petani dibandingkan komoditas hortikultura maupun palawija.

Produksi beras terbesar di Kabupaten Lebak berasal dari wilayah selatan, antara lain Kecamatan Malingping, Wanasalam, Banjarsari, dan Bayah.

Dari sisi ekonomi, usaha tani padi sawah juga dinilai masih menjanjikan. Nilai investasi usaha pertanian padi sawah mencapai sekitar Rp10 juta per hektare dengan produktivitas rata-rata gabah pungut sebesar lima ton per hektare.

"Bila harga gabah pungut itu Rp6.500/kg dengan produktivitas 5 ton, sehingga bisa menghasilkan pendapatan Rp32.500.000/hektare," katanya.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Sukabungah Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan usaha pertanian padi masih memberikan keuntungan yang baik bagi petani, terutama karena hasil panen dapat diserap oleh Bulog dengan harga gabah pungut Rp6.500 per kilogram.

Menurut dia, biaya pengelolaan pertanian padi sekitar Rp10 juta per hektare dengan produktivitas rata-rata lima ton gabah kering.

"Kami menjual empat ton gabah kering dengan harga Rp6.500 per kg bisa menghasilkan pendapatan ekonomi Rp26 juta, sedangkan satu ton untuk cadangan pangan keluarga," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dapat ditiru.

Titiek saat kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu mengapresiasi kinerja Kementerian Imipas dalam menggalakkan ketahanan pangan dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan.

"Saya atas nama Komisi IV mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imipas. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat lainnya," kata dia.

Legislator bidang pertanian itu menyoroti langkah Kementerian Imipas mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, di antaranya tambak udang vaname, ikan sidat, kebun jagung, cabai, kebun buah hingga budidaya kambing dan sapi.

Menurut Titiek, program ketahanan pangan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga untuk pribadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Di Nusakambangan, warga binaan yang sudah tidak berisiko tinggi diikutsertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun, narapidana yang dilibatkan ialah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen.

Ia menyebut bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam program ketahanan pangan bisa digunakan oleh WBP untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih, selain tambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerjanya.

"Itu yang luar biasa di sini," ucap Titiek.

Dia pun menyoroti transformasi Nusakambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan, menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebut kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto tersebut sebagai langkah yang kreatif.

"Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini mungkin Pak Presiden (Prabowo Subianto) bisa tidur tenang," katanya.

Di samping itu, ia mengatakan transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

"Cambuk juga buat kementerian yang terkait dengan ketahanan pangan supaya lebih giat lagi untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan kita semuanya," kata Titiek.

Maka dari itu, menurut dia, apa yang terjadi di Nusakambangan dapat dicontoh oleh pihak lain.

"Nusakambangan saja bisa kayak begini, bagaimana tempat lain? Sebenarnya ini semua kemauan kita. Kita mau tidak untuk memproduksi bahan-barang pangan ini? Kalau pejabatnya malas, ya, cukup begitu, duduk, begitu-gitu saja, ya, enggak terjadilah yang kayak begini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agus menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan perbaikan dalam kerja-kerja ketahanan pangan di lingkungan Kementerian Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan karena berhasil mengubah lahan tidak produktif menjadi kawasan penghasil berbagai komoditas pangan.

Usai mengunjungi sejumlah lokasi kegiatan ketahanan pangan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu sore, dia mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor pangan dapat dikembangkan secara optimal apabila didukung kemauan dan kreativitas pengelola.

"Hari ini (20/6) kami dari Komisi IV DPR RI datang ke Nusakambangan untuk melihat langsung upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menjadi lahan produktif, mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budi daya udang hingga sidat," katanya.

Menurut dia, hasil yang dicapai Lapas di Nusakambangan layak menjadi contoh bagi daerah maupun instansi lain yang memiliki lahan potensial untuk dikembangkan guna mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," kata legislator yang akrab disapa Titiek Soeharto itu.

Menurut dia, keberhasilan pengembangan kawasan pangan di Nusakambangan membuktikan bahwa berbagai wilayah di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan produksi pangan apabila dikelola secara serius.

"Kalau Nusakambangan saja bisa seperti ini, apalagi daerah lain. Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Selain menghasilkan berbagai komoditas pangan, program tersebut juga dinilai memiliki dampak sosial karena melibatkan warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan produksi.

Menurut dia, keterlibatan warga binaan menjadi nilai tambah karena mereka memperoleh keterampilan dan insentif yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat.

