Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Telegram, Pavel Durov, melontarkan spekulasi liar mengenai keterlibatan Meta Platforms Inc. dalam memanfaatkan investasinya di perusahaan telekomunikasi India, Jio, untuk menyabotase layanan pesan instan pesaingnya.

Adapun Jio merupakan bagian dari Reliance Industries Limited (RIL), konglomerat multinasional terbesar di India yang berbasis di Mumbai.

Keberadaan Reliance tidak bisa dilepaskan dari dinasti keluarga Ambani, yang merupakan salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia.

Melalui akun media sosial miliknya, Durov mengklaim operator seluler di bawah naungan Reliance Industries tersebut sengaja memutus akses bagi jutaan pengguna di luar India lewat metode manipulasi jaringan global.

"Perusahaan telekomunikasi India melakukan sabotase akses jutaan penguna Telegram di luar India, termasuk di UAE dengan menggunakan metode yang disebtu BGP," tulis Durov dalam unggahannya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Metode pembajakan border gateway protocol (BGP) tersebut bekerja dengan menyebarkan informasi rute internet palsu yang mengaitkan suatu layanan ke alamat IP yang salah.

Karena router internet saling berbagi data secara otomatis, gangguan navigasi digital ini dapat menyebar cepat ke seluruh dunia hingga membuat netizen gagal mengakses Telegram.

Perumpamaan sederhananya seperti seseorang yang sengaja mengubah papan penunjuk arah resmi di jalan raya, sehingga semua kendaraan tersesat ke jalur buntu. Jio menjadi orang yang mengubah papan tersebut.

Durov menilai gangguan koneksi internet tersebut disengaja demi kepentingan perang kompetisi bisnis.

"Ini terlihat seperti upaya sabotase internasional karena Reliance telah menolak berbagai laporan. Ini mungkin bagian dari peperangan di tengah kompetisi dan Reliance sebagiannya dimiliki oleh Meta, perusahaan di belakang Whatsapp," tutur Durov menambahkan.

Meta tercatat menanamkan investasi senilai US$5,7 miliar di Reliance, bahkan baru saja mengumumkan kerja sama pusat data baru dengan raksasa India tersebut pekan lalu.

Meski demikian, pihak Jio langsung menolak keras tuduhan salah konfigurasi rute jaringan tersebut.

"Jio terus mengoperasikan jaringannya sesuai dengan praktik terbaik perutean internet global serta standar tertinggi dalam hal keandalan, keamanan, dan transparansi," tulis manajemen Jio dalam keterangan resminya.

Durov sejauh ini tidak memberikan bukti konkret atas klaim konspirasi tersebut. Dia justru terus mengaitkan masalah teknis ini dengan dinamika regulasi di India, termasuk langkah Kementerian TI India memblokir Telegram selama enam hari demi mencegah kebocoran ujian medis.

Menurut Durov, pembatasan akses internet menjelang ujian merupakan kebijakan yang keliru dan salah sasaran. "Ini justruk berdampak pada lebih dari 150 juta pengguna aktif Telegram di India," tulisnya, sembari mengingatkan aksi penipuan akan dengan mudah berpindah ke platform digital lain.

Klaim Durov mengenai diskriminasi regulasi dinilai sulit dipertahankan. Asosiasi telekomunikasi India sejak lama mendesak pengetatan aturan bagi platform komunikasi daring sejenis Telegram dan WhatsApp karena menyediakan layanan panggilan suara tanpa terikat izin operator konvensional. Telegram secara spesifik juga kerap disorot otoritas hukum lokal akibat minimnya kerja sama pemberantasan pembajakan konten serta fitur anonimitas pengguna yang tinggi.

Bisnis,com, JAKARTA – Unit bisnis fixed broadband milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), IndiHome, memperkuat lini layanan solusi nilai tambah melalui peluncuran IndiHome Ultra Mesh Wi-Fi. Langkah strategis ini diambil guna menjawab tantangan jangkauan sinyal internet pada hunian luas serta mendukung strategi Fixed-Mobile Convergence (FMC) perusahaan.

Seiring meningkatnya aktivitas digital domestik, kebutuhan keluarga akan koneksi nirkabel yang merata menjadi krusial. Terutama pada situasi di mana pengguna memerlukan produktivitas kerja dari rumah (Work From Home), sementara anggota keluarga lain melakukan aktivitas streaming atau belajar daring secara simultan.

VP Home Broadband & FMC Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho, mengungkapkan solusi ini dirancang demi kepraktisan pelanggan. Layanan tersebut membantu menghadirkan jangkauan sinyal lebih merata hingga ke berbagai sudut rumah, termasuk hunian dengan dinding tebal atau bangunan bertingkat.

"Dengan satu jaringan dan perpindahan koneksi otomatis, keluarga dapat beraktivitas digital dengan lebih nyaman dari mana saja di rumah," kata Hardika, dikutip Jumat (17/4/2026).

Langkah Telkomsel menghadirkan teknologi mesh bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat fundamental bisnis IndiHome. Hingga kuartal III/2025, IndiHome mencatatkan kinerja solid dengan total jumlah pelanggan mencapai sekitar 11 juta. Pertumbuhan ini selaras dengan target perusahaan untuk menambah hingga 1 juta pelanggan baru sepanjang tahun tersebut.

Inovasi produk add-on seperti Ultra Mesh Wi-Fi diprediksi menjadi mesin baru dalam meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan (Average Revenue Per User/ARPU). Dengan memberikan solusi atas masalah teknis seperti dead zone atau area tidak terjangkau sinyal, Telkomsel berupaya menekan angka perpindahan pelanggan (churn rate) sekaligus meningkatkan loyalitas pengguna di segmen premium.

Berbeda dengan router konvensional atau Wi-Fi extender yang mengharuskan perpindahan jaringan secara manual, teknologi mesh bekerja dalam satu ekosistem terintegrasi. Fitur seamless roaming memungkinkan perangkat pengguna tetap terhubung pada satu identitas jaringan (SSID) yang sama meskipun berpindah ruangan.

Telkomsel menyediakan dua skema komersial untuk layanan ini. Pertama, paket Hard Bundle bagi pelanggan baru dengan harga mulai Rp285.000 per bulan untuk kecepatan hingga 200 Mbps. Paket ini sudah mencakup satu perangkat mesh dengan skema sewa yang dikelola langsung oleh Telkomsel.

Kedua, tersedia opsi Add-On bagi pelanggan aktif yang ingin menambah hingga tiga perangkat tambahan. Biaya sewa yang dikenakan sebesar Rp35.000 per bulan per perangkat, dengan biaya instalasi satu kali senilai Rp65.000. Fleksibilitas ini diharapkan mampu menarik minat pelanggan lama untuk melakukan pemutakhiran layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan layanan internetfixed wireless access (FWA) Rp100.000-an milik Surge dan MyRepublic dinilai sangat bergantung dari preferensi masyarakat dalam memilih internet rumah. Persoalan bukan terletak pada harga saja, tetapi juga kestabilan.

Pengamat dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai kehadiran internet murah dan cepat akan mengubah struktur pasar. Dia menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap perbedaan teknologi FWA, FTTH, dan seluler yang bersifat saling melengkapi.

Untuk diketahui, fiber to the home (FTTH) adalah koneksi internet kabel yang menggunakan kabel serat optik murni hingga ke titik masuk rumah pelanggan. Kelebihannya, sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh gangguan cuaca atau interferensi frekuensi radio. Kekurangannya, waktu instalasi lama.

Sementara itu, adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio (biasanya melalui jaringan 4G atau 5G) untuk menyalurkan internet ke perangkat penerima tetap di lokasi pelanggan. Kelebihannya, proses instalasi sangat cepat (plug-and-play) dan biaya penggelaran jauh lebih murah dibanding menarik kabel fiber. Kekurangannya, sangat bergantung pada kualitas sinyal dari BTS dan kapasitasnya harus berbagi dengan pengguna seluler lain di area tersebut.

Sementara itu seluler adalah konektivitas nirkabel yang dirancang khusus untuk mobilitas melalui perangkat genggam seperti ponsel pintar. Kelebihannya, fleksibilitas mobilitas tinggi. Kekurangannya, berbasis kuota dan kecepatan bisa berfluktuasi tergantung pada kepadatan pengguna (network congestion).

“Pengguna akan memilih layanan apakah FWA 100 Mbps Rp100.000 dengan kecepatan pemasangan atau FTTH dengan kestabilan dan jaminan QoS atau seluler dengan mobility-nya,” kata Ian kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan harga bandwidth cenderung semakin murah seiring perkembangan teknologi. Namun, berdasarkan survei, konsumen tetap menempatkan stabilitas sebagai faktor utama, diikuti harga sebagai pertimbangan kedua atau ketiga. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi layanan yang saling melengkapi di pasar.