"Yang lebih penting lagi, program ini melibatkan warga binaan. Sebelum mereka kembali ke masyarakat, mereka dibekali keterampilan dan mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menjadi bekal saat bebas nanti," kata Titiek

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi masukan penting untuk penyempurnaan program ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan. Beberapa evaluasi dan arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan program yang sudah berjalan," katanya.

Ia mengatakan pemanfaatan lahan tidak produktif tidak hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga diterapkan di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.

Menurut dia, seluruh jajaran pemasyarakatan didorong mengoptimalkan lahan yang tersedia guna mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan internal warga binaan dan petugas.

"Ini juga merupakan upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya untuk kebutuhan telur, kami mendorong lapas dan rutan memproduksi sendiri sehingga tidak menambah tekanan permintaan di pasar dan berkontribusi terhadap inflasi," kata Agus.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) Patriani Paramita Mulia beserta jajaran dan rombongan diterima dengan baik oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Letjen TNI Gabriel Lema beserta seluruh pimpinan Bacadnas, Kamis, 18 Juni 2026. Dia memberikan kesempatan kepada Ketum Paramita untuk memberikan paparan tentang PPM dengan visi mensinergikan PPM di bawah tugas dan fungsi Bacadnas.

DPP LVRI sebagai pembina utama yang diwakili Brigjen (Purn) Munif Prasojo Zaini turut hadir mengikuti acara. Ketum Paramita menyampaikan dengan semangat bahwa PPM siap difungsikan dalam setiap sendi ketahanan nasional.

“Kami, para anak cucu veteran siap difungsikan secara profesional dan diikutsertakan dalam program-program Bacadnas. Selama ini kami secara mandiri, tanpa digaji tanpa diberikan tanda jasa dan justru dengan dana dan kemampuan sendiri telah memfungsikan diri sebagai bagian dari sistem pertahanan. Banyak kegiatan telah dan terus kami lakukan seperti membangun akses pendidikan, baksos, tanggap bencana, dan kegiatan kaderisasi kebangsaan,” ujar Paramita.

Gabriel menanggapi paparan Ketum Paramita dengan apresiasi sangat positif dan mempersilakan PPM segera melibatkan diri dalam program Bacadnas di antaranya Bela Negara dan Komcad.

“Segera fungsikan dan sinergikan kekuatan PPM di bawah program Bacadnas. Ada berapa anggota yang bisa ikut serta? Siapkah PPM dilibatkan?” katanya.

Pertanyaan ini sontak dijawab serentak oleh sekitar 30 anggota Resimen Yudha Putra yang turut serta dalam rombongan. Tanpa membuang waktu, Kepala Bacadnas langsung mengarahkan agar Ketum Paramita segera berkoordinasi dengan para Kapusvet agar semua usulan dan program segera direalisasikan.

Paramita menjelaskan tentang peran PPM sebagai komponen pendukung sistem pertahanan Indonesia sejak era 1980-an. Sekjen PPM Moch Taufik juga melaporkan bahwa struktur komando PPM dan Yudha Putra sangat terkoordinir dan melekat pada jajaran TNI di setiap wilayah.

Rifiansyah, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan PPM menambahkan bahwa anggota Korps dan Resimen Yudha Putra dilatih secara serius dalam Pendidikan Latihan Dasar Militer dan Kaderisasi dengan kurikulum dan pelaksanaan yang disusun bersama TNI.

“Diklatsarmil ini bertingkat dan berjenjang dengan kurikulum dan pelaksanaan bersama TNI di antaranya biasa dilakukan di Rindam, Yon 310/KK, atau Yon 315/Garuda,” katanya.

Hal ini dilanjutkan Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi PPM Agus Jaya Gunara. Selain diklatsar, pihaknya juga melakukan pelatihan Search and Rescue atau SAR dengan Balai Diklat SAR supaya anggota siap pakai dalam tanggap bencana. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat akrab dan kekeluargaan, tetapi fokus dan serius pada pembangunan visi dan sinergi bersama.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah mempercepat distribusi penggunaan benih tahan kekeringan dan varietas unggul untuk menekan risiko gagal panen akibat potensi El Nino Godzilla.

Eliza mengatakan varietas padi, jagung, dan kedelai yang lebih efisien dalam penggunaan air atau memiliki umur panen lebih cepat dapat membantu petani menghadapi kemarau panjang sekaligus mengurangi risiko penurunan produksi.

“Perlu juga penggunaan benih tahan kekeringan dan varietas unggul. Varietas padi, jagung, kedelai yang lebih efisien air atau cepat panen dapat mengurangi risiko (gagal panen) 10–15 persen,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, percepatan distribusi dan adopsi benih unggul perlu diikuti dengan penyuluhan intensif agar petani dapat menerapkan teknologi budidaya secara optimal sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Ia menilai penggunaan varietas yang tepat menjadi pelengkap penting bagi penguatan infrastruktur air karena kekeringan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pada fase-fase kritis.

Eliza mengatakan padi merupakan komoditas yang paling rentan terdampak El Nino karena membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama pada fase berbunga dan pengisian biji.

“Padi ini sangat rentan karena butuh air banyak, terutama fase berbunga dan pengisian biji. Sawah tadah hujan dan irigasi sederhana paling terdampak (kekeringan),” ujarnya.

Selain padi, jagung juga cukup rentan terhadap kemarau, terutama pada fase pembungaan, meskipun kebutuhan airnya tidak sebesar padi.

Menurut dia, banyak tanaman jagung dibudidayakan di lahan kering atau pada musim kemarau sehingga tetap membutuhkan strategi mitigasi yang tepat melalui pemilihan varietas dan pengelolaan air yang baik.

Sementara itu, tanaman hortikultura dinilai relatif lebih mudah dikelola dari sisi kebutuhan air melalui pompanisasi. Namun, komoditas tersebut tetap menghadapi risiko peningkatan serangan hama dan penyakit selama musim kemarau.

Eliza menilai pemerintah perlu memperkuat kombinasi kebijakan antara penyediaan benih unggul, penyuluhan, pengelolaan air, serta respons cepat terhadap gangguan hama dan penyakit.

Menurut dia, target produksi pangan nasional masih dapat tercapai apabila mitigasi dilakukan secara efektif dan efisien melalui bauran kebijakan yang tepat.

Ia mencontohkan China pada saat El Nino 2023 tetap mampu mencatat peningkatan produksi meskipun luas panennya menurun karena didukung peningkatan produktivitas serta manajemen lahan dan pengendalian hama penyakit yang responsif.

“Target produksi masih bisa tercapai asalkan mitigasinya dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi ini semua tergantung bauran kebijakan yang diambil,” ungkapnya.

Eliza menambahkan kebijakan menghadapi El Nino tidak cukup hanya bertumpu pada satu instrumen, melainkan perlu menggabungkan kesiapan benih, pengelolaan air, penyuluhan, dan manajemen lahan agar produksi pangan tetap terjaga.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan penggunaan varietas unggul adaptif menjadi salah satu strategi untuk menjaga produksi pangan di tengah ancaman kemarau dan perubahan iklim.

Menurut Amran, petani dapat memanfaatkan varietas genjah dan toleran kekeringan seperti kelompok Inpago 4–13, Inpari 38–46, Situbagendit, Situpatenggang, Padjadjaran, dan Cakrabuana untuk menjaga produksi selama musim kemarau.

Pemerintah juga mendorong penggunaan varietas berumur pendek, teknologi hemat air, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan percepatan tanam terus didorong dengan mengupayakan jarak antara panen dan tanam kembali tidak lebih dari 14 hari guna meningkatkan indeks pertanaman dan produksi pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan infrastruktur air, terutama jaringan irigasi, menjadi faktor penentu dalam menjaga produksi pangan nasional menghadapi potensi terjadinya fenomena iklim El Nino.

Menurut dia, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah seperti pompanisasi, embung, sumur dalam, optimasi lahan, dan cetak sawah dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, namun tetap membutuhkan dukungan sistem irigasi yang andal.

"Intervensi ini sebenarnya cukup efektif sebagai buffer untuk kemarau moderat hingga sedang, tapi kurang memadai secara mandiri untuk skenario El Nino kuat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekeringan pada dasarnya merupakan kondisi defisit air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, sehingga ketersediaan air menjadi faktor paling menentukan keberhasilan produksi.

Eliza mengingatkan bahwa perbaikan irigasi perlu dilakukan tidak hanya pada jaringan tersier, tetapi juga pada bagian hulu.

Menurut dia, pendangkalan masih terjadi pada saluran irigasi primer, sekunder, bendung, hingga waduk akibat akumulasi sedimen yang dipengaruhi perubahan tata guna lahan dan terbatasnya bangunan pengendali sedimen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat revitalisasi jaringan irigasi menghadapi tantangan karena membutuhkan biaya yang besar dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

"Irigasi ini kunci, tapi sekarang sekitar 60 persen jaringan irigasi masih masuk dalam kategori rusak," ujarnya.