Sementara itu, pengamat ITB lainnya, Agung Harsoyo, melihat karakteristik pasar fixed broadband tidak sedinamis seluler. Dia memperkirakan sekitar 10% pelanggan bersifat fleksibel dan berpotensi berpindah operator. Jika diasumsikan serupa di fixed broadband, maka terdapat sekitar 2 juta pelanggan potensial yang bisa beralih ke layanan internet murah.

Dia mencatat saat ini terdapat sekitar 20 juta pelanggan FTTH, sementara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai sekitar 80 juta. Artinya, peluang ekspansi pelanggan baru masih sangat besar.

Menurutnya, pelanggan FTTH umumnya tidak terlalu sensitif terhadap harga, melainkan lebih mengutamakan kualitas layanan (QoS). Oleh karena itu, operator perlu terus meningkatkan kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, biaya penggelaran jaringan relatif seragam antaroperator, sehingga mekanisme pasar akan menjaga harga pada level tertentu.

“Karakteristik pelanggan FTTH tidak sedinamis pelanggan selular; yang sempat mengalami era petang harga. Kemungkinan adanya perang harga saya kira kecil,” katanya.

Adapun Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai struktur pasar saat ini terdiri dari fixed broadband (FBB), mobile broadband (MBB), dan fixed mobile convergence (FMC). FBB dan MBB disebut telah matang, sehingga sensitif terhadap harga dan kualitas, termasuk kecepatan dan latensi.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan jika internet Rp100.000 masuk dalam kategori FBB, maka persaingan akan berfokus pada konsistensi kualitas layanan.

“Kualitas layanan yang konsisten menjadi kunci di FBB. Konsumen mudah berpindah,” katanya.

Dia menambahkan tiga operator besar (Telkomsel, XLSMART, dan Indosat) telah mengonsolidasikan bisnisnya dan akan lebih fokus pada FMC, sehingga ruang kompetisi juga akan bergeser ke segmen tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku FBB skala kecil diperkirakan menghadapi tekanan dan berpotensi melakukan merger atau akuisisi untuk mencapai skala ekonomi.

“Kita setuju Komdigi mulai kampanye perlunya konsep infrastruktur sharing dilaksanakan,” katanya.

Ke depan, Sarwoto menilai konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga bandwidth murah, tetapi juga kualitas dan kenyamanan, terutama dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi berbasis AI. Dia juga menilai batas antara layanan fixed dan mobile akan semakin kabur, sementara nilai tambah akan bergeser ke aplikasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

“Jasa nilai tambahnya adalah aplikasi yang mendorong aktifitas ekonomi dan sosial para pelanggannya. Fixed atau mobile sudah tidak ada bedanya,” ungkapnya.

JAKARTA - Akses internet kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri, baik untuk liburan, pekerjaan, maupun ibadah seperti umrah dan haji. Di tengah mobilitas yang semakin tinggi, koneksi yang stabil tidak hanya menunjang komunikasi, tetapi juga membantu navigasi, transaksi digital, hingga kebutuhan informasi selama perjalanan.

Namun, sejumlah kendala masih kerap ditemui. Biaya roaming yang relatif tinggi serta proses pembelian kartu SIM fisik di negara tujuan dinilai kurang praktis, terutama bagi traveler yang menginginkan solusi cepat dan efisien.

Salah satu teknologi yang mulai banyak digunakan adalah eSIM (embedded SIM), yang memungkinkan pengguna mengaktifkan paket data tanpa perlu mengganti kartu fisik. Dengan pendekatan ini, akses internet dapat dilakukan secara langsung melalui perangkat, sehingga dinilai lebih praktis untuk perjalanan lintas negara.

Melihat tren tersebut, JavaMifi menghadirkan aplikasi JavaConnect sebagai salah satu opsi layanan konektivitas global berbasis eSIM. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membeli dan mengaktifkan paket data internasional, dengan harga mulai dari Rp19.000 langsung dari smartphone, dengan jangkauan jaringan yang mencakup lebih dari 200 negara.

Dalam perbandingan tertentu, penggunaan eSIM bahkan dinilai dapat lebih hemat hingga tiga sampai empat kali lipat dibandingkan layanan roaming konvensional. Hal ini turut mendorong meningkatnya minat terhadap layanan konektivitas berbasis digital yang lebih fleksibel.

Sebagai penyedia layanan global WiFi, JavaMifi selama ini dikenal melayani berbagai kebutuhan konektivitas luar negeri, mulai dari wisatawan hingga jamaah ibadah. Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari penyesuaian layanan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pengguna.

Co-Founder JavaMifi, Andintya Maris, mengatakan bahwa transformasi layanan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akses internet yang semakin praktis.

“Kami melihat pengguna kini menginginkan layanan yang cepat dan mudah diakses, terutama saat berada di luar negeri. Karena itu, kami mencoba menghadirkan solusi yang lebih sederhana melalui aplikasi yang bisa mencakup lebih dari 200 negara,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Selain kemudahan akses, layanan ini juga dilengkapi dukungan pelanggan selama 24 jam untuk membantu pengguna di berbagai zona waktu. Dari sisi biaya, eSIM dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan roaming konvensional.

Ke depan, penggunaan teknologi eSIM diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat global. Berbagai layanan berbasis digital pun mulai berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus memberikan pilihan yang lebih beragam bagi traveler Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

“Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026.

Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak.

Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya.

Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

“Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sistem Inti Perpajakan (Coretax) menjadi sorotan sejak awal tahun ini. Penerapan coretax tidak sebanding dengan niat awalnya karena sering terkendala masalah teknis hingga persoalan teknisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.

Dalam catatan Bisnis, coretax merupakan salah satu proyek prestisius yang menjadi bagian dari reformasi pajak. Proses pelaksanaan proyek ini telah berlangsung sejak tahun 2017 lalu dan mulai diterapkan pada Januari 2025.

Namun saat pelaksanaan, coretax justru mengalami masalah dan memicu kontraksi penerimaan pajak pada Januari 2025. Kondisi itu sempat memicu polemik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati, sempat berang karena proses penyelesaian kendala teknis coretax tidak kunjung rampung.

Purbaya pada akhir Oktober 2025 menyebut upaya pembenahan sistem administrasi perpajakan, alias Coretax, belum sepenuhnya tuntas. Salah satu aspek yang belum selesai dibenahi adalah perangkat lunak atau software yang digarap LG CNS-Qualysoft Consortium.

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah sebulan terakhir membenahi Coretax jelang penggunaannya untuk pelaporan SPT tahun depan.

"Untuk software-software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia, kami sudah perbaiki. Cuma ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kami belum dikasih akses ke sana," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/10/2025) lalu.

Dia mengatakan bahwa kontrak antara pemerintah Indonesia dengan LG untuk Coretax akan berakhir pada Desember 2025 mendatang. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu blak-blakan menyampaikan bahwa sebelumnya Kemenkeu telah membentuk tim satgas untuk menindaklanjuti gangguan sistem Coretax yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan itu.

"Sebelum kami jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, enggak peduli. Ditanya di sana, cuek dan, responnya lama," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya menyebut saat ini pihak LG sudah mengirimkan tim untuk mengurus pembenahan sistem Coretax. "Jadi orang sana enggak pintar-pintar amat. Jadi, kami optimalkan perbaikan dengan kendala yang ada dalam hal ini, sebagian masih dipegang LG," tuturnya.

Adapun dari sisi koneksi internetnya, Purbaya menyebut masalah error yang kerap ditemukan oleh pihaknya disebabkan oleh koneksi internet dari Telkom. "Itu penyebabnya internet link Telkom yang core-nya berantakan. Jika pengguna mendapatkan jalur via Telkom, mostly time out berdasarkan hasil trace-nya ya," kata Menkeu lulusan Teknik Elektro ITB itu.

Partisipasi Wajib Pajak Masih Rendah

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa tingkat aktivasi akun sistem administrasi perpajakan Coretax jelang periode pelaporan SPT masih rendah.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa populasi wajib pajak (WP) terdaftar sebelum 2025 mencapai 14,78 juta, terdiri dari 13,65 juta WP orang pribadi (WP OP) dan 1,1 juta WP badan. Kemudian, pada 2025 terdapat tambahan kategori instansi pemerintah serta perusahaan pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dari jumlah 14,78 juta WP terdaftar itu, Bimo menyebut tingkat pengaktifan akun Coretax baru 5,73 juta WP yang meliputi 4,85 juta WP OP, 755.021 WP badan, 86.000 instansi pemerintah serta 220 PMSE.