Sementara itu, rehabilitasi jaringan tersier yang selama ini banyak dilakukan pemerintah dinilai memiliki dampak terbatas apabila persoalan di hulu belum ditangani secara menyeluruh.

Namun demikian, Eliza menyebutkan bahwa pompanisasi, embung, dan sumur dalam tetap memiliki peran penting sebagai sumber air tambahan di daerah rawan kekeringan.

Menurut dia, pompa dapat membantu menyelamatkan tanaman pada fase penting seperti pembungaan dan pengisian biji. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan pompa juga meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan bahan bakar atau listrik untuk operasional.

Embung dan sumur dalam juga dinilai bermanfaat untuk diversifikasi sumber air, meski masih menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang relatif tinggi, ketergantungan pada infrastruktur pendukung, serta skala pemanfaatan yang belum masif dibandingkan kebutuhan nasional.

Di wilayah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, keberadaan pompa, embung, dan sumur dalam dapat membantu menjaga produksi, tetapi belum dapat menggantikan fungsi irigasi permanen.

“Pompanisasi, embung, dan sumur dalam cukup efektif sebagai suplemen air di daerah kritis,” ucapnya.

Selain itu, Eliza menilai program cetak sawah juga menghadapi tantangan karena lahan baru umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua musim tanam untuk mencapai produktivitas yang stabil serta kerap menghadapi keterbatasan akses air.

Dengan demikian, investasi pada infrastruktur air dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar karena mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dibandingkan subsidi input yang cenderung bersifat jangka pendek.

"Tanpa air yang cukup dan tepat waktu, benih unggul, pupuk, atau pola tanam pun berpotensi tidak bekerja secara optimal," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memperkuat berbagai infrastruktur pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional, antara lain melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan 3.000 unit bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi serta wilayah rawan kekeringan.

Selain memperkuat infrastruktur air, pemerintah juga meningkatkan cadangan beras nasional guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah potensi kemarau panjang.

Kementerian Pertanian mencatat stok cadangan beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Angka tersebut berpotensi bertambah seiring perkiraan produksi dari tanaman padi yang masih berada dalam fase pertumbuhan (standing crop) sekitar 10 hingga 11 juta ton.

Dengan dukungan stok dan potensi produksi tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10 hingga 11 bulan ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan sepanjang 2025, perusahaan menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Ia mengatakan capaian itu merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna memastikan energi tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability," ujar Roberth.

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi.

Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama 2025, Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi.

Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT, NTB, dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga melaksanakan komisioning untuk pekerjaan pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area Kalimantan dan sekitarnya.

Program subsidi tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah itu menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap sustainable aviation fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dan menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Dalam aspek sosial, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM.

Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat peran sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," kata Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita menarik dari berbagai kanal di Antaranews.com telah dirangkum pada Jumat ini, di antaranya ada kenaikan suku bunga acuan BI-Rate jadi 5,75 persen hingga DKI perkuat kolaborasi dengan Netflix.

Berikut berita lengkapnya:

1. BI naikkan suku bunga acuan BI-Rate jadi 5,75 persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Baca di sini.

2. DKI perkuat kolaborasi dengan Netflix, wujudkan visi kota sinema

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial, dalam rangka mewujudkan visi Jakarta menjadi kota sinema.

Pemprov DKI juga siap mendukung kerja sama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi, tetapi juga pengembangan industri perfilman. Selengkapnya di sini.

3. Sony Sonjaya ungkap adanya pengadaan CCTV fiktif di BGN

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan adanya dugaan pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan alat sidik jari fiktif dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026. Baca di sini.

4. Menlu Sugiono dorong kerja sama nuklir RI-Rusia untuk ketahanan energi

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong kerja sama pemanfaatan teknologi nuklir dengan Rusia guna mengejar target swasembada energi nasional dalam tiga tahun ke depan. Baca di sini.

5. KPK putuskan untuk sementara tidak lanjutkan penyelidikan kasus MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Selengkapnya di sini.

Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan dengan fokus pada ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan (sustainable protection) hanya dapat terwujud dengan ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya sebagaimana yang menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari, 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berada pada 4,68 persen, atau setara dengan 7,24 juta orang. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sebagai target jangka menengah (5 tahun).