"Nah, teman-teman memang ini cukup challanging, akun yang sudah teraktivasi dari total orang pribadi, badan, instansi sama PMSE itu ada sekitar 5,738 juta," terangnya kepada wartawan pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Bimo juga menjelaskan bahwa dari 5,73 WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax, baru 3,1 juta WP OP yang sudah melakukan registrasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jumlah itu setara dengan 12,45% dari populasi WP yang terdaftar.

"Ini memang cukup PR besar, tentunya kami akan jemput bola terus, memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga memberikan channel untuk pendaftaran dari channel digital, channel elektronik, kemudian channel offline di masing-masing kantor pelayanan kami di seluruh Indonesia," terangnya.

Bimo menegaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan tenggat waktu aktivasi akun Coretax. Namun, WP harus segera mengaktivasi akun Coretax untuk bisa memenuhi kewajiban pelaporan SPT. "Harus sesegera mungkin aktivasi Coretax untuk mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Rencana Audit Coretax

Di sisi lain, Bimo mengatakan pihaknya bakal melakukan clearing terhadap sejumlah aspek pencapaian, mulai dari pemenuhan kontrak hingga sistem IT.

"Jadi akan ada audit deliverables, ini sangat governance sekali, yang akan dilakukan oleh pihak independen, kalau tidak salah dari Deloitte. Kami sudah meminta lembaga independen untuk mengaudit, kalau tadi Deloitte mengaudit delieverables yang tercantum dalam kontrak," terang Bimo pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Tidak hanya soal kontrak, audit akan dilakukan oleh pihak dari universitas terkait dengan IT Coretax. Namun, Bimo tak memerinci lebih lanjut universitas yang akan diminta untuk mengaudit IT Coretax mulai pekan depan.

"Jadi IT prosesnya, rigiditas sistem, fleksibilitas sistem, data, itu akan diaudit, keamanannya, kedaulatannya. Kemudian juga akan ada permintaan kami pendapat hukum untuk due diligence legalnya," ungkap Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Bimo menyampaikan serah terima dari LG ke Ditjen Pajak baru akan dilakukan 2026. Setelah itu, otoritas pajak akan memasukkan algoritma baru.

"Begitu nanti serah terima, kami akan langsung masukkan algoritma baru. Lalu sekarang sistem masih sangat steril karena masa latensi, masa penjaminan dari vendor. Mudah-mudahan nanti pada saat sudah masuk ke kami, sudah kami kembangkan sendiri, akan lebih baik untuk proses bisnis internal kami, khususnya untuk pelayanan terhadap wajib pajak," ucapnya.

Programmer Lulusan SMA

Komisi XI DPR meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan sistem administrasi perpajakan Coretax yang disebut dikerjakan oleh programmer lulusan setingkat SMA.

Pada rapat dengan Dirjen Pajak Kemenkeu dan jajarannya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu terkait dengan masalah yang dihadapi Coretax.

Salah satunya terkait dengan pemrograman sistem administrasi perpajakan itu. Purbaya saat itu mengatakan bahwa programmer dari LG yang menggarap pemrograman Coretax merupakan lulusan SMA.

"Ini harus diklarifikasi dan harus dijelaskan. Kalau lulusan SMA di luar negeri, berarti kenapa kita harus pakai vendor asing. Kenapa kita butuh waktu empat tahun untuk menyiapkan?," tanya Misbakhun kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tidak hanya soal programmer lulusan SMA, Misbakhun turut menyoroti pernyataan Purbaya bahwa Coretax masih memiliki banyak error. Padahal, sistem tersebut akan segera digunakan untuk penyampaian laporan SPT tahun depan.

Belum lagi, Purbaya juga menyebut pihaknya masih menunggu pihak LG selaku vendor untuk menyerahkan source code dari sistem Coretax. Hal itu belum bisa dilakukan saat ini karena masih ada sisa waktu kontrak yang belum selesai.

"Sistem keamanannya lemah, keamanan sibernya setelah beliau perbaiki. Jadi Menteri Keuangan Pak Purbaya menurunkan tim sendiri untuk memperbaiki sistem keamanan sibernya. Artinya apa? Bahwa tim yang lama itu tidak siap dengan keamanan sumbernya," ujar politisi Partai Golkar itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran jaringan Wifi teranyar dengan kecepatan tinggi di tanah air. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah membuat regulasi soal Wifi 6 dan Wifi 7.

"Regulasi yang mengatur mengenai Wi-Fi 6-7, internet dengan kecepatan tinggi, dan kita sudah lakukan inisiasinya bersama Cisco," kata Meutya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dia juga mengatakan rencananya akan ada pilot project di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada awal tahun depan. Langkah tersebut jadi salah satu cara melakukan percepatan infrastruktur di Indonesia.

"Dan rencananya akan diterapkan untuk pilot projecting di GBK di awal tahun depan. Jadi ini salah satu juga cara kita untuk melakukan percepatan di bidang infrastruktur," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia Technological Alliance (ITA) mengumumkan alokasi pita lower band 6 GHz untuk Wifi. Spektrum itu diperuntukkan untuk Wifi 6E dan 7 yang cepat dan latensi rendah.

Wifi ini disebut bisa menghadirkan kecepatan jaringan 4 kali lipat dari Wifi yang sudah ada. Wifi juga dapat digunakan publik secara luas dan bersifat free license, selain itu bisa menggunakan AI application yang membutuhkan kecepatan tinggi.

"Oleh karena itu, dengan hadirnya Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 ini berbagai macam aplikasi yang sudah diimplementasikan di global Itu sekarang Indonesia sudah masuk di dalam era itu," ujar Sekjen Komdigi, Ismail ditemui beberapa waktu lalu.

Aturan lain yang juga dibuat oleh Komdigi terkait jaringan 1,4 Ghz. Lelang frekuensi telah dilakukan dan pemenangnya telah diumumkan bulan ini yakni MyRepublic dan Surge.

Meutya berharap koneksi dengan teknologi Fixed Wireless Access itu dapat menambah koneksi internet yang murah. Kemungkinan pembangunannya baru akan dilakukan tahun depan.

"Lelangnya baru selesai, baru diumumkan mudah-mudahan tahun depan pembangunannya mulai terasa," ungkap dia.

Selain itu, Komdigi berencana kembali melakukan lelang dan kali ini untuk jaringan 2,6 Ghz. Rencananya prosesnya akan dimulai pada akhir tahun ini.

Meutya mengatakan diharapkan pembangunannya bisa dirasakan juga tahun 2026 mendatang. Jaringan itu diperuntukkan untuk pembangunan 5G di Indonesia.

"Mudah-mudahan terkejar lagi di akhir tahun ini kita juga akan melakukan lelang dari 2,6 GHz untuk pembangunan 5G yang Insyaallah kalau lancar tahun depan selesai dan pembangunannya juga sudah mulai dirasakan tahun depan," kata Meutya.

Tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto, dia mengatakan akan ditandai dengan berbagai percepatan pembangunan. Ini dilakukan setelah tahun sebelumnya adalah melakukan segala persiapan.

"Jadi tahun kedua dari Presiden Prabowo insyaallah percepatan-percepatan itu akan dilakukan karena memang administrasi, paper work, dan persiapan di tahun pertama itu sudah dilakukan dengan timely," tuturnya.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perangkat yang sudah terhubung WiFi normalnya bisa langsung dipakai mengakses internet. Namun, ada saat kita mengalami kesulitan untuk mengakses internet, walaupun perangkat tersebut telah tersambung WiFi.

Pengguna tak usah khawatir saat mengalami masalah WiFi tersambung tapi tidak akses internet. Karena terdapat cara mengatasi WiFi terhubung tapi tidak ada internet di perangkat.

Ini mungkin terdengar seperti tips klasik, tetapi kamu bisa coba setel ulang modem dengan mencabutnya dan menyambungkannya kembali. Jika tidak berhasil, kamu dapat menyambungkan laptop atau desktop ke router dengan kabel Ethernet untuk melihatnya jika router atau Wi-Fi Anda tidak berfungsi.

Jika ini berhasil, maka cara terbaik agar Wi-Fi berfungsi kembali adalah dengan mengatur ulang router. Namun, jika masih tidak ada internet, kamu mungkin mengalami gangguan coba hubungi Internet Service Provider (ISP) yang kamu gunakan. Karena bisa jadi penyebabnya datang dari gangguan pada penyedia layanan internet.

Berikut selengkapnya, ini cara memperbaiki masalah jaringan Wi-Fi

1. Matikan dan nyalakan kembali

Cara mengatasi WiFi terhubung tapi tidak ada internet adalah dengan mematikan dan menghubungkan kembali WiFi pada perangkat.

Kamu bisa matikan sebentar sambungan WiFi yang ada di perangkat. Kemudian, tunggu beberapa saat dan aktifkan kembali koneksi WiFi pada perangkat. Setelah itu, coba lagi untuk menghubungkan perangkat dengan koneksi WiFi dari perangkat router. Cara ini dapat menyegarkan kembali sistem yang terganggu saat proses menyambungkan WiFi dan perangkat.