“Artinya, tanpa adanya ekosistem yang mampu menyerap tenaga kerja, regulasi perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh,” kata Darwoto.

Dalam menyikapi hasil Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114, Darwato mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif jika ingin menetapkan standar perburuhan internasional yang baru, dimana dalam konvesi tersebut menyepakati adanya fleksibilitas yang luas bagi negara anggota dalam menetapkan status hubungan hukum tenaga kerja platform.

Menurut Darwoto, kajian ini termasuk regulatory impact assessment (RIA), yang sangat diperlukan agar menghasilkan pengaturan yang tepat dan proporsional sehingga dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem digital sebagai salah satu pilar penting dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional.

Konvensi tidak mengharuskan hubungan hukum dari tenaga kerja platform tersebut menjadi di dalam hubungan kerja (employed), namun bisa juga sebagai wirausaha mandiri (self-employed) dengan tetap mengakui adanya hak dan kewajiban yang proporsional sesuai dengan status hubungan hukum tersebut.

Pemilihan kategori kedudukan hukum harus dipertimbangkan secara matang serta disesuaikan dengan konteks, karakteristik unik, dan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia di Indonesia mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses pelayanan yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia selaku pengguna platform.

Oleh karena itu, APINDO mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan progresif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya (open door policy), di mana kebijakan ini harus diimplementasikan melalui keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudahan birokrasi investasi, serta ruang yang aman bagi inovasi teknologi.

“Ekosistem usaha yang sehat dan kondusif inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia, demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh,” kata Darwoto.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Sertifikasi kesehatan tumbuhan yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing bawang merah asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sertifikasi kesehatan tumbuhan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing bawang merah asal Bima di pasar nasional," kata Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Ina mengatakan sertifikat karantina memberikan jaminan bahwa komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar kesehatan tumbuhan, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar tujuan.

Balai Karantina NTB memperketat pengawasan karantina sebagai upaya menjaga kualitas pertanian guna mendukung keberlanjutan distribusi bawang merah Kabupaten Bima sebagai salah satu komoditas strategis penopang pasokan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Kabupaten Bima memproduksi sebanyak 945.150 kuintal bawang merah atau setara 94.155 ton dari lahan seluas 8.957 hektare pada tahun 2025.

Bima merupakan pilar ketahanan pangan nasional lantaran menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar secara nasional di luar Pulau Jawa.

Petugas Karantina Satuan Pelayanan Bima, Abdul Salam, mengatakan ratusan ton bawang merah keluar setiap pekan dari wilayah Bima menuju ke berbagai daerah mulai dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan timur Indonesia.

Ia menilai distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan untuk pasar domestik dan stabilitas harga pangan nasional.

"Sebelum diberangkatkan (keluar Bima), setiap pengiriman menjalani pemeriksaan fisik dan administrasi guna memastikan keamanan serta kualitas komoditas," ucap Abdul.

Karantina NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan komoditas yang dikirim memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Aktivitas pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi umbi, kadar air, hingga pengambilan sampel guna memastikan bawang merah tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi.

"Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan karantina yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta rantai pasok pangan nasional," pungkas Abdul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Pemerintah Singapura melalui Ministry of Sustainability and the Environment (MSE) memperkuat kerja sama bilateral di bidang ekonomi sirkular.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Bappenas mengatakan Indonesia dan Singapura berbagi pengalaman, praktik baik, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah menjadi energi, guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

“Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular menjadi fokus strategis Indonesia saat ini. Pendekatan yang digunakan mencakup pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, penciptaan green job, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo dalam acara Policy Dialogue on Circular Economy and Waste-to-Energy.

Dia menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru, memperkuat ketahanan sumber daya, serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Dialog itu disebut sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia dalam mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan sampah, dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pengalaman Singapura, lanjutnya, menjadi rujukan penting karena telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan pemulihan sumber daya yang terintegrasi melalui kebijakan yang kuat, teknologi maju, serta perencanaan jangka panjang.

Permanent Secretary MSE Melvyn Ong menyampaikan bahwa ada sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan dalam pendekatan kedua negara terhadap isu ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah. Dirinya juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama yang konkret dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di kedua negara.

Kegiatan itu ditutup dengan kunjungan ke PT Amandina Bumi, salah satu perusahaan yang telah menerapkan ekonomi sirkular di sektor industri, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026