2. Nyalakan ulang modem

Pihak ISP biasanya akan meminta pelanggan untuk mencabut modem dan kemudian menyambungkannya kembali. Jika tidak berhasil, cabut router, tunggu sebentar lalu sambungkan kembali. Terkadang, me-restart modem atau router akan mengatur ulang jaringan dan masalah tersebut bisa teratasi.

3. Periksa konfigurasi jaringan

Selanjutnya, periksa konfigurasi jaringan nirkabel. Terkadang saluran Wi-Fi menjadi terlalu penuh sehingga menyebabkan masalah koneksi.

Masuk ke antarmuka web router kamu untuk mengetahui saluran mana yang digunakan router. Setel ulang atau ubah saluran. Ini dilakukan di panel kontrol router menggunakan alamat IP-nya.

4. Reset jaringan yang ada di perangkat

Sering kali laptop atau ponsel kamu yang menjadi sumber masalah koneksi. Jika sebelumnya Anda dapat menyambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi rumah, tetapi tiba-tiba tidak bisa, kemungkinan besar itu adalah masalah perangkat.

Kamu bisa melakukan reset jaringan yang ada di laptop, caranya:

Di Windows

• Buka pengaturan.
• Lalu klik Jaringan & Internet
• Kemudian klik Statusnya
• Klik pada Reset Jaringan.

Di MacOS

• Periksa pengaturan TCP/IP di panel Jaringan System Preferences
• Klik tombol Perbarui DHCP
• Pilih Wi-Fi dan kamu akan melihat Jaringan Pilihan atau Preferred Networks
• Klik OK dan navigasikan ke kata sandi jaringan kamu yang tersimpan menggunakan "Keychain Access Utility"
• Di sana, hapus kata sandi jaringan yang tersimpan dan nyalakan ulang komputer

5. Periksa SSID adaptor jaringan

Periksa apakah SSID adaptor jaringan nirkabel kamu tersedia dan apa statusnya. Jika Adaptor Jaringan bertuliskan "Tidak Terhubung," klik "Hubungkan." Jika tetap tidak dapat terhubung ke jaringan, kamu mungkin perlu men-debug pengaturan jaringan nirkabel. Ini merupakan masalah teknis tingkat lanjut.

Atau, status kamu mungkin mengatakan "Memperoleh Alamat Jaringan" atau "Mengautentikasi." Jika itu terjadi, kamu perlu mengklik "Diagnosis" untuk memperbaiki masalah alamat IP.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

KOMPAS.com – Seperti kata pepatah, penantian adalah ujian kesabaran. Hal yang sama terasa ketika transaksi digital yang seharusnya cepat justru tertahan karena kendala teknis.

Sabtu sore, Maya mendapat kabar bahwa ibunya di kampung masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan saat itu juga. Ia pun buru-buru membuka aplikasi keuangan digital di smartphone-nya untuk mengirim uang kepada anggota keluarga di sana.

Setelah aplikasi terbuka, Maya memasukkan nominal, memastikan nama penerima sesuai, lalu menekan tombol kirim.

Beberapa detik berlalu, tetapi layar tidak kunjung menampilkan status transaksi berhasil. Notifikasi yang muncul justru menunjukkan keterangan pending.

Melihat hal itu, Maya panik karena dana belum berpindah, sedangkan situasinya mendesak. Belum lagi, keluarga di kampung terus menanyakan.

Kasus seperti yang dialami Maya bukanlah cerita baru. Di balik kepraktisan platform keuangan digital, terselip kenyataan bahwa transaksi bisa saja tertunda. Salah satunya, transfer dana yang tak langsung masuk ke rekening penerima.

Mengapa transfer bisa pending?

Dalam dunia transaksi digital, segala proses sebenarnya bergerak sangat cepat dalam hitungan detik. Namun, berbagai faktor teknis kerap membuat transaksi mengalami keterlambatan.

Salah satu penyebab paling umum adalah koneksi internet yang tidak stabil. Ketika sinyal internet lemah atau terputus di tengah proses, data transaksi tidak dapat terkirim dengan sempurna ke server.

Akibatnya, sistem tidak bisa memproses permintaan hingga tuntas. Kondisi ini sering terjadi di area dengan jaringan terbatas atau saat pengguna berpindah lokasi.

Gangguan pada sistem penyedia layanan keuangan juga bisa jadi pemicu. Server yang mengalami overload karena lonjakan pengguna atau sedang menghadapi masalah teknis dapat memperlambat bahkan menghentikan sementara proses transaksi.

Faktor lain yang kerap tak disadari adalah saldo yang ternyata tidak mencukupi atau berubah saat proses berlangsung turut menjadi pemicu. Misalnya, pengguna melakukan dua transaksi dalam waktu bersamaan sehingga dana tidak cukup untuk menyelesaikan keduanya.

Penyebab selanjutnya adalah pemeliharaan sistem (maintenance) yang dilakukan penyedia layanan untuk menjaga stabilitas.

Jika dilakukan bersamaan dengan waktu transaksi pengguna, proses transfer bisa mengalami delay. Belum lagi, aplikasi yang belum diperbarui juga kerap menimbulkan bug atau error teknis yang memperlambat transaksi.

Langkah yang bisa dilakukan saat transaksi pending

Bagi pengguna, status “pending” tentu bikin cemas, terutama jika kondisi sedang mendesak. Namun, ada beberapa langkah yang dapat membantu meredakan kepanikan dan mempercepat penyelesaian masalah.

Pertama, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil. Jika perlu, aktifkan ulang jaringan atau pindah ke koneksi yang lebih kuat.

Kedua, cek saldo dan mutasi rekening untuk memastikan dana belum terpotong atau sudah kembali. Jika saldo masih utuh, artinya transaksi belum benar-benar berjalan.

Ketiga, periksa riwayat transaksi di aplikasi atau situs resmi penyedia layanan. Beberapa platform memiliki fitur pelacakan status transaksi secara real-time sehingga pengguna dapat mengetahui di mana prosesnya tertahan.

Jika semua langkah itu sudah dilakukan tetapi dana tetap belum berpindah, segera hubungi layanan pelanggan penyedia platform.

Hal tidak kalah penting adalah memastikan platform keuangan digital yang digunakan punya perlindungan menyeluruh bagi penggunanya. Platform yang memiliki sistem keamanan berlapis dan jaminan khusus dapat meminimalkan risiko transaksi tertunda.

Solusi transfer antipending

Sebagai contoh, aplikasi DANA yang menawarkan “Jaminan Anti Pending”. Dengan jaminan ini, transfer antarpengguna dapat diproses dalam hitungan detik tanpa hambatan. Hal ini dimungkinkan melalui infrastruktur teknologi DANA yang kuat dan sistem pemantauan real-time.

Perlindungan ekstra juga diberikan dalam “Jaminan Anti Pending” untuk mengantisipasi berbagai risiko. Contohnya, jika terjadi kehilangan saldo akibat tindakan pihak tidak bertanggung jawab, pengguna dijamin mendapatkan pengembalian dana secara penuh.

Fitur perlindungan itu mencakup berbagai jenis transaksi sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan tenang. Proses klaim juga dibuat sederhana melalui asisten digital yang siap membantu kapan saja.

Pengguna cukup melaporkan kendala yang dialami, melengkapi detail transaksi, dan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, proses klaim dapat dipantau secara berkala hingga selesai.

Hal yang menarik, layanan transfer antarpengguna di aplikasi DANA juga bebas biaya administrasi. Pengguna dapat mengirim dana dengan nominal berapa pun tanpa dipungut biaya tambahan.

Kombinasi kecepatan, keamanan, dan kemudahan tersebut menjadikan DANA pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan transaksi digital tanpa khawatir. Apalagi, platform ini telah diawasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga terjamin kredibilitasnya.

Bagi pengguna seperti Maya, memiliki platform dengan jaminan anti-pending tentu sangat membantu. Saat situasi mendesak datang, tidak ada lagi kecemasan soal dana yang tertahan.

Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, memberikan ketenangan pikiran di saat yang paling dibutuhkan. Dengan begitu, pengguna bisa fokus pada hal yang lebih penting tanpa terganggu masalah teknis.

Kemudahan bertransaksi digital memang telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan. Namun, pengalaman yang benar-benar tanpa hambatan hanya bisa didapatkan dari platform yang tidak hanya menjanjikan kecepatan, tetapi juga memberikan jaminan nyata.

Di sinilah pentingnya memilih platform yang benar-benar memahami kebutuhan pengguna dan berani memberikan solusi konkret untuk masalah yang sering terjadi. Dengan demikian, setiap transaksi digital dapat dilakukan dengan percaya diri karena sudah #AmanDariBadman